DISINTEGRASI DAN JALAN MENUJU INTEGRASI NASIONAL DI INDONESIA

Standar

DISINTEGRASI DAN JALAN MENUJU INTEGRASI NASIONAL DI INDONESIA

(Berdasarkan Kajian Beberapa Etnik di Indonesia Serta Sisi Positif dari Budaya Etnik yang ada Sebagai Wahana Integrasi Bangsa Pada Masa yang Akan Datang)

Dosen MK

Prof. Dr. Hj. Rabihatun Idris, M.Si

Oleh

LALU MURDI

A.     Latar Belakan

Masyarakat Indonesia di kenal dengan masyarakat yang majemuk, yang mana terdiri dari banyak etnik, suku, agama dan budaya yang berbeda. Masing-masing etnis yang ada memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakannya dengan etnis yang lain. Berdasarkan jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia, dapat dijadikan indikator  pluralisme yang menjadikan masyarakat Indonesia yang majemuk. Untuk saat ini tentang beberapa jumlah suku bangsa di Indonesia, terdapat berbagai-bagai pendapat yang tidak sama di antara ahli. Hilderd Geertz, misalnya, menyebutkan danya lebih dari 300 suku-bangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda. Selain itu Skinner menyebutkan adanya lebih dari 35 suku-bangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan adat yang tidak sama (Nasikun, 2011: 44).

Banyaknya suku-bangsa seperti di jelaskan di atas, jelas tidak hanya menciptakan konsesus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun juga tidak sedikit konflik antara suku, dan agama yang berbeda, bahkan juga tidak sedikit beberapa suku-bangsa yang ada ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kita saksikan dalam perjalanan sejarah Indonesia bahkan sampai saat ini, sehingga adanya semboyan Bhineka Tunggal Ika hanya sebagai selogan yang kurang berarti. Bukan hanya itu untuk saat ini konflik sosial pada masyarakat bukan hanya di akibatkan oleh adanya perbedaan suku-bangsa dan agama melainkah perbedaan-perbedaan yang tidak mendasar, seperti perbedaan organisasi, perbedaan politik, perbedaan golongan jamaah, perbedaan sekolah (untuk pelajar), bahkan sampai pada perbedaan pamsuakarsa yang di buat sebagai organisani masyarakat. Berberapa konflik seperti itu mengisyaratkan bahwa masyarakat Indonesia yang di kenal sebagai masyarakat peramah, tetra-tentrem karto raharjo, sudah hampir kehilangan jati dirinya, karena banyaknya konflik yang terjadi seperti di katakana di atas.

Mungkin untuk kasus konflik yang mikro atau gejala sosial yang menunjukkan hilangnya rasa nasionalisme dalam kesatuan etnik yang sama bisa diatasi dengan pendekatan budaya yang ada pada masing-masing etnik tersebut. Karena ada nilai budaya tersendiri yang bisa dijadikan obet terhadap adanya disintegrasi sosial yang ada. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah diantara adanya suku-bangsa yang berbeda dalam skala yang lebih luas (makro), karena adanya perbedaan seperti di katakana di atas sering mengarah pada menipisnya rasa integrasi bangsa.

Karena itu sebagai jalan untuk dapat menjadikan adanya suku-bangsa yang berbeda ini dalam satu integrasi yang lebih mempuni adalah dengan memahami budaya dari suku-bangsa tersebut. Karena bisa jadi adanya konflik dan permasalahan sosial yang ada selama ini ada, karena masyarakat tidak saling memahami budaya masing-masing sehingga yang terjadi adalah mereka saling tidak menyukai, saling curiga dan malah lagi sebagaian mereka merasa bukan bagian dari Indonesia. Ini jelas merupakan gejala disintegrasi bangsa di Indonesia. Sebab itu perumusan jalan keluar adalah pemahaman budaya antara suku-bangsa yang berbeda sangat perlu.

Jika demikian maka yang terpenting untuk menumbuhkan adanya integrasi sosial pada masyarakat Indonesia yang majemuk ini adalah dengan mengenal dan memahami arti pluralitas dan budaya masing-masing suku bangsa yang ada. Budaya dari suku bangsa yang ada memang kalau dilihat dari hokum positif dan budaya yang berbeda jelas ada sisi positif dan sisi negatifnya. Karena itu dalam hal ini perlu juga kita mengidentifikasi beberapa budaya dari masing-masing suku-bangsa yang berbeda tersebut dari sisi fositifnya yang mampu menciptakan integrasi yang kuat dalam bingkai NKRI. Sekaligus juga sebagai bahan perbandingan beberapa segi fositif perlu juga di perhatikan.

Untuk mendapatkan lebih jauh jika adanya suatu masalah tidak lepas dari adanya sesuatu sebab, entah itu sifatnya konfleks atau tunggal. Karena itu persyaratan untuk menemukan beberapa logika gejalan disintegrasi dan mengurangnya rasa nasionalisme di Indonesia ini tidak lepas dari beberapa gejala yang mendahuluinya, baik berupa adanya perbedaan seperti yang di sebutkan di atas. Namun juga tidak adanya kepuasan dari pengemban tugas pemerintahan pusat sebagai senter dari semua perbedaan yang ada pada masyarakat majemuk yang plural ini. Karena itu konflik antar suku, keinginan untuk memerdekakan wilayahnya dan terpisah dari NKRI, atau pada intinya konflik SARA pada masyarakat Indonesia selama ini merupakan bagian dari ketidak saling pahaman antara sesama mereka baik dalam agama, budaya, serta tidak adanya penghayatan rasa nasionalisme mereka. Karenanya perlu di perhatikan seperti apa masyarakat majemuk di Indonesia selama ini, untuk mendapatkan jawaban atas beberapa hal atau pendekatan yang perlu di gunakan untuk menguatkan adanya rasa nasionalisme.

Selain itu bagaimana integrasi yang tercipta dalam satu kesatuan di Negara ini perdu dapat penjelasan untuk mendapatkan gambaran penyebab adanya disintegrasi bangsa yang sudah merupakan bagian dari perjalanan bangsa ini, mulai dari awal-awal kemerdekaan sampai saat ini. Dan yang terpenting selanjutnya adalah bagaimana menemukan resep dari budaya masing-masing etnis yang berbeda di Indonesia untuk dapat membuat resep disintegrasi nasional tersebut. Karena dalam setiap budaya dari etnis yang berbeda memiliki daya penarik consensus yang kuat untuk mengikat. Inilah yang di harapkan dapat di gunakan untuk dapat merekonstruksi masyarakat Indonesia yang majemuk dan memiliki pluralitas yang tinggi untuk dapat mencapat integrasi nasional yang lebih baik dan mempersatukan rasa nasionalisme yang tinggi pada etnis masyarakat yang berbeda dengan nilain integrative budaya mereka masing-masing.

 

  1. B.     Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat di tarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

-          Bagaimanakah gambaran umum masyarakat majemuk di Indonesia?

-          Bagaimanakah Integrasi dan Disintegrasi nasional di Indonesia?

-          Bgaimanakah

-          Seperti apakah pemahaman budaya sebagai wahana integrasi nasional pada setiap etnik yang berbeda?

-

PEMBAHASAN

A.     Gambaran Umum Masyarakat Majemuk di Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang luas, terbentang dari Aceh sampai ke Papua. Ada 17.504 pulau yang tersebar di seluruh kedaulatan Republik Indonesia, yang terdiri atas 8.651 pulau yang bernama dan 8.853 pulau yang belum bernama (Situmorang, 2006). Di samping kekayaan alam dengan keanekaragaman hayati dan nabati, Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya. Di Indonesia terdapat puluhan etnis yang memiliki budaya masing-masing. Misalnya, di Pulau Sumatra: Aceh, Batak, Minang, Melayu (Deli, Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, dan sebagainya), Lampung; di Pulau Jawa: Sunda, Badui (masyarakat tradisional yang mengisolasi diri dari dunia luar di Provinsi Banten), Jawa, dan Madura; Bali; Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur: Sasak, Mangarai, Sumbawa, Flores, dan sebagainya; Kalimantan: Dayak, Melayu, Banjar, dsb.; Sulawesi: Bugis, Makassar, Toraja, Gorontalo, Minahasa, Manado, dsb.; Maluku: Ambon, Ternate, dsb.; Papua: Dani, Asmat, dsb.

Ada sekitar 726 bahasa daerah yang tersebar di seluruh nusantara. Mulai dari penutur yang hanya berjumlah belasan orang, seperti bahasa di Lombok, sampai dengan penutur yang berjumlah puluhan juta orang, seperti bahasa Jawa dan Sunda. Suku bangsa dan etnis itu adakalanya menempati daerah atau wilayah dalam sebuah provinsi dan adakalanya menempati lintas provinsi. Etnis Jawa, misalnya, menempati tiga provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun begitu, suku Jawa tersebar ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai ke negara Suriname. Di setiap daerah itu terdapat pula subsubetnis dengan subbudaya yang berbeda pula, misalnya, Solo, Yogyakarta, sampai ke Banyuwangi, Jawa Timur. Umumnya orang Indonesia mengenal, misalnya, bahwa orang Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta sering dikatakan sebagai masyarakat yang memiliki budaya yang halus, tutur sapa yang lembut, dan budi bahasa yang santun. Hal itu menandai keunggulan budayanya. Akan tetapi, tidak jarang pula masyarakat daerah tertentu yang berbicara dan bersikap keras, namun pada hakikatnya hatinya lembut.

Selain itu, di Sumatra dikenal pula suku bangsa Minangkabau, yang menempati Provinsi Sumatra Barat, sebagian Provinsi Jambi dan Bengkulu, di samping tersebar di seluruh Nusantara, bahkan sampai ke Semenanjung Malaysia. Orang Minang—sebutan untuk masyarakat Minangkabau—memiliki budaya yang unik jika dibandingkan dengan masyarakat suku lain. Mereka terkenal dengan pandai berdagang dan banyak menjadi sastrawan semasa Balai Pustaka dan Pujangga Barudan tokoh kemerdekaan di awal kemerdekaan Republik Indonesia. Keunikan budaya Minang terlihat dari sistem kekerabatan menurut jalur ibu (matrilineal). Sosok ibu menjadi dasar penentuan nama keluarga (family). Bahkan, dalam adat Minang selain nama keluarga berasal dari keluarga ibu, seseorang laki-laki yang sudah menikah akan diberi gelar adat sehingga, menurut adat yang berlaku di Minang yang bersangkutan harus dipanggil dengan gelarnya, bukan nama kecilnya. Misalnya, seseorang bernama Abdullah yang setelah menikah diberi gelar Sutan Maharajo (’Sultan Maharaja’) harus dipanggil dengan Sutan atau Marajo, sesuai dengan pepatah ”Ketek banamo, gadang bagala” (kecil diberi nama, besar diberi gelar). Di luar Minang biasanya seorang istri akan tinggal di rumah keluarga suami, sebaliknya di Minang suami akan tinggal di rumah istri. Apabila keluarga suami-istri ingin membangun rumah baru, lokasinya masih berada di sekitar rumah orang tua istri (mertua). Dengan demikian, akan berkembang keluarga besar dari pihak istrinya. Akibatnya, anak akan hidup di lingkungan keluarga istri dan itulah uniknya budaya kekerabatan di Minang.

Sebagai masyarakat yang menganut agama Islam, budaya Minang terlihat berpadu dengan budaya Islami. Dasar kemasyarakatan di Minang tertuang dalam prinsip adat, yakni ”adat bersandikan syarak (aturan agama Islam), syarak bersandikan Kitabullah (Alquran)”. Dengan demikian, masyarakat Minang memiliki tradisi keberagamaan yang kuat. Biasanya, tradisi itu tetap dibawa ke mana pun mereka merantau ke negeri orang. Di mana pun mereka tinggal, kebiasaan keberagamaan yang kuat itu masih terlihat. Ada yang agak unik bagi masyarakat Minang, yakni di mana pun mereka tinggal atau hidup di lingkungan masyarakat lain, mereka mampu berintegrasi dengan masyarakat setempat. Itu pula yang menyebabkan bahwa di mana pun di Indonesia kita tidak akan menemukan nama kampung atau kawasan dengan Kampung Minang. Agak berbeda dengan masyarakat etnis lain, seperti Jawa, Madura, Bugis, atau Cina akan kita temukan kawasan Kampung Jawa, Kampung Madurua, Kampung Bugis, atau Kampung Cina.

Keberagamaan masyarakat Minang tidak berbeda dengan keberagamaan seperti masyarakat Aceh, Melayu, Sunda, Madura, dan Bugis. Etnis itu dikenal dengan penganut Islam yang taat walaupun tidak dapat dimungkiri bahwa pengaruh teknologi modern berdapak terhadap keberagamaan masyarakat.

Bali pun–yang sudah dikenal oleh masyarakat mancanegara–memiliki agama mayoritas Hindu. Bahkan, pengaruh Hindu mewarnai kehidupan sosialnya. Begitu menyatunya Hindu dalam kehidupan mereka, kehidupan sosial dan pemerintahan pun dipengaruhi Hindu. Barangkali tingkat keberagamaan di Bali lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat keberagamaan masyarakat dari etnis lain. Hal itu ditandai dengan setiap aktivitas mereka tidak lepas dari pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Shang Widhi) yang terlihat dalam upacara keagamaan (Bagus, 2002). Ada hal yang menarik lagi di Bali, yakni sistem pertanian yang diatur dalam subak. Dalam sistem itu setiap sawah mendapatkan jumlah air yang sama sehinga tidak ada sawah yang tidak mendapatkan jatah air. Hal itu berlaku pada semua perkampungan yang diatur dalam atruran masyarakatnya. Sistem pengairan seperti itu tidak ditemukan di wilayah lain di Indonesia.

Agama pun berbeda-beda. Tidak dapat diingkari bahwa masih ada sistem religi masyarakat Indonesia yang menganut kepercayaan kepada benda-benda alam (animisme). Akan tetapi, pada umumnya masyarakat Indonesia menganut enam agama resmi, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan yang terakhir diakui Konghucu. Semuanya hidup berdampingan yang diatur dalam kerukunan hidup beragama. Memang konsep kerukunan lahir pada masa Orde Baru yang sudah tumbang, tetapi keberadaannya masih dipertahankan, yakni kerukunan intraumat dan antarumat beragama. Apalagi sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998 yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Soharto, mantan Presiden Kedua Republik Indonesia, kehidupan masyarakat Indonesia lebih transparan. Setiap orang mempunyai hak yang sama di negara Indonesia. Hal itu terbukti dengan tumbuh berkembangnya budaya Cina, termasuk pengakuan terhadap agama Konghucu bagi masyarakat keturunan Cina di Indonesia. Angin segar itu disambut bahagia oleh masyarakat keturunan Cina, yang selama ini mereka agak dimarginalkan dalam sistem pemerintahan Orde Baru.

Dari sudut keagamaan itu, Islam di Indonesia mencapai 87 persen. Dengan jumlah itu tidaklah berarti bahwa kehidupan sosial politik tidak memperhatikan keberagaman agama. Di Indonesia tradisi keberagaman agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sangat menonjol. Sebagai warga dengan jumlah mayoritas, umat Islam di Indonesia sangat memperhatikan kerukunan antarumat beragama. Prinsip-prinsip agama sebagai pembawa rahmat dan kedamaian untuk seluruh isi alam sangat mereka perhatikan Hal itu sudah menjadi dasar kemasyarakatan yang tidak dapat diingkari. Malah, ada masyarakat yang begitu tinggi toleransinya sehingga gesekan apa pun yang menerpanya tidak akan menggoyahkan sendi-sendi kemasyarakat yang toleran. Memang tidak dapat disangkal bahwa situasi politik kadangkala memengaruhi kehidupanan masyarakat yang rukun dan aman. Ada upaya-upaya untuk memecah belah persatuan bangsa melalui goncangan terhadap kerukunan umat beragama dengan mencuatkan sentimen keagamaan. Hal itu sengaja diciptakan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kondisi politik yang stabil. Akibatnya, umat beragama terpengaruh ke dalam konflik tertentu. Kondisi itu kadangkadang disesalkan oleh masyarakat itu sendiri mengapa mereka terjerumus ke dalam konflik yang tidak mereka inginkan.

B.     Gambaran dan Faktor Disintegrasi Nasional

Berkaitan erat dengan disintegrasi ini maka perlu juga untuk memahami integrasi yang ada di Indonesia atau integrasi Nasional pada umumnya. Pemikiran tentang nasionalisme lebih menekankan pentingna lembaga-lembaga integratif dalam membangun dan mempertahankan suatu negara bangsa. Dalam kerangka ini, beberapa pemikir seperti Clifford Geertz membahas tentang empat tahap nasionalisme yaitu :

  1. Terciptanya ide;
  2. Pembentukan gerakan nasional;
  3. Pembentukan negara bangsa (nation state)
  4. Masa konsolidasi atau state building.

Pemikir lainnya yakni Furnivall mengemukakan tentang masyarakat majemuk (plural society) di masa kolonial di Asia, dimana berbagai etnik bertemu tetapi tidak bercampur. Seorang sosiolog terkemuka, Anthony Giddens menulis tentang peranan means of violence (alat-alat kekerasan), khususnya kekuasaan militer dalam membangun dan mempertahankan negara bangsa.

Pemahaman yang berbeda tentang integrasi nasional dapat berpotensi memperlemah keutuhan dan kedaulatan suatu negara bangsa. Kondisi struktur dan sosial masyarakat, letak geografis dan potensi-potensi lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya ragam budaya, ras dan agama jika tidak dipahami secara benar akan mengancam keuthan NKRI.

Koentjaraningrat  menggunakan istilah integrasi nasional untuk menunjukkan usaha membangun interdependensi yang lebih kuat antar bagian dari organisme hidup antar anggota-anggotanya yang dianggap sama harmonisnya. Sedangkan istilah integrasi nasional menurut Coleman dan Rosberg seperti yang dikutip oleh Sjamsuddin  memiliki dua dimensi, yaitu vertikal (elite massa) dan horizontal (teritorial). Integrasi vertikal disebut juga integrasi politik, tujuannya untuk menjembatani celah perbedaan yang mungkin ada antara elite dan massa dalam rangka pengembangan suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi. Yang dimaksudkan dengan integrasi teritorial adalah integrasi dalam bidang horizontal yang bertujuan mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedarahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen.

Menurut Weiner, integrasi bangsa sebagai bagian dari integrasi politik berarti bahwa bagi masyarakat majemuk yang meliputi berbagai suku bangsa, ras dan agama, integrasi bangsa dirasakan sangat penting untuk mengarahkan rasa kesetiaan masyarakat kepada bangsanya yang menyatukan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan satu identitas nasional.

Dengan mempelajari beberapa hal terkait dengan integrasi bangsa di atas, baiknya dalam hal ini juga kita memahami ciri-ciri dari masyarakat majemuk, untuk mendapatkan gambaran bahwa pada masyarakat majemuk tersebut, konflik sosial tidak terhindarkan. Karena itu masyarakat mejemuk di Indonesia dapat di identifikasi sebagai beriku:

  1. Masyarakat tersegmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan sub kebudayaan antara satu dan yang lainnya.
  2. Memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer.
  3. Kurang mengembangkan consensus diantara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat mendasar.
  4. Sering kali mengalami konflik antara kelompok satu dengan kelompok lain, akan tetapi juga sering terintegrasi jika terdapat persamaan kepentingan, cara pandang, tujuan, dan lain-lainnya atau kadang-kadang juga integrasi sering terjadi melalui proses paksaan.
  5. Terjadi dominasi politik suatu kelompok atau oleh alienasi kelompok terhadap kelompok lain yang lemah.

Banyaknya etnis yang ada di Indonesia dengan beberapa perbedaan yang ada di dalamnya, dalam rangka integrasi nasional dan rasa nasionalisme  yang intensif, kadang sering terjadi tumpang tindih, hal ini di karenakan pada setiap etnik terdapat perbedaan yang mendasar, bahkan pada setiap sub etnik yang sama kadang sering terjadi disintegrasi bahkan tidak adanya lagi pemahaman mereka terhadap adanya rasa nasionalisme ini.

Integrasi nasional dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara dejure baru mulai dengan terciptanya konsesus bersama diantara para pemuda yang ada di Indonesia dengan di awali konsep dasar perjuangan PNI di belanda pada tahun 1925, berlanjut dengan adanya Sumpah Pemuda tahun 1928, dan titik kulminasinya pada tahun 1945 dengan adanya konsesus bersama untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun konsesus tersebut terkadang tidak seperti di harapkan, seiring berjalannya waktu rasa nasionalisme ini terutama saat ini semakin berkurang, bahkan sampai pada disintegrasi bangsa.

Salah satu contoh kasus kecil yang masih marah baru-baru ini adalah penomeda peraturan daerah (perda) syariaat. Maraknya fenomena formalisasi syarian Islam ke dalam konstitusi formal dan tertulis di beberapa daerah di Indonesia menjadi pro dan kontra, dan bukan tidak mungkin ancaman disintegrasi bangsa itu akan berpotensi muncul. Formalisasi syariat Islam merupakan bentuk pelanggaran kebebasan beragama di lakukan kelompok agama dominan dengan memberangus, mengkebiri, dan menghalang, maupun memberikan stigmatisasi terhadap penganut agama minoritas atau kelompok agama yang berpemahaman dan melaksanakan praktek ritus yang berbeda dengan arus dominan.

Padahal yang terjadi belum tentu masyarakat di suatu daerah tersebut mayoritas menginginkan adanya penerapan Islam misalnya. Karena pada dasarnya, kebijakan tersebut adalah merupakan proses politik di tingkat elit, yang juga tidak luput dari sisipan kepentingan. Menurut M. Mahfud MD, guru besar ilmu hokum UII yang juga ketua MK, fenomena pemberlakuan aturan daerah (perda) mengenai agama di beberapa porvensi adalah contoh konkrit ketidakseimbangan demokrasi dan nomokrasi. Dikatakan demikian karena perda-perda tersebut tidak mengacu atau berlawanan dengan kaidah hokum yang melandasi pengambilan keputusan yang berlaku di Indonesia. Kaidah-kaidah ini tidak terlepas dari kedudukan Pancasila yang menjadi cita hukum (rechtside) dan harus di jadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia.

Selain kasus di atas dalam perjalanan Bangsa ini sampai sekarang beberapa konflik yang mengarah pada disintegrasi nasional kerap terjadi, dan hal ini kerap juga di namakan gerakan separatis. Nasionalisme dan Gerakan Separatis lebih terasa sebagai Isu perbedaan identitas, utamanya terkait etnis (etno-nasionalisme) dan distribusi sumber daya (kesejahteraan/ pembangunan) yang adil patut benar-benar diperhatikan dan dijaga, agar kelompok-kelompok minoritas ataupun terlupakan tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang dapat memicu konflik yang mengakar di masyarakat. Dalam kerangka pembangunan, kelompok-kelompok tersebut tetap harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan itu sendiri dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Kasus-kasus separatis (Aceh, Papua dan Maluku/RMS) relatif masih dapat cepat terselesaikan jika pemerintah mampu mengakomodir eksistensi dan keinginan kelompok-kelompok tersebut dalam kerangka NKRI. Umumnya akar permasalahan dari kasus-kasus separatis ataupun konflik dalam negara didasari/bersumber pada ketidak-adilan dalam kedua faktor di atas (identitas/etnis dan distribusi). Sangat dibutuhkan adanya political will negara (pemerintah) untuk membangun rasa ‘persaudaraan yang utuh’ yang senasib sepenanggungan. Hal inilah yang menentukan kuat/lemahnya nasionalisme suatu negara bangsa. Tampaknya gampang disebut atau diucapkan, namun praktiknya sangatlah sulit dilaksanakan, bukan berarti mustahil untuk diwujudkan. Sedangkan kasus-kasusseparatis yang telah mendapat dukungan internasional seringkali berujung pada diperolah kemerdekatan etnis menjadi negara, contoh Bosnia dan Timor Timur.

Disamping upaya-upaya yang disebut di atas, negara (pemerintah) harus mampu menggalang dukungan dari dunia internasional, membangun diplomasi atau opini internasional. Keberhasilan negara dalam mengatasi kasus separatis sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah mampu menggalang kerjasama internasional dan regional untuk membangun political power demi meningkatkan power position negara bangsa tersebut di fora internasional dan regional. Hal ini juga berarti bahwa kemampuan diplomasi sangat menentukan.

Selain adanya konflik sosial dalam tingkat yang lebih makro (antara etnik yang berbeda) dan separatisme di atas, pada umumnya baik dalam tingkat mikro dalam tingkat etnik yang sama juga tidak lepas dari adanya konflik sosial yang mengarah pada adanya integrasi sosial tersebut.

Baru-baru ini terjadi pembunuhan mahasiswa oleh geng motor di Makassar, mutilasi di yang sering terjadi di Jawa, Pencirian motor di sana sini, tawuran mahasiswa dan pelajar, seorang ABRI yang terkena panah ketika demo kenaikan BBM di Makassar, Pengerusakan kantor polisi, permusuhan antara satu desa dengan desa yang lainnya seperti yang terjadi di Lombok Tengah Kecamatan Pujut, pengerusakan dan pengusiran jamaah Ahmadiah dari Selong Lombok Timur, pertengkaran sopir angkot karena berebutan penumpang dan banyak lagi konflik sosial lainnya saat ini bisa kita lihat. Semua ini merupakan indikasi smakin memudarnya solidaritas sosial masyarakat indonesia yang memang di kenal sebagai masyarakat yang adem ayem, damai dan lain sebagainya. Rendahnya solidaritas sosial sperti dijelaskan di atas merupakan cermin dari rendahnya integrasi dan rasa nasionalisme yang pernah ada.

C.     Pemahaman Budaya Sebagai Wahana Integrasi Nasional pada Setiap Etnik yang Berbeda

Seperti di katakana pada bagian sebelumnya bahwa, salah satu alat untuk dapat mengintensifkan adanya integrasi nasional dan penanaman nasional pada masyarakat yang saat ini sering diidentikkan dengan mulai merapuhnya rasa integrasi nasional atau tidak memiliki rasa nasionalisme yang kuat, kerena banyak sekali konflik sosial yang terjadi baik antara satu suku, etnik yang berbeda, agama, sampai pada kemauan dari masyarakat yang ada pada wilayah tertentu untuk memisahkan diri dari NKRI bahkan konflik sosial pada tingkat yang lebih mikro seperti di jelaskan di atas merupakan fenomena konflik sosial yang sering trjadi saat ini.. Hal ini memang tidak lepas dari faktor konfleks yang mengakibatkannya. Sekaligus juga perlu cara yang konflek untuk mereduksi integrasi sosial tersebut. Namun pada bagian ini akan coba di lihat dalam satu aspek saja, yaitu melalui pemahaman budaya masing-masing etnis yang berbeda yang sifatnya fositif untuk dapat menciptakan integrasi dan jiwa nasional yang tinggi pada masyarakat yang berbeda tersebut.

Untuk mendapatkan beberapa gambaran beberapa budaya dari masyarakat yang secara etnik berbeda di Indonesia beberapa budaya yang berbeda dari etnis tersebut perlu di pelajari terutama dari beberapa budaya yang akan sekiranya perlu di kembangkan untuk dapat memperkuat adanya rasa integrasi nasional dan rasa nasionalisme yang mempuni tersebut.

Karena pada etnis yang berbeda, dan dengan unsur budayanya yang ada, baik berupa agama, kebiasaan, adat-istiadat, bahasa, teknologi dan lain sebagainya memiliki nilai fositif tersendiri untuk terus menjaga adanya solidaritas sosial pada masyarakat yang ada, dengan begitu pada setiap etnis yang ada memiliki nilai budaya tersendiri yang akan mampu di jadikan sebagai wahana integrasi sosial baik bagi masyarakat di dalam lingkungan etnis tersebut maupun di luar etnis masyarakat dimana budaya tersebut berada.

Namun satu hal yang sangat penting untuk dapat menciptakan integrasi yang kuat antara etnis yang berbeda adalah melalui pembelajaran multikultural, dimana kita dianjurkan untuk bukan hanya tau namun juga bagaimana bersikap, bagaimana menghormati budaya orang lain pada etnis yang berbeda. Karena itu pada bagian ini beberapa contoh dari budaya etnis yang berbeda tersebut perlu kita ketahui.

a.    Beberapa aspek budaya masyarakat suku sasak yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan integrasi sosial.

Etnis Sasak merupakan etnis mayoritas penghuni pulau Lombok, suku Sasak merupakan etnis utama meliputi hampir 95% penduduk seluruhnya. Bukti lain juga menyatakan bahwa berdasarkan prasasti tong – tong yang ditemukan di Pujungan, Bali, Suku sasak sudah menghuni pulau Lombok sejak abad IX sampai XI masehi, Kata sasak pada prasasti tersebut mengacu pada tempat suku bangsa atau penduduk seperti kebiasaan orang Bali sampai saat ini sering menyebut pulau Lombok dengan gumi sasak yang berarti tanah, bumi atau pulau tempat bermukimnya orang sasak.

Sebagian besar penduduk pualau Lombok, terutama suku Sasak beragama Islam (pulau Lombok juga di kenal dengan nama Pulau Seribu Masjid). Agama kedua terbesar yang dianut di pulau ini adalah agama Hindu, yang dipeluk oleh para penduduk keturunan Bali yang berjumlah sekitar 15% dari seluruh populasi di sana. Penganut KristenBuddha dan agama lainnya juga dapat dijumpai, dan terutama dipeluk oleh para pendatang dari berbagai suku dan etnis yang bermukim di pulau ini.

Di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di daerah Bayan, terutama di kalangan mereka yang berusia lanjut, masih dapat dijumpai para penganut aliran Islam Wetu Telu (waktu tiga). Tidak seperti umumnya penganut ajaran Islam yang melakukan salat lima kali dalam sehari, para penganut ajaran ini mempraktikan salat wajib hanya pada tiga waktu saja. Konon hal ini terjadi karena penyebar Islam saat itu mengajarkan Islam secara bertahap dan karena suatu hal tidak sempat menyempurnakan dakwahnya.

Terkait dengan sistem sosial dan budaya pada masyarakat sasak di Lombok bisa kita kaji lebih mendalam namun yang jelas jika terkait dengan integrasi nasional yang ada, budaya gotong royong pada masyarakatnya bisaa merupakan salah satu kekuatan integrasi tersebut. Mungkin pada etnis lain kita juga menemukan integrasi yang kuat pada masyarakatnya, namun di pulau Lombok ini adanya julukan Seribu masjid adalah jelmaan dari gotong royong tersebut.

b.    Beberapa aspek budaya masyarakat Bali yang dapat meningtkatkan rasa nasionalisme dan integrasi sosial.

Dalam Sistem Kekerabatan keluarga Bali: Sistem garis keturunan dan hubungan kekerabatan orang Bali berpegang kepada prinsip sistem klen-klen (dadia) dan sistem kasta (wangsa). Perkawinan merupakan suatu saat yang amat penting dalam kehidupan orang Bali, karena pada saat itulah ia dapat dianggap sebagai warga penuh dari masyarakat, dan baru sesudah itu ia memperoleh hak-hak dan kewajiban seorang warga komuniti dan warga kelompok kerabat. Maka perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan diantara warga se-klen, atau setidak-tidaknya antara orang yang dianggap sederajat dalam kasta. Orang-orang yang masih satu kelas (tunggal kawitan, tunggal dadia dan tunggal sanggah) sama-sama tinggi tingkatannya. Dalam perkawinan klen dan kasta ini yang paling ideal adalah antara pasangan dari anak dua orang laki-laki bersaudara.

Orang-orang se-klen di Bali itu, adalah orang orang yang setingkat kedudukannya dalam adat dan agama, dan demikian juga dalam kasta, sehingga dengan berusaha untuk kawin dalam batas klennya, terjagalah kemungkinan akan ketegangan-keteganagan dan noda-noda keluarga yang akan terjadi akibat perkawinan antar kasta yang berbeda derajatnya. Dalam hal ini terutama harus dijaga agar anak wanita dari kasta yang tinggi jangan sampai kawin dengan pria yang lebih rendah derajat kastanya, karena perkawinan itu akan membawa malu kepada keluarga, serta menjatuhkan gengsi dari seluruh kasta dari anak wanita tersebut.

Sistem Sosial Budaya Masyarakat Bali: Kehidupan sosial budaya masyarakat Bali sehari-hari hampir smuanya dipengaruhi oleh keyakinan mereka kepada agama Hindu Darma yang mereka anut. Oleh karena itu studi tentang masyarakat dan kebudayaan Bali tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sistem religi Hindu. Agama Hindu Darma atau Hindu Jawa yang mereka anut mempercayai Tuhan Yang Maha Esa dalam konsep Tri Murti, yaitu Tuhan yang mempunyai tiga wujud: Brahma (Pencipta), Wisnu (Pelindung) dan Syiwa (Pelebur Segala yang Ada). Semuanya perlu di hormati dengan mengadakan upacara dan sesajian. Mereka juga mengangap penting konsepsi tentang Roh abadi yang disebut Athman, adanya buah setiap perbuatan (Karmapala), kelahiran kembali sang jiwa (purnabawa) dan kebebasan jiwa dari kelahiran kembali (moksa). Dalam menyelenggarakan pemakaman anggota keluarga orang Bali selalu melaksanakan tiga tahapan upacara kematian. Pertama, upacara pembakaran mayat (ngaben), kedua, upacara penyucian (nyekah) dan ketiga, upacara ngelinggihang. Ajaran-ajaran di agama Hindu Darma itu termaktub dalam kitab suci yang disebut Weda.

Salah satu dampak fositif dari budaya semacam ini adalah adanya mawas diri dari kelompok sosial yang berbeda dan terus-menerus mempertahankan keanggotaannya dalam tingkatan yang sama sehingga integrasi sosial antara mereka selalu tercipta, dan konflik sosial bisa di hindarkan. Namun dampak negatifnya adalah ketidak toleransian dengan masyarakat yang ada pada kasta yang berbeda, sehingga hal ini sekaligus dapat menciptakan adanya konflik sosial. Sedangkan sebagai toleransi pada budaya dari etnis yang berbeda masyarakat Bali ternyata merupakan masyarakat yang sangat menghargai perbedaan, baik budaya, adat-istiadat, agama yang dimiliki oleh etnis lain.

c.    Beberapa aspek budaya masyarakat Minang yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan integrasi soaial.

Minangkabau atau yang biasa disingkat Minang adalah kelompok etnik nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatra Barat, separuh Daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatra Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia.

Menurut A.A. Navis, Minangkabau lebih kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki, serta menganut sistem adat yang khas, yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal, walaupun budayanya juga sangat kuat di warnai ajaran agama Islam, sedangkan Thomas Stamford Raffles, setelah melakukan ekspedisi ke pedalaman Minagkabau tempat kedudukan Kerajaan Pagaruyung, menyatakan bahwa Minangkabau adalah sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu

pedalaman Minangkabau tempat kedudukan Kerajaan Pagaruyung, menyatakan bahwa Minangkabau adalah sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu, yang kemudian penduduknya tersebar luas di Kepulauan Timur.

Saat ini masyarakat Minang merupakan masyarakat penganut matrilineal terbesar di dunia. Selain itu, etnik ini juga telah menerapkan sistem proto-demokrasi sejak masa pra-Hindu dengan adanya kerapatan adat untuk menentukan hal-hal penting dan permasalahan hukum. Prinsip adat Minangkabau tertuang singkat dalam pernyataan Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah(Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Qur’an) yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam

Masyarakat Minang saat ini merupakan pemeluk agama Islam, jika ada masyarakatnya keluar dari agama islam (murtad), secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang, dalam istilahnya disebut “dibuang sepanjang adat“. Agama Islam diperkirakan masuk melalui kawasan pesisir timur, walaupun ada anggapan dari pesisir barat, terutama pada kawasan Pariaman, namun kawasan Arcat (Aru dan Rokan) serta Inderagiri yang berada pada pesisir timur juga telah menjadi kawasan pelabuhan Minangkabau, danSungai Kampar maupun Batang Kuantan berhulu pada kawasan pedalaman Minangkabau. Sebagaimana pepatah yang ada di masyarakat, Adat manurun, Syara’ mandaki (Adat diturunkan dari pedalaman ke pesisir, sementara agama (Islam) datang dari pesisir ke pedalaman), serta hal ini juga dikaitkan dengan penyebutan Orang Siak merujuk kepada orang-orang yang ahli dan tekun dalam agama Islam, masih tetap digunakan di dataran tinggi Minangkabau.

Adat-Istiadat Minangkabau

Dalam masyarakat Minangkabau, ada tiga pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mamak, yang dikenal dengan istilah Tali nan Tigo Sapilin. Ketiganya saling melengkapi dan bahu membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu secara mufakat.

Materineal

Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan Samande (se-ibu). Sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama Sumando (ipar) dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga.

Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan Bundo Kanduang, memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mamak (paman atau saudara dari pihak ibu), dan penghulu (kepala suku). Pengaruh yang besar tersebut menjadikan perempuan Minang disimbolkan sebagai Limpapeh Rumah nan Gadang (pilar utama rumah). Walau kekuasaan sangat dipengaruhi oleh penguasaan terhadap aset ekonomi namun kaum lelaki dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang otoritas atau memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya.

Matrilineal tetap dipertahankan masyarakat Minangkabau sampai sekarang walau hanya diajarkan secara turun temurun dan tidak ada sanksi adat yang diberikan kepada yang tidak menjalankan sistem kekerabatan tersebut. Pada setiap individu Minang misalnya, memiliki kecenderungan untuk menyerahkan harta pusaka yang seharusnya dibagi kepada setiap anak menurut hukum faraidh dalam Islam hanya kepada anak perempuannya. Anak perempuan itu nanti menyerahkan pula kepada anak perempuannya pula. Begitu seterusnya.

Sehingga Tsuyoshi Kato dalam disertasinya menyebutkan bahwa sistem matrilineal akan semakin menguat dalam diri orang-orang Minangkabau walau mereka telah menetap di kota-kota di luar Minang sekalipun dan mulai mengenal sistem patrilineal.

Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yakni pihak keluarga istrinya. Sedangkan bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka.

Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut baralek, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai denganmaminang (meminang), manjapuik marapulai (menjemput pengantin pria), sampai basandiang (bersanding di pelaminan). Setelah maminangdan muncul kesepakatan manantuan hari (menentukan hari pernikahan), maka kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di Mesjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan.

Pada nagari tertentu setelah ijab kabul di depan penghulu atautuan kadi, mempelai pria akan diberikan gelar baru sebagai panggilan penganti nama kecilnya. Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelar baru tersebut. Gelar panggilan tersebut biasanya bermulai dari sutanbagindo atau sidi (sayyidi) di kawasan pesisir pantai. Sedangkan di kawasan luhak limo puluah, pemberian gelar ini tidak berlaku.

Memperhatikan budaya masyarakat Minang ini, tidak diragukan lagi beberapa contoh dari budaya yang ada di sana menunjukkan bahwa budaya mereka jika benar di laksanakan dalam kehidupan sehari-hari maka integrasi sosial dalam masyarakatnya akan bukan merupakan harapan, namun merupakan kenyataan.

d.    Beberapa aspek budaya etnis Madura dalam rangka peningkatan nasionalisme dan integrasi sosial di Indonedonesia.

Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, stereotipikal, dan stigmatik. Identitas budayanya itu dianggap sebagai deskripsi dari generalisasi jatidiri individual maupun komunal etnik Madura dalam berperilaku dan berkehidupan. Kehidupan mereka di tempat asal maupun di perantauan kerapkali membawa dan senantiasa dipahami oleh komunitas etnik lain atas dasar  identitas kolektifnya itu. Akibatnya, tidak jarang di antara mereka mendapat perlakuan sosial maupun kultural secara fisik dan/atau psikis yang dirasakan tidak adil, bahkan tidak proporsional dan di luar kewajaran.

Kekhususan kultural itu tampak antara lain pada ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka secara hierarkis kepada empat figur utama dalam berkehidupan, lebih-lebih dalam praksis keberagamaan. Keempat figur itu adalah Buppa,’ Babbu, Guru, ban Rato (Ayah, Ibu, Guru, dan Pemimpin pemerintahan). Kepada figur-figur utama itulah kepatuhan hierarkis orang-orang Madura menampakkan wujudnya dalam kehidupan sosial budaya mereka (Wiyata, 2003: 1).

Bagi entitas etnik Madura, kepatuhan hierarkis tersebut menjadi keniscayaan untuk diaktualisasikan dalam praksis keseharian sebagai “aturan normatif” yang mengikat. Oleh karenanya, pengabaian atau pelanggaran yang dilakukan secara disengaja atas aturan itu menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi sosial maupun kultural. Pemaknaan etnografis demikian berwujud lebih lanjut pada ketiadaan kesempatan dan ruang yang cukup untuk mengenyampingkan aturan normatif itu. Dalam makna yang lebih luas dapat dinyatakan bahwa aktualisasi kepatuhan itu dilakukan sepanjang hidupnya. Tidak ada kosa kata yang tepat untuk menyebut istilah lainnya kecuali ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan kepada keempat figur tersebut.

Kearifan budaya Madura yang juga menjadi keunikan etnografisnya tampak pada perilaku dalam memelihara jalinan poersaudaraan sejati. Hal itu tergambar dari ungkapan budaya oreng dhaddhi taretan, taretan dhaddhi oreng, (orang lain bisa menjadi/dianggap sebagai saudara sendiri, sedangkan saudara sendiri bisa menjadi/dianggap sebagai orang lain). Keunikan yang muncul dari ungkapan kultural (pseudo-kinship) itu diwujudkan dalam bentuk perilaku aktual. secara konkret, ucapan kultural tersebut memiliki makna bahwa kecocokan dalam menjalin persahabatan atau persaudaraan dapat dikukuhkan secara nyata dan abadi. Artinya, orang lain yang berperilaku sejalan dengan watak-dasar individu etnik Madura dapat dengan mudah diperlakukan sebagai saudara kandungnya (pseudo-kinship). Sebaliknya, saudara kandung dapat diperlakukan sebagai orang lain jika seringkali mengalami ketidakcocokan pendapat, pandangan, dan pendirian (Wiyata, 2005: 4; Astro, 2006: 2).

Berdasarkan sedikit contoh dari adanya perbedaan sistem sosial dan budaya pada masing-masing etnis yang kurang lebih 300 jumlahnya di Indonesia ini jelas adanya disintegrasi tidak dapat di hindarkan. Namun ada beberapa hal yang perlu di perhatika supaya dalam etnik yang berbeda tersebut integrasi nasional tetap terjaga. Beberapa integrasi sosial mulai dari tingkat mikro sampai makro perlu di intensifkan. Untuk mengakhiri tulisan ini maka macam-macam integrasi sosial tersebut perlu di perhatikan.

Pertama, Integrasi keluarga. Pada tingkat keluarga di setiap etnis yang berbeda memiliki peranan dan fungsi berbeda untuk menumbuhkan integrasi ini. Pada umumnya integrasi keluarga akan tercapai jika antar-anggota keluarga satu dan lainnya menjalankan kedudukan, peranan atau fungsinya sebagaimana mestinya.

Kedua, integrasi kekerabatan. Integrasi ini pada etnis yang brbeda akan terjadi jika masing-masing anggota kerabat yang ada mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam sistem kekerabatan tersebut.

ketiga, integrasi asosiasi (perkumpulan). Hal ini juga merupakan ciri umum dari masyarakat pada umumnya, dimana asosiasi ini ditandai oleh adanya kesamaan kepentingan, atau dengan lain perkataan dapat di katakan bahwa asosiasi merupakan perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan minat, tujuan, kepentingan, dan kegemaran.

keempat, integrasi masyarakat. Integrasi masyarakat akan tercapai jika kehidupan masyarakat tersebut telah terpenuhi semua unsur-unsur pembentuk masyarakat yaitu, (1) adanya anggota, (2) bertempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, (3) terdapat tata aturan hidup seperti adat, kebiasaan, sikap, dan perasaan kesatuan, (4), rasa idntitas di antara para warganya.

Kelima, integrasi suku bangsa. Dalam beberapa kepustakaan sosiologis ditekankan bahwa suku bangsa merupakan kesatuan penduduk yang memiliki ciri-ciri; (1) secara tertutup berkembang biak dalam kelompoknya, (2) memiliki nilai-nilai dasar yang termanifestasikan dalam kebudayaan, (3) mewujudkan arena komunikasi dan interaksi, dan (4) setiap anggota mengenali dirinya serta dikenal oleh lainnya sebagai satu bagian dari katagori yang dapat dibedakan dengan katagori lainnya. Suku bangsa dikatakan terintegrasi jika sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing anggota sebagai satu kesatuan kelompok, akan tetapi jika identitas kesukuan tersebut sudah membaur dengan identitas kelompok lain, maka keadaan ini disebut tidak terintegrasi.

Keenam, Integrasi Bangsa. Inilah yang kita inginkan saat ini dan untuk masa depan bangsa kita. Indonesia yang memiliki keanekaragaman oleh Will Kymlica (Setiadi & Kolip, 2011) dinamakan sebagai negara multinasional. Berbagai gerakan sosial seperti anti-Cina di Jakarta dan Solo, konflik di Sambas Kalimantan antar etnis Madura dan Dayak, gerakan Separatis Aceh, Maluku, dan Irian Jaya merupakan gejala multinasional, bukan hanya gejala multietnis. Keadaan multinasional tersebut akan terintegrasi jika antara bangsa yang satu dan lainnya terdapat kesamaan tujuan yaitu hidup bersama dalam wilayah negara dan mengakui keutuhan negara.

Integrasis sosial dalam masyarakat pada etnis yang berbeda dapat di lihat juga dalam analisis teori fungsionalisme struktural yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain (Bernard Raho, 2007: 48). Begitu juga dalam hubungan sosial bernegara dalam satu etnis yang berbeda, jika salah satu tidak menjalankan fungsinya dalam menciptakan stabilitas sosial maka yang akan terjadi adalah semakin menguatnya disintegrasi nasional.

Integrasi nasional dapat tercapai dalam masyarakat plural ini supaya dapat berfungsi dengan baik paling tidak menurut Talcott Parsons (Bernard Raho, 2007) harus memenuhi persyaratan yang di sebutnya dengan AGIL yaitu:

  1. Adaptasi (adaptation). Budaya yang berbeda pada suku bangsa dan etnis yang berbeda, seperti suku Bugis, suku Bali, Suku, Sasak, Suku Minang, etnis Maduran dan lain sebagainya untuk dapat mencapai fungsi dalam integrasi nasional maka beberapa etnis yang berbeda tersebut harus mampu beradaptasi dengan etnis yang berbeda tersebut.
  2. Pencapai tujuan (goal attainment). Tujuan dari adanya negara Indonesia selain untuk membebaskan diri dari penjajah sekaligus juga menciptakan perdamaian anatara etnis yang berbeda. Dan tujuannya yang paling inti adalah terciptanya solidaritas sosial dalam satu kesatuan Bhineka Tunggal Ika.
  3. Integrasi (integration). Terdapat beberapa komponen dari budaya yang dimiliki oleh masing-masing etnis yang ada di Indonesia untuk tetap menciptakan integrasi yang kuat. Salah satunya adalah, adanya kesamaan dalam sejarah, nasib, dan yang terpenting juga agama.
  4. Latensi atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada. Konsesus sosial untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia sudah tercipta secara hukum pada tahun 1945, dasar persatuan nasional yang tercipta saat itu, perlu untuk terus di lestarikan sebagai wahana memperkuat adanya integrasi sosial dan integrasi nasional tersebut.

Terakhir Bhineka Tunggal Ika dilihat sebagai pemersatu bangsa yang majemuk untuk mencapai integrasi suatu bangsa. Dalam konsep ini biasanya bangsa di dalam suatu negara terdiri atas kelompok-kelompok atas dasar suku, agama dan ras antar golongan yang tersegmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang antara kelompok satu dan lainnya tidak saling melengkapi akan tetapi justru lebih bersifat kompetitif. Untuk itulah biasanya pemerintah memilah-milahkan budaya universal yang terbagi atas subbudaya daerah yang beragam.

PENUTUP

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang luas, terbentang dari Aceh sampai ke Papua. Ada 17.504 pulau yang tersebar di seluruh kedaulatan Republik Indonesia, yang terdiri atas 8.651 pulau yang bernama dan 8.853 pulau yang belum bernama (Situmorang, 2006). Di samping kekayaan alam dengan keanekaragaman hayati dan nabati, Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya. Di Indonesia terdapat puluhan etnis yang memiliki budaya masing-masing. Misalnya, di Pulau Sumatra: Aceh, Batak, Minang, Melayu (Deli, Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, dan sebagainya), Lampung; di Pulau Jawa: Sunda, Badui (masyarakat tradisional yang mengisolasi diri dari dunia luar di Provinsi Banten), Jawa, dan Madura; Bali; Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur: Sasak, Mangarai, Sumbawa, Flores, dan sebagainya; Kalimantan: Dayak, Melayu, Banjar, dsb.; Sulawesi: Bugis, Makassar, Toraja, Gorontalo, Minahasa, Manado, dsb.; Maluku: Ambon, Ternate, dsb.; Papua: Dani, Asmat, dsb.

Banyaknya etnis yang ada di Indonesia seperti di atas dengan beberapa perbedaan yang ada di dalamnya, dalam rangka integrasi nasional dan rasa nasionalisme  yang intensif, kadang sering terjadi tumpang tindih, hal ini di karenakan pada setiap etnik terdapat perbedaan yang mendasar, bahkan pada setiap sub etnik yang sama kadang sering terjadi disintegrasi bahkan tidak adanya lagi pemahaman mereka terhadap adanya rasa nasionalisme ini.

Karena itu perlu adanya integrasi mulai dari tingkat mikro sampai pada tingkat makro seperti; integrasi keluarga, integrasi kekerabatan, integrasi asosiasi (perkumpulan), integrasi masyarakat, integrasi suku bangsa, dan intgrasi bangsa. Dan yang sangat pelu adalah adanya Bhineka Tunggal Ika sebagai wadah integrasi nasional Indonesia yang lebih universal.

DAFTAR PUSTAKA

-          Astro, Masuki M. 2006. orang Madura peramah yang Sering Dikonotasikan Negatif. (http://www.mamboteam.com) diakses 4 November 2006.

-          Bagus, I Gusti Ngurah. 2002. ”Kebudayaan Bali”. Dalam Koentjaraningrat (Ed.). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.

-          Raho Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka.

-          Nasikun. 2011. Sistem Sosial di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

-          Setiadi M. Elly dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana.

-          Situmorang, Sodjuangan. 2006. ”Pentingnya Dokumentasi Toponimi untuk Mendukung Tata Pemerintahan yang Baik”. Makalah dalam The 13th Asia South East & Pacific South West Divisional Meeting, 24-25 August 2006. Jakarta.

-          Wiyata, A. Latief. 2003. Madura yang Patuh?; Kajian Antropologi Mengenai Budaya madura. Jakarta: CERIC-FISIP UI.

-          Wiyata, A. Latief. 2005. Model Rekonsiliasi Orang Madura. (http://www.fisip.ui. edu/ceric) diakses 16 Agustus 2006.

-          http://sosbud.kompasiana.com/2010/08/05/indonesia-dan-ancaman-disintegrasi/

-          http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/implikasi-kesepakatan-damai-mou-helsinki-terhadap-integrasi-nasional

-          http://susila-besmart.blogspot.com/2012/04/integrasi-nasional-indonesia.html

                                                                                         

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s