Arsip Bulanan: Mei 2012

DINAMIKA BIROKRASI PADA ERA SOEHARTO (Sebuah Analisa Kecendrungan Birokrasi Pada Masa Orde Baru)

Standar

DINAMIKA BIROKRASI PADA ERA SOEHARTO

(Sebuah Analisa Kecendrungan Birokrasi Pada Masa Orde Baru)

Oleh

LALU MURDI

Abstrak

Untuk mendapatkan abstraksi dari tulisan ini, maka ungkapan George Santayana sangat relevan. Filosof Spanyol berpendidikan Amerika ini (1863-1952), pernah memperingatkan bahwa mereka  yang gagal mengambil pelajaran dari sejarah dipastikan akan mengulangi pengalaman sejarah tersebut (Those who fail to learan the lessons oh history are doomed to repeat them). Karenanya kata Polybius (198-117 SM) bahwa sejarah adalah Philosophy teaching by example. Ia pun mengemukakan bahwa semua orang memiliki dua cara untuk menjadi baik, yaitu berasal dari pengalaman dirinya sendiri dan berasal dari pengalaman orang lain. Lebih jauh lagi Cicero mengatakan bahwa seejarah adalah guru kehidupan. Karena itu bagaimanapun peristiwa tersebut sejarah akan mencatatnya sebagai pembelajaran bagi manusia selanjutnya. Begitu juga halnya dengan perjalanan bangsa ini, kebaikan dan keburukan mesti di ungkap sebagai bahan renungan bagi kita semua untuk belajar tidak mengulangi jika tidak baik dan sebaliknya. Era Orde Baru sebagai salah satu masa kepemimpinan Soeharto yang penuh dengan kontroversi merupakan pembelajaran tersendiri bagi kita saat ini. Kemampuan Suharto mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun dengan berbagai cara bukan merupakan suatu kebetulan melainkan suatu yang tercipta dengan deramatis, melalui birokrasi, Golkar dan ABRI dan hal positif dan negatif selalau ada di dalamnya. Oleh karena itu, urgensi dari pendidikan sejarah tidak diragukan lagi. Karena Collingwood pun mengatakan “…knowing your self means knowing that you can do; and since nobody knows what he can do until he tries, the only clue to what man can do is what man has done. The value of history then, is thet it teaches us whan man has done and then what man is”.

Kata Kunci: Birokrasi, Orde Baru, Soeharto

A.      Pendahuluan

Setelah peristiwa 20 Mei 1998 yang di kenal dengan reformasi,  telah membuka kotak Pandora yang telah lama tersimpan dalam laci pemerintahan orde baru. Bukan hanya keterbukaan menyatakan pendapat yang di bungkam dalam kotak pandora tersebut, melainkan yang menjalankan birokrasi menjadi bagian lingkaran satu atap dari sistem yang berlaku. Kecendrungan inilah yang dapat membuat hubungan antara patron dan klien menjadi tetap terarah dalam satu lingkaran kebijakan saling mendukung tanpa reseve dari bawahan.

Terbukanya kebebasan untuk berbicara dan berpendapat setelah lahirnya reformasi, membuka jalan baru dalam memahami bagaimana sistem politik, sistem pemerintahan, yang di jalankan oleh rezim orde baru tersebut. Begitulah memang kita dapat memahami konteks kesejarahan dari sistem pemerintahan setelah rezim yang menguasai pemerintahan tersebut sudah kehilangan taring atau lengser dari prabon kekuasaannya. Terkecuali itu, jika sebuah rezim mampu menciptakan generasi baru maka otomatis dengan sendirinya tidak aka ada mesin atau konci lain yang dapat membuka kedok pemerintahannya. Karena itu sebuah pemerintahan di katakana berhasil (menurut logika politik praktis) jika mampu menciptakan generasi baru yang sehaluan dengan kepentingannya, sehingga yang nampak adalah sebuah kontinuitas dari sistem pemerintahan yang ada.

Adanya reformasi yang membuka jalan untuk menaikkan Prof. Ing. B.J. Habibi sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga telah membuka sebuah jalan baru untuk memahami sistem pemerintahan atau birokrasi pada masa sebelumnya yaitu pada masa pemerintahan rezim Soeharto yang di kenal dengan orde baru. Berbagai dinamika politik dan pemerintahan serta kejelekan pemerintahan rezim orde baru menjadi diskusi hangat dalam forum publik, tulisan pelurusan sejarah pada masa itu baik melalui buku, Koran, buletin dan media lainnya mengulas tentang orde baru bagaikan cendawan di musim hujan.

Kini hampir 14 tahun reformasi telah berlalu, namun satu hal yang tetap menarik dari perjalanan bangsa ini salah satunya adalah sistem sentralisasi birokrasi yang menjdi ciri orde baru yang telah mendahuluinya. Sisi positif dan negatif akan selau ada dalam setiap pemerintahan, karena kita harus memahaminya dengan logika kemanusiaan. Namun di balik itu semua, di bandingkan dengan masa politik yang lain, orde baru telah memberikan gambaran sistem birokrasi yang berbeda dari masa pemerintahan yang lain tersebut. Sentralisasi dalam berbagai variannya menjadi jurus andalan sebagai ciri birokrasi pada saat itu.

Kemampuan Soeharto sebagai patron (bos besar) dalam mengakumulasi birokrasi pemerintahan sampai pada birokrasi negara yang paling rendah (klien) dengan kekuatan yang dimilikinya menciptakan sistem birokrasi yang memiliki warna tersendiri, bahkan ada opini yang mengatakan bahwa salah satu akibat dari sentralisasi birokrasi tersebut adalah apa yang di kerjakan oleh birokrasi bukan untuk melayani rakyat yang semestinya di jalani, melainkan bagaimana melayani atasan.

Selain itu, loyalitas yang tinggi pada atasan dan kebijakan atasan, sampai puncak tertinggi (Soeharto) melalui alat negara telah mampu membuat birokrsi sejalan dengan kehendak dan sekenario serta logika birokrasi dari dari dirinnya sendiri. Karena itu keseragaman adalah ciri utama dari sistem birokrasi pada saat itu, dan perkataan “yes boos” sebagai kata kunci untuk dapat bertahan dalam lingkaran birokrasi yang ada, yang pada intinya disinilah terciptanya birokrasi yang patrineal.

Karenanya, walau tidak up tu date, sejarah memang berfungsi ganda, bukan hanya sebagai kisah dan ilmu, namun yang terpenting adalah sebagai cermin untuk menatap masa depan yang lebih baik (fungsi praktis sejarah). Memahami bagaimana birokrasi pada masa orde baru yang sangat has bukan hanya sebagai kisah yang di telan waktu, namun akan dapat menjadi pembelajaran tersendiri bagaimana bangsa kita seharusnya dalam dunia demokrasi dalam bidang birokrasi menjalankan fungsinya sebagai alat pegara untuk kepentingan orang banyak, bukan golongan atau penguasa.

B.       Orde Baru dalam Memanfaatan Birokrasi Pemerintah

Birokrasi merupakan salah satu diantara tiga pilar kekuasaan orde baru selain Golkar dan ABRI. Untuk menjelaskan bagaimana pemerintahan orde baru yang membangun kekuasaannya selama 32 tahun terutama dalam memanfaatkan birokrasi pemerintah, menurut Eep Saefulloh Fatah (1998) terbangun melalui setidaknya empat proses. Pertama, sentralisasi. Orde baru memilih model pengelolaan kekuasaan yang sentralistis dalam birokrasi. Pada awal kelahiran Orde Baru, penguasa berdalih bahwa sentralisasi (salah satunya dalam bidang birokrasi) adalah satu-satunya pilihan yang tersedia untuk menyokong proyek stabilisasi ekonomi dan politik secara cepat.

Kedua, otonomisasi. Sejak awal kelahirannya Orde Baru berupaya meminggirkan masyarakat dari proses pengambilan kebijakan publik dan proses pemerintahan secara umum. Dimana penguasa dan rakyat disekat di dua ruangan yang terpisah. Inilah otonomisasi, yakni proses yang mengarah pada pembentukan kekuasaan otonom vis a vis masyarakatnya, yang pernah disebut oleh Karl W Jackson sebagai “bureaucratic polity” atau kepolitikan birokratik. Sejalan dengan itu Orde Baru pun mengonfirmasikan penggambaran Geovanni Gentile, seorang filusuf italia terkemuka: “Negara bukanlah kehendak semua orang yang merealisasikan dirinya, melainkan kehendak yang berhasil merealisasikan dirinya sendiri …Hasilnya adalah subordinasi kehendak individu terhadap kehendak negara”.

Ketiga, personalisasi. Kekuasaan yang memusat dan otonom kemudian dipersonalisasi di tangan Preside Soeherto. Proses ini terutama terlihat tegas semenjak akhir 1970-an segera setelah Presiden Soeharto berhasil mencapai “sukses” dalam tiga proyek sekaligus. Yakni: Reseleksi lingkungan elit politik di sekitar presiden dengan loyalitas yang terjaga yang dijalankan sejak peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974; pengumpulan tiga sumber kekuasaan sangat menentukan di tangan Presiden Soeharto, yaitu Presiden-Kepala Negara, Panglima Tertinggi ABRI, dan Ketua Dewan Pembina Golkar; dan pelembagaan format politik otoritarian melalui pelbagai regulasi ekonomi dan politik. Dengan sendirinya jelas, bahwa birokrasi pemerintah mulai dari tingkat yang paling tinggi, sampai terendah memiliki loyalitas yang tinggi pada kebijakan Presiden Soeharto.

Keempat, sakralisasi. Orde Baru tidak hanya menjalankan sentralisasi, otonomisasi, dan personalisasi, melainkan juga sakralisasi. Kekuasaan diposisikan sebagai sesuatu yang sakral, yang tidak bisa khilaf, yang tidak bisa bersalah, bebas dari kritik, tak bisa dituntut, digugat, dan apalagi dijungkirkan. Operasi kekuasaan seakan-akan hanya mengenal dua aturan. Pasal pertama: penguasa tak bisa salah. Pasal kedua: jika penguasa bersalah, lihat pasal pertama. Pada lembaga birokrasi Orde Baru jelas sekali merasakan keadaan ini, walaupun merupakan sakralisasi tersendiri oleh individu (Presiden Soeharto), dengan loyalitas yang terus menerus dalam birokrasi yang ada dengan di topang oleh faktor politik, ekonomi dan kekuatan ABRI, dengan sendirinya menciptakan sakralisai pada sosok Presiden Soeharto oleh kolega dan orang-orang birokrat yang menikmati kekuasaannya.

Karena itu, birokrasi di Indonesia dalam perjalanan sejarahnya pada masa Orde Baru seperti di jelaskan sebelumnya, kecendrungan tersebut tidak lepas dari konfigurasi kultural, ekonomi, dan politik, ikut membentuk profil birokrasi Indonesia. Karenanya sepanjang usia negara Indonesia dan terlebih lagi pada masa pemerintahan orde baru dominasi politik atas birokrasi pemerintah sangat besar pengaruhnya. Itulah sebabnya napas panjang kekuasaan Orde Baru tetap terjaga oleh bertahannya alienasi strategi Orde Baru di antara Presiden dan birokrasi, disemping militer, teknokrasi, dan pemodal.

Dengan kata lain, Indonesia dapat dikatakan merupakan salah satu negara yang memiliki sistem politik yang menggerakkan birokrasi sebagai salah satu aktor utama dalam segala kegiatan politik. Terlebih lagi pada masa Orde Baru, birokrasi merupakan satu-satunya lembaga yang dapat melaksanakan kegiatan politik secara mandiri, dimana hampir semua kegiatan masyarakat di kontrol dan dikendalikan oleh birokrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap proses pembuatan kebijakan di Indonesia bersifat birokratik (Mas’oed, 2008: 332).

Salah satu program andalan dalam pembangunan di masa Orde Baru yakni Program Pembangunan Lima Tahun (PELITA) yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 1969 setelah berhasilnya usaha-usaha “stabilisasi di bidang politik dan ekonomi” yang dilancarkan sejak Oktober 1966, di kenal dengan Pelita 1 (Poesponegoro & Notosusanto, 1993: 444). Program ini secara jelas menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada tehnokrat yang berkedudukan dalam kursi birokrasi. Dengan dimulainya program Pelita ini, para tehnokrat yang duduk di kursi birokrasi menjalankan tugasnya demi menyukseskan program tersebut. Dalam level nasional, Mentri Keuangan dan ketua BAPPENAS (Badan Perancang Pembangunan Nasional) bertindak sebagai “The Guardian of Public Treasury” (Penjaga Kekayaan Negara). Sedangkan, departemen-departemen dan badan-badan lainnya bertindak sebagai “The Spending Advocates” (Pembelanja).

Karena sangat vitalnya peran demokrasi dalam pembangunan seperti di atas, maka oleh Soeharto dengan melalui beberapa kriteria hubungan antara Presidan dan birokrasi seperi melalui sentralisasi, otonomisasi, personalisasi, dan sakralisasi berdasarkan isinya masing-masing dapat membuat birokrasi ke dalam jalur politik yang tidak lagi netral kekuasan seperti pada masa Presiden Soekarno, namun menjadi salah satu kekuatan politik untuk dapat melaksanakan program pembangunan pada masa Orde Baru.

Dalam bahasanya Karl D. Jackson, seorang ahli politik dan birokrasi, model borokrasi Orde Baru disebut juga burreucratic polity yang memiliki suasana politik menentukan segala yang terjadi dalam lingkungan domestik dan negra. Karakteristik semacam didukung oleh beberapa ciri. Pertama, lembaga politik yang dominan adalah birokrasi itu sendiri. Kedua,  parlemen, partai politik maupun kelompok kepentingan berada dalam posisi yang begitu yang begitu lemah tanpa mampu mengontrol jalannya birokrasi. Ketiga, massa di luar demokrasi secara politik adalah pasif tanpa peran yang berarti. Keberadaan birokrasi di era Orde Baru seakan disalahartikan oleh penguasa, karena birokrasi dijadikan alat tanggungan untuk mempertahankan kekuasaan.

C.      Birokrasi Patrimonial dan Tinjauan Struktural Fungsional

Fungsionalisme struktural adalah salah satu faham atau perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemuadian perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidak-seimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lain (Bernard Raho, 2007: 48). Karena itu, teori konsensus ini ini melihat kesamaan norma dan nilai sebagai sesuatu yang fundamental bagi masyarakat, memfokuskan perhatiannya pada tatanan yang di dasarkan atas persetujuan tersirat, dan melihat perubahan sosial terjadi secara pelan dan teratur (George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2011: 253).

Menurut beberapa ahli, secara tidak sadar, teori inilah yang di praktikkan oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Penekanan pada konsesus yang sesuai dengan arah politiknya mengakibatkan jajaran di bawahnya yang berkcimpung sebagai birokrasi pemerintahan selalu di bawah baying-bayang penguasa tertinggi, dan semua ini tercipta melalui kekuatan-kekuatan (kendaraan) dari Orde Baru yaitu GOLKAR dan ABRI. Dari kedua kubu inilah lahir juga birokrasi sebagai kekuatan pemerintahan, selain memang orang-orang birokrat memang di usahakan sebagai bagaian dari salah satu kekuatan selain GOLKAR dan ABRI di atas. Kemampuan Soeharto untuk menjadikan konsesus diantara beberapa kekuatan yang ada selama 32 tahun adalah sesuatu yang luar biasa, dan hal inilah yang menurut Dr. Alfian sebagai salah satu yang membedakan Soeharto dan Soekarno dalam mempertahankan kekuasaannya. Melalui minimalisasi konflik, baik dengan cara militer, atau dengan cara kekerasan lainnya adalah salah satu langkah dalam memperkuat lingkaran konsesus yang ada.

Sejalan dengan itu Max Weber, seorang sosiolog jerman menulis sebuah alasan yang menggambarkan bentuk birokrasi. Sebagi cara ideal mengatur organisasi pemerintah melalui prinsip-prinsip bentuk birokrasi antara lain harus terdapat adanya struktur hirarkis formal pada setiap tingkat dan di bawah control dan dikendalikan oleh sebuah hirarki formal atas dasar dari perencanaan pusat dan pengambilan keputusan, manajemen dengan aturan yang jelas adanya pengendalian melalui aturan yang memungkinkan agar keputusan yang dibuat pada tingkat atas akan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh semua tingkat di bawahnya.

Penjelasan ini juga menandaskan bahwa sistem birokrasi jika ingin berjalan dengan baik maka sistem-sistem yang ada di dalamnya harus konsisten dalam melakukan tugas kebirokrasiannya mulai dari tingkat atas sampai tingkat pusat. Karena demikian adanya, pada masa Orde Baru, karena pada tingkat birokrasi yang paling tinggi sudah menjadi bagian dari sistem politik, maka dengan sendirinya sampai birokrasi paling bawah sekalipun akan menjadi bagian dari lingkaran sistem politik soeharto, dan sekaligus juga menjadi bagian dari GOLKAR, yang memang sudah di kondisikan supaya para PNS misalnya, paling tidak menjadi simpatisan partai GOLKAR. Inilah yang di katakana bahwa Soeharto adalah satu-satunya Presiden Indonesia yang mampu menginternalisasi semua perangkat negara, mulai dari birokrasi pemerintahan, masyarakat melalui “pembangunan dan bantuan”, ABRI, Partai Politik dan lain sebagainya.

Keberadaan birokrasi yang tidak lagi netral dalam kancah percaturan politik di Indonesia pada masa Orde Baru, membuat fungsi birokrasi pada saat itu tidak lagi menunduk ke bawah dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang ada, namun birokrasi yang ada melihat ke atas, dan perintah dari atasan adalah segalanya, dan sudah jelas bahwa segala peraturan yang ada tidak lebih adalah keterlibatan politik di dalamnya, sehingga konsesus yang menjemukan pun tercipta. Keberadaan birokrasi yang seperti inilah yang dinamakan birokrasi patrimonial.

Menurut Weber, bahwa dalam birokrasi patrimonial, individu-individu dan golongan penguasa berupaya mengontrol kekuasaan dan otoritas jabatan untuk kepentingannya. Adapun ciri-ciri dari birikrasi patrimonial antara lain (1) pejabat-pejabat di atas dasar kriteria pribadi dan politik, (2) Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau keuntungan, (3) Pejabat-pejabat bertugas untuk mengontrol, baik fungsi politik, maupun administratif karena tidak ada pemisahan antara sarana-sarana produksi dan administrasi, (4) Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik. Sehingga, tujuan-tujuan pribadi penguasa merupakan hal yang pokok dalam sepak terjang pemerintahan walaupun mereka dibatasi oleh fungsi-fungsi sebagai seorang pemimpin. Birokrasi patrimonial berlawanan dengan birokrasi rasional, dimana birokrasi pada umumnya berdasarkan karir atau prestasi, namun dalam birokrasi patrimonial justru menekankan pada ikatan-ikatan patrimonial (patrimonial ties) yang menggunakan administrasi sebagai urusan pribadi dan kelompok.

D.      Dari ABRI Sampai Birokrat dan Suharto

Sudah bukan merupakan rahasia umum bahwa Golkar, ABDI, dan Birokrasi adalah kendaraan presiden Soeharto pada masanya untuk dapat menciptakan stabilisasi politik (ala orde baru).Dan kalau kitaperhatikan ternyata anatara ketiga kendaraan ini sulit untuk membedakannya dengan jelas dari pengeruh politik yang asa, karena biasanya yang akan duduk menjadi birokrat di pemerintahan adalah orang-orang Golkar, semenrata birokrat adalah anggota Golkar, begitu juga halnya dengan ABRI yang memiliki andil tersendiri sebagai masyarakat sipil dan masuk sebagai birokrat. Sebagai gambaran kita akan mencoba bagaimana keterlibatan politik pada birokrasi dan ABRI sebagai birokrat pasa masa Orde Baru.

1.    PNS dan Suharto

Salah satu aspek krusial untuk menjaga kestabilan politik dalam pembangunan adalah kemampuan pemerintah untuk mengendalikan kepentingan-kepentingan yang berkembang dalam masyarakat.pemerintah Orde Baru sangat memahami pentingnya aspek stabilitas politik dalam proses  mendorong pembangunan ekonomi. Inilah yang mendasari korporatisme birokrasi pada masa Orde Baru.

Pada zaman pemerintahan Soeharto berkembang istilah jajaran birokrasi sebagai abdi negara. Abdi negara ini kemudian terhimpun dalam suatu wadah yang diberi nama KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Indonesia No. 82 Tahun 1971 sebagai satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia.

Kelompok korporatis yang ada pada masa rezim Orde Baru diantaranya KNIP untuk kelompok pemuda, SPSI untuk buruh, HKTI untuk petani, HNSI untuk nelayat, KADIN untuk pengusaha, HIPMI untuk pengusaha muda, Dharma Wanita untuk istri pegawai negeri, PWI untuk wartawan, KORPRI untuk Pegawai Negeri, dan PGRI husus untuk guru.

Setrategi korporatisme tidak lain untuk mengontrol dan memobilisasi guru. Dengan organisasi tunggal PGRI, guru-guru lebih mudah dikontrol dan diarahkan untuk mendukung GOLKAR dalam pemilu. Hal ini bisa dilihat dalam hasil kongres XIII tahun 1973 dan konfrensi pusat tahun 1975. Kedua keputusan ini menjadi dasar sikap politik PGRI pada masa Orde Baru. Keputusan kongres ini diperkuat melalui konferensi pusat PGRI ke II tahun 1975, yang menyatakan bahwa pada bidang umum/organisasi, PGRI sebagai organisasi komponen Golkar.

2.    ABRI sebagai Birokrat dan Soeharto

Tentara Nasional Indonesia hampir tidak pernah membetasi dirinya hanya sebagai kekuatan militer belaka. Dalam masa revolusi fisik misalnya (1945-1950) dimana militer terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, hampir tidak pernah pula ABRI terlepas dari masalah politik (Gazali, Gonggong, Chaniago, 1989: 28). Pada waktu pemerintahan Orde Baru (1968-1998) kita mengenal adanya dwifungsi ABRI. Konsep yang sebenarnya lahir pada masa sebelum Orde Baru tepatnya pada saat pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno (1955-1965) nemun menjadi popular pada saat Orde Baru.  Pada waktu itu peranan ABRI sebagai organisasi difungsikan dalam dua hal sekaligus yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara.

Dengan adanya dwi fungsi tersebut maka waktu pemerintahan orde baru penyelenggaraan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari: (a) Hampir semua jabatan pemerintahan mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Pejabat Eselon tertentu, Mentri, Duta Besar, sampai dengan pembantu Presiden diisi oleh anggota ABRI yang “dikaryakan, (b) Selain dilakukan pembentukan Fraksi Abri di parlemen, ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai “Partai Politik” yang berkuasa pada waktu itu, (c) Penggabungan Polri dan ABRI (d) ABRI dan Polri, melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan  lain-lain. Jadi jelas dengan beberapa kriteria yang ada di atas keberadaan ABRI dalam birokrasi pemerintahan sangat dominan dan merupakan salah satu roda pemerintahan terpenting saat itu.

E.        Harapan Setelah Reformasi ke Reformasi Birokrasi

Bardasar fakta sejarah di atas ternyata sistem birokrasi kita di Indonesia tidak pernah lepas dari faktor politik, terutama lagi pada era Suharto. Berakhirnya era Suharto ke era reformasi yang kita kenal saat ini, tentu menyiratkan keinginnan untuk melakukan pembenahan dalam segala asfek. Dan salah satu asfek yang terpenting tersebut salah satunya adalah sistem birokrasi ini, karena itu tidak tanggung-tanggung kata reformasi pun menggema sebagai jalan untuk merubah sistem birokrasi yang fatrimonial ala Suharto menuju birokrasi yang berwawasan kemerdekaan dan birokrasi yang demokratis. Sehingga pada akhirnya para birokrat yang mengurusi negara ini bukan tujuannya untuk mengurusi apa maunya pemerintah, melainkan apa kebutuhan rakyat, dan memang inilah fungsi birokrasi yang sesungguhnya.

Memang satu hal yang terasa sampai saat ini adalah ketidak mampuan birokrat kita lepas dari jeratan politik. Apakah ini pertanda sebuah warisan sejarah yang akan menancapkan status quonya atau bukan, entah perjalanan waktu yang akan menjawabnya nanti. Namun dari keberhasilan reformasi 14 tahun yang lalu, kita berharap dan sangat mengharapkan adanya birokrasi yang transparan dan bukan merupakan tunggangan dari salah satu kekuatan politik. Karena itu reformasi birokrasi adalah suatu keharusan saat ini juga.

F.        Simpulan

Salah satu kendaraan pemerintahan Suharto hingga mampu memerintah negara ini sampai 32 tahun salah satunya tidak lain adalah karena kemampuannya memanfaatkan birokrasi dalam kancah politik. Sehingga pada saat itu dikenal dengan sebutan birokrasi yang patrimonial. Karena birokrasilah yang menjalankan semua kepentingan publik maka dengan sendirinya apartur negara ini sangat vital sebagai salah satu kendaraan kekuasaan, dan hal inilah yang tidak di sia-siakan oleh Suharto. Nemun dengan berakhirnya kepemimpinan Suharto dan mulainya era reformasi sampai saat ini memberikan harapan untuk dapat merubah atau mereformasi birokrasi menuju birokrasi yang tidak lagi menjadi tunggangan politik, melainkan sebagai alat penyejahtera rakyat.

Daftar Bacaan

Fatah E. Saefulloh. 1998. Bangsa Saya yang Menyebalkan: Catatan Tentang Kekuasaan yang Pongah. Bandung: Rosdakarya.

Gazali, Gonggong, Chaniago. 1989. Sejarah Politik Indonesia. Jakarta: DEPDIKBUD Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Mas’oed. 2008. Perbandingan Sistem Politik: Tiga Model Pembuatan Kebijaksanaan di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press.

Nordolth H.C , Purwanto B, Saptarai R. 2008. Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta.

Poespoenegoro, M. Djoened & Notosusanto Nugroho. 1993. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Raho Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Rais Mohammad Amin. 2008. Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia. Yogyakarta: PPSK Press.

Ritzer George & Goodman J. Douglas. Teori Sosiologi. Jakarta: Kreasi Wacana.

Santoso. 1997. Birokrasi Pemerintah Orde Baru. Jakarta: Rajawali Press.

Supardan Dadang. 2011. Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafii, Inu Kencana & Azhari. 2010. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Reflika Aditama

Internet

http://andikaboni.blogspot.com/2011/12/birokrasi-dan-pembangunan-ekonomi-di.html.

http://mega.subhanagung.net/?p=430

http://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi di Indonesia

http://suciptoardi.wordpress.com/2012/05/09/saat-guru-menentang-korporatisme-orde-baru/

SEJARAH DARI DALAM DAN PENDEKATAN EMIK (Antara Pribumisa Ilmu dan Islam Sebagai Ilmu: Sebuah Pendahuluan dalam Ilmu Sejarah )

Standar

SEJARAH DARI DALAM DAN PENDEKATAN EMIK

(Antara Pribumisa Ilmu dan Islam Sebagai Ilmu: Sebuah Pendahuluan dalam Ilmu Sejarah )

Oleh

Lalu Murdi 

A.        Pendahuluan

Sejarah dari dalam (history from within) merupakan pandangan dalam melihat interpretasi sejarah di Inonesia, terutama setelah diadakannya seminar sejarah pertama pada tahun 1957. Keprihatinan akan penulisan sejarah di Indonesia yang pada masa penjajahan Belanda, bahkan sampai para penulis awal di Indonesia yang hanya melihat sejarah di Indonesia terutama dalam membahas keberadaan orang-orang Eropa dan berdasarkan pandangan bahwa orang Indonesia hanya sebagai objek dan bukan subjek sejarah telah melahirkan apa yang di sebut oleh para ahlinya yaitu pendekatan yang Indonesiasentris. Pendekatan Indonesiasentris yang melihat orang-orang Indonesia sebagai pelaku sejarah yang aktif adalah antitesa dari pendekatan Nerlandosentris seperti di atas.

Lahirnya sebuah buku “Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar” yang di editori Soejatmoko dan Muhammad Ali untuk edisi Indonesia dan G.J. Resink serta G. McT. Kahin dalam edisi berbahasa Inggris merupakan tulisan bersama antara para ilmuan sosial pada tahun 60-an dalam memberikan masukan pada perkembangan ilmu sejarah adalah bukti komitmen para Sejarawan dan ilmuan sosial lainnya terkait perkembangan penulisan sejarah dan bagaimana metode ilmu sejarah di Indonesia merupakan tindak lanjut daripada seminar sejarah Indonesia pertama di atas. Dari buku ini memberikan gambaran bahwa bukan hanya dalam melihat sejarah di Indoneisa dari masyarakatnya sendiri (dari dalam) yang menjadi perhatian, sekaligus juga menawarkan bagaimana pendekatan ilmu sosial lain dalam penulisan sejarah. Misalnya bagaimana “pendekatan sosiologis dalam historiografi Indonesia”  yang di tulis W.F. Werteheim, “penggunaa metode-metode antropologi dalam historiografi Indonesia” oleh Koentjaaraningrat dan lain-lain.

Pada tahap selanjutnya, semakin akrabnya ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya, pembahasan metodologi bukan lagi berkisar pada penulisan sejarah yang menekankan orang pribumi sebagai pelaku sejarah, melainkan beranjak pada pendekatan teori-teori ilmu sosial dalam penulisan sejarah, sekaligus dengan tema penulisan sejarah yang beragam. Karena itu satu ciri lagi dari perkembangan metode dan pendekatan sejarah di atas selain penggunaan teori dalam ilmu sosial lain seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik dan lain-lain adalah tema yang beragam seperti sejarah perkotaan, sejarah pedesaan, sejarah lokal, sejarah intelektual, sejarah agama, dan lain sebagainya. Dengan begitu sejarah pada perkembangan ini bukan lagi sejarah sebagai politik masa lalu, namun sejarah yang lebih holistik, dan sejarah seperti inilah yang di sebut sebagai sejarah struktural, karena dalam melihat satu penomena sosial dalam perkembangan sejarahnya tidak terlepas dari paktor yang berkelindan di dalamnya seperti keadaan sosial, ekonomi, ekologi, politik, agama, budaya dan lainnya.

Perkembangan pendekatan dalam metodologi sejarah seperti di atas tidak lepas dari perkembangan pandangan ahli pada tahap sebelumnya, dan terutama hasil jenius dari Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo (alm) yang di juluki bapak sejarawan kritis Indonesia. Terbitnya buku “Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah” yang menurut beberapa ahli merupakan pertanggung jawaban atas bagaimana pendekatan dan metode yang beliau gunakan saat menulis desertasinya yang berjudul “The Peasant’s Revolt of Banten in 1888”, telah mengilhami penulisan sejarah dengan pendekatan ilmu sosial yang lebih luas tadi.

Satu jurus yang diajarkan oleh guru saya, maka seharusnya saya harus bisa mengembangkannya setidaknya menjadi sepulu jurus “Kira-kira seperti inilah kata-kata yang ditulis Prof. Dr. Taufik Abdullah” untuk mengenang gurunya tersebut. Namun “sambung beliau” satu pun dari ilmu beliau belum sanggup kami memadainya. Hal ini merupakan suatu penghormatan untuk sang guru. Dan yang jelas dengan keberadaan beliau sebagai pioner kemajuan ilmu sejarah di Indonesia, selain beberapa sejarawan kenamaan lainnya seperti Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian, M.A (alm), Prof. Dr. Taufik Abdullah sendiri, Dr. Ong Kho Kham dan Prof. Dr. Kuntowijoyo dan lain sebagainya yang saat ini lahir generasi Sejarawan Muda yang cukup banyak jumlahnya, sehingga perkembangan pendekatan ilmu sejarah dan metodologi sejarah akan coba di transpormasi oleh sejarawan selanjutnya untuk terus-menerus mengembangkan ilmu sejarah ini. Karena ilmu tidak setatis melainkan dinamis. Demikianlah hakikat ilmu yang dapat kita petik dari Thomas Khun dalam “The Structure of Scientific”-nya.

Karena itu tidak salah jika generasi sejarawan belakangan ini berdasarkan kreasi dari sejarawan jenius sebelumnya, bukan hanya bertanya, namun juga menggugat atau sekedar mengembangkan bagaimana pendekatan dan metode sejarah pada saat ini dan masa yang akan datang. Karena hakikat ilmu adalah dinamis, maka dalam perkembangan ilmu sejarah pun adanya pengembangan atau bahkan revisionis oleh sejarawan selanjutnya adalah suatu keniscayaan. Karena pada dasarnya ilmu tersebut sekali lagi tidaklah statis melainkan dinamis.

Buku yang cukup gerang “Gagalnya Hsitoriografi Indonesiasentris”  di tulis oleh Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A, yang dikenal sebagai sejarawan muda saat ini dengan kemampuan yang mempuni sebagai seorang sejarawan menggantikan gurunya Profesor  Kuntowijoyo, bukan hanya mempertanyakan keabsahan penggunaan teori-teori sosial dalam penulisan sejarah, sekligus juga memberikan pandangan bahwa, sejarah adalah sejarah kemanusiaan (dalam mengkritik pandangan sejarah Indonesiasentris dalam memandang subjek sejarah), dan yang terpenting sekali adalah perkembangan sejarah lisan yang perlu di gunakan oleh seorang sejarawan, selain beberapa kritik lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan ilmu sejarah sampai saat ini terus berlanjut dan terus didiskusikan oleh mereka yang memperhatikan perkembangan sejarah bangsa ini.

Pendekatan struktural seperti di atas juga menurut beberapa ahli tidak dapat melihat individu sebagai pelaku sejarah di dalamnya. Karena itu tidak pelak lagi saat ini banyak ahli menggunakan pendekatan strukturis, yaitu bagaimana individu mengekspresikan diri sendiri melalui agama, ritus-ritus, musik, dan sebagainya. Sehingga inilah yang mengakibatkan juga perkembangan sejarah lisan seperti yang di sarankan oleh Bambang Purwanto dan Sejarawan lainnya semakin intensip. Dan dengan pendekatan strukturis ini kita tidak hanya bisa mengungkapkan struktur namun bisa mengungkapkan sesuatu yang lebih vital yaitu individu di dalam struktur tersebut. Sekali lagi dengan sejarah lisan perkembangan seperti ini akan lebih bisa terjangkau. Karena itu tidak mengherankan di Australia Nasional Universty berkembang sejarah lisan yang merupakan salah satu bagian dari ilmu sejaarah.

Perkembangan metode dan pendekatan ilmu sejarah yang di pioneri oleh beberapa ahli di atas pada intinya telah melahirkan sejarah yang bersifat Indonesiasentris dengan beberapa varian di dalamnya, seperti ada yang menekankan pentingnya penggunaan teori dalam studi sejarah dan ada juga yang tidak memerlukan teori sebagai pemandu dalam menulis sejarah. Namun kedua-duanya setelah seminar 1957 tersebut telah melahirkan sejarah Indonesia berdasarkan pandangan orang-orang Indonesia, walaupun dengan segala variannya.

Sesuai dengan judul di atas dan anak judulnya, berdasarkan perkembangan pendekatan dan metodologi sejarah maka bild in teori dan pandangan kebenaran dari Barat seperti di katakana Mestika Zed dalam salah satu artikelnya tidak harus selalu di telan mentah, melainkan kita harus menggunakan pisau paradigma masyarakat Indonesia untuk membedah phenomena sosial tersebut, di samping menggunakan teori infor yang ada jika memang cocok. Dengan begitu proses pendekatan masyarakat dari dalam dan dengan menggunakan pendekatan emik dari masyarakat yang di kaji adalah bagian dari history from within di atas. Dan studi sejarah seperti ini dapat di kaji dengan menggunakan beberapa pendekatan dan metode sejarah seperti penjelasan sebelumnya.

Selanjutnya dalam melihat masyarakat dari dalam dengan menggunakan pendekatan etik setidaknya memiliki kekurangan jika tidak diimbangi dengan pendekatan emik. Yang mana pendekatan ini mengarah pada bagaimana dunia secara umum melihatnya, sehingga tidak terjerumus pada egosentrisme kebudayaan, atau kondisi sosial pada tempat yang di teliti, apa lagi jika yang di kaji adalah masyarakatnya sendiri. Karena itu pendekatan emik ini menjadi perlu ada dalam melihat budaya dan kondisi sosial dalam masyarakat yang kita teliti.

Namun satu hal yang menjadi pertanyaan, nilai manakah yang akan kita gunakan sebagai pandangan etik tersebut, apakah kita akan menggunakan pendekatan paradigma kebenaran ala Barat atau apa? Anak jidul di atas merupakan sedikit dari jawaban yang perlu di jelaskan. Profesor Kuntowijoyo dalam bukunya “Islam Sebagai Ilmu” perlu mendapatkan perhatian untuk pendekatan emik ini walaupun ada tumpang tidih antara ajaran Islam sebagai pandangan emik dan ajaran Islam sebagai pandangan etik dalam melihat kebenaran tersebut. Selain itu adanya pendekatan humanis seperti yang di inginkan Bambang Purwanto perlu di perhatikan dalam menjawab pendektan etik di atas, yang dalam hal ini kita tidak harus terikat oleh budaya Timur atau Barat, namun yang terpenting adalah bagaimana pandangan humanis yang tercipta dari berbagai belahan dunia tersebut.

Karena itu, dalam tulisan ini saya ingin mencoba mencari bagaimana seharusnya kita melihat masyarakat dalam perkembangan sejarahnya dari dalam (history from within) dengan menggunakan pendekatan dan metodologi sejarah yang mampu merangkul struktur dan individu yang di kenal dengan pendektan strukturis dari masyarakat tersebut dengan menggunakan pandangan emik dari budaya masyarakat kita sendiri. Sekaligus juga dengan pendekatan emik yang humanities baik dari ajaran Islam dan lain sebagainya. Dengan demikian maka dalam memahami masyarakat kita dalam perkembangan sejarahnya terutama jika menggunakan pendekatan ilmu sosial terutama dalam hal teori tidak sekedar build in (membangun) dan merekonstruksi masyarakat kita dengan pendekatan teori ilmu sosial dari Barat jika memang tidak sesuai dengan budaya dan kondisi sosial pada masyarakat kita, namun sekaligus dalam hal ini kita harus mampu merekonstruksi masyarakat kita dengan pandangan masyarakat sendiri yang di landasi teori yang sanggup menerangkan masyarakat tersebut dengan ajaran etik yang humanis, dan jika perlu ajaran Islam yang humanis bisa digunakan sebagai paradigma dalam menilai kebenaran etik dalam merekonstruksi masyarakat tersebut.

Berdasarkan pandangan di atas untuk dapat mengkonstruk pemikiran ini kita akan mencoba merunut beberapa karekteristik dan perkembangan historiografi baik di tingkat nasional maupun nasional, pemahaman sejarah yang bersifat idiografis dan unik, bagaimana pendekatan teoritis dalam ilmu sejarah, beberapa klasifikasi sejarah nasional dan sejarah Indonesia yang Indonesiasentris dalam pandangan history from within, dan yang terakhir adalah bagaimana humanism sejarah dan islam sebagai ilmu dalam paradigma keilmuan sejarah. Semua ini merupakan satu kesatuan yang harus di kaji secara satu persatu untuk dapat melihat penjelasan-demi penjelasan pada pembahasannya.

B.         Humanisme Sejarah dan Islam Sebagai Ilmu dalam Pembentukan Sejarah dari Dalam

1.   Gambaran Singkat Perkembangan Pendekatan dan Metode Ilmu Sejarah di Indonesia.

Perkembangan Ilmu sejarah di Indonesia tidak lepas dari pengaruh bagaimana perkembangan ilmu sejarah di luar sana, terutama di Eropa, Timur Tengah Amerika dan Cina. Karena itu perkembangan ilmu sejarah secara umum jika dilihat perkembangannya dapat kita melacaknya hingga sampai pada masa peradaban Yunani dahulu. Dimana seperti sudah lumrah bagi para peminat Sejarah bahwa Herodotus (484-425 SM),  Thucydides (456-396 SM) dan Polybius (198-117) (Kuntowijoyo, 2005: 39), di akui sebagai bapak moyang ilmu ini. Sebagai sebuah perbandingan dengan perkembangan ilmu sejarah sampai saat ini, di mana pada saat itu mereka tidak memisahkan antara sejarah dengan apa yang menjadi kajian sosiologi dan antropologi saat ini, karena memang dirasakan merupakan satu kesinambungan. Mereka tidak hanya menggunakan dokumen, namun juga observasi dan wawancara. Herodotus misalnya melukiskan abad ke-6 dan ke-5, sehingga ia menulis semacam kebudayaan.

Selain sejarawan dari daratan Eropa tersebut tidak ketinggalan beberapa penulis sejarah dari Negara timur seperti Cina dan Timur tengah. Sebut saja Sejarawan terkenal keturunan Tunis, Ibnu Khaldun (1332-1405), bukan hanya seorang Sejarawan yang oleh Arnold J. Toynbee di juluki sebagai “genius Arab” namun juga beliau di sandangkan sebagai orang yang pertama menulis seperti apa yang kita kenal sebagai ilmu sosiologi sekarang. Sampai dengan ia wafat tahun 1904, Ibnu Khaldun setelah menghasilkan banyak karya penting yang mengandung gagasan-gagasan yang memiliki kesamaan dengan sosiologi kontemporer. Ia sangat yakin dengan kajian ilmiah atas masyarakat, penelitian empiris dan pencarian sebab-sebab terjadinya penomena sosial. Beliau menegaskan arti penting kesinambungan pemikiran sosiologi dengan mengamatan sejarah (George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2011:6).

Dari dua contoh di atas, dapat di katakana bahwa mereka pada awalnya menuli apa yang saat ini di namakan sejarah sosial atau paling tepatnya sejarah dengan menggunakan pendekatan sosial. Dengan demikian kata sebagian Sejarawan mengatakan bahwa era Ranke merupakan kemunduran bagi penulisan sejarah yang hanya memusatkan diri pada dokumen dan politik.

Pengilmiahan sejarah yang di lakukan oleh Leovold Von Ranke “bapak sejarah modern” yang terkenal dengan diktum sejarah “wie es eigenlich gewesen ist (apa yang sesungguhnya terjadi)” dalam tulisannya A Critique of Modern Histirical Writers, mengadopsi konsep obyektifitas ilmu alam untuk studi sejarah. Hal ini memang tidak lepas dari bagaimana ilmu sosial lain mengadopsi ilmu alam yang positivistik sejak Aguste Comte pada abad ke-18 mendeklarasikan sosiologi sebagai ilmu positif, Wilhelm Hundt mempergunakan metode eksperimen ilmu fisika di dalam psikologi, Stuart Mill memperkenalkan ilmu ekonomi yang semua termasuk “ilmu moral” dengan rumus-rumus matematik atau ekonometrik, dan yang penting “dunia sosial (social relam), kata Emil Durkheim”adalah dunia alam benda (natural realm) juga, keduanya hanya dibedakan oleh tingkat kompleksitasnya.

Perkembangan ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya pada abad ke-18 yang mengikuti paradigma ilmu alam ini  pada abad ke-19 di tentang oleh kelompok filosof idealis dari pengikut Neo Kantian seperti Dilthey, Windelband, Rikckert, George Simmel, Max Waber dan pengikut mereka di abad ke-20. Wilhem Dilthey (1833-1911), sebagai wakil terkemuka dari kelompok idealis, tidak hanya menyerang asumsi-asumsi dasar dari positivisme, tetapi juga menawarkan formulasi tandingan terhadap metodologi. Pertama, Dilthey menafikan pendirian paradigma positivisme yang mengatakan dunia tercipta di luar subjek (ilmuan), yaitu pada fakta-fakta yang dapat di kenali secara obyektif. Baginya subject mater ilmu-ilmu manusia tidak hanya urusan fakta-fakta bendawi, tetapi lebih berpusat pada ekspresi pikiran dan tindakan manusia yang diobjketifikasikan. Kedua, Dilthey juga mengganyang pendirian metodologis positivisme yang mengatakan bahwa fakta-fakta sosial dapat diterangkan dengan hukum-hukum umum (universal) dengan logika hokum ilmu alam. Ia sebaliknya berpandangan, bahwa positivist dapat menjelaskan alam fisik secara kausal, tetapi tindakan manusia harus di mengerti (to be understood, verstehen) dan bukannya di nalar dengan menggunakan penjelasan kausal lewat logika nomotetis.

Berkaitan dengan pandangan Dilthey di atas dan filosof idelis laiinya Ranke mulai mulai diragukan kebenarannya. Menulis sejarah “sebagaimana terjadi” itu bertentangan dengan psikologi. Sadar atau tidak, orang menulis pasti mempunyai maksud. Karena itu James Harvey Robinson (1863-1936) (Kuntowijoyo, 2005) Sejarawan Amerika, mengatakan bahwa dengan sejarah kritis kita hanya dapat menangkap “permukaan”’ tetapi tidak yang “di bawah” realitas, tidak dapat memahami perilaku manusia.

Selain Dilthey yang mengkritik pendekatan Ranke, salah satu pengkritik paling pokal adalah Karl Lamprach, yang mengecam lembaga sejarah Jerman yang selalu menitikberatkan pada sejarah politik dan orang-orang terkenal saja. Dia menamakannya sebagai ‘sejarah kolektif’ yang konsep-konsepnya diambil dari berbagai disiplin ilmu (Peter Burke, 2003: 20).

Pada tahun 1911 Robinson menulis The New History yang memuat dengan jelas program sejarah baru itu. Sejarah baru menekankan pentingnya ilmu-ilmu sosial (Kuntowijoyo, 2005: 58). Dan yang paling penting adalah perkembangan ilmu sejarah di Perancis yang dikenal dengan mazhab Annales (Sejarawan Annales), yang di pelopori oleh Fernan Braudel (1902-1985), ia dianggap sebagai sejarawan paling terkemuka abad ke-20 karena karya ‘masterpice’-nya tentang “The Mediteranean and the Meditranean World in the Age of Philip II” terdiri dari 2 vols (diterbitkan pada tahun 1949 dan direvisi 1966 dan diterjemahkan ke dalam edisi Inggris 1972-1973).

Kerangka analisis Breudel di atas telah menjadi inspirasi bagi ahli ilmu-ilmu sosial, termasuk Sejarawan dalam mengembangkan pendekatan yang lebih baru di dunia, termasuk Asia, dan bahkan juga di Asia Tenggara seperti yang dikerjakan oleh Anthony Reid, dan tentang sejarah Indonesia (Jawa) oleh Denys Lombard. Dan kelompok Annales inilah yang sangat berpengaruh terhadap lahirnya “sejarah yang bercorak ilmu sosial” (historical social science), sering juga disebut “sejarah struktural”.

Perkembangan ilmu sejarah di luar Indonesia di atas terutama pada abad ke-20 setelah kemerdekaan dirasakan sangat penting untuk di implementasikan dalam kehidupan bernegara. Hal ini terjadi dalam tahun 1959-an ketika timbul kebutuhan mendesak untuk membina suatu identitas baru yang bersifat tradisional dalam asumsi-asumsinya dan tidak pula bersifat kolonial dalm orientasinya. Pada saat itulah masalah perspektif sejarah dan falsafah dasar ramai diperdebatkan. Pada saat itu pula anggapan tentang sejarah yang Indonesia-sentris, yang untuk pertama kalinya dirumuskan oleh Muhammad Yamin, seorang ahli hukum, ahli politik, pujangga, dan Sejarawan, mulai dikembangkan (Taufik Abdullah & Abdurrahman Surjomihardjo, 1985: 25).

Apa yang di lakukan oleh Muhammad Yamin hanyalah bagian dari perkembangan sejarah yang hampir bisa dikatakan memenuhi standar ilmiah walaupun keberadaannya masih anakronis. Namun sebagai tonggal awal dari perkembangan sejarah di Indonesia tidak luput dari kit adalah bagaimana penyebaran sejarah melalui tradisi lisan, sumber-sumber sejarah berupa babat, hikayat, tambo dan lain sebagainya, serta bagaimana penulisan sejarah yang Nerlandosentris di Indonesia telah mewarnai bagaimana perkembangan penulisan sejarah di Indonesia.

Untuk tidak terlalu jauh mengupas bagaimana perkembangan penulisan sejarah ke belakang, terutama terkait dengan tradisi lisan dan sejarah yang berupa babat dan lain sebagainya, dimana di dalamnya masih bercampur dengan informasi sejarah yang religious-magis. Karena itu pada tulisan ini kita mulai saja dari penulisan sejarah yang bersifat Neerlandosentris.

Salah satu perkembangan penting dalam penulisan sejarah di Indonesia yang mengarah pada bentuk historiografi yang modern adalah adalah penulisan sejarah yang ditulis oleh orang Belanda. Sebuah tim yang terdiri dari para sarjana ahli sejarah yang diketuai Dr. WF. Stapel. Judul buku sejarah yang ditulis tersebut yaitu Geschiedenis van Nederlandsch Indie (Sejarah Hindia Belanda) (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009: 3).

Setelah Indonesia merdeka terbit buku Sanusi Pane dan Anwar Sanusi yang merupakan buku-buku teks yang dipakai sekitar tahun 1960-an, walaupun kedua buku ini diterbitkan pada tahun 1950-an. Kedua buku ini merupakan buku teks pelajaran sejarah yang dipakai di sekolah khususnya di tingkat SMA. Materi yang disajikan dalam kedua buku tersebut, ternyata masih banyak bersumber dari buku yang ditulis oleh orang Belanda terutama buku Stapel. Penggunaan sumber yang demikian itu, mengakibatkan penyajian materi dari kedua buku tersebut, masih diwarnai oleh pendekatan yang Neerlandosentris, walaupun kelahiran kedua buku tersebut merupakan upaya untuk menulis sejarah Indonesia yang bersifat Indonesiasentris (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009: 39).

Penulisan sejarah yang didasarkan tradisi colonial sudah barang tentu tidak memperlihatkan objektivitas dari kaca mata Indonesia sendiri. Dan menurut Taufik Abdullah (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009), upaya yang dilakukan dalam penulisan sejarah  (historiografi) dan ditulis oleh bangsa Indonesia sendiri pertama kali dilakukan oleh Hoesen Djayadiningrat yang menulis mengenai Banten. Djayadiningrat bisa disebut sebagai pioneer historiografi modern.

Upaya dekolonisasi penulisan sejarah yang bersifat Indonesiasentris pada awalnya bisa kit abaca dari hasil karya Soeroto, Soendhoro, dan Z.H. Idris dalam penulisan buku pelajaran sejarah. Penulisan model ini lebih menampilkan peran bangsa Indonesia sebagai peran utama dalam sejarahnya. Pada masa awal kemerdekaan upaya tersebut dilakukan, baik melalui penerbitan buku-buku teks pelajaran sejarah yang dilakukan oleh individu-individu, seminar sejarah yang pertama tahun 1957, dan pemberlakuan kurikulum sejarah yang dikeluarkan oleh pemerintah (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009: 51).

Karya Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar, yang di editori Soejatmoko, Muhammad Ali, G.J. Resink, G. McT. Kahin merupakan hasil dari seminar sejarah 1957, dimana banyak sarjana ilmu sosial memberikan sumbangan tulisan guna kemajuan dan perkembangan historiografi di Indonesia. Mereka bukan hanya Sejarawan, namun beberapa ahli yang sosial lainnya seperti bapak Antropologi Indonesia Koenjaraningrat dengan tulisan “Penggunaan Metode-Metode Antropologi Dalam Historiografi Indonesia”, W.F. WertheimPendekatan Sosiologis Dalam Historiografi IndonesiaF.J,E. TanSegi-Segi Historiografi Ekonomi Indonesia”, dan lain sebagainya.

Perkembangan selanjutnya dari perkembangan Historiografi di Indonesia, bahkan paling berpengaruh adalah Sartono Kartodirdjo yang dikenal dengan mazhab Bulak Sumurnya. Bukunya yang berjudul “Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah” adalah bukunya yang penomenal, menurut beberapa penulis sebagai pertanggungjawaban atas desertasinya yang berjudul “The Peasant’s Revolt of Banten in 1888” telah memberikan perkembangan historiografi di Indonesia yang di kenal dengan struktural.

Namun, seiring berjalannya waktu pendekatan struktur seprti disebut di atas menunai juga keritikan, terutama bagaimana dalam pendekatan struktur menyajikan sejarah indonesiasentris. Sejarawan muda UGM Prof. Dr. Bambang Purwanto, dengan bukunya “Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?! Dan Dr. Asvi Warman Adam, membuat uraian bahwa banyak diantara tulisan sejarah struktural terutama  menyangkut sejarah nasional yang bersifat Indonesiasentris banyak menyajikan penulisan sejarah yang antikuarian dan menyajikan sejarah sosial yang hanya ada kaitannya dengan keadaan politik, yang menurut Profesor Mestika Zed masih terkekang oleh tirani nasional. Bukan hanya itu, menurut Bambang Purwanto banyak Sejarawan yang salah mengertikan pendekatan yang di kembangkan oleh Sartono Kartodirdjo. Karena itu bukan hanya  menghasilkan sejarah antikuarian namun ketidak mampuan sejarawan lepas dari tirani nasional. Bertolak dari hal ini Bambang Purwanto dengan mengikuti sang guru Kontowijoyo mengajukan tema sejarah yang bervariasi dan tidak selalu terikat oleh politik negara, sehingga tidak lagi terdengar “rakyat tanpa sejarah”, “wanita tanpa sejarah” dan lain sebagainya. Dan yang terpenting juga tidak hanya struktur yang harus dipertimbangkan namun individu sebagai penggerak struktur. Sejalan dengan itu walaupun seorang individu menurut Talcot Parsons (Burhan Bungin, 2008) tidak mungkin lepas dari ikatan-ikatan struktur sosial dimana ia berada, namun seorang individu memiliki kemampuan untuk memilih berbagai alternatif  tindakan secara aktif, kreatif, dan evaluatif yang memungkinkan tercapainya tujuan khas yang ia inginkan. Pandangan Parsons ini disebut sebagai teori aksi (action), sebagai lawan dari teori “behavior”.

Pertimbangan terakhir dalam perkembangan historiografi ini menghasilkan penulisan sejarah yang tidak hanya dengan pendekatan struktural, melainkan muncul pendekatan baru dalam penulisan sejarah yang disebut pendekatan strukturis yang pertama kali dikembangkan oleh Christoper Llyod. Pendekatan strukturis seolah-olah memberikan perbaikan terhadap metode individualis dan struktural. Dalam metode individualis, individu begitu menonjol dalam penulisan sejarah, sedangkan struktur tidak nampak. Begitu pula sebaliknya dalam metode struktural, struktur sangat menonjol sedangkan individu tidak nampak. Dalam metode strukturis, peristiwa dan struktur sosial tidak bersifat dikotomik tetapi merupakan suatu dualisme simbiotik yang berdialektik. Maksudnya, sejalan dengan pendekatan aksi dari Parsons di atas bahwa peristiwa mengandung kekuatan mengubah struktur sosial, sedangkan struktur sosial mengandung hambatan atau dorongan bagi tindakan perubahan. Metode strukturis banyak dikembangkan dalam perkuliahan di Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengatahuan Budaya Universitas Indonesia (Agus Mulyana, 2009: 9).

Melihat perkembangan historiografi di atas sebagai renungan, apa yang di katakana Thomas S. Khun dalam karya monumentalnya yang berjudul The Structure of Scientific  Revolution telah mengubah orang terhadap ilmu ini, dalam hal ini juga tidak ketinggalan pandangan terhadap ilmu sejarah. Kuhn memandang ilmu dari perspektif Sejarawan professional tertentu. Ia mengeksplorasi tema-tema yang lebih besar misalnya seperti apakah ilmu itu dalam prakteknya yang nyata dengan analisis konkrit dan empiris. Di dalam structure ia menyatakan bahwa ilmu bukanlah para penjelajah berwatak pemberani yang menemukan kebenaran-kebenaran baru. Mereka lebih mirip para pemecah teka-teki yang bekerja dalam pandangan dunia yang sudah mapan. Padahal, ilmu bukan merupakan upaya untuk menemukan obyektifitas dan kebenaran, melainkan lebih menyerupai upaya pemecahan masalah dalam pola-pola keyakinan yang telah berlaku. Kuhn memakai istilah paradigma untuk menggambarkan system keyakinan yang mendasari upaya pemecahan teka-teki dalam ilmu.

Demikianlah metode ilmiah, proses observasi, deduksi dan konklusi yang diidealisasikan yang menjadi dasar kebanyakan klaim ilmu akan obyektifitas dan universalisme berubah menjadi ilusi. Khun menyatakan bahwa paradigmalah yang menentukan jenis-jenis eksperimen yang dilakukan para ilmuan, jenis-jenis pertanyaan yang mereka ajukan, dan masalah yang mereka anggap penting.Tanpa paradigm tertentu, para ilmuan bahkan tidak bisa mengumpulkan fakta. Dan pergeseran paradigma dapat mengubah konsep-konsep dasar yang melandasi riset dan mengilhami standar-standar pembuktian baru, teknik-teknik riset baru, serta jalur-jalur teori dan riset-riset beru.

Karena itu, menurut Thomas Khun, ilmu bergerak melalui tahapan-tahapan yang akan berpuncak pada kondisi normal dan kemudian membusuk karena telah tergantikan oleh ilmu atau paradigm baru. Demikian seterusnya, paradigm baru mengancam paradigm lama yang sebelumnya juga menjadi paradigm baru. Sehingga terjadilah proses benturan antar paradigm. Banyak orang menganggap bahwa ilmu adalah bebas nilai tetapi menurut Kuhn ilmu sangat terkait erat pada paradigma subyektif ilmuan. Belum lagi keterkaitan ilmu dengan kekuasaan dan mengabdi pada kekuasaan ataupun idiologi dari masing-masing ilmuan ketika menganalisis atau menyajikan sebuah tesis. Setelah membaca arah pemikiran Khun ini, terkait dengan perkembangan dan arah historiografi di Indonesia pada umumnya, katakanlah mulai dari penulisan sejarah yang bersifat Neerlandosentris, Indonesiasentris, sejarah yang naratif-deskriftif, deskriptif analitik, dan lain sebagainya, apakah sesuai dengan pengembangan paradigma seperti dikatakan Khun di atas? Dan apakah perkembangan riset baru dalam ilmu sejarah tersebut merobah paradigma lama secara prontal atau radikal?  Yang jelas adalah perkembangan ilmu tidaklah statis melainkan ilmu adalah dinamis. Kedinamisan inilah yang membuat ilmu menjadi terus berkembang sesuai dengan paradigma yang melatar belakanginya, begitu juga yang terjadi pada perkembangan ilmu sejara dan historiografi itu sendiri.

2.   Sejarah yang Idiografis dan Unik dalam Generalisasi dan Teori  Pada Ilmu Sejarah

Wilhelm Dilthey (1833-1991) membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu tentang dunia “luar” atau Naturwissenschaften (ilmu-ilmu alam) dan ilmu dunia “dalam” atau Geisteswissenschaften (ilmu-ilmu kemanusiaan, humanities, human studies, cultural sciences). Dalam ilmu-ilmu kemanusiaan dimasukkan sjarah, ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi sosial, psikologi, perbandingan agama, ilmu hokum, ilmu politik, filologi, dan kritik sastra (Kuntowijoyo, 2008: 3).

Menurut Dilthey (Kuntowijoyo, 2008), pendekatan kepada Geisteswissenchaften ialah dengan hermeneutik (hermeneutikos (Yunani), tafsir, interpretasi/ verstehen/ to understand). Hermeneutika ialah memahami “inner context” dari perbuatan yang tidak di nyatakan dalam kata-kata pelaku itu sendiri. Verstehen adalah pengalaman “dalam” yang menembus jiwa dan seluruh pengalaman kemanusiaan. Verstehen atau understanding  adalah usaha untuk “meletakkan diri” dalam yang “lain”. Verstehen adalah mengerti “makna yang ada di dalam”, mengerti subjective mind dari perilaku sejarah. Demikianlah, verstehen adalah menemukan “the I” dalam “the Thou” (aku dalam engkau). Dari penjelasan ini terkait dengan ilmu sejarah, Kuntowijoyo (2008)  menyimpu pandangan Dilthey sebagai berikut:

Dilthey berpendapat bahwa (1) manusia hanya bisa dipahami melalui konsep tentang hidup (life), tidak dari konsep-konsep abstrak Naturwissenchaften; dan (2) manusia adalah mahluk yang menyejarah, karenanya hanya dapat diterangkan melalui sejarahnya. Katanya, “Seprti apa saja bentuk hidup itu, sejarah akan memberitahu kita”.

Pandangan ini mengarahkan kita untuk memahami objek kajian dengan memahami latar belakang sosial, budaya, agama dan lain sebagainya pada spasial dimana kita sedang mengkaji sebuah fenomena sosial dengan memberikan arti tindakan dari individu, masyarakat, dalam hal apapun sesuai dengan pandangan mereka  sebagai pelaku dari penomena yang menyejarah tersebut, sehingga peneliti dituntut untuk bisa mengerti apa yang di pahami oleh individu, masyarakat dalam konteks yang sedang di gali tersebut. Pemahaman dalam melihat gejala sosial yang diartikan menurut pengertian masyarakat inilah yang dinamakan sebagai pendekatan emik. Pendekatan emik harus menggunakan verstehen sesuai dengan apa yang di pahami oleh masyarakat dalam spasial tertentu baik melalui kebiasaan sehari-hari, simbol-simbol dan lainnya. Karena pada masyarakat terdapat banyak sekali perbedaan mulai dari agama, suku, sejarah, budaya, adat-istiadat, bahasa dan lain sebagainya yang satu sama lain tidak sama maka selain harus menggunakan pendekatan emik sekaligus juga keunikan yang ada pada beberpa aspek yang disebut di atas pada kehidupan manusia hanya dapat di temukan pada kehidupan masyarakat yang lebih kecil, dimana pada masyarakat tersebut terdapat kesamaan yang tidak sama dengan masyarakat di tempat lain. Sehingga pendekatan pada ranah masyarakat yang skopnya lebih kecil (idiografis) merupakan jalan untuk dapat memahami penomena sosial lebih dalam.

Pernyataan Dilthey seperti banyak dikutif di atas merupakan jawaban atas ilmu positivis yang saat itu mendominasi ruang keilmuan yang berbeda, baik ilmu alam maupun kemanusiaan, sehingga Aguste Comte yang di katakana sebagai bapak sosiologi dan Leovold Von Ranke bapak sejarah modern membawa kedua ilmu kemanusiaan tersebut sesuai dengan pemahaman ilmu alam. Dan perkembangan dari perlawanan Dilthey di atas mengarah pada apa yang kita kenal dengan penelitian kualitatif saat ini dengan berbagai variannya.

Namun untuk penelitian sejarah sendiri pada saat sebelum ilmu sosial lain menekankan adanya pendekatan yang idiografis dan unik. Sebelumnya sejarah sudah menekankan hal tersebut. Bahkan ketika ilmu-ilmu alam dan ilmu sosial lain menarik hukum-hukum umum (generalisasi) sejarah tetap pada pendiriannya yang idiografis. Walaupun bagi ahli filsafat Karl Popper (Dadang Supardan, 2011), meskipun sejarah tidak menarik hukum-hukum umum, tetapi sejarah telah menerapkan hukum-hukum itu (bandingkan dengan teori siklus yang di pelopori Ibnu Khaldun dan Arnold J. Toynbee, dimana dari hasil analisa terhadap kehidupan sosial dan budaya yang mereka teliti ternyata mampu membuat generalisasi). Dengan begitu apakah tidak ada generalisasi dalam sejarah yang sifatnya idiografis dan harus dipahami menurut objek yang diteliti tersebut?

Satu pernyataan juga yang sangat menarik dalam perbedaan itu dikemukakan oleh Paul K. Conkin dan Roland K. Stomberg (Dadang Suprdan, 2011), dalam karyanya The Herritage and Challege of History, mengatakan bahwa jika sains dan ilmu-ilmu sosial lain menggunakan kehususan-kehususan (particulars) untuk menarik generalisasi maka dalam sejarah sebaliknya, menggunakan generalisasi untuk menjelaskan kehususan. Karena itu generalisasi dalam sejarah sering dipakai untuk mengecek teori yang lebih luas. Teori di tingkat makro sering kali berbeda dengan generalisasi sejarah di tingkat mikro. Misalnya, bagi Marxisme semua revolusi adalah perjuangan kelas. Tesis inilah yang dipakai untuk menganalisis revolusi Perancis, Amerika dan lainnya. Namun akan berbeda halnya dengan revolusi Indonesia, revolusi di Indonesia bukanlah perjuangan kelas, tetapi digerakkan oleh cita-cita nasionalisme. Kesalahan generalisasi serupa juga dibuat oleh PKI menjelang kudeta 1965. Mereka tidak melihat bahwa petani sepanjang abad lebih mudah digerakkan oleh faktor budaya dari faktor ekonomi. PKI rupanya lebih percaya pada idiologi daripada generalisasi sejarah.

Penjelasan ini sekali lagi menekankan bahwa sejarah itu idiografis dan unik, sehingga keberadaannya bisa mendukung atau bisa menolak generalisasi yang ada. Pertanyaan kita ialah kalau sebuah generalisasi tidak berhasil menghadapi ujian sejarah, dan banyak perkecualiannya, apakah itu masih sebagai generalisasi? (Kuntowijoyo, 2005: 146-147).

Jika pada contoh pertama terkait dengan generalisasi umum yang tidak sesuai dengan pergerakan di Indonesia, maka saya rasa perlu memberikan contoh kajian yang lebih idiografi pada skopnya lebih kecil dalam hal penggunaan generalisasi ini, dan bagaimana  menggunakannya. Misalnya dalam bidang kebudayaan, Menurut Bellah (Erni Budiwanti, 2003) agama tradisional terlalu bersikap akomodatif terhadap konvensi sosial, dan dengan demikian memberikan peluang terbatas bagi pemikiran dan kebebasan bertindak secara individual. Sebagai konsekuensinya, para pengikut agama tradisional cendrung menerima status quo ketimbang menolaknya. Berbeda dengan pendapat Bellah di atas, Renger (1993), berdasarkan studinya tentang agama di Afrika, berpendapat bahwa “agama tradisional tidak selalu menerima warisan tradisi yang dibuat”. Ia menyatakan bahwa agama Afrika mampu menantang konvensi sosial dan dengan demikian mendukung transformasi sosial dan reformasi walaupun, seperti digarisbawahi Bellah, tetap meligitimasi status quo. Berdasarkan teori di atas hasil penelitian  Dr. Erni Budiwanti  untuk desertasinya di “Depertment of Anthropology and Sosciology”, Monash Universty, Australia   yang mengambil lokasi penelitain di Bayan, Lombok, NTB, menemukan bahwa “Agama Wetu Telu” yang terkenal di NTB, yang dikelasifikasikannya sebagai agama tradisional, dimana keberadaannya lebih mengikuti teorinya Rengge daripada teori yang dikembangkan oleh Bellah dengan sifatnya yang terlalu universal membuat generalisasi.

Berdasarkan penjelasan dan 2 contoh di atas dan melihat peranan generalisasi pada ilmu sejarah yang idiografis tersebut, perlukah generalisasi? Kuntowijoyo (2005) mengatakan bahwa generalisasi atau simpulan (simpulan umum) memang sangat perlu dalam sejarah, sebab sejarah adalah ilmu. Orang yang tidak melalukan generalisasi tidak akan bisa membedakan “pohon dengan hutan”. Generalisasi sambung Kuntowijoyo dapat dipakai sebagai hipotesis deskriptif, yaitu sebagai dugaan sementara. Biasanya itu hanya berupa generalisasi konseptual. Meskipun demikian, pemakaian generalisasi yang bagaimanapun sederhananya harus dibatasi supaya sejarah tetap empiris. Karena generalisasi sejarah yang sebenarnya adalah hasil penelitian. Sejalan dengan itu Sartono Kartodirdjo (1992) mengatakan:

“Meskipun demikian, hipotesis atau teori sangat membantu; cara kerja kita akan acak-acakan apabila tidak terarah oleh garsi-garis pemandu  (generalisasi). Maka jelaslah bahwa fakta-fakta tidak boleh dipakai untuk mendukung teori, bahkan sebaliknya, teori yang tidak dapat menerangkan fakta-fakta perlu ditinggalkan. Jangan sekali-sekali demi teori, fakta-fakta disesuaikan. Di dalam bidang sejarah fungsi teori terbatas sekali, hanya sekedar untuk membantu nengatur fakta saja. Sekali lagi, yang primer adalah fakta-fakta.

Jadi bagaimanapun pentingnya generalisasi dalam ilmu sejarah, tidak pernah lepas dari pakta yang ada dalam penomena sejarah yang menjadi perhatian sejarawan, karena itu kata kata Kuntowijoyo “kadang generalisasi sejarah berfungsi sebagai koreksi atas generalisasi yang lebih luas tersebut”. Karena pada masyarakat yang berbeda terdapat perbedaan pula dalam beberapa aspek, sehingga mereka harus dimengerti dengan apa yang mereka pahami mengenai kondisi sosial, budaya, adat-istiadat, kepercayaan dan lain-lain yang mereka miliki. Sehingga keberadaan teori jika mendukung fakta yang ada di lapangan maka sudah barang tentu teori tersebut bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut.

Dengan penjelasan di atas maka adanya pertanyaan ektrim “Apakah ada generalisasi dalam sejarah yang idiofrafi dan unik,kemuadian apakah ada keunikan dalam generalisasi?” mulai terdapat titik terangnya. Namun saya rasa penjelasan di atas belum memadai. Karena untuk memahami generalisasi pada ilmu sejarah yang idiografis dan unik tidak sama dengan ilmu sosial lain. Oleh sebab itu perlu kita perhatikan beberapa macam generalisasi pada ilmu sejarah seperti yang ditulis oleh salah satu sejarawan ternama Indonesia, almarhum Kuntowijoyo (2005) sebagai berikut:

1.    Generalisasi Konseptual

Konsep-konsep dalam ilmu sejarah tidak harus diambil dari konsep ilmu lain. Konsep “renaisans”, Misalnya, adalah konsep yang dibuat oleh sejarah yang member simbol kepada zaman kebangkitan kembali nilai-nilai kemanusiaan. Sejarawan dapat member nama suatu bentuk nagara dengan “monarki absolute”, “monarki konstitusional”, “agresi militer Belanda, dan sebagainya.

2.    Generalisasi Personal

Dalam logika ada cara berpikir yang menyamakan bagian dengan keseluruhan atau pars pro toto. Misalnya, kita berpikir seolah-olah Pan-Islamisme adalah Jamaludin Al-Afghani, Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno-Hatta, Orde Baru dengan Presiden Soekarno, dan lain sebagainya. Tentu saja ini tidak terlalu salah, hanya saja berarti kita meniadakan peran orang-rang lain. Karena itu dalam ilmu sejarah dikenal istilah “kekuatan sosial” atau “social force” yang mengatakan bahwa setiap perubahan sejarah disebabkan oleh perubahan sosial.

3.    Generalisasi Tematik

Biasanya judul buku sama dengan topik buku. Misalnya, sebuah buku yang ditulis mengenai Presiden Soeharto oleh O.R. Roeder, Anak Desa, yang melukiskan bahwa pada hakikatnya presiden itu ialah anak desa. Biografi itu ternyata tidak jauh dari kenyataan, kalau kita lihat betapa akrab presiden dengan orang kecil. Seolah-olah judul biografi itu memuat kesimpulan umum tentang psikologi Pak Harto.

4.    Generalisasi Spatial

Kita sering membuat generalisasi tentang tempat. Demikianlah, untuk Korea, Jepang, dan Cina kita menyebutnya dengan Timur Jauh atau Asia Timur. Ketika Sultan Agung menaklukkan daerah-daerah di sebelah timu, kita menyebutnya kota pantai. Di Sumatra Barat ada konsep tentang rantau dan darat. Dahulu kita dibagi kurang lebih berdasar ekologi menjadi Inner Indonesia yang pada umumnya adalah daerah sawah dan Outer Indonesia yang pada umumnya berekologi ladang.

5.    Generalisasi Periodik

Apabila membuat priodesasi, kita pasti membuat kesimpulan umum mengenai sebuah priode. Zama pertengahan di Eropa disebut orang The Dark of Believe karena pada zaman itu orang cendrung menggunakan Kitab Suci daripada menggunakan pikiran. Periode Liberal di Indonesia yang dimulai tahun 1970 dengan Undang-Undang Agraria yang berakibat masuknya modal swasta, sering digeneralisasikan dengan periode menurunnya kemakmuran. Pada intinya penyebutan sebuah priode tentu saja tergantung pada sudut pandang orang dan tergantung jenis sejarah yang ditulis.

6.    Generalisasi Sosial

Bila kita melukiskan suatu kelompok sosial dalam pikiran kita sudah timbul generalisasi. Kata petani barangkali mempunyai konotasi yang bermacam-macam, sesuai dengan waktu dan tempat yang dibicarakan. Kalau kita berbicara tentang petani di Indonesia pada abad ke-19, yaitu di dua kerajaan Jawa, Surakarta dan Yogyakarta, petani merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan dan bagian dari budaya secara keseluruhan. Jadi, gambaran umum kita mengenai petani tetap merupakan sebuah generalisasi, yang harus dispesifikasikan.

7.    Generalisasi Kausal

Generalisasi sejarah dalam hal ini selalu bersifat aposteriori, sesudah pengamatan. Edward Gibbon (1737-1794), seorang Sejarawan Inggris, yang menulis The History of the Decline and Fall of the Roman Empire melihat bahwa maju dan mundurnya sebuah emporium adalah ada dan tidaknya cita-cita kemajuan. T. Ibrahim Alfian dalam Perang di Jalan Allah mengemukakan bahwa Perang Aceh bisa bertahan begitu lama ialah karena idiologi jihad.

8.    Generalisasi Kultural

Kita dapat melakukan penelitian sejarah berdasarkan atas generalisasi kultural “daerah hukum adat” yang dibuat oleh Van Vollenhoven dan Ter Har. Lebih makro lagi misalnya tulisan Arnold J. Toynbee (1889-1975), A Study of History, dan buku yang kecil The World and the West, yang menjadikan “civilization” sebagai suatu unit studi sejarah. Ia mengemukakan bahwa peradaban itu mengalami empat masa seperti siklus musim, yaitu tumbuh, berkembang, menurun, dan jatuh. Bukunya, A Study of History, mengemukakan bahwa turun naiknya peradaban itu tergantung pada hukum “tantangan dan jawaban” atau “challenge and response”. Dalam bukunya, The World and the West, ia juga membuat semacam hukum radiasi peradaban, yang intinya mengatakan bahwa teknologi lebih mudah diserap daripada elemen peradaban lainnya.

9.    Generalisasi Sistematik

Dalam sejarah ekonomi, hubungan antara Afrika, Amerika dan Eropa sebelum perang saudara dapat digambarkan sebagai sebuah system. Afrika mengirim tenaga (budak) ke Amerika, Amerika mengirim bahan mentah (kapas) ke Eropa, dan Eropa (Inggris) mengirim barang jadi (tekstil) ke Afrika.

Kita juga melihat jalan sutra dari Tiangkok ke Eropa pada zaman kuno; satu melalui darat lewat Asia Tengah, dan yang lain lewat laut melalui Indonesia. Orang Jawa juga mengekspor beras ke Indonesia Timur. Kita juga tahu perdagangan lada dari Indonesia ke Eropa.

10.     Generalisasi Struktural

Kita sering heran, mengapa orang asing lebih peka daripada kita sendiri, mengenai orang Indonesia? Ternyata, orang-orang asing telah mempelajari dengan cermat struktur tubuh, cara berjalan, gerak-gerik tubuh, cara bicara dan cara diam kita. Sejarawan Taufik Abdullah dapat menduga reaksi veteran perang Belanda atas usulan Pronk di akhir tahun 1994 supaya orang Belanda menghormati perayaan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Semua itu karena structure of events , susunan peristiwanya sudah diketahui.

Selain yang disebutkan di atas, dalam tujuan yang sama namun lebih condong sebagai penjabaran daripada varian konsep dalam sejarah, beberapa generalisasi tersebut seperti perubahan, peristiwa, sebab dan akibat, nasionalisme, kemerdekaan, imperialism, revolusi, fasisme, komunisme, peradaban, perbudakan, waktu, feminism, liberalism, dan konservatisme (Dadang Supardan, 2011: 351).

Memperhatikan beberapa macam generalisasi yang disusun Kuntowijoyo di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan generalisasi sejarah sebagaimana direduksi oleh pendapat Banks (Dadang Supardan, 2011) dapat dibedakan atas tiga tingkatan berikut.

  1. High order generalization ialah generalisasi yang disebut laws (teori) atau prinsples, yaitu generalisasi yang pemakaiannya secara universal. Seperti teori kebudayaan yang dikemukakan Arnold J. Toinbee di atas.
  2. Intermediate level generalization, yaitu generalisasi yang digunakan di kawasan tertentu ataupun di daerah kebudayaan tertentu.
  3. Law order generalization, yaitu generalisasi yang didasarkan atas data dari dua atau lebih tentang sekelompok masyarakat dari satu kawasan tertentu yang bersifat lokal, generalisasi inilah yang paling memungkinkan dibuat dalam sejarah.

Jelaslah bahwa dalam ilmu sejarah yang idiografis dan unik dengan memperhatikan verstehen dari masyarakat dan fenomena yang menjadi kajiannya seorang jerawan dengan sendirinya memerlukan pembuatan konsep yang mengarah pada pembuatan generalisasi pada apa yang menjadi permasalahan yang ingin di gali oleh seorang Sejarawan tersebut. Generalisasi yang dimaksud disinai adalah membuat gambaran umum dari lokalitas (spasial) dan tergantung tema dan apa yang akan di jawab dari permasalahan yang diajukan sejarawan, sehingga mereka akan menghasilkan apa yang disebut oleh Bank di atas sebagai Law order generalization.

Sekali lagi, memperhatikan beberapa macam generalisasi dalam sejarah seperti dijelaskan Kuntowijoyo di atas dapat kita menarik kesimpulan bahwa generalisasi dalam sejarah yang sifatnya idiografis dan unik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam (verstehen) sangatlah penting dan itu memang sejarawan sendiri tanpa sadar yang membuat generalisasi tersebut. Dan yang paling penting adalah generalisasi itu harus mengikuti kaidah macam dan fungsi generalisasi dalam ilmu sejarah seperti di jelaskan di atas. Karena fungsi dan macam generalisasi dalam ilmu sosial lain tidaklah sama. Karena itu konsep generalisasi dalam sejarah harus sesuai dengan kaidah generalisasi yang berlaku dalam ilmu sejarah.

Satu hal lagi yang ingin saya katakana bahwa pada ilmu sejarah yang idiografis dan unik ini, dengan adanya generalisasi yang dibuat oleh Sejarawan sendiri sebenarnya jikalau kita ingin melihatnya lebih abstrak lagi bisa menghasilkan apa yang menjadi bagian terpenting dari sebuah pengembangan ilmu yaitu teori. Mengapa demikian? Karena dengan kepekaan seorang Sejarawan akan mampu membuat sebuah teori berdasarkan beberapa varian yang ada dengan membandingkan generalisasi umum yang dibuat pada level yang lebih kecil (idiografis), dan tentu dalam hal ini teori yang tercipta tersebut merupakan gabungan dari tema yang sama pada hasil generalisasi yang lebih kecil, sehingga akan memunculkan teori sebagai penggambaran dengan beberapa varian yang diambil dari generalisasi yang sifatnya low tersebut.

Walaupun sampai saat ini antara Sejarawan yang satu dengan sejarawan yang lain masih timbul perdebatan yang sengit, hususnya mengenai penerapan hukum umum (general law) dan teori generalisasi (general theory). Menurut golongan idealis, terutama New-Kantian , seperti Wilhelm Dilthey, Henrich Rickert, Windelband, dan Max Weber serta Neo-Hegelian, seperti Bennetto Croce dan R.G. Collingwood, bahwa kebudayaan manusia begitu kaya dan beragam sehingga memiliki keunikan masing-masing dari setiap tempat dan zamannya. Oleh karena itu, model-model sejarah dan tingkah laku manusia yang dijelaskan secara umum adalah penipuan belaka (Dadang Supardan, 2011: 355). Karena itu menurut Tosh (Supardan, 2011), adapun tugas Sejarawan adalah merekonstruksi peristiwa-peristiwa serta situasi-situasi menurut keunikan individual dan interpretasi-interpretasi mereka hanya berlaku untuk serangkaian kondisi-kondisi tertentu saja. Tidak ada manfaatnya membuat komparasi situasi sejarah yang dipisahkan oleh waktu dan tempat.

Dalam hal ini saya setuju dengan apa yang dikatakan Dadang Supardan di atas bahwa sejarah cocoknya hanya membuat Law order generalization, dan itu pun generalisasinya harus berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda pula. Kenapa? Karena memperhatikan macam-macam generalisasi di atas dan pemahaman kita tentang sifat sejarah yang idiografis dan unik dalam waktu dan tempat yang berbeda maka generalisasi seperti inilah yang cocok untuk seorang Sejarawan.

Sebaliknya para teoritisi pun beranggapan bahwa tidak ada salahnya studi komparasi itu dilakukan jika memang bermanfaat, seperti penyusunan model-model masyarakat industri, agraris ataupun feudal, teknologis dan sebagainya. Dengan demikian, tidak benar pula jika sejarah diorientasikan pada kajian keunikan individual semata-mata, melainkan pada kajian kelompok (kolektif) seperti nasionalitas, budaya agama, komunitas. Sebab dengan memberikan identitas-identitas yang lebih besar akan dapat memberikan arti pada mereka sebagai mahluk sosial. Selian itu, dengan pembentukan teori tidak berarti akan menghapuskan kemerdekaan dan peranan individu, justru dengan pengembangan teori akan mencari solusi untuk menjelaskan kendala-kendala yang membatasi kemerdekaan individu (Dadang Supardan, 2011: 156). Lebuh dari itu dengan menggunakan pendekatan teori maka penulisan sejarah tidak semata-mata bertujuan menceritakan kejadian tetapi bermaksud menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-akibatnya, kondisi lingkungannya, konteks sosio-kulturalnya, pendeknya secara mendalam hendak diadakan analisis tentang factor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsure-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji (Sartono Kartodirdjo,  1992: 2).

Terlepas dari pro dan kontra terhadap dua kubu yang berbeda antara kedua aliran tersebut berimplikasi pada sedikitnya jumlah teori-teori sejarah yang dihasilkannya. Dadang Supardan (2011) mengidentifikasi beberapa teori sejarah sampai saat ini yaitu:

1.      Teori Gerak Siklus Sejarah Oleh Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memberikan pemahaman perkembangan siklus dari sejarah masyarakat, di mulai dari fase primitif atau nomaden, fase urbanisasi, Fase kemewahan, dan terakhir fase kemunduran, dan semua ini akan terus-menerus berulang walaupun bukan kembali pada fase primitif lagi.

2.      Teori Daur Kultural Spiral oleh Giambattista Vico.

Salah satu ide dari teori Vico adalah “sejarah berputar dalam gerakan spiral yang mendaki dan selalu memperbaharui diri, seperti gerakan pendaki gunung yang mendaki melalui jalan melingkar ke atas. Karena itu masyarakat manusia bergerak melalui fase-fase perkembangan tertentu dan terjalin erat dengan kemanusiaan yang dicirikan oleh gerak kemajuan dalam tiga fase, yaitu fase teologis, fase herois, dan fase humanistis.

3.      Teori Tantangan dan Tanggapan oleh Arnold J. Toynbee.

Diantara teorinya yang dapat di baca dari A Study of History, diantaranya mengatakan bahwa peradaban muncul sebagai tanggapan (response) atas tantangan (challenge), walaupun bukan atas dasar murni sebab akibat, melainkan hanya sekedar hubungan, dan hubungan itu dapat terjadi antara manusia dan alam atau antara manusia dengan manusia.

Antara tantangan dan tanggapan berbentuk kurvalinier. Artinya, tingkat kesukaran yang cukup besar dapat membangkitkan tanggapan memadai; tetapi tanggapan ekstrim dalam arti terlalu lemah atau terlalu keras, tidak mungkin dapat membangkitkan tanggapan yang memadai. Jadi untuk terciptanya suatu tanggapan yang memadai, kriteria pertama adalah keras lunaknya tantangan. Keriteria kedua, kehadiran elit kreatif yang akan mampu dalam memberikan tanggapan atas tantangan itu.

4.      Teori Dialektika Kemajuan Jan Romein

Pikiran-pikiran Jan Romein dituangkan dalam Dialektika Kemajuan. Salah satu teorinya mengatakan bahwa suatu langkah baru dalam evolusi manusia, kecil kemungkinannya terjadi dalam masyarakat yang telah mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi dalam arah tertentu. Sebaliknya, kemajuan yang pernah dicapai di masa lalu, mungkin akan berlaku sebagai suatu penghambat terhadap suatu kemajuan lebih lanjut. Sebab suatu suasana yang puas diri dan adanya kepentingan yang bercokol pada masyarakat itu cendrung menentang langkah-langkah lebih jauh yang mungkin menyangkut suatu perombakan menyeluruh terhadap lembaga-lembaga atau perlengkapan yang sudah ada

5.      Teori Despotisme Timur Wittfogel

Cara produksi Asiatis yang berdasarkan ciri-ciri irigasi besar-besaran dan drainase adalah tipikal Despotosme Timur yang menjalankan perintah dengan kekuasaan total oleh suatu birokrasi yang bercabang luas dan terpusat, berbeda dengan masyarakat feodel di Epopa Barat dan Jepang.

Bila masyarakat feudal memungkinkan suatu perkembangan menuju kapitalisme borjuis maka birokrasi-birokrasi Asiatis itu (mencakup Tsar Rusia) sama sekali tidak cocok bagi perkembangan apa pun menuju suatu struktur yang lebih modern. Dan struktur politiknya hanya merupakan salinan-salinan dari despotisme-despotisme timur tradisional, dimana kemungkinan-kemungkinan untuk menjalankan kekuasaan mutlak dan terror, telah berkembang hingga tingkat yang luar biasa tingginya.

6.      Teori Perkembangan Sejarah dan Masyarakat Karl Marx

Teori besar sosiohistoris Marx yang sering disebut sebagai konsepsi sejarah materialis atau materialism historis, dapat diungkap dari perkataan Frederich Angels, sahabat terdekatnya sebagai berikut.

sebab yang utama dan kekuatan penggerak terbesar dari semua peristiwa sejarah yang penting terletak pada perkembangan ekonomi masyarakat, perubahan-perubahan model dalam produksi dan pertukaran, pembagian masyarakat dalam kelas-kelas yang berlainan, dan pada perjuangan kelas-kelas ini melawan kelas yang lain.

7.      Teori Feminisme Wollstonecraft

Diantara isi pokok pemikiran (teori) Wollstonecraft adalah sebagai berikut: Salah satu ciri yang paling universal sekaligus adalah mencolok subordinasi wanita atas pria. Masyarakat dan kaum pria telah membatasi kesempatan-kesempatan yang dimiliki wanita untuk menggunakan kemampuan alaminya bagi kebaikan masyarakat. Karena itu wanita tidak boleh memiliki status inferior, sekalipun penyebabnya oleh wanita itu sendiri yang begitu pasrah menerima citra mereka yang tidak menguntungkan diri. Dan karena semakin baik pendidikan mereka, semakin baik wanita menjadi warga Negara, istri, dan ibu. Wanita terdidik adalah orang-orang yang lebih rasional dan lebih luhur.

Sebagai ihtisar dari penjelasan di atas saya akan mencoba merumuskannya secara lebih singkat. Perkembangan ilmu sejarah mulai dari bagaimana ilmu sosial, terutama ilmu sejarah melegitimasi metodologinya berdasarkan hermeneutika yang terkait dengan verstehen untuk membedakan diri dari ilmu alam yang berasal dari filsafat positivistik dan keberadaannya mampu menciptakan generalisasi dan hukum umum. Sebaliknya ilmu sejarah menurut logika awal setelah memisahkan diri dari pengeruh positivistik ala Ranke sejarah hanya bisa didekati dengan pemehaman pada subjek sejarah yang bersifat idiografis, sehingga dalam ilmu sejarah tidak perlu menggunakan teori. Hal ini dimaksudkan juga bahwa sejarah bukan hanya untuk memahami bagaimana masyarakat pada saat tertentu, namun ada value pada masyarakat tertentu yang dapat dijadikan sebuah pegangan untuk kehidupan sekarang dan yang akan dating bagi masyarakat yang hidup pada tempat tersebut.

Melihat perkembangan ilmu sosial lain yang menghasilkan banyak sekali teori untuk menyederhanakan sesuatu yang sangat kompleks dalam kehidupan manusia, maka ilmu sejarah juga mulai melirik pendekatan yang digunakan oleh ilmu sosial lain, karena itu kita mengenal di Indonesia terdapat ilmu sejarah yang mengadakan refroachment antar disiplin ilmu sisial lainnya. Pendekatan ini tidak plak lagi harus menggunakan teori-teori yang ada pada ilmu sosial tersebut. Namun hal ini kata Kuntowijoyo tidak serta merta akan membuat penjelasan sejarah yang tidak menggunakan teori kurang bagus, karena banyak sekali karya sejarah yang oleh Begawan Sejarawan Indonesia seperti Taufik Abdullah dan Teuku Ibrahim Alfian di tulis dengan cara deskriptif naratif dengan mengoptimalisasikan metode sejarah menghasilkan karya sejarah yang sangat tinggi bobotnya. Begitu juga karya sejarah yang menggunakan pendekatan teori-teori ilmu sosial tidak serta-merta akan membuat deskripsi sejarah akan hanya menjadi kabur dan hilang keunikannya, karena karangan penomenal dari sang guru dari Begawan Sejarawan Indonesia Profesor Sartono KartodirdjoPemberontakan Petani Banten 1888” bukan hanya menghadirkan gambaran sejarah yang detail dengan keunikannya, namun juga mampu meramu beberapa varian dari keunikan tersebut untuk di sederhanakan sehingga mudah untuk di mengerti. Berdasarkan kenyataan ini, bukan saatnya lagi kita mempermasalahkan apakah seorang Sejarawan menggunakan teori atau tidak tergantung dimana sudut pandang kita dalam mengembangkan ilmu sejarah ini.

Karenanya yang perlu kita pahami adalah bagaimana penulisan sejarah dari dua pendekatan di atas dalam membentuk apa yang disebut sebagai sejarah yang bersifat Indonesiasentris atau history from within. Hal ini menarik, karena dalam sejarah yang dinamakan sejarah Indonesiasentris tersebut memiliki tingkatan-tingkatan dan perbedaan tersendiri dalam pendekatannya, sehingga tidak terelakkan kita dapatkan penulisan sejarah Indonesiasentris yang bervariasi bentuknya.

3.   Hakikat Sejarah dari Dalam

Perkembangan menuju sejarah yang bersifat Indonesiasentris tidak lepas dari kesadaran bahwa dekolonisasi sejarah merupakan suatu keharusan sesudah kemerdekaan dicapai. Hal ini terjadi dalam tahun 1950-an ketika timbul kebutuhan mendesak untuk membina suatu identitas baru yang tidak bersifat tradisional dalam asumsi-asumsinya dan tidak pula bersifat colonial dalam orientasinya. Pada saat itulah masalah perspektif sejarah dan falsafah dasar ramai diperdebatkan. Pada saat itu pula anggapan tentang sejarah yang Indonesiasentris, yang untuk pertama kalinya dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Pada masa perkembangan awal inilah berkembang sejarah yang oleh Taufik Abdullah dinamakan sebagai “sejarah idiologis” sekaligus juga “sejarah pewarisan”.

Karena adanya kepentingan dekolonisasi dalam penulisan sejarah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penulisan sejarah Indonesiasentris tersebut yaitu:

  1. Sejarah Indonesia yang wajar ialah sejarah yang mengungkapkan “sejarah dari dalam” di mana bangsa Indonesia sendiri memegang peranan pokok.
  2. Proses perkembangan masyarakat Indonesia hanya dapat diterangkan sejalas-jelasnya dengan menguraikan faktor atau kekuatan yang mempengaruhinya, baik ekonomi, sosial maupun politik ataupun kultural.
  3. Erat hubungannya dengan kedua pokok di atas perlu ada pengungkapkan aktivitas dari berbagai golongan masyarakat, tidak hanya para bangsawan atau kesatria, tetapi juga dari kaum ulama atau petani serta golongan-golongan lainnya.
  4. Untuk menyusun sejarah Indonesia sebagai suatu sintesa, dimana digambarkan proses yang menunjukkan perkembangan kea rah kesatuan geopolitik seperti yang kita hadapai dewasa ini maka prinsip integrasi perlu dipergunakan untuk mengukur berapa jauh integrasi itu dalam masa-masa tertentu telah tercapai (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009: 5).

Terlepas dari perdebatan hangat antara Sujatmoko pada tahun 1957 tentang perlu dan tidaknya filsafat sejarah, yang jelas bahwa Seminar Sejarah Nasional I pada tanggal 14 sampai 18 Desember 1957 di Yogyakarta menjadi tonggal sejarah nasional yang Indonesiasentris tersebut.

Pencarian identitask ke-Indonesiaan dalam sejarah merupakan tahap awal dari dekolonisasi sejarah entah itu menggali sejarah Indonesia dengan cara deskriptif-naratif, atau menggunakan teori ilmu sosial lainnya. Namun pendekatan dalam penulisan sejarah Indonesia dari dalam (history from within) tersebut kalau kita mengklasifikasikannya menjadi beberapa pagian, tentu kita akan mendapat gambaran beberapa ciri dari sejarah Indonesia. Karena itu ada beberapa corak dari sejarah Indonesia yang Indoneisasentris yaitu:

a.    Indonesiasentris Deskriptif-Naratif Idiologis

Titik tolak yang paling penting dalam jenis sejarah macam ini adalah pencarian arti subjektif dari peristiwa sejarah. Masa lampau dipelajari bukan demi pengetahuan mengenai masa lampau tetapi demi lambang yang bisa diadakannya untuk masa kini (Abdullah & Surjomihardjo,1985: 28). Hal ini sesuai dengan diktum sejarah yang sering dikumandangkan oleh sejarawan bahwa sejarah untuk masa kini (Know) dan untuk memprediksi masa depan (for future), sehingga apa yang dipelajari dari sejarah menurut anggapan ini adalah sesuatu yang ideal. Karena itu untuk menemukan identitas kita sebagai bangsa maka kita harus melacak akar sejarahnya.

Sikap ini jelas Nampak dalam karya biografi Yamin (1948, 1952) dan tulisan-tulisannya mengenai sejarah kuno Indonesia. Dalam tulisan-tulisan itu Yamin menggunakan para pahlawan masa lampau sebagai personofikasi dari “manusia Indonesia yang ideal”. Tulisannya mengenai sejarah kuno Indonesia jelas menyarankan agar kegunaan yang dilukiskannya itu hendaknya dilihat sebagai masa depan bagi suatu Indonesia yang baru dan Bersatu (Abdullah & Surjomihardjo,1985: 28).

Satu hal menarik juga dari pengalaman sebagai mahasiswa Pascasarjana jurusan sejarah, pada mata kuliah “Sejarah Perkembangan Kebudayaan di Indonesia” dosen saya Prof. Dr. Andi Ima Kusuma, M.Pd mengajarkan pada kami bahwa masa lalu adalah cermin ideal daripada perilaku budaya kita, sehingga seharusnya sebagai seorang sejarawan, menggali masa lalu bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan melainkan juga mencari identitas keaslian dari bagaimana idealnya orang hidup. Karena itu dalam hal ini menurut pandangan beliau bahwa sejarah bukan hanya berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, namun sekaligus juga sebagai starting point idiologi dari masyarakat kita yang harus terus-menerus dilestarikan.

Sejarah indonesiasentris idiologis ini bukan saja ingin mempertahankan adanya nilai nasionalisme dalam bentuk kesatuan umum seperti dikatakan Muhammad Yamin dalam bingkai kesatuan, namun akhir-akhir ini karena semakin banyaknya penulisan sejarah lokal, maka Sejarawan juga berusaha untuk mencari identitas tersendiri dari masing-masing kawasan lokal tersebut, yang diharapkan dari semua ini adalah pengembangan lokal genius dalam kehidupan yang lebih menunjukkan identitas yang sebenarnya dari masyarakat yang ada. Karena itu sejarah bukan untuk sejarah melainkan untuk manusia yang hidup saat ini.

Pandangan sejarawan awal ini bisa kita bandingkand dengan bagaimana penulisan sejarah oleh Sejarawan Whig di Inggris yang cendrung nenilai dan membuat sejarah untuk menjawab persoalan-persoalan hari ini dengan memutar jarum jam ke belakang, dalam hal ini memuji-muji revolusi-revolusi Inggris yang berhasil pada abad ke-17 dan menonjolkan prinsip-prinsip kemajuan tertentu di masa lampau, untuk menjustifikasi system politik sezaman, yang mana saat ini penulisan sejarah semacam ini sudah di tinggalkan.

Masih terkait dengan sejarah idiologis ini, paling cocok untuk kita kembangkan dalam hal ini adalah mengenai kebudayaan. Yang di harapkan dari kajian sejarah kebudayaan misalnya adalah menggali budaya nenek moyang kita sebagai pegangan hidup kita saat ini. Namun pertanyaannya sesuaikah hal ini dengan masyarakat yang terus berkembang?

Budaya masa lampau yang menurut sebagian adalah budaya yang ideal masih bisa di perdebatkan (debatable), namun jelasnya bahwa Williams (Kuntowijoyo, 1999) menyebutkan bahwa dalam sosiologi budaya kita menemukan ada tiga komponen pokok, yaitu lembaga-lembaga budaya, isi budaya dan efek budaya atau norma-norma. Dengan kata lain lembaga budaya menanyakan siapa menghasilkan produk budaya, siapa mengontrol dan bagaimana control itu dilakukan; isi budaya menanyakan apa yang dihasilkan atau simbol-simbol apa yang diusahakan; dan efek budaya menanyakan konsekuensi apa yang diharapkan dari proses budaya itu. Ketika semua ini masing-masing berjalan dengan baik maka akan tercipta budaya yang fungsional, namun jika tidak maka yang akan terjadi adalah anomali, dan itulah yang sedang kita saksikan saat ini.

Karena itu pertanyaan mengapa sebuah proses simbolis mengalami transpormasi, merupakan buah studi tentang anomali budaya. Kebudayaan dapat menjadi tidak fungsional jika simbol dan normanya tidak lagi didukung oleh lembaga-lembaga sosialnya, atau oleh modus organisasi sosial dari budaya itu. Hal ini juga tidak lepas dari adanya benturan budaya yang ada. Sehingga bisa saja ada nilai yang dahulu dianggap sangat baik saat ini dan entah kapan lagi akan memiliki arti yang berbeda.

Karenanya pandangan yang mengungkapkan masa lalu terutama terkait dengan budaya tradisional adalah budaya ideal yang dapat digunakan sebagai idiologi bangsa sepenuhnya masih perlu kita seleksi, sebab tidak semua masa budaya lalu adalah baik dan tidak semua budaya masa kini jelek. Karena itu saya setuju dengan katannya Prof. Dr. Nurcholis Majid, bahwa kita harus mengambil yang baik dari sejarah. Artinya bahwa budaya masa lalu juga memiliki kebaikan dan keburukan tergantung dari mana kita melihatnya.

b.    Indonesiasentris Deskriptif-Naratif Pewarisan

Ciri-ciri utama penulisan sejarah semacam ini adalah kisah kepahlawanan perjuangan kemerdekaan. Pelajaran yang dapat diambil dari karya-karya semacam ini adalah betapa patriot Indonesia berjuang menentang hambatan-hambatan serta menderita ksulitan fisik dan fsikis demi mencapai kemerdekaan. Sebagian besar dari sejarah daerah yang di seponsori oleh pemerintah daerah termasuk jenis ini (Abdullah & Surjomihardjo, 1985: 28).

Dengan kata lain sejarah Indonesiasentris jenis ini adalah sejarah perjuangan bangsa, karena didalamnya peranan militerlah yang dominan dalam memberikan kemerdekaan pada bangsa ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan kita. Namun yang perlu juga dalam hal ini bukan saja masalah nilai kepahlawanan, akan tetapi memberikan porsi dan catatan sejarah pada cara manusia dengan manusiawi, dalam arti tidak untuk di kultuskan. Karena inilah yang kadang kita rasakan ketika membaca buku-buku pahlawan, seolah pahlawan adalah manusia setengah dewa yang tidak mengenal salah.

Apa yang dilakukan dan di tulis oleh almarhum Jendral Nasution dalam hal ini sangat berarti dalam pengembangan sejarah model ini. Misalnya, untuk mengantisipasi atau menghadapi buku-buku pengajaran sejarah yang memakai perspektif kiri, maka pada tahun 1964 Nasution membentuk tim yang terdiri dari pengajar sejarah di Fakultas Sastra UI, yaitu Nugroho Notosusanto dkk. Untuk menyusun Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia (SSPBBI). Tujuannya, antara lain, memperlihatkan bahwa peristiwa Madiun itu merupakan pemberontakan Komunis. Tahun 1946 itu dibentuk Biro Chusus Sejarah Stap Angkatan Bersenjata yang kemudian menjadi pusat sejarah ABRI (Nordolth, Purwanto & Saptari, 2008: 118).

Karena itu sejarah Indonesia jenis ini identik dengan Jendral A.H Nasution sebagai penggerak sejarah militer. Tanggal 17 Oktober 1952 merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting bagi kehidupan dan karir Nasution maupun bagi sejarah Militer Indonesia. Selama tiga tahun setelah di nonaktifkan sebagai Kasad sampai tahun 1955, ia menulis beberapa buku Pokok-Pokok Perang Gerrilia, Catatan Tentang TNI, dan outline Sekitar Perang Kemerdekaan sebelas jilid (Nordolth, Purwanto & Saptari, 2008: 119).

c.    Indonesiasentris Akademis Deskriftif-Naratif

Sejarah naratif merupakan sejarah yang konvensional, karena sebelum kemerdekaan, bentuk sejarah ini juga yang banyak digunakan baik dalam bentuk babad, tambo dan lain sebagainya. Namun jelas  bahwa karya-karya tersebut tidak lepas dari pengaru religious magis yang mengitari pemikiran masyarakat pada saat itu. Karena sumber-sumber sejarah yang dihasilkannya juga mesti dipahami dengan cara kritik sumber yang cukup ketat, karena mengandung unsur subyektifitas yang cukup tinggi, meskipun sumber-sumber ter up to date juga tidak lepas dari adanya kritik sumber.

Pada tataran akademik yang ilmiah, sejarah naratif ialah menulis menulis sejarah secara deskriptif, tetapi bukan sekedar menjejerkan fakta. Setidaknya menurut Kuntowijoyo (2005) kita temukan tiga komponen syarat cara menulis sejarah naratif, yaitu:

Pertama, colligation. Hal ini dikemukakan oleh W. H. Walsh dalam Philosophy of History: An Introduction. Teori ini mengatakan bahwa menulis sejarah itu ialah mencari inner connection (hubungan dalam) antar peristiwa sejarah. Setelah prosedur metode sejarah sebagai biasanya terlampaui, tibalah saat kita melakukan colligation.

Kedua, Plot. Plot adalah cara mengorganisasikan fakta-fakta menjadi satu keutuhan. Orang tidak mungkin melakukan penulisan secara “universal”, tetapi harus memecahnya menjadi bagian-bagian, seperti sejarah politik, agama dan lain-lain. Kedua, plot dalam sejarah mirip plot dalam sastra , yaitu interpretasi dan eksplanasi. Kalau ada cerita “permaisuri meninggal” lalu “raja mati” itu bukan plot tapi narasi. Sebaliknya, kalau ada cerita “permaisuri meninggal” kemudian “raja mati kerena sedih” itu baru sebuah plot. Namun plot dengan kausalitas berbeda, sekalipun keduanya adalah sequence. Plot itu sequence yang harus berurutan peristiwanya, sedangkan kausalitas tidak harus berupa peristiwa tetapi bisa hanya berupa kondisi yang dapat jauh (necessary) atau dapat dekat (sufficient)

Ketiga, struktur sejarah. Menurut Webster’s New College Dictionary struktur adalah cara mengorganisasikan. Perlunya struktur sejarah sebagai “rekonstruksi yang akurat” dikemukakan oleh Michael Stanford dalam Nature of Historical Knowledge.

Ada banyak contoh dari penulisan sejarah naratif ini, seperti “Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara: Melacak Akar-Akar Pembaruan Islam di Nusantara” oleh Azyumardi Azra. Menurut Kuntowijoyo (2005) buku ini memiliki keuntungan. Pertama, buki ini penuh dengan informasi yang dangat detail dengan silsilah keilmuan para ulama dari Timur Tengah atau Nusantara. Kedua, buku ini adalah contoh yang baik bagaimana sejarah pemikiran mesti ditulis. Contoh lain dari sejarah naratif-akademis yaitu Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906, yang ditulis Helius Sjamsudin, dan masih banyak contoh yang lainnya.

d.    Indonesiasentris Akademis  Teoritis Politis

Sama seperti sejarah akademis di atas. Dalam istilah jelek, jenis penulisan sejarah semacam ini dapat dinamakan tidak bersifat idiologis atau tidak bersifat filosofis, dari segi positifnya, penulisan sejarah semacam ini mencoba untuk member gambaran yang jelas mengenai masa silam yang ditopang dengan tradisi akademik. Karena sifatnya teoritis, dapatlah dimengerti, bahwa sebagian besar dari tulisan-tulisan semacam ini tidak semata-mata dibuat dalam bentuk kisah, melainkan cendrung bersifat struktural. Suatu kecendrungan holistik jelas Nampak, sekalipun orang bisa mengira bahwa karya-karya tersebut mempunyai tekanan-tekanan yang berbeda. Berbeda diantaranya sangat bersifat sosiologis dalam pendekatannya, sementara yang lainnya lebih banyak mengambil kerangka ilmu politik (Taufik Abdullah & Surjomihardjo, 1985: 29). Dan apa yang di sebut terakhir adalah kajian kita pada bagian ini, yaitu sejarah Indonesiasentris teoritis dan juga politis.

Pada jenis historiografi ini, salah satu hal pasti yang dapat disebut sebagai kegagalan adalah ketidak mampuan tradisi Insonesiasentris menghadirkan masa lalu rakyat secara optimal, sejarah kehidupan sehari-hari, sejarah yang manusiawi, keseragaman eksplanasi, keseragaman epistemologis, dan tidak mampu lepas dari jeratan warisan sejarah kolonial dan pandangan bahwa sejarah adalah sejarah politik (Bambang Purwanto, 2005: XIV).

Karena itu model historiografi ini, walaupun sudah menggunakan pendekatan ilmu sosial namun dalam pengaplikasiannya hanya memperhatikan gejala dan fenomena sosial yang secara langsung ada kaitannya dengan politik Negara. Sehingga penulisan sejarah ini walaupun dalam pembahasannya sudah bervariasi pada bukan hanya masalah politik dalam menggambarkan sejarah Nasional Indonesia, melainkan segi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain sebagainya, namun satu hal yang masih ada pada jenis historiografi ini adalah kuatnya peranan politik Negara dalam memberikan interpretasi yang sesuai dengan kepentingan Negara tersebut.

Bukan hanya interpretasi yang menjadi beban sejarah jenis ini, melainkan adanya pengembilan konteks sosial yang sesuai dengan konteks nasionalisme, sehingga kurun waktu, kausalitas dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari apa yang di tetapkan dalam sejarah nasional harus diikuti dalam penjabaran sosial, ekonomi dan budaya.

Memang pendekatan ilmu sosial dalam penjelasan sejarah seperti ini merupakan satu langkah maju dalam pengembangan metodologi sejarah. Karena dengan menggunakan teori sosial semacam ini akan dapat member struktur pada penulisan sejarah. Namun satu salah satu kekurangan yang dapat kita rasakan adalah keterikatan akan idiologi nasional, sehingga walaupun pembahasannya sudah menyangkut keadaan sosial, ekonomi dan lain sebagainya namun sering terjadi anakronisme dan lain sebagainya, dan tunduk pada interpretasi penguasa. Lalu bagaimana dengan Sejarah Nasional Indonesia jilid VI yang di Editori Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened Poesponegoro?.

e.    Sejarah Sosial Akademis Humanis Individualis

Menurut Theodore Zaldin, adanya pendekatan baru yang dibanggakan dewasa ini seperti seperti sejarah komparatif dan sejarah interdisipliner (Sejarah sosial teoritis di atas), menurutnya, sebenarnya memperkukuh tirani lama, karena sejarah komparatif masih terus menggunakan katagori nation-state dan sejarah interdisipliner semakin menghilangkan otonomi sejarah karena mengabdikan dirinya pada ilmu-ilmu sosial (sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, dan cabang ilmu sosial lainnya).

Untuk benar-benar bisa membebaskan diri dari tirani sejarah nasional dan sejanisnya, maka sejarawan, menurut Zeldin, haruslah mengadopsi apa yang disebutnya pointilisme, yaitu mengurai fenomena sejarah ke dalam unit-unit yang paling kecil, paling elementer yaitu individu para aktor sejarah, lalu menghubungkan unit-unit tersebut dengan cara “merentangkannya” (juxtapositions) sedemikian rupa dibandingkan dengan membuat penjelasan sebab-sebab (causes). Selebihnya biar pembaca menghubungkan mata rantai peristiwa yang dianggap cocok dan logis menurut penalaran mereka sendiri. Hanya dengan cara demikianlah pembaca bisa membebaskan dirinya dari tirani Sejarawan. Krena itu jika mazhab Annales dapat dikatakan “menstrukturkan sejarah” (sehaingga menghasilkan sejarah structural, dengan banyak macamnya), Zeldin mendekonstruksikannya.

Pembebasan sejarah yang sebenarnya, menurut Zeldin, haruslah individualistik dan atomistik dan bukan nasional, bukan ekonomik, bukan sosial , melainkan sejarah “personal”. Bagi Zeldin itulah yang disebut sejarah “total”. Hanya dengan merekonstruksi gambaran masyarakat dari bawah ke atas, yakni mulai dengan individu-individu sebagai atom sejarah, kita dapat menangkap kompleksitas di belakang streotipe nasional itu. Namun yang dimaksudnya dengan individu-individu dalam sejarah itu, bukanlah apa yang dipahami dalam sejarah konvensional atau biografi yang membesar-besarkan peranan tokoh sejarah.

Pembebasan sejarah dari identitas “nasional”, dan konsep-konsep sejarah yang konvensional, dalam pandangan Zeldin, merupakan upaya untuk menagaskan pemisahan antara “lem perekat” dengan peristiwa, antara interpretasi dan fakta, untuk memisahkan mitos dari realitas, untuk membedakan tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang dipikirkan terjadi oleh orang-orang.

Apa yang menjadi perhatian Zaldin yang menjadi ciri historiografi di Perancis tersebut, di Indonesia gayung pun bersambut. Lewat bukunya yang cukup Gerang, Sejarawan muda Indonesia Profesor Bambang Purwanto dalam buku “Gagalnya Historiografi Indonesiasentris!?” yang mengatakan ketidak mamnpuan sejarah Indonesiasentris dalam menghadirkan sejarah secara lebih manusiawi dan beragam, baik dari sisi keragaman tema maupun epistemologinya. Kemudian ia merekomendasikan bagaimana seharusnya sejarah member ruang pada keseharian, kemanusiaan, dan sesuatu yang terpinggirkan.

Selain itu Profesor Bambang purwanto hanya mempermasalahkan sejarah Indonesiasentris, buka sejarah Indonesia secara umum. Karena sampai saat ini di perguruan tinggi seperti UGM banyak sekali tema sejarah yang secara tidak langsung sudah melepaskan diri dari Indonesiasentrisme kaku tersebut. Namun yang menjadi kritik Babang purwanto adalah buku-buku sejarah yang menggunakan pendekatan Indonesiasentris dan terpasung oleh interpretasi nasionalisme.

Terkait dengan pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah, para Sejarawan non teoritis, seperti dikutif Bambang Purwanto (2006), jika sejarah yang didasarkan pada ilmu-ilmu sosial menghalangi aspek kualitatif dari masa lalu, maka sejarah mikro menampilkan wajah manusiawi dari masa lalu. Menurut pendapat ini, sejarah struktural yang hanya terpaku pada pendekatan ilmu-ilmu sosial gagal merekonstruksi dan memahami asfek kemanusiaan dari fakta sejarah yang ada. Akibatnya, sejarah hanya dijelaskan sebagai realitas hubungan antara struktur yang rasional dan logis, sebaliknya mengesampingkan sejarah sebagai hasil tindakan atau perilaku manusia yang tidak selalu seragam, rasional dan logis.

Untuk mendapatkan sejarah yang bebeas dari tirani nasionalisme dan dapat menghadirkan sejarah yang terpinggirkan (subaltern) seperti perempuan dalam sejarah, peranan petani, nelayan, dan lain sebagainya, Bambang Purwantu mengusulkan untuk memperhatikan sastra dan sejarah lisan sebagai bagian dari sumber sejarah. Dimana hasil karya sastra yang selama ini dikesampingkan sebagai sumber sejarah ternyata cukup mampu menghadirkan sejarah yang terpinggirkan tersebut. Begitu juga dengan mengembangkan sejarah lisan, sejarawan akan menemukan inner contex dari peristiwa sejarah terserbut.

Satu contoh penggunaan karya sastra sebagai sumber sejarah dalam bentuk puisi yang ditulis oleh Bambang Purwanto (2008)

Di gerbong kosong, di dengkul djembatan

Aku tjium bau orang majat terdampar jang enggan mati

Aku lihat kafilah bangkai-bangkai hidup

Hanjut tergajut-gajut di aliran pergi penuh daki…..

Tukang obat, yukang sate, tukang soto dengan lengking

dan baunja yang memaksa dating harapan-harapan jang enggan

dan mala mini pun Sinah akan berdandan lagi

menghibur bendera jang aus bolong dalam pangkuan

(M. Hussyn Umar 1953)

Apa yang di tulis oleh Hussyn Umar pada tahun 1953 di atas merupakan ciri masyarakat perkotaan di Jakarta yang tidak terbantahkan. Karena itu kehidupan sehari-hari masyarakat yang bebeas dari politik, terutama orang kebanyakan dan lingkungannya dapat dengan mudah dari puisi demi puisi yang ada (Bambang Purwanto dalam Nordolth dkk, 2008: 246). Dengan demikian pertanyaannya “apakah ada fiksi dalam sejarah dan apakah ada fakta dalam sastra?” terjawab dengan sendirinya.

Karena itu tuntutan dari sejarah jenis ini memiliki banyak dimensi, mulai dari pembebasan dari tirani Negara seperti dikatakan Zeldin dan pembebasan dari Indonesia sentries untuk sejarah Indonesia seperti direkomendasikan Bambang Purwanto, Penulisan sejarah yang bergam, mulai dari sejarah yang bebas dari politik sampai pada sejarah yang terpinggirkan atau subaltern, seperti sejarah perempuan dan lain sebagainya. Selain itu juga sejarah jenis ini mempertanyakan sejarah struktural yang mengidealkan pendekatan ilmu sosial, yang dikatakannya sebagai penghilangan otonomi sejarah karena sejarah harus mengabdi pada ilmu sosial tersebut.

Sekali lagi yang di tentang oleh sejarah jenis ini adalah sejarah yang menekankan pada “nasionalisme” bukan “ nasionalitas”. Dimana nasionalitas dan nasionalisme adalah dua entitas yang berbeda. Yang pertama merupakan fakta sejarah, sedangkan yang kedua adalah idiologi politik. Yang pertama, cukup esensial dan lebih tua umurnya, tetapi bukanlah unsure terpenting dalam pembentukan Negara. Sebaliknya yang kedua merupakan gagasan yang lebih modern. Suatu doktrin yang ditemukan dalam sejarah eropa awal abad ke-19 merupakan unsure yang sangat esensial, dan sangat menentukan, bahkan sering diidentikkan dengan pembentukan Negara bangsa yang modern. Yang pertama menjamin “kemerdekaan” (liberty), sedang yang kedua mengandung timbulnya “tirani” (Mestika Zed, dalam artikel “Tirani Sejarah Nasional”).

f.     Indonesiasentris Strukturis

Sifat ilmu adalah dinamis, demikian jika melihat perkembangan paradigma ilmu pengetahuan menurut Thomas Khun dalam “The Structure of Scientific Revolution”. Karenanya kebenaran ilmu tergantung paradigma yang berkembang pada saat itu, pada masyarakat dan ilmuan tertentu, dan tidak satu pun ilmu bisa bertahan dari gempuran paradigm baru, hal inilah yang di dapatkan dari perkembangan sejarah ilmu pengetahuan, demikian Khun.

Demikian juga halnya dengan ilmu sejarah yang bisa dikatakan salah satu ilmu sosial (atau juga humaniora) yang pertama memiliki otonomi sampai saat ini terus mengalami perkembangan. Namun saya rasa bahwa perkembangan ilmu sejarah terutama pada metode, pendekatan, epistemologi dan lain sebagainya tidak menunjukkan arah maju linier, melainkan arah maju yang sirkuler. Kenapa demikian?

Perubahan sejarah sosial yang dikembangkan oleh sejarawan-sejarawan generasi awal seperti Herodotus, Tuchydides di Yunani sana dan yang lebih muda Sejarawan Islam ternama Ibnu Khaldun (untuk menyebut sebagian) telah mengembangkan apa yang dinamakan sejarah sosial saat ini. Generasi sejarawan modern yang di wakili Leovold von Ranke, disamping menandaskan supaya sejarah di jelaskan apa adanya dengan meneliti dokumen, telah membawa sejarah pada pendekatan orang-orang besar dan politik. Karenanya di samping adanya kelebihan dari metode baru yang dikembangkannya, sebagian Sejarawan melihatnya sebagai suatu langkah mundur dari pendekatan sejarah, karena sejarah bukan hanya bertumpu pada orang besar, perkembangan politik dan dapat dicari lewat apa yang tercatat, namun juga sejarah lisan menjadi bagian penting untuk dapat menjawab pertanyaan kelampauan dari hidup manusia tersebut.

Atas dasar itu muncul sejarawan Annales yang terkenal dengan ilmu sejarah yang berorientasi ilmu sosial, dan pengaruhnya tidak kalah penting di Indonesia. Namun apakah metode ini juga telah berhasil menjadi acuan komperhensif semua Sejarawan? Tentunya tidak. Karena ternyata sejarah struktural seperti dikatakan di atas tidak mampu menghadirkan sejarah yang bervariasi, sejarah rakyat yang terpinggirkan dan lain sebagainya. Karena itu akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan metodologi sejarah yang disebut sturukturis (structurist).

Dari setip metodologi yang berkembang memiliki faktor-faktor kelemahan-kelemahan disamping kelebihannya. Misalnya strukturalisme tidak mampu menampilkan unsure hermeneutika, dan sebaliknya hermeneutika tidak mampu menampilkan unsur struktur. Bertitik tolak dari kelemahan-kelemahan metodologi yang berkembang, maka sejak tahun 1980-an berkembang sebuah pendekatan baru, yang coba memperbaiki kelemahan-kelemahan metodologi sebelumnya, bahkan mencoba berupaya menghilangkan dualism metodologi yang saling bertentangan. Metodologi tersebut menurut Cristopher Llyod (1993) disebut structurist (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009: 142).

Dalam metode individualis, individu begitu menonjol dalam penulisan sejarah, sedangkan struktur tidak Nampak. Begitu pula sebaliknya dalam metode struktural, struktur sangat menonjol sedangkan individu tidak nampak. Metode strukturis mencoba memadukan pendekatan individual (hermeneutik) dan metode struktural yang holistik. Dalam metode strukturis, peristiwa dan struktur sosial tidak bersifat dekotomik tetapi merupakan suatu dualisme simbiotik yang berdialektik. Maksudnya, peristiwa mengandung kekuatan mengubah struktur sosial, sedangkan struktur sosial mengandung hambatan atau dorongan bagi tindakan perubahan (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009: 9).

Pendektan strukturis ini menurut Agus Mulyana dan Darmiasti (2009) dapat di lihat pada bukunya Clifford Geertz Negara, The Theater State in Nineteenth-Century Bali (Negara Teater Kerajaan-kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas. Edisi Terjemahan). Penggunaan model strukturis Nampak dalam buku ini dapat dilihat dalam hal-hal berikut:

Ontologi realisme yang menyatakan bahwa masyarakat terbentuk dalam sebuah struktur yang longgar (lostly integrated). Dalam struktur yang longgar akan menunjukkan bahwa perubahan terjadi bukan disebabkan oleh struktur luar, akan tetapi disebabkan oleh struktur dari dalam yaitu tindakan-tindakan konkrit dan observable dari manusia (individu atau koilektifitas) yang dengan sengaja merubah peran, aturan, interaksi berdasarkan pemikiran tertentu.

Struktur sosial dalam pendekatan strukturis diartikan bukanlah kumpulan manusia yang konkrit, tetapi suatu unit yang memiliki ciri-ciri umum yang bersifat “emergence” berupa peran-peran, aturan-aturan, pola interaksi, dan pemikiran ().mentalitie Struktur sosial tidak kasat mata (unobservable) dan hanya dapat ditemukan melalui suatu analisis teori. Dengan ditemukannya struktur sosial maka akan ditemukan pula “causal mechanism”.

Geertz dengan pendekatan yang hermeneutik berhasil menemukan struktur sosial pada masyarakat Bali. Dengan pendekatan hermeneutic simbolik Geertz dapat menemukan pemahaman arti sebuah upacara keagamaan seperti yang ia contohkan dalam upacara ngaben. Dalam pemikiran akal yang sehat, pembakaran mayat adalah suatu tindakan yang tidak beradab. Akan tetapi, dengan memahami unsur mentalitie yang ada pada masyarakat Bali, maka upacara ngaben ini dapat dipahami secara simbolik. Mentalitie dalam pengertian pendekatan setrukturis adalah bagaimana mereka memahami diri mereka sendiri dan dunia mereka dan bagaimana mereka mengekspresikan diri melalui agama, ritus-ritus, busana, musik, dan sebagainya (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009: 143-144).

4.   Humanisme Dalam Sejarah

Rekonstruksi sejarah adalah produk subjektif dari sebuah proses pemahaman intelektual yang dilambangkan dalam simbol-simbol kebahasaan atau naratif dan dapat berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu orang ke orang lain. Karena menurut John Russen (Bambang Purwanto, 2006) mengatakan bahwa “kebanaran sejarah sebagai sebuah naratif baru akan masuk akal jika didukung tidak hanya oleh validitas empiris melainkan juga validitas normatif. Oleh karena itu seperti kebanyakan para relativistis di masa lalu, Rusen mengatakan bahwa “neutrality is the end of history”.

Pernyataan ini, mengembalikan kita pada pembicaraan versetehen dalam konteks hermeneutika di atas, karena manusia harus di dekatai dengan verstehen maka rekonstruksi sejarah akan berubah dari waktu-ke waktu, dari tempat satu ke tempat lain tergantung paradigma dan peristiwa sejarah yang mengitarinya. Karena itu sejarah yang variatif dan manusiawi adalah penjelasan sejarah yang akan coba kita diskusikan pada bagian ini.

Kritik dari Bambang Purwanto (2006) menjadi dialog yang perlu kita perhatikan. Dia mengatakan “ketika kemampuan memahami secara kritis perbedaan antara sejarah sebagai sebuah hasil proses intelektual kekinian. Disamping itu para sejarawan juga melupakan sebuah kenyataan penting bahwa sejarah sebagai realitas objektif yang terjadi di masa lalu merupakan tindakan apa saja yang bersifat sangat manusiawi, bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan manusia secara normatif. Lalu bagaimana dengan criteria pemilihan pahlawan?

Apa yang menjadi perhatian disini juga tidak terlepas dari keritikan terhadap adanya tirani dalam penulisan sejarah. Kenapa? Satu jawaban pasti adalah dengan bertolak dari nasionalisme yang muncul pada abad ke-20 banyak sejarawan menarik garis sejarah perjuangan bangsa sampai abad ke-16 misalnya, selain itu jelas adanya adalah sejarah yang tidak manusiawi. Dengan kata lain sebagai contoh “priode revolusi bukan lagi sesuatu yang sacral, segala hal yang baik maupun buruk bisa terjadi waktu itu. Revolusi tidak hanya menghasilkan pahlawan, melainkan juga para pecundang. Desakralisasi terhadap revolusi nasional Indonesia secara historiografis tidak akan mengurangi arti penting periode itu dan perjuangan para pahlawan yang tidak pernah bercita-cita jadi pahlawan itu dalam proses sejarah bangsa ini. Oleh karena itu pepatah “setitik nila rusak susu sebelanga” tidak selalu tepat untuk diberlakukan dalam konteks revolusi dan kepahlawanan seseorang. Sejarah adalah refleksi kemanusiaan, maka historiografi yang manusiawi merupakan jawaban untuk melakukan konstruksi dan memaknai masa lalu (Bambang Purwanto, 2006: 47-48).

Karena itu merentangkan sejarah embrio nasionalisme pada perlawanan kerajaan-kerajaan sebelum adanya nasionalisme yang sebenarnya dan umumnya berkembang pada abad ke-20 adalah sesuatu kekeliruan. Dengan demikian sejarah membuktikan bahwa bukan hanya VOC yang berprilaku ekspensif di kepulauan Indonesia. Wilayah ini kata Bambang Purwanto (2006) antara abad XVI dan XVII merupakan sebuah arena perebutan yang melibatkan banyak pihak, dan masing-masing ingin berkuasa atas yang lain. Begitu juga penyerangan Demak ke Malaka atau Mataram ke Batavia (baca Jakarta) tidak dapat dilihat sebagai embrio dari nasionalisme, melainkan bagian dari persaingan memperebutkan hegemoni atas wilayah itu. Demikian halnya serangan Sultan Agung terhadap VOC dapat disejajarkan dengan serangan Raja Mataram itu terhadap Surabaya, Banyuangi, atai Pati. Hal serupa dapat diperlakukan pada Bugis, Makassar, atau Aceh.

Padahal Nasionalisme Indonesia adalah nilai-nilai yang sengaja diformulasikan sebagai antitesa terhadap dominasi kolonialisme Belanda yang oleh kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki identitas masing-masing yang terpisah.  Sebagai sebuah ikatan kebangsaan, entitas Indonesia tidak pernah ada sebelumnya dan baru muncul pada awal abad ke XX, serta mencapai puncaknya ketika sebuah bangsa dan negara baru di proklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 (Bambang Purwanto, 2006: 155).

Dengan kata lain jika mengacu pada keterangan di atas, maka dalam proses sejarah, dewi fortuna ternyata berpihak kepada VOC, dan bangsa Belanda memenangkan persaingan itu selama berabad-abad. Jika tidak, walaupun memang tidak pernah terjadi, bukan tidak mungkin bahwa Mataram melalui Sultan Agung yang sangat ekspansif akan menjadi penguasa kolonial atas wilayah kepulauan yang kemudian di kenal sebagai Indonesia ini, dan bukan Belanda. Oleh karena itu tidak mengherankan jika ada sejarawan yang tetap percaya bahwa sejarah sebagai sebuah produk merupakan takdir (Bambang Purwanto, 2006:  150).

Akhirnya satu hal yang perlu di camkan, sejarah bukan peluru untuk perang kembali atau menyebarkan sejarah yang hanya sebagai motos, melainkan patuah untuk kearifan dan perdamaian di masa kini yang sangat pendek itu dan masa depan yang masih panjang. Melestarikan dendam sejarah dan melupakan masa lalu sama-sama akan membutakan mata, menutup hati, dan menyia-nyiakan kecerdasan.

5.    Islam Sebagai Ilmu

Menarik untuk di bahas terakhir adalah adanya wacana pribumisasi ilmu atau yang kita kenal dengan Indigenisasi. Hal ini menurut Profesor Mestika Zed karena baru-baru ini terdapat kerisauan terhadap ilmu sosial yang dikembangkan di Indonesia karena yang ditemukan di perguruan tinggi hanyalah ilmu sosial “imfor” dalam bentuk “build in”. Menurut pandangan ini, para ilmuan sosial Indonesia lebih suka menjadi penjahit teori-teori neo-liberal, juru bicara teori-teori Barat, “agen kapitalisme”, sehingga sangat berjarak dengan realitas masyarakat. Boleh jadi pernyataan ini menurut Mestika Zed hanyalah gambaran kekecewaan dari mereka yang peduli dan sebetulnya juga bukanlah hal yang baru sama sekali karena kerisauan serupa juga sudah muncul sejak awal 1970-an, seperti yang tampak dari munculnya wacana “indignisasi” (pempribumian” ilmu-ilmu sosial di Indonesia.

Pribumisasi ilmu di Indonesia menurut Ignas Kladen, sebagaimana dikutif Mestika Zed dalam artikelnya, bahwa diskusi tentang ilmu sosial di Indonesia setidaknya melibatkan tiga dimensi, yaitu idiologi ilmu sosial, teori ilmu sosial dan metodologi ilmu sosial yang secara analitik berbeda, seraya mengusulkan bahwa hanya dua dimensi saja (idiologi dan teori) yang bisa diperibumisasikan, sedangkan dalam lapangan metodologi tidak mungkin. Salah satu alasannya ialah karena hanya metodologi satu-satunya kriterium yang dapat menjamin validitas pengetahuan kita.

Terkait dengan motodologi, dengan adanya penelitian kualitatif adalah jawaban dari perubahan metodologi dominan yang sudah ada yaitu metode penelitian logiko-deduktif (kuantitatif) yang mulai dipertanyakan dalam memberikan gambaran dan kebijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah selama ini, dan inilah yang digunakan oleh pemerintahan Orde Baru. Selain metodologi, seperti yang dikatakan di atas selanjutnya yang bisa di pribumisasikan adalah idiologi ilmu-ilmu sosial dan teori ilmu sosial.

Satu hal yang menerik dari apa yang di katakan Ignas Kladen di atas terkait dengan indegnisasi teori.  Kenapa ini menarik, karena teori merupakan sudut pandang yang akan menjadi faradigma untuk menjelaskan keberadaan dari penomena manusia yang menjadi perhatian sejarah. Keberadaan teori ini menjadi penjelas dari rumit dan berkelindannya aktivitas manusia tersebut dalam sejarahnya. Dengan teori ini akan mampu di tarik benang merak dari lingkaran sejarah manusia pada waktu dan tempat yang berbeda dengan menggunakan wacana paradigma dan teori (sudut pandang) dari masyarakat tersebut.

Meminjam apa yang di katakan Kuntowijoyo bahwa teori dalam ilmu sejarah adalah generalisasi, maka sesuai dengan tingkatan generalisasi yang ada pada hal ini, sejaarawan untuk menemukan inner konteks dari peristiwa sejarah harus menggunakan adalah Law order generalization, yaitu generalisasi yang didasarkan atas data dari dua atau lebih tentang sekelompok masyarakat dari satu kawasan tertentu yang bersifat lokal, generalisasi inilah yang paling memungkinkan dibuat dalam sejarah (Dadang Supardan, 2011: 351). Generalisasi ini bersifat idiografis, yaitu menerangkan abstraksi dan ciri tersendiri dari tempat dan waktu dalam sejarah yang menjadi perhatian sejarawan tersebut. Karena itu apa yang menjadi pandangan kebenaran masyarakat tersebut menjadi teori dasar dan pembenaran dari realitas masyarakat yang ada tanpa harus melihat baik-buruk atau pantas tidak pantasnya menurut logika masyarakat tertentu. Karena pada masing-masing masyarakat yang berbeda tentu ada satu determinan kunci yang lebih mempengaruhi tindakan mereka entah itu adat adat-istiadat, kebiasaan atau yang peling dominan mempengaruhi pembenaran masyarakat dalam bertindak adalah idiologi yang mereka anut dalam hal ini adalah sesuai dengan agama dominan.

Adat-istiadat, kebiasaan, dan agama merupakan salah satu pembenar dari tindakan kelompok masyarakat pada waktu dan tempat di mana mereka hidup, karena itu manusia di manapun di Indonesia dapat dilihat dari pembenaran berdasarkan keriterium yang menjadi determinan pembenaran mereka tersebut, entah itu budaya setempat, agama dan lain-lain, asalakan semua ini juga selalu mempertimbangkan nilai humanism sehingga tidak terjadi chaufinisme atau membanggakan satu daerah dibandingkan daerah lainnya.

Kembali pada permasalahan di atas, dimana selama ini ilmuan kita lebih banyak yang mengadopsi teori Barat tanpa “reserve” merupakan salah satu ciri dari penjelasan bagaimana masyarakat kita dalam sejarah dan kekiniannya pada masa orde baru menjadi perhatian untuk di pecahkan. Karena seperti pemikiran Khun secara implisit menyatakan bahwa peradaban-peradaban lain di luar peradaban Barat sebetulnya bisa menghasilkan praktik-praktik dan bahkan jenis-jenis ilmu yang berbeda-beda dengan paradigmanya masing-masing. Namun peradaban Barat yang konvensional dan hegemonik ini tidak mengakui adanya berbagai ilmu lain yang berasal dari peradaban dan budaya lain yang berbeda-beda.

Watak erosentrisme dalam tafsir ilmu barat modern menurut Wallarstein (Mestika Zed, http://nasbahrygalery1) , termasuk ilmu sosialnya, menampilkan citra bahwa ilmu Barat sebagai puncak ilmu dan mempertahankan monopolinya melalui lima cara berikut, pertama, lewat parokialitas universalisme definisi ilmu versi positivisme dan menolak mengakui berbagai definisi dan prestasi yang dicapai oleh berbagai peradaban dan budaya non-Barat sebagai ilmu yang sesungguhnya karena dianggap sebagai tahayul, mitos atau dongeng. Kedua, lewat historiografi ilmu (lihat Eropanisme dalam sejarah), dimana sejarah ilmu non-Barat tidak dimasukkan ke dalam sejarah umum ilmu pengetahuan dunia. Ketiga, Westernisasi peradaban dunia dengan mempertahankan ciri orisinil dan keunggulan peradaban Barat modern, antara lain dengan menulis ulang sejarah peradaban Barat yang berakar dari klasik Yunani-Romawi untuk menunjukkan bahwa ia seakan-akan menciptakan sendiri ilmunya ketika penemuan-penemuan ilmu Barat dianggap sebagai warisan orisinil peradaban dunia “maju” yang harus diadopsi oleh dunia non-Barat. Keempat, melalui upaya membangun paradigma ilmu orientalisme dan. Kelima, melalui kolonialisme.

Berdasarkan lima alasan di atas mempengaruhi juga para Ilmuan di Indonesia, sehingga Mestika Zed mengatakan selama ilmuan sosial kita hanya fasih melakukan “transfer ilmu pengetahuan” tanpa memeriksa apriori tersembunyi dari asumsi-asumsi teoritis dari kelahiran sebuah teori dan penerapannya pada konteks realitas di negeri asal teori itu diciptakan. Karena itu, sebagai tindak lanjut dari apa yang dikatakan Ignas Kladen di atas bahwa pribumisasi teori, dan metode adalah bagian dari keharusan kita di bawah arus teori dominan Barat dewasa ini.

Bertolak dari penjelasan di atas, sesungguhnya budaya, kebiasaan, adat-istiadat dan paling penting adalah agama masyarakat di Indonesia secara keseluruhan adalah sumber teori dalam menjelaskan hakikat masyarakat baik melalui sejarahnya maupun kekinian dengan membuatnya sebagai ilmu atau paling tidak sebagai penjelasan generalisasi secara umum untuk Indonesia atau generalisasi idiografis yang lebih kecil dan lokal sifatnya sesuai dengan budaya, adat-istiadat, kebiasaan, dan agama dominan pada tempat dan waktu tertentu.

Selain adat-iastiadat, kebudayaan, kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat yang dapat dijadikan wahana untuk membuat generalisasi pada tingkat law generalization,  agama sangat berperan penting dalam memberikan wawasan pembenaran dari kehidupan masyarakatnya. Adanya diktum “adat bersandi syara’ dan syara’ bersandi kitabullah” adalah salah satu contoh dimana agama merupakan alat pembenaran sebagai paradigma hidup masyarakat di Aceh yang mendasari kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga dalam melihat masyarakat aceh harus dipahami apa yang menjadi semboyan mereka di atas. Dengan demikian generalisasi yang bisa diambil untuk menggambarkan masyarakat Aceh sesuai dengan idiologi mereka di atas.

Selain itu agama ini penting sebagai pengembangan teori untuk menggeneralisasi kehidupan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu dan demikian pentingnya agama sebagai unsur yang menentukan jalannya kehidupan masyarakat Christopher Dawson (Soejatmoko dkk, 1995) mengatakan bahwa

agama adalah kunci sejarah. Kita tidak dapat memahami bentuk dalam diri satu masyarakat jika kita tidak memahami agama. Kita tidak dapat memahami hasil kebudayaannya jika kita tidak memahami kepercayaan agama yang ada di sekitar mereka. Dalam semua zaman, hasil karya kreatif pertama dari suatu kebudayaan muncul dari inspirasi agama dan di abdikan pada tujuan keagamaan

Jelas, dari apa yang dikatakan Dawson di atas mengisyaratkan bahwa agama adalah faktor dominan yang mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat, bahkan apa yang menjadi kebenaran agama yang dianut pada tempat yang berbeda dijadikan point of vew dari pola kehidupan yang lainnya seperti adat-istiadat, kebiasaan, kesenian dan lain-lain, namun jelas pada tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda bisa jadi agama yang menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat sekitar yang terlebih dahulu menjadikan budayanya sebagai starting poit dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Tidak bermaksud mengurangi peran agama yang berbeda dan bagaimana peran agama dalam kehidupan masyarakat Indoneisa yang pluralistik, agama Islam yang dominan menjadi suatu hal yang tidak terbantahkan adanya, meskipun terkadang pada daerah yang berbeda terdapat perbedaan juga dalam penerapan pengaruh keagamaan ini. Bisa jadi satu daerah dalam kehidupan sehari-harinya menjadikan Islam sebagai syariat seperti yang dicanangkan di Aceh (meskipun secara realitas masih belum terlaksana), namun ada juga daerah lain yang beragama Islam namun hanya sebagai wahana transedental dengan Tuhan, sedangkan dalam kehidupan adat-istiada mengikuti budaya masyarakat yang ada sebelumnya. Dan yang ketiga bisa jadi adanya perpaduan dalam budaya yang di kembangkan antara budaya asli dengan ajaran Islam. Karena itu adanya wacana Islam sebagai teori di Indonesia juga merupakan suatu yang lumrah.

Namun selama ini Karena dengan tercabutnya tradisi dan dikesampingkannya wahyu sebagai sumber epistemologis dan justifikasi politik, ilmu sosial modern di Indonesia yang diambil alih dari peradaban Barat itu menjadi hampir satu-satunya sumber kebenaran sosial. Agaknya karena alasan ini jugalah yang menyebabkan pemikiran Kuntowijoyo tentang epistemologi “ilmu sosial profetik” diabaikan tanpa mendapat tanggapan apa-apa dari kalangan ilmuan Indonesia. Karena itu kita akan mencoba mendiskusikan pentingnya ilmu sosial profetik ini, dan yang lebih utama lagi bagaimana islam sebagai ilmu dan menciptakan teori dari ajaran islam itu sendiri.

Ilmu sosial profetik merupakan satu langkah maju dalam perkembangan paradigm ilmu pengetahuan sosial yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo, karena bukan saja ditunjukkan sebaagi salah satu paradigma ilmu yang mewakili paradigma hidup umat Islam di Indonesia melainkan juga ditunjukkan untuk penerapannya dalam keilmuan dunia. Dan dengan “ilmu sosial profetik” ini paling tidak sebagai salah satu paradigma dalam ilmu sosial yang akan mampu menyatukan paradigm Barat yang material dengan peradaban timur yang penuh dengan kegaiban. Karena Al-Qur’an sebagai kitab yang di dalamnya terdapat konsep-konsep hidup sehari-hari, sejarah, Tuhid, dan lainnya telah memberikan ruang terbuka untuk dapat menyatukan dua paradigma masyarakat antara dunia yang terlebelah menjadi dunia Timur dan Barat.

Sebagai bukti sejarah juga, sebagaimana digambarkan Mehdi Nakosten dalam buku “ Kontribusi Islam Atas Dunia Intelek Barat” bahwa agama Islamlah yang mampu menjadi agen antara dua peradaban yang berbeda yaitu peradaban Eropa dan Peradaban Timur (Cina, India, Timur Tengah dan lain-lain). Hal ini tidak lain pandangan hidup yang berasal dari Al-Qur’an bagi masyarakat Islam pada saat itu tertranspormasi dalam kehidupan sosialnya (walaupun ada perkecualian), sehingga peradaban Barat maupun Timur menganggap bahwa budaya Timur Tengah pada saat itu katakanlah sebagai Amerikanya dunia saat ini. Karena itu munculnya “Islam sebagai Ilmu” sebagai karya intelektual Kuntowijoyo adalah suatu keniscayaan dan harus di upayakan adanya. Karena itu pada bagian ini konsep Kuntowijoyo tentang “Islam Sebagai Ilmu” perlu didiskusikan panjang lebar.

Namun sebelum mengulas lebih jauh membicarakan “Islam Sebagai Ilmu” ada sesuatu yang menarik adalah bagaimana “Etika Protestan”dalam pandangan Max Weber. Teori Weber mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. Dalam bukunya Weber mencoba menjawab pertanyaan, mengapa beberapa Negara di Eropa dan Amerika Serikat mengalami kemajuan ekonomi yang pesat dibawah system kapitalisme. Setelah melakukan analisis, Weber mencapai kesimpulan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah apa yang disebutnya sebagai Etika Protestan (Arif Budiman, 1996: 20).  Lebih lanjut kata Arif Budiman, Etika Protesten inilah yang menjadi factor utama bagi munculnya kapitalisme di Eropa. Calvinisme kemudian menyebar ke Amerika Serikat, dan disana pun berkembang kapitalisme yang sukses.

Studi Weber ini merupakan salah satu studi pertama yang menelitihubungan antara agama dan pertumbuhan ekonomi. Kalau agama kita perluas menjadi kebudayaan, studi Weber ini menjadi perangsang utama bagi munculnya studi tentang aspek kebudayaan ini, peran agama pun menjadi sangat penting sebagai salah satu nilai kemasyarakatan yang sangat berpengaruh terhadap warga masyarakat tersebut (Arif Budiman, 1996: 21).

Saya sengaja mengulas hasil studi Weber ini, sebagai perbandingan untuk menelaah katakanlah teorinya Kuntowijoyo. Salah satu yang menarik dari studi Weber ini adalah kemampuan agama menjadi teori praktis yang mampu memecahkan kehidupan masyarakat. Lalu bagaimana dengan ajaran Islam? Tentu seperti yang akan kita kaji bahwa ajaran islam bukan saja berada pada ranah transedental, namun juga berada pada ranah humanisasi dan liberasi seperti yang akan menjadi diskusi kita pada bagian ini.

Bagaimana Kuntowijoyo memandang Al-Qur’an sebagai kitab hokum paradigma ilmu? Sebagai seorang ahli sejarah dan budayawan tentu dia tidak ingin bermin-main dengan ilmu tafsir yang tidak dikuasainya, karena itu ia mengambil jalan tengah, bukan untuk mnafirkan ayat-ayat seperti mufassir tradisional, atau mengkontekstualisasikannya sebagaimana yang dilakukan oleh mufassir modern. Tetapi kuntowijoyo berupaya mengankat teks Al-Qur,an (mentrnsendensikannya) pada tingkat tertentu dan menegasikan seluruh tafsir dan sosio-kultural yang melatar belakanginya. untuk kemudian mengambil konsep-konsep sosial pada teks, dan menjelaskannya dalam konsep ilmu sosial modern. Kuntowijoyo menyebut rencananya ini dengan pengilmuan Islam yang kemudian menjadi semacam paradigma Islam. Karena itu pandangan Profesor Kuntowijoyo akan menjadi perhatian kita saat ini yaitu Islam sebaagi ilmu.

Secara harfiah, frasa “pengilmuan Islam” berarti menjadikan Islam sebagai ilmu. Dari sini saja bisa muncul banyak pertanyaan. Pertama, perlu diperhatikan bahwa ia tak hanya berbicara mengenai Islam sebagai sumber ilmu, atau etika Islam sebagai panduan penerapan ilmu, misalnya. Tapi Islam itu sendiri yang merupakan ilmu. Dengan “pengilmuan Islam”, yang ingin ditujunya adalah aspek universalitas klaim Islam sebagai rahmat bagi alam semesta—bukan hanya bagi pribadi-pribadi atau masyarakat Muslim, tapi semua orang; bahkan setiap makhluk di alam semesta ini. “Rahmat bagi alam semesta” adalah tujuan akhir pengilmuan Islam. Rahmat itu dijanjikan bukan hanya untuk Muslim tapi untuk semuanya. Tugas Muslim adalah mewujudkannya; pengilmuan Islam adalah caranya. Secara lebih spesifik, Islam di-ilmu-kan dengan cara mengobjektifkannya. Kenapa? Karena dasar hukum dari Islam yaitu Al-Qur’an gunanya untuk dijadikan dasar hokum, dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan (diteransformasikan) (Moh. Rifa’I, 1978: 18).

Untuk menjelaskan perkembangan sehingga menjadi “Islam Sebagai Ilmu” di Indonesia, Kuntowijoyo merunutnya dalam priodesasi yang dimulai dari mitilogi, idiologi dan terakhir objektifikasi. Pada periode pertama, Islam dipahami lebih sebagai mitos ; sebagai sesuatu yang sudah selesai dan tinggal perlu dipertahankan, dijaga kemurniannya dari campuran-campuran non-islami, dan jika perlu dipertahankan dari serangan pihak luar. Karenanya Kunto menyebut bahwa tradisi ini biasanya bersifat deklaratif atau apologetik. Tahap kedua, Islam sebagai ideologi sudah bersifat lebih rasional, tapi masih terlalu apriori/ nonlogis. Di sini Islam ditampilkan sebagai ideologi tandingan bagi ideologi-ideologi dunia seperti kapitalisme dan komunisme. Dalam bidang politik, ciri utama gerakan ini adalah berdirinya organisasi-organisasi politik, dan ditandai dengan gagasan pembentukan Negara Islam. Islam eksis hanya jika ia eksis secara institusional-formal. Karena itu, ketika di Indonesia semua ormas diharuskan berasas Pancasila, ini dipahami sebagai upaya de-islamisasi. Padahal, kata Kunto, ini juga bisa dilihat sebagai isyarat bahwa Islam perlu memasuki babak baru, yaitu periode Islam sebagai ilmu. Dan tahap ketiga Secara kurang tepat namun mungkin cukup instruktif, bisa dikatakan bahwa dengan melakukan objektifikasi, “baju Islam” (“Islam sebagai baju”) ditanggalkan, dan Islam secara substansial tampil secara universal. Nilai-nilai Islami menjadi sesuatu yang bisa diterima orang, Muslim ataupun non-Muslim, karena kebaikan nilai-nilai itu sendiri, bukan karena nilai-nilai itu disebut “Islami”. Dengan cara ini, Islam menjadi rahmat untuk alam semesta.

Ciri utama periode ilmu adalah aktifitas objektifikasi Islam agar “Islam jadi rahmat untuk semua”. Gagasan-gagasan normatif Islam ditampilkan sebagai nilai-nilai universal, bersifat publik, dan dijustifikasi secara rasional. Nilai-nilai tersebut layak diterima bukan karena ia berasal dari Islam; berasal dari Islam atau tidak, itu tak penting lagi. Yang penting adalah bahwa nilai-nilai itu bisa ditunjukkan sebagai mengandung kebaikan pada dirinya sendiri, sehingga sumber nilai-nilai itu menjadi tak penting; yang penting adalah kemampuan menjustifikasinya secara rasional, demi mempersuasi sebanyak mungkin orang untuk menerimanya.

Salah satu hal yang perlu di garis bawahi bagi Kunto, keberpihakan pada etika profetik (yang dijabarkannya menjadi humanisasi, liberasi, dan transendensi) adalah hal-hal yang tak kontroversial, bisa diterima semua orang (kecuali mungkin nilai ketiga, yang bermakna hanya bagi kaum beragama). Bagi Kunto yang Muslim, inspirasi mengenai ketiga cita-cita profetik ini didapatnya dari Al-Qur’an 3: 110 (“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf , dan mencegah dari yang munkar , dan beriman kepada Tuhan ”). Kunto membaca ayat ini sebagai perintah untuk meperjuangkan humanisasi ( amar ma’ruf ), liberasi ( nahi munkar ), dan transendensi (beriman kepada Tuhan). Tanpa melakukan kajian lebih jauh, tampaknya tak sulit menemukan cita-cita profetik yang serupa di agama-agama lain.

Dalam tulisan terakhirnya, “Maklumat Sastra Profetik”, ia menjabarkan agenda etika profetik itu secara lebih terinci. Yang pertama, adalah melawan kecenderungan dehumanisasi (dalam wujud manusia mesin, manusia massa , dan budaya massa ). Agenda liberasi adalah pembebasan masyarakat dari penindasan politik dan negara, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakadilan gender. Agenda transendensi adalah “menghidupkan kembali” Tuhan yang telah dibunuh oleh beberapa aliran filsafat Barat. Karena itu dalam Islam sebagai ilmu menindikasikan bahwa ia menyebutkan secara positif (dan eksplisit) upaya islamisasi ilmu yang dipahami sebagai upaya perumusan teori yang didasarkan pada paradigma al-Qur’an.

Sebagai sebuah kesimpulan bahwa Ilmu profetik mencoba menawarkan pendekatan baru, bahwa roh pengetahuan semustinya berlandaskan pada ketauhidan dan kemanusiaan. Inti dari profetik adalah mendaras konsepsi tentang transendensi (ketauhidan), liberasi (pembebasan) dan humanisasi (kemanusiaan). Perjuangan keilmuan sekarang kadang sebatas pada konsep liberasi namun memisahkan konsep transendesi dan humanisasi. Profetik ala Kunto menjembatani tiga aras itu dalam membentuk ilmu pengetahuan.

C.        Kesimpulan

Dafatar Pustaka

Abdullah Taufik, Surjomihardjo Abdurrachman. 1985. Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif. Jakarta: Gramedia.

Budiman Arif. 1996. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiwanti Erni: 2003. Islam Sasak: Wetu Telu Versus waktu lima. Yogyakarta: LKiS

Bungin Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial. Jakarta: Kencana.

Burke Peter. 2003. Sejarah dan Teori Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Frank A. G. 1984. Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi. Jakarta: Pustaka Pulsar

Hardiman F.B. 2003. Kritik Idiologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersana Jurgen Hubermas. Yogyakarta: Buku Baik.

Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Koentjaraningrat. 1981. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.

Kuntowijoyo. 2005. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang.

Kuntowijoyo. 2008. Penjelasan Sejarah (Historical Explanation). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kuntowijoyo. 1999. Budaya dan Masyarakat (edisi revisi sampul). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Lauer H. Robert. 1993. Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyana Agus & Darmiasti. 2009. Historiografi di Indonesia: Dari Magis-Religius Hingga Strukturis. Bandung: Refika Aditama.

Nakosten Mehdi. 2003. Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam. Surabaya: Risalah Gusti.

Nordolth, Purwanto, Saptari. 2008. Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. KITLV-Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Purwanto, Bambang. 2006. Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!. Yogyakarta: Ombak.

Rifa’I Muhammad. 1978. Ilmu Fiqih Islam lengkap. Semarang: Karya Toha Putra.

Ritzer George & Goodman J. Douglas. 2011. Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik Hingga Postmodern. Jakarta: Kreasi Wacana.

Soejatmoko, Muhammad Ali, G.J. Resink (ed). 1995. Historiografi Indonesia: sebuah pengantar. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Supardan Dadang. 2011. Pengantar Ilmu Soaial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural. Jakarta: Bumi Aksara.

Widja I Gde. 1991. Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah. Bandung: Angkasa.

Inter

http://nasbahrygalery1.blogspot.com/2011/02/geneologi-ilmu-ilmu-sosial-di-indonesia_14.h

http://nasbahrygalery1.blogspot.com/1211/02/tirani-sejarah-nasional.html.

http://userperpustakaan.blogspot.com/1211/04/pemikiran-thomas-khun.html

http://abrarmuslim.blogspot.com/2010/03/pengilmuan-islam-dan-integrasi-ilmu_24.html

http://saniroy.archiplan.ugm.ac.id/?p=201S

http://filsafat.kompasiana.com/2011/07/09/kuntowijoyo-dan-ilmu-kenabian/

ANOMALI SOSIAL DAN BUDAYA (Analisis Akar Penyimpangan Sosial Budaya di Indonesia dalam Beberapa Pendekatan dan Teori)

Standar

ANOMALI SOSIAL DAN BUDAYA

(Analisis Akar Penyimpangan Sosial Budaya di Indonesia dalam Beberapa Pendekatan dan Teori)

Oleh

Lalu Murdi

a.  Latar Belakang

Fenomena sosial dewasa ini banyak sekali yang membuat kita harus berpikir ulang (rethinking) pada masa lalu bangsa ini. Masyarakat Indonesia saat ini ditandai oleh masalah sosial multidimensi, mulai dari masalah ekonomi, pendidikan sosial dan budaya, membangkitkan analisa yang tidak sedikit untuk dapat menjelaskan bagaimana latar belakang, proses dan jalan keluar dari krisis multidimensi tersebut yang tidak sedikit pula. Mulai dari sejarawan yang melihat masa lalu masyarakat kita, sosiolog yang mencari akar permasalahan sosial saat ini, para psikolog yang mencari penyebab dari faktor kejiwaan, sampai pada penjelasan keagamaan oleh para tokoh agama dalam melihat fenomena yang sama. Namun dengan keterlibatan penjelasan dari beberapa disiplin ilmu di atas dapat memberikan pembelajaran pada masyarakat kita menjadi lebih baik?

Terlepas dari bagaimana dan dari sudut pandang mana para ahli seperti contoh di atas melihat dan mengkaji fenomena sosial baik dalam kesejarahannya untuk dapat menjelaskan keadaan sosial saat ini, struktur yang membentuk masyarakat dan paradigma dominan yang dianut masyarakat, yang paling jelas adalah bangsa kita yang dahulunya menurut Profesor Mestika Zed sebagai bangsa yang beradab, memiliki sopan santun, damai dan tenang, atau dengan kata lain masyarakat yang tetro tentem karto raharjo, kini hampir sudah tidak lagi menjadi ciri has masyarakat yang ada di negeri kita tercinta ini.

Pembunuhan terjadi dimana-mana, pemerkosaan, pencurian, mutilasi, bentrokan antar kelompok masyarakat, konflik sosial antar suku dan agama, dan lain sebagainya merupakan contoh dari memudarnya keIndonesiaan seperti yang digambarkan di atas. Dalam bidang pendidikan yang notabenenya sebagai pencetak generasi yang berpengetahuan, berilmu, berahlak mulia kini tidak lagi melangkah pada koridor tersebut, bahkan jauh bertolak belakang dari hasil yang diharapkan dari hasil (output) dari pendidikan tersebut (meskipun tidak untuk menggeneralisasikan semuanya). Hal ini bukan saja terjadi pada tingkat SD, SMP dan SMA, namun sampai pada Perguruan Tinggi (PT). Mulai dari tawuran pelajar, kecurangan dalam ujian, banyak pendirian yayasan yang hanya bertujuan hanya untuk mendapatkan dana, sex bebas, politisasi pendidikan, pembunuhan mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah seperti yang terjadi di UNM, pembelian nilai, guru yang menyiksa muridnya, seorang guru yang merusak masa depan siswinya, orang tua membunuh anaknya, dan banyak sekali masalah yang menjadikan bangsa ini semakin beragam permasalahan adalah warna tersendiri saat ini dari bangsa berpenduduk muslim terbesar di dunia ini.

Belum lagi pada ranah pemerintahan yang tidak kunjung membaik, para anggota DPR yang hidup bermewah-mewahan, korupsi yang sudah tidak terbendung, mulai dari kasus Wisma Atlit baru-baru ini, sampai pada Wisma Alit dalam sindiran dalam liputan 6 Award di SCTP, para anggota DPR yang bukan hanya adu mulut dengan saling menghina, mengungkap keburukan sampai pada saling tinju, perselingkuhan, dan banyak sekali penyimpangan yang terjadi di dalamnya, sekali lagi dalam hal ini sedang mewakili beberapa refresentasi dari pemerintahan kita di Indonesia.

Melihat semua fenomena di atas, satu kata yang bisa kita dapatkan di dalam konteks gejala tersebut adalah adanya anomali sosial budaya bangsa Indonesia tersendiri yang dahulunya dikenal dengan bangsa yang beradab, berbudaya, damai, tentram, ramah, dan lain sebagainya.

a.  Beberapa Contoh Anomali Sosial dan Budaya di Indonesia Saat ini.

Pada dasarnya tidak ada masyarakat yang tidak berubah, walaupun dalam tarap yang paling kecil sekalipun, masyarakat (yang di dalamnya terdiri atas banyak sekali individu) akan selalu berubah. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan kecil sampai pada taraf perubahan yang sangat besar yang mampu memberikan pengaruh yang besar pada aktivitas atau perilaku manusia. Perubahan dapat mencakup aspek yang sempit maupun yang luas. Aspek yang sempit dapat meliputi aspek perilaku dan pola piker individu. Aspek yang luas dapat berupa perubahan dalam tingkat struktur masyarakat yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang (Nanang Martono, 2011: 1).

Oleh sebab itu, karena kini kita berada pada masa yang sangat indah dan semuanya serba instan, namun sekaligus membingungkan. Masyarakat tidak lagi mengindahkan norma-norma  sosial yang sebelumnya menjadi kebanggaan dan ciri dari masyarakat kita, pendidikan tidak lagi sebagai agen pembentukan karakter masyarakat yang semakin membudaya, dan pemerintahan yang notabenenya dianggap orang-orang yang berkarakter ternyata jauh panggang dari pada api. Karena itu, hampir di segala lini kehidupan kita dalam bermasyarakat, beragama, dan berbngsa sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Apakah perubahan tersebut menuju perubahan yang lebih baik atau sebaliknya? Tergantung dari perspektif mana kita melihatnya.

Namun yang jelas, perubahan dalam bentuk apa pun merupakan tantangan bagi ilmuan untuk dapat mencari jalan keluar dari permasalahan perubahan jika mengarah pada perubahan yang negatif dan pemberian gambaran keuntungan jika menuju arah perubahan yang positif. Gejala perubahan adalah gejala sosial dan budaya, karena itu dalam perspektif ini perubahan yang ingin kita lihat adalah perubahan dalam perspektif sosial dan budaya tersebut, terutama yang menyimpang dari norma-norma, adat-istiadat, kebiasaan, agama, yang pada intinya di dalamnya terdapat anomal sosial dan budaya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kita bungkus konsep pembahasan ini dengan istilah “Penyimpangan Sosial” atau anomali. Karena semua gejala sosial tadi tergolong pada anomali itu sendiri, selain itu juga secara umum para ahli tampaknya sepakat jika tindakan kelompok orang yang suka minum-minuman keras, penggunaan narkoba, pemerkosaan, perilaku seks bebas, orientasi seks yang salah, pencurian, kekerasan, perjudian dan pembunuhan, dapat dikatakan sebagai bentuk penyimpangan. Tindakan menyimpang yang dilakukan orang-orang tidak selalu berupa tindakan kejahatan besar, seprti merampok, korupsi menganiaya, atau membunuh. Melainkan bisa pula berupa tindakan pelanggaran kecil-kecilan, semacam berkelahi dengan teman, suka meludah di sembarang tempat, berpacaran hingga larut malam, dan makan dengan tangan kiri (Setiadi & Kolip, 2011: 187-188).

Karena itu dalam hal ini kita akan mencari latar belakang dari beberapa perubahan yang dampaknya di rasakan negatif dalam kehidupan kita bermasyarakat, beragama dan bernegara, dengan mencari sebagian kecil dari contoh kasus yang belakangan ini terjadi, pada bagian ini hanya sedikit sekali contoh yang akan kita pajangkan, namun pembicaraannya nanti akan lebih luas. Beberapa kasus tersebut sebagai berikut:

Pertama. sex bebas pada siswa. Seks bebas, sudah menjadi hal ‘biasa’ di kalangan pelajar apalagi mahasiswa. Baik atas dasar cinta ataupun motif ekonomi. Mengenai hal ini, dalam beberapa kesempatan saya sering ngobrol dengan teman atau warga terutama yang dekat dengan fenomena ini, terutamanya lagi yang terjadi di kalangan pelajar (siswa SMA dan setingkatnya).

Menurut penuturan beberapa kawan, ada beberapa siswa yang di DO (drop out) atau dikeluarkan dari sekolahnya karena hamil diluar nikah atau ada juga yang bahkan terbukti melacurkan diri ke om-om atau lelaki hidung belang (untuk di daerah… wow tarifnya ternyata luar biasa tinggi loh..)

Mari kita luruskan dulu sejenak, di tulisan curahan dari Pojok Redaksi ini saya tidak akan membahas mengenai tarif dan bagaimana perilaku seks dikalangan remaja ataupun pelajar. Namun, disini saya secara pribadi ingin sedikit mengkritisi tentang nasib mereka (para pelajar) yang sudah ketahuan.

Ya, rata-rata ketika pelajar ketahuan berbuat asusila baik itu terbukti hamil di luar nikah, terbukti melakukan seks diluar nikah melalui foto atau video amatir, atau bahkan beberapa ada yang dijebak oleh gurunya sendiri sehingga mengakui perbuatannya-  (si guru pura-pura menjadi pelanggannya) dll. Maka, tindakan ‘umum’ yang selama ini dilakukan khususnya oleh pihak sekolah adalah menghukum siswi atau siswa yang bersangkutan dengan mengeluarkannya atau men D.O nya dari sekolah. Melanggar aturan sekolah dan mencemarkan nama baik sekolah, kira-kira seperti itu alasannya. (diambil dari http://aksesdunia.com)

Kedua. Kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak ternyata masih terus terjadi. Setiap hari ratusan ribu bahkan jutaan anak Indonesia mencari nafkah di terik matahari, di kedinginan malam, atau di tempat-tempat yang berbahaya,ada anak yang disiksa orangtuanya atau orang yang memeliharanya. Setiap malam, di antara gelandangan ada saja gadis-gadis kecil yang diperkosa preman jalanan, Setiap menit ada saja anak yang ditelantarkan orangtuanya karena kesibukan karier, kemiskinan, atau sekedar egoisme.  Mereka tidak masuk koran karena mereka tidak mati tiba-tiba. Umumnya mereka mati perlahan-lahan.  Mereka tidak muncul dalam media karena perlakuan kejam yang mereka terima tidak dilaporkan polisi.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi. Data laporan K3JHAM selama tahun 2000 di Kota Semarang terjadi 29 kasus perkosaan yang terpublikasi, jumlah tersebut terbesar terjadi di antara 29 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang terlaporkan perempuan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terpublikasi 26 kasus. Demikian juga kasus kekerasan terhadap anak secara kualitatif dilaporkan oleh Unicef sering terjadi di Kota Semarang baik di rumah, di sekolah maupun di komunitas. (di ambil dari http://ardansirodjuddin.wordpress.com).

Ketiga. Kasus geng motor. Insiden penembakan itu terjadi pada 13 April 2012. Pengemudi Yaris terganggu oleh ulah segerombolan lelaki pengendara sepeda motor. Dia keluar dari mobil dan melepaskan tembakan ke arah gerombolan itu. Belakangan diketahui, korbannya adalah Kelasi Sugeng Riyadi (anggota TNI Angkatan Laut) dan Prada Akbar Fidi Aldian (anggota TNI Angkatan Darat).

Peluru menyambar telinga Sugeng dan berhenti di punggung Akbar. Sugeng dirawat di RSAL Mintoharjo, sedangkan Akbar dirawat di RSPAD Gatot Soebroto. Menurut Rikwanto, penyidik sudah mengirim surat ke RSAL dan RSPAD untuk meminta hasil visum kedua korban. Penyidik juga meminta pakaian kedua korban sebagai barang bukti. Hasil visum dan pakaian itu sangat penting untuk penyelidikan. “Kami hanya memperoleh informasi bahwa mereka (Sugeng dan Akbar) masih dalam proses penyembuhan,” ujar Rikwanto.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Toni Harmanto, proyektil yang bersarang di tubuh korban bisa dijadikan petunjuk untuk mengetahui jenis senjata api dan siapa pemilik senjata. Sedangkan pakaian kedua korban dibutuhkan untuk memastikan apakah mereka termasuk anggota geng pita kuning atau bukan.

TNI memiliki hukum militer untuk memeriksa anggotanya yang diduga terlibat tindak pidana. Karena itu, penyidik militer berkepentingan dengan barang-barang bukti itu. Namun, Toni berharap polisi juga bisa mengakses barang-barang bukti itu agar bisa menuntaskan kasus penembakan ini (di ambil dari http://www.tempo.co).

b.  Penjelasan Perilaku Menyimpang dan Anti Sosial

Setiap orang yang baru menempati suatu wilayah social tertentu, baik itu baru dilahirkan maupun pendatang, akan senantiasa diarahkan atau disosialisasi oleh kelompok di wilayah itu untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di dalamnya kelompok tersebut. Melalui proses sosialisasi, akan diperoleh bentuk perilaku sosial yang selaras dengan harapan sosial (nilai dan norma sosial) atau lazim disebut conformity.

Namun, kita sadar bahwa tidak hanya keseragaman yang ada pada bentuk perilaku sosial tersebut, melainkan penyimpangan itu sendiri. Delequency (deviasi) adalah kebalikan dari konformitas atau nonkonformitas, yaitu bentuk interaksi yang di dalamnya seseorang atau sekelompok orang berperilaku tidak sesuai dengan harapan kelompok. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa tidak semua orang bertindak berdasarkan norma-norma dan nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku tersebut disebut sebagai perilaku menyimpang (Setiadi & Kolip, 2011: 190).

Jika orang di katakana menyimpang jika tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang ada di mana ia hidup, maka perlu di cari sebab musabab terjadinya perilaku menyimpang tersebut. Adapun beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai sebab musabab terjadinya perilaku menympang tersebut. Elly M Setiadi dan Usman Kolip (2011) mengidentifikasi beberapa sebab musabab terjadinya perilaku menyimpang, adalah sebagai berikut:

1.    Sikap Mental yang Tidak Sehat

Yang dimaksud dengan mental adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa, kehendak, dan pikiran manusia. Adapun yang dimaksud dengan mental yang tidak sehat berarti keadaan jiwa seseorang atau sekelompok orang dalam keadaan sebagaimana perilaku sekelompok orang yang berada si sekitarnya. Ukuran normal dan tidak normalnya perilaku tersebut adalah tatanan nilai-nilai dan norma-norma ideal yang digolongkan ke dalam kelompok nilai dan norma yang seharusnya ada, bukan yang senyatanya ada.

2.    Ketidak Harmonisan dalam Rumah Tangga

Ketidakharmonisan di dalam struktur keluarga biasanya anggota keluarga saling mempertahankan egonya masing-masing sebagai wujud merasa benar di antara mereka, sehingga banyak di antara mereka mencari pelampiasan dengan melakukan tindakan penyimpangan, seperti suami istri melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Sementara itu anak-anak juga mencari pelampiasan lain seperti terlibat dalam pergaulan bebas, mengosumsi narkoba, minuman keras, bergaul dengan anak-anak jalanan, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Hal itu disebabkan semata-mata karena kontrol keluarga terhadap perilaku anak tidak menjadi perhatian, sehingga anak-anak mencari jati dirinya tanpa bimbingan orang tua. Akhirnya peran keluarga sebagai agen sosialisasi digantikan oleh pihak lain di luar keluarganya, di antaranya adalah peran teman sepermainan lebih dominan memainkan peranan sebagai agen sosialisasi.

3.    Pelampiasan Rasa Kecewa

Kekecewaan biasanya muncul tatkala seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi keinginan dan harapannya. Bentuk kekecewaan sering di lampiaskan melalui tindakan menyimpang, contohnya adalah tindakan anarkis para supporter kebablasan tertentu terhadap pasilitas umum, toko, pasar, dan sebagainya sebagai buntut kekalahan timnya. Contoh lain adalah pembakaran kantor pemerintah di kabupaten Tuban beberapa waktu yang lalu dilakukan oleh kelompok pendukung salah satu pasangan calon bupati yang kalah dalam pemilihan wujud pelampiasan dari rasa kecewa akibat kekalahan yang alami.

4.    Dorongan Kebutuhan Ekonomi

Yang dimaksud dengan dorongan kebutuhan ekonomi adalah dorongan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi untuk mendapatkan kepuasan dari terpenuhinya kebutuhan tersebut tidaklah mudah, lebih-lebih makin sempitnya jumlah lapangan pekerjaan. Akibatnya, seseorang atau sekelompok orang bisa saja melakukan tindakan penyimpangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi alasan sekelompok orang melakukan tindakan pidana seperti mencuri, merampok, dan korupsi, semuanya disebabkan oleh motif ekonomi.

Mengapa sekelompok wanita atau pria mau menjajakan dirinya sebagai pekerja seks komersial? Mengapa seorang pejabat Negara nekat melakukan tindakan pidana korupsi? Mengapa sekelompok orang memilih jalan menjadi pereman yang sangat meresahkan warga masyarakat lainnya? Semuanya itu dilakukan semata-mata karena motif ekonomi. Bahkan juga, karena kebutuhan yang tidak terbatas akan selalu mendorong manusia semakin keras untuk memenuhinya kendati ia berada dalam satu negara yang dikatagorikan sebagai negara makmur atau sejahtera.

5.    Pengaruh Lingkungan dan Media Massa

Lingkungan yang tidak sehat, seperti lingkungan dengan banyak anggota masyarakat yang menyimpang akan sangat berpengaruh pada perilaku anak-anak. Kebanyakan dari sifat anak adalah mengidentifikasi perilaku orang-orang yang di dalam lingkungan sosialnya. Karena itu dalam hadits Nabi dinyatakan bahwa keadaan anak yang baru lahir adalah suci, adapun anak tersebut akan menjadi Yahudi, Nasrani, adalah tergantung pada lingkungan keluarganya. Demikian juga Logeman menyatakan bahwa seorang anak yang baru lahir bagaikan selembar kertas putih bersih, sedangkan tulisan apa yang hendak digoreskan ke atas lembar kertas tersebut tergantung pada lingkungannya. Yang paling efesien adalah pengaruh teman sepermainan. Selain itu pengaruh media massa terutama televisi yang hampir dimiliki setiap rumah juga sangat efesien memengaruhi penyimpangan sosial.

6.    Keinginan Untuk Dipuji

Dalam proses pencarian jati diri, anak-anak terutama di kalangan remaja akan mencari idola-idola di luar lingkungannya seperti, misalnya dari kalangan artis tertentu. Kita sering kali melihat sekelompok anak-anak remaja dengan gaya potongan rambut yang tidak karuan, gaya pakaian la rocker, celana jeans yang di sobek bagian tertentu, ikat pinggang dengan gantungan rantai, dan sebagainya tidak lain adalah merupakan akibat dari bentuk pencarian yang tidak menemukan pelampiasan. Bahkan tidak jarang akhirnya diantara mereka yang akhirnya terlibat narkoba, minuman keras, berandalan, terlibat dalam kelompok geng tertentu, dan sebagainya.

7.    Proses Belajar yang Menyimpang

Yang dimaksud dengan proses belajar yang menyimpang adalah proses dimana anak-anak mengidentifikasi perilaku di lingkungannya yang menyimpang, terutama dari kelompok seusia dan sepermainan mereka. Ketika seorang remaja berkumpul dengan teman sepermainan mereka yang memiliki kebiasaan menyimpang sementara orang tua tidak mengetahui dengan siapa anaknya bergaul, atau tidak mempedulikan pergaulan anak, maka keadaan demikian berarti anak telah mempelajari perilaku yang menyimpang. Seorang anak bisa saja memiliki kecendrungan perilaku seks menyimpang walaupun secara kejiwaan anak tersebut sebenarnya normal hanya dikarenakan bergeul dengan teman-teman yang memiliki orientasi seks menyimpang.

8.    Ketidak Sanggupan Menyerap Norma

Seorang memiliki kebiasaan berjudi, menjadi wanita penghibur, mengosumsi narkoba, minuman keras, merampok, masuk dalam kelompok gangster tertentu merupakan akibat dari kelompok orang tersebut yang tidak sanggup menyerap norma-norma yang bersifat konformis. Suatu kenyataan bahwa orang-orang yang terjerumus ke dalam lembah hitam tersebut adalah akibat dari frekuensi mengidentifikasi nilai dan norma yang antisosial lebih besar disbanding ketika ia menerima nilai dan norma yang konformis.

9.    Proses Sosialisasi Nilai-nilai Subkultural Menyimpang

Asal mula terjadinya subkultural menyimpang karena ada interaksi di antara sekelompok orang yang mendapatkan status atau cap menyimpang. Melalui interaksi dan intensitas pergaulan yang cukup erat di antara mereka, maka terbentuklah perasaan senasib dalam menghadapi dilemma yang sama. Para anggota dari subkultural seperti itu memiliki perasaan saling pengertian dan memiliki jalan pikiran, nilai dan norma serta aturan bertingkah laku yang berbeda dengan norma-norma sosial masyarakat pada umumnya (kultur dominan).

Para anggota dari suatu subkultur menyimpang biasanya juga mengajarkan kepada anggota-anggota barunya tentang berbegai keterampilan untuk melanggar hokum dan menghindari kejaran agen-agen kontrol sosial. Dalam organized crime, misalnya kelompok perampok nasabah bank, pembuat dan pengedar uang palsu, atau jaringan pengedar narkoba, anggota seniornya akan lebih banyak mengajarkan keterampilan bersembunyi, melakukan penyamaran, berbelit, belit, dan menolak menunjukkan persembunyian kawannya jika diintrogasi oleh polisi.

10.     Kegagalan Dalam Proses Sosialisasi

Mengapa dalam dunia pendidikan disinyalir bahwa kebanyakan pengguna narkoba justru yang terbesar dialami dari kalangan anak-anak terpelajar. Mengapa anak-anak terpelajar, anak tokoh agama misalnya menjadi penyimpang. Inilah yang disebut kegagalan dalam proses sosialisasi. Ketika seorang anak sedang belajar di tempat yang jauh dari tempat tinggal orang tuanya (ngekos) yang bebas dari pengawasan, maka tidak menolak kemungkinan anak-anak tersebut bergaul dengan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kebiasaan menyimpang.

11.     Adanya Ikatan Sosial yang Berlainan

Perbedaan ikatan sosial antarkelompok dengan perbedaan nilai dan norma yang ada akan menimbulkan perbedaan penilaian tentang perilaku masing-masing anggota masyarakatnya. Misalnya kelompok penganut agama tertentu menganggap perilaku sosial tertentu bisa di anggap menyimpang karena memiliki aturan agama yang melarang perilaku tersebut.

c.   Beberapa Penjelasan Analisa Anomali Sosial Lainnya

1.    Penjelasan dalam Katagori Struktur Sosial Budaya

Williams seprti di tulis Kuntowijoyo (1999) menyebutkan bahwa dalam sosiologi budaya kita menemukan adanya tiga komponen pokok yang selalu terkait satu sama lain di dalamnya, yaitu lembaga-lembaga budaya, isi budaya dan efek budaya atau norma-norma. Dengan kata lain, lembaga budaya menanyakan siapa menghasilkan produk budaya, siapa mengontrol, dan bagaimana control itu dilakukan; isi budaya menanyakan apa yang dihasilkan atau simbol-simbol apa yang diusahakan; dan efek budaya menanyakan konsekuensi apa yang diharapkan dari proses budaya itu.

Lalu mengapa sebuah proses simbolis sosial budaya pada masyarakat mengalami transpormasi, bahkan kearah transpormasi yang sangat menyimpang sama sekali dari sistem sosial dan budaya masyarakat yang mendahului sebelumnya? Kebudayaan dapat menjadi tidak fungsional jika simbol dan dan normanya tidak lagi didukung oleh lembaga-lembaga sosialnya, atau oleh modus organisasi sosial dari budaya itu. Kontradiksi-kontradiksi budaya dapat terjadi sehingga dapat melumpuhkan dasar-dasar sosialnya (Kuntowijoyo, 1999: 7).

Pernyataan di atas cukup jelas. Karena itu pada bagian ini kita akan mencoba melihat perubahan sosial dan budaya yang akhir-akhir ini tidak lagi sejalan dengan sistem sosial dan budaya yang pernah ada dengan menjelasakan perubahan yang ada mulai dari tingkat yang paling tinggi dari lingkungan budaya tersebut yaitu lembaga budaya. Seperti di katakana di atas bahwa lembaga budaya bukan berarti, direktorat kebudayaan, lembaga-lembaga adat dan lain-lain yang secara formal sudah menjadi bagian dari pemerintah. Melainkan lembaga budaya yang dimaksudkan disini sesuai dengan apa yang di katakana William di atas adalah lembaga budaya yang luas dan umum yaitu masyarakat sebagai manusia yang menjalankan budaya tersebut, dan merekalah yang menjadi lembaga budaya yang sebenarnya. Masyarakat di sini juga yang dimaksudkan adalah masyarakat secara luas. Kalau begitu, perlu kita sepakati terlebih dahulu bahwa lembaga budaya dan masyarakat yang di maksud disini adalah masyarakat yang lebih luas.

Kembali pada lembaga budaya, bahwa lembaga budaya ini akan berubah seiring dengan perubahan paradigma pada masyarakat di mana ia berada (lebih jelas pada “penjelasan dalam faktor paradigma”). Jika pada saat ini masyarakat banyak di pengaruhi oleh budaya luar seperti hedonisme, individualisme, kapitalisme, dan paham kebebasan maka dengan sendirinya baik isi maupun fungsi budaya akan berubah.

Perubahan budaya pada lembaga budaya (dalam hal ini masyarakat secara umum) karena dipengeruhi paradigma hidup yang tidak lagi menjunjung tinggi sistem sosial dan budaya yang ada menjadi masyarakat hedonis, individualis, kapitalis seperti di katakana di atas, pada isi budaya telah simbol masyarakat yang ramah, saling kasih sayang dan lain sebagainya. Begitu juga pada efek budaya, kehidupan yang kolektif, gotong royong, menjunjung tinggi norma, bagi sebagian masyarakay saat ini sebagai lembaga budaya tidak berfungsi sehingga terjadi disfungsi, dan jelas yang terjadi adalah pola dan sistem sosial yang bertentangan dengan sistem sosial dan budaya masyarakat kita yang sebenarnya.

2.    Penjelasan Pendekatan Sejarah

Menurut Setiadi & Kolip (2011) ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya perubahan sosial dan kebudayaan, antara lain: pertama, dalam sejarah hidup, manusia senantiasa menghadapi masalah-masalah baru. Kedua, ketergantungan pada hubungan antarwarga pewaris kebudayaan. Ketiga, perubahan lingkungan. Ketiganya secara mendasar mempengaruhi perubahan dan sebagai faktor pendorong timbulnya perubahan sosial dan budaya. Namun pada bagian ini akan coba kita melihat perubahan sosial dan budaya tersebut dalam sejarahnya pada perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan disini mengarah pada perubahan baik pada teknologi, pandangan hidup dan lain sebagainya. Terdapat beberapa fenomena sosial yang akan coba kita diskusikan disini, seperti korupsi yang tidak terbendung, politisasi pendidikan, dan gejala amoral lainnya dalam pendekatan sejarah, dan tentu dalam hal ini akan diuraikan sedikit saja sebagai gambaran.

Korupsi yang terjadi di negara kita dengan berbagai varian faktor, proses dan cara penyelesaiannya bukan hanya bentuk dari masyarakat kita saat ini, meliankan sudah merupakan cermin sejarah bangsa kita, mulai dari masa VOC, pemerintahan Hindia Belanda, terutama sekali pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru dikenal dengan korupsi di bawah meja, namun saat ini, dimana media begitu menggeliatnya mengimpormasikan segala kecurangan politik uang dalam pemerintahan membuat korupsi tidak lagi di bawah meja, melainkan di atas meja, berjamaah lagi. Ini adalah fenomemena dalam negara kita, dalam hal ini kita tidak akan membicarakan varian bagaimana korupsi itu terjadi, dalam bentuk apa dan bagaimana tindak lanjutnya, namun yang jelas pada masyarakat kita (tidak semuanya) sudah terbiasa dengan korupsi tersebut, sehingga tidak heran jika Indonesia menjadi jawaran dalam hal ini.

Dalam bidang pendidikan kita yang carut marut, pembelian nilai, sex bebas, siswa tidak lagi menghormati guru, soal ujian bocor, pemukulan antara kelompok siswa, pembunuhan mahasiswa dan banyak lagi yang lain adalah ciri dari sebagian pendidikan kita. Lalu bagaimana kita melihatnya dalam pandangan sejarah? Untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan saya rasa dalam hal ini bukan tempatnya, karena saya akan coba menjelaskan sedikit saja dari kemungkinan faktor yang ada. Salah satunya adalah seperti yang di katakana Profesor Mestika Zed bahwa pendidikan kita dalam pengembangannya di jejali oleh pencarian kognitif siswa sehingga asfek yang lain seperti psikomotor tidak tergali. Sehingga siswa tidak lagi menghiraukan norma, moral dan lain sebagainya, dan yang ada hanya nilai. Hal ini memang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi juga oleh paradigm masyarakat saat ini yang mengikuti pola hidup Barat yang hedonis dan individualistis.

Krisis ekonomi juga tidak memberikan sedikit akibat dalam perubahan sosial dan budaya pada sebagian masyarakat kita saat ini, kerisis keuangan yang memang sudah di mulai pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan terlebih-lebih saat ini, serta didukung oleh ketidak siapan masyarakat kita menghadapi ancaman budaya barat telah merobek sendi-sendi sebagian dari sistem sosial dan budaya kita sehingga amoralitas terjadi dimana-mana, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dari tontonan kita di layar kaca.

3.    Penjelasan dalam Faktor Paradigma

Faradigma yang dimaksud di sini bukan dalam artian paradigma ilmu pengetahuan ala Thoma Khun, melainkan sudut pandang dari sebagian masyarakat dalam melihat dan meyakini realitas hidup saat ini. Pandangan hidup dari sebagian masyarakat kita saat ini yang sudah tidak lagi menghiraukan norma, adat-istiadat, agama, awik-awik dan lain sebagainya adalah salah satu ciri dari memudarnya sistem sosial dan budaya masyarakat yang pernah ada, dan akan tergantikan oleh pandangan baru baik yang berasal dari luar atau di ciptakan tersendiri oleh masyarakat tersebut. Namun melihat kasus di Indonesia yang sering di katakana oleh Mestika Zed sebagai “Build in” dari luar bukan hanya ciri dari banyak ilmuan dan teori sosial yang ada, melainkan budaya sehari-hari yang dikembangkan oleh sebagian masyarakat.

Budaya luar yang di maksud tersebut oleh sebagian masyarakat kita saat ini sudah dijadikan bagian dari norma, dan budaya tersendiri, seperti yang di sebut di atas, sifat hedonisme (hanya bagaimana untuk memenuhi kepantingan batin tanpa menghiraukan norma yang berlaku dalam masyarakat sebelumnya atau di lingkungannya), individualise (tidak lagi menjunjung tinggi kebersamaan, gotong-royong, dan yang ada adalah persekongkolan kepentingan), berpikir kapital, mendapatkan uang, barang dan lain sebagainya dengan cara apa pun tanpa menghiraukan apakah itu baik tau tidak menurut agama dan adat-istiadat yang berlaku. Semua ini adalah bagian dari paradigma (pola pikir) dari sebagian masyarakat kita saat ini. Hal ini sekali lagi terjadi oleh beberapa faktor  yang berkelindan di dalamnya, mulai dari pendidikan hingga ekonomi.

4.    Paktor Media Massa

O’Brien, 1996 dalam Burhan Bungin (2009:111) mengatakan bahwa, perilaku manusia dan teknologi memiliki interaksi di dalam lingkungan sosioteknologi. Lingkungan sosioteknologi secara luas memiliki lima komponen yaitu proses sosial, sistem dan teknologi informasi, strategi komunikasi, struktur masyarakat, serta masyarakat dan budaya. Kelima komponen itu berinteraksi dalam proses sosial, satu dan lainnya saling berintaraksi dan memengaruhi dimana setiap komponen memiliki visi masing-masing yang saling bersinergi serta menghasilkan output proses sosial bagaimana diherapkan oleh seluruh stakeholder sosioteknologi (Burhan Bungin, 2009: 111).

Pengaruh media massa seperti di jelaskan di atas mempengaruhi struktur masyarakat serta budaya masyarakatnya. Media massa seperti radio, TV,internet, surat kabar serta media lainnya telah berkembang secara missal, maka teknologi itu telah mengubah bentuk masyarakat manusia, dari masyarakat dunia lokal menjadi masyarakat dunia global, sebuah dunia yang sangat transparan terhadap perkembangan informasi, transpormasi serta teknologi yang begitu cepat dan begitu besar memengaruhi peradaban umat manusia , sehingga dunia juga dijuluki sebagai the big village, yaitu sebuah desa yang besar, dimana masyarakatnya saling kenal dan saling menyapa satu dengan yang lainnya (Burhan Bungin, 2009: 163).

Perkembangan media massa yang akhir-akhir ini sudah merambah masyarakat ke segala penjuru selain memiliki dampak positif seperti masyarakat bisa mengenal budaya luar, dan lain sebagainya. Namun di samping itu ada dampak negatif yang di timbulkan jika masyarakat kita tidak memiliki pondasi budaya yang memang menjadi pegangan hidup mereka. Pengaruh media pada generasi muda misalnya bisa dikatakan lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positif yang dapat di rasakan. Mulai dari anak SMP sudah mengenal sex bebas, menyiksa temannya seperti kasus belakangan ini, tawuran antara pelajar dan lain sebagainya.

Pada sebagian orang bukan saja pengaruh media massa ini pada tingkah laku sehari-hari, namun berdampak juga pada cara berpakaian, gaya berbicara dan style-style lainnya, terutama ala Barat. Bahkan yang paling miris adalah mereka merendahkan orang-orang yang masih memegang tegus agama, norma-norma sosial, budaya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada. Karena itu sebagian orang dari masyarakat kita seolah seperti masyarakat yang tidak memiliki jati diri, tidak beragama, tidak memiliki sopan santun dan segalanya.

Salah satu hal juga yang menjadi pemicu banyaknya pembunuhan antara siswa, kerusuhan masal, tawuran antar siswa, tawuran mahasiswa dan tindakan anarkis lainnya adalah akibat dari tontonan dan tidak ada batas dari media massa dalam mengekspose berita. Dengan begitu seolah masyarakat sudah terbiasa dengan segala kekerasan yang selalu dihadirkan di setiap layar kaca tersebut, dan semakin sering di tonton maka hal tersebut akan melekat, akhirnya pada sebagian masyarakat kebiasaan tersebut akan mengakibatkannya mereka berpikir bahwa hal tersebut biasa, dan bisa saja dia akan menjadi pelaku kekerasa selanjutnya.

Inilah yang membedakan antara demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di daerah asalnya seperti Amerika dan dunia Barat lainnya. Di Eropa dan Amerika misalnya yang 600 tahun terlebih dahulu mengenal demokrasi, sangat berhati-hati dalam menjalankan demokrasi tersebut, karena demokrasi juga memiliki aturan. Dalam dunia media massa misalnya, dalam hal kekerasan yang diberitakan di televise atau surat kabar, tidak akan pernah diperlihatkan bamabar atau peristiwanya, melainkan hanya berita saja. Merka tidak akan menyuguhkan gambar penyiksaan, peristiwa pemukulan dan lain sebagainya yang anarkis. Dan sekali lagi mereka hanya mengimprmasikan apa yang terjadi tanpa harus memperlihatkannya. Karena mereka paham dengan idiom bahwa “semakin sering orang mendengar dan melihat maka akan semakin melekat hal tersebut, namun kalau sekedar mendengarkan tanpa melihat kemungkinan cepat untuk di lupakan”. Hal ini berbeda sekali dengan bagaimana media di Indonesia mengekspos pemberitaan.

5.    Kontrol Sistem Sosial dan budaya

Selain beberapa faktor di atas, yang penting juga dan dapat kita jelaskan sebagai faktor adanya anomali pada sistem sosial dan budaya pada sebagian masyarakat adalah tidak adanya/ kurang kontrol sistem sosial dan budaya. Beberapa kontrol  yang di maksud ialah internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Ketiga proses penguatan budaya ini satu sama lain saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang beradab, dan sesuai dengan sistem sosial dan budayanya. Namun bagaimana pun ketiga proses ini akan memberikan ciri tersendiri bagi seseorang. Karena seseorang akan tergantung dari bagaimana proses internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi ini.

Beberapa proses yang membentuk kepribadian seseorang tersebut kata I Gede Wiranata (2002) adalah sebagai berikut:

a.     Proses Internalisasi

Proses internalisasi berlangsung sepanjang hidup individu sejak dilahirkan samai hampir meninggal untuk mengolah segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi dan kemudian membentuk kepribadiannya. Pada intinya pengaruh keluarga inti terutama Ibu, Ayah, adik, kakak dan lain-lain dalam keluarga tersebut sangat member pengaruh dalam tingkah laku nya. Walaupun sebenarnya kita tidak dapat menarik kesimpulan apakah pada keluarga yang kurang baik akan menghasilkan keturunan yang kurang baik pula, atau sebaliknya pada keluarga yang terkenal baik pada akhirnya akan menghasilkan keluarga yang baik pula. Karena bukan hanya proses internalisasi ini saja yang membentuk karakter individu melainkan masyarakatnya.

Tanpa harus melihat dia berasal dari keluarga apa pun yang paling penting adalah keluarga tersebut dapat memberikan dan mengajarkan mana yang baik dan mana yang kurang baik pada anak-anak mereka terutama dalam praktik kehidupan sehari-hari. Jangan sampai orang tua hanya menitik beratkan pengembangan karakter anaknya pada lembaga pendidikan yang notabenenya saat ini banyak yang sudah tidak memperhatiakan karakter lagi.

b.    Proses Sosialisasi

Proses sosialisasi adalah proses social dimana seorang individu menerima pengaruh, peranan, tindakan orang-orang di sekitarnya (milleu), seperti kakak, adik mertua, paman, pembantu dan lain-lain. Proses sosialisasi ini akan sangat bervariasi karena dipengeruhi oleh struktur masyarakat, susunan kebudayaannya serta lingkungan sosial yang bersangkutan. Oleh karena itu pengaruh lingkungan sosial akan sangat berpengaruh pada kepribadian seseorang. Namun, walaupun demikian terkadang pada lingkungan sosial yang baik tersebut sering muncul anomali, dengan begitu satu kata lagi bahwa kita tergantung pada sudut pandang orang dalam memahami hidupnya selain pengeruh lingkungan ini. Lingkungan sosial yang baik tidak menjamin akan membuat generasi atau orang yang ada di dalamnya menjadi baik semua, begitu juga sebaliknya.

c.    Kurangnya Proses Engkulturasi/ Pembudayaan

Proses enkulturasi adalah proses sosial di mana individu belajar menyesuaikan diri dan alam pikiran serta sikapnya terhadap adat, sistem norma, serta semua pertauran yang terdapat pada setiap lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan proses-proses tersebut dalam kenyataannya di masyarakat tidak semua individu secara mulus melewati tahapan proses tersebut. Ada beberapa individu yang sukar untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan berbagai faktor yang di jumpainya dalam masyarakat. Individu yang mengalami hambatan ini disebut deviants.

Deviants yang positif akan merupakan sumber dari berbagai kejadian dalam masyarakat dan kebudayaan sehingga menimbulkan perubahan kebudayaan. Sedangkan deviants yang negatif menimbulkan berbabagai ketegangan sosial, kerusuhan, kejahatan, bunuh diri masal, dan lain-lainnya. Karena itu jika deviants negatif yang mempengaruhi seseorang maka yang akan terjadi adalah seperti yang sering kita lihat saat ini seperti adanya pembunuhan baru-baru ini di UNM, pembuangan janin, pemerkosaan dan banyak lagi contoh negatif lainnya.

d.  Penjelasan Teori Struktural Fungsional dalam Perubahan Sosial dan Budaya di Indonesia

Fungsionalisme struktural adalah salah satu faham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidak seimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lain. Asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen atau unsur kehidupan masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan baik (Bernard Raho. 2007: 47).

Berdasarkan asumsi ini, maka dalam melihat perubahan sistem sosial dan budaya pada masyarakat tergantung dari apakah hal tersebut fungsional atau tidak, dan sistem soial dan budaya masyarakat akan berjalan dengan baik jika antara satu dengan yang lainnya fungsional. Hal ini sesuai juga dengan apa yang di katakana William di atas bahwa jika lembaga budaya melaksanakan budaya dengan keterikatan atau satu sama lain menjalankan sistem sosial dan  budaya berdasarkan konsesus yang sudah di buat maka sostem sosial dan budaya tersebut akan fungsional. Lalu bagaimana jika sistem sosial dan budaya tersebut tidak fungsional? Inilah yang oleh Robert. K. Merton di sebut dengan disfungsi. Lalu, mengapa bisa terjadi disfungsi yang mengakibatkan norma-norma sosial, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, pelanggaran ajaran agama, anak tidak lagi menghormati orang tuanya, sex bebas para pelajar, tawuran, dan lain sebagainya, yang pada intinya pada sebagian masyarakat terjadi anomali pada sistem sosial dan budaya masyarakat?

Karena pada bagian ini kita sedang membicarakan fenomena sosial tersebut dalam ranah teori struktur fungsional, maka jawabannya pula akan kita cari dengan jawaban teori tersebut. Karena pada teori ini kita tidak hanya disuguhkan dengan pandangan yang saklek, melainkan pandangan yang beragam. Bahkan sampai ada yang bilang bahwa struktur fungional tercipta sebagai katup pengaman sehingga gejolak sosial yang terjadi bisa diredam. Karena itu struktur yang mapan tersebut tidak terbentuk dengan sendirinya melainkan ada juga yang disfungsi, dan susunan yang kelihatannya sebagai fungsional tersebut tercipta dari perbedaan manusia sntara satu sama lain. Sehingga sering terjadi disfungsi. Kenapa disfungsi ini bisa terjadi?

Menurut Parsons, dalam Burhan Bungin (2008: 35), seorang individu memang tak mungkin lepas dari ikatan-ikatan struktur sosial di mana ie berada. Meki tidak mungkin lepas dari ikatan-ikatan struktur dan norma-norma sosial yang berlaku, namun seorang individu memiliki kemampuan untuk memilih berbagai alternatif tindakan  secara aktif, kreatif, dan evaluatif yang memungkinkan tercapainya tujuan yang khas yang ia inginkan. Tindakan mana yang akan diambil sangat ditentukan oleh jenis motif dan nilai yang mendominasi pertimbangan seseorang.

Parsons dengan sadar memakai konsep “action”, dan bukan “behavior” dalam menyebut teorinya. Sebab, menurut Parsons, konotasi behavior mengandaikan adanya kesesuaian secara mekanik antara rangsangan dari luar (stimulus) dengan tingkah laku seseorang (respons). Asumsi itu menurut Parsons tidak benar. Manusia tidaklah sedemikian rupa pasif terhadap realitas yang dihadapinya. Manusia tidak harus dilihat sebagai “barang mati” yang tinggal dipermainkan oleh realitas objektif. Sesungguhnya, sampai derajat tertentu manusia memiliki kemampuan memberi makna secara subjektif terhadap realitas objektif yang  ia hadapi. Itulan sebabnya, tingkah laku manusia lebih sebagai action daripada behavior (Burhan Bungin, 2008: 35).

Terlepas dari bagaimana teori struktural fungsional menurut Parsons di atas yang memiliki kreatifitas untuk bisa mengembangkan diri di luar struktur yang ada, maka penjelasan ini belum mampu menjelaskan adanya fonomena sosial yang saat ini tidak lagi pada tataran struktural fungsional tersebut, karena walaupun ada tenaga kreatif seperti yang di katakana Parsonas, namun pada intinya tetap berada pada keharmonisan, sehingga tidak tergambar adanya disfungsi. Action yang dimaksud Parsons mengarah pada pengembangan dan perubahan dari struktur dalam artian positif yang tidak bertentangan dengan lingkungan yang ada, padahal saat ini gejala penyimpangan tersebut mewarnai masyarakat kita.

Mungkin apa yang di katakana Marton sebagai disfungsi adalah jawaban yang dapat kita gunakan untuk member gambaran pada anomali ini, meskipun tidak begitu cocok, karena sama artinya kita berada pada titik tengah yang tidak punya pendirian, padahal pendirian saya pada kembalinya norma-norma, dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melihat hal ini dengan pandangan Marton maka penyimpangan yang ada terjadi disfungi. Tetapi disfungsi berada pada pihak yang mana? Orang yang menjalankan sistem sosial dan budaya dengan baik atau orang yang menyimpang? Karena itu mungkin hal ini paling tepat kita jelaskan dengan pisau teori yang lain.

e.   Penjelasan Teori Konflik

Teori konflik yang coba kita bahas pada bagian ini adalah teori konflik masa kini (dalam istilahnya Setiadi & Kolip). Para penulis pendekatan konflik pada masa kini melihat perilaku kriminal misalnya sebagai refleksi dari kekuasaan yang memiliki perbedaan dan mendefinisikan kejahatan atau penyimpangan. Teori konflik kontemporer sering kali juga menganggap kejahatan sebagai tindakan rasional. Orang orang mencuri dan merampok telah di dorong masuk ke dalam tindakan tersebut melalui kondisi social yang disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak seimbang, di mana kejahatan perusahaan dan berbagai kejahatan kerah putih secara langsung melindungi serta memperbesar modal kapital mereka. Kejahatan yang terorganisir adalah cara rasional untuk memenuhi kebutuhan illegal dalam masyarakat kapitalis.

Karena kelas bawah sering kali ditandai dengan rendahnya komitmen pada tertib sosial yang dominan, maka sering kali penjelasan yang di kemukakan oleh para ahli konflik berpihak pada kelompok-kelompok yang tertindas , misalnya remaja dilenquean atau kelas buruh dan pekerja klas rendah. Tekanan ekonomi yang dialami oleh para pekerja menciptakan keterasingan di tengah hiruk pikuk masyarakat dan keterasingan itu termanifestasi melaui lemahnya ikatan sosial dan kurang di taatinya tatanan sosial yang dominan. Akibat dari situsi semacam itu diantaranya adalah pada tingginya angka kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah.

Kesimpulan

para ahli tampaknya sepakat jika tindakan kelompok orang yang suka minum-minuman keras, penggunaan narkoba, pemerkosaan, perilaku seks bebas, orientasi seks yang salah, pencurian, kekerasan, perjudian dan pembunuhan, dapat dikatakan sebagai bentuk penyimpangan. Tindakan menyimpang yang dilakukan orang-orang tidak selalu berupa tindakan kejahatan besar, seprti merampok, korupsi menganiaya, atau membunuh. Melainkan bisa pula berupa tindakan pelanggaran kecil-kecilan, semacam berkelahi dengan teman, suka meludah di sembarang tempat, berpacaran hingga larut malam, dan makan dengan tangan kiri.

Ada beberapa sebab musabab terjadinya perilaku menyimpang, yaitu: sikap mental yang tidak sehat, ketidak harmonisan dalam keluarga, pelmpiasan rasa kecewa, dorongan kebutuhan ekonomi, pengaruh lingkungan dan media massa, kringinan untuk dipuji, proses belajar yang menyimpang, ketidak sanggupan menyerap norma, proses sosialisasi nilai-nilai subkultural menyimpang, kegagalan dalam proses sosialisasi, dan adanya ikatan social yang berlainan.

Di samping itu bebarapa hal penting terkait dengan adanya penyimpangan sosial ini tidak lepas dari bagaimana struktur sosial pada lingkungan masyarakat tersebut sebagai lembaga sosial yang merupakan tempat di mana berlakunya nilai-nilai dan norma yang ada, kedua, penjelasan sejarah juga sangat perlu untuk melihat perkembangan penyimpangan yang ada, misalnya korupsi yang seolah tiada henti. Ketiga, bagaimana paradigm yang tumbuh saat ini pada masyarakat perlu menjadi perhatian. Keempat, pengaruh media massa dalam hal yang lebih luas dan yang terakhir adalah proses sosialisasi nilai-nilai dan norma, seperti internalisasi, sosialisasi serta enkulturasi.   

DAFRAT PUSTAKA

 

Bungin Burhan. 2009. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Kencana.

Bungin Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

Kuntowijoyo. 1999. Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara Wacana

Martono Nanang. 2011. Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Pos Kolonial. Jakarta: Rajawali Pers.

Raho Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Pustaka Prestasi.

Setiadi & Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial. Jakarta: Kencana.

Soekanto Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers

Wiranata I Gede. 2002. Antropologi Budaya. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Media Internet

http://nasbahrygalery1.blogspot.com/2011/02/geneologi-ilmu-ilmu-sosial-di-indonesia_14.h

http://aksesdunia.com/2012/seks-bebas-di-kalangan-remaja/

http://ardansirodjuddin.wordpress.com/2008/05/14/kekerasan-terhadap-anak/

http://www.tempo.co/read/news/2012/04/26/064399797/Penyelidikan-Kasus-Geng-Motor-Terganjal-Barang-Bukti