JEJAK KEHIDUPAN BAHARI (SULAWESI DAN LOMBOK DALAM LINTAS SEJARAH MARITIM)

Standar

JEJAK KEHIDUPAN BAHARI

(SULAWESI DAN LOMBOK DALAM LINTAS SEJARAH MARITIM)

Oleh

LALU MURDI

(Mahasiswa Pascasarjana Pen. Sejarah Universitas Negeri Makassar)

 

Abstrak

Tujuan tulisan ini berusaha menjelaskan beberapa aspek dari keberadaan Makassar dan Lombok dalam sejarah maritimnya. Pembahasan utama dari kajian ini seputar hubungan global, musiman, dan hubungan lokal kedua bandar tersebut, selain hubungan diantara keduanya. Sebagai sebuah kehususan, selanjutnya diperjelas adanya jiwa pertualangan Suku Bugis, hal ini untuk dapat menarik adanya persebaran Suku Bugis di Nusantara, termasuk hubungannya dengan pelabuhan Lombok, baik dalam rangka sebagai jaringan global dan lokal. Terakhir, dirasakan perlu adanya pengkajian hubungan dari segala aspek yang ada antara Makassar dan Lombok dalam perjalanan sejarah maritim. Karena itu, penjelasan hubungan tersebut mendapatkan tempat tersendiri pada bagian akhir dalam pemaparan kajian ini.

Kata Kunci: Kehidupan Bahari, Sulawesi, Lombok, Sejarah, Maritim

A.     Prolog

Suatu kenyataan bahwa penulisan sejarah konvensional dalam tema-tema penulisannya lebih banyak memperhatikan sejarah politik, orang-orang besar, serta kejadian-kejadian yang berdampak besar, sehingga tema-tema lain seperti sosial, budaya, kehidupan bahari masyarakat sangatlah tidak memadai jika dibandingkan dengan tema-tema sejarah konvensional tersebut. Husus untuk sejarah bahari usaha kearah itu sudah dilakukan Adrian B. Lapian, sehingga akhir-akhir ini kesejarahan masyarakat bahari dirasakan sangat penting, kajian ini merupakan satu langkah untuk menemukan hakikat masyarakat bahari kita pada masa lampau tersebut.

Umum memahami bahwa laut merupakan jalur persebaran utama umat manusia masa lampau, tidak terkecuali sampai saat ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan.  Lebih jauh, laut bukan hanya sebagai sarana perhubungan kemaritiman, akan tetapi perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi navigasi, perkapalan, budaya pesisir, perompakan, angkatan laut, dan sebagainya (Sulistiyono, 2004: 2), terjadi pada masyarakat maritim. Karena itu, kehidupan bahari sangat penting untuk diperhatikan, bukan hanya untuk saat ini, namun juga perjalanan sejarahnya, sehingga akan membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai kehidupan bahari masyarakat kita pada masa lalunya sampai saat ini.

Berhubungan tema sejarah maritim banyak sekali, tulisan ini akan memfokuskan pembahasan pada pelayaran dan perniagaan masyarakat Sulawesi dan Lombok dalam kancah sejarah maritim nusantara dan global, terutama sekali hubungan antara keduanya. karena kedua pulau yang mengapit selat Magelhaens ini memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah maritim kita di bagian timur, tentu selaian daerah-daerah yang perkembangan maritimnya sangat pesat pada masa lalu seperti Papua, Timur Leste dan lain-lain. Terkait dengan itu, aktivitas bahari dalam semua aspeknya akan coba diperhatikan, bukan hanya pelayaran dalam arti sempit, melainkan pelayaran yang dapat memberikan banyak hal pada daerah yang dituju atau sebaliknya. 

B.    Makassar dan Lombok dalam Jaringan Global Sejarah Maritim

Makassar dan Lombok merupakan dua daerah yang memiliki integrasi dengan jariangan niaga global, tentu selain pelabuhan yang ada di bagian timur nusantara. Makassar dan Lombok telah berkembang pada tahun 1360-an. Namun demikian bila ditelusuri proses kesejarahan dapat dikatakan bahwa Bandar Makassar dan Ampenan Lombok bukanlah bandar yang kini kita kenal dengan Bandar Makassar, karena kawasan bandar ini pada priode itu masih sunyi-senyap dalam dunia perdagangan maritim. Kota pelabuhan di pesisir barat jazirah selatan Pulau Sulawesi yang berkembang ketika itu diperkirakan Siang (Bunguro/Pangkajane), Bacokiki (Pare-Pare), Suppa, dan Nepo (Balanipa Mandar) (Rasyid Asba, 2009: 2 http://www.google.com/ diakses 1-12-2012). Kedua daerah ini selain memiliki hubungan pelayaran dan perdagangan dengan pedagang-pedagang nusantara namun juga berkembang dalam jaringan niaga global.

Makassar dan Lombok pada akhir abad ke-16 hingga paruh pertama abad ke-17, Makassar dan Ampenan menjadi pusat niaga untuk pelaut dan pedagang di Asia dan Eropa dalam komuditas rempah-rempah dan kayu Cendana. Semua pedagang Asia dan Eropa datang dan mewakili perwakilan dagang (loji) di Bandar ini. hal itu memberi gambaran kemajuan yang luar biasa sehingga Anthony Reid menyatakan kisah kemajuan di wilayah itu merupakan gambaran keberhasilan yang tiada bandingnya dalam sejarah Indonesia.

Dengan berkembangnya jaringan perdagangan ini, terutama pada awal-awal abad-19, Nusa Tenggara muncul lebih dinamis dalam aktivitasnya dan bahkan muncul pusat-pusat baru yang memberikan arti pada perubahan ekonominya. Sebagai contoh, Ampenan (Lombok) kini melampaui pelabuhan lainnya di Nusa Tenggara (terutama di bagian barat. Namun secara umum pelabuhan di Nusa Tenggara Barat saat itu sedah memiliki hubungan dan jaringan global. Apabila diperhatikan maka dari lingkungan Nusa Tenggara dapat dikeluarkan barang dagangan seperti:  Lombok (beras, kuda), Bima-Sumbawa (kuda, kayu sapan, garam), Ende Waengapu (kuda, budak), Salor-Larantuka (kapas, jagung, minyak ikan paus), Timor (kayu cendana, kuda, lilin lebah).

Sedangkan Makassar pada akhir abad ke-19 dalam jaringan global telah berfungsi sebagai post terdepan bagi perdagangan singapura. Lalu-lintas antara kawasan Indonesia Timur dan Singapura sangat maju. Ketika itu banyak orang Cina di kota Makassar dan Lombok memiliki majikan di Singapura.

Barang-barang ekspor dari Makassar dan Lombok yang diangkut ke Singapura selain untuk diolah di Singapura juga dikirim ke Cina, India, Jepang, Eropa dan Amerika. Berbagai komuditi dari singapura dipasarkan di Eropa melalui Inggris, Perancis dan Jerman. Sebaliknya barang-barang impor penting dari Makassar juga diambil dari Singapura seperti tekstil, alat-alat industry rumah tangga, minyak bumi dan beras.

Perkembangannya kemudian, inilah yang menempatkan pelabuhan Ampenan sebagai tempat yang strategis di tengah jalur perdagangan panjang antara: Australia-Singapura-India, dan Australia-Manila-Cina. Husus untuk perkembangan di Lombok, terdapat tiga jenisperdagangan ada tiga rule yang dapat dilihat: 1) perdagangan orang Eropa (Eropean trade) suatu perdagangan yang dilakukan oleh kapal-kapal Eropa. Jenis perdagangan ini menempatkan Lombok pada beberapa jalur panjang seperti: New South Wales-Manila-Cina dan New South Wales-Singapura-Bengala, dan jalur Lombok-Mauritius-Cape Colony; 2) pedagang musiman (ordinary mansoon trade) yang biasanya dilakukan oleh pedagang Bugis dan Cina. Jalur ini membawa Lombok berhubungan dengan tempat-tempat lain di kepualauan seperti: Jawa, Makassar, Riau, Kalimantan, Maluku, Singapura; dan 3) Perdagangan lokal, adalah perdagangan antar pulau di lingkungan Nusa Tenggara (Rasyid Asba, 2009: 7 dalam http://www.google.com/ diakses 1-12-2012).

Hususnya hubungan perdagangan dengan Belanda, di Makassar tahun 1660, ketika hubungan antara Makassar dan VOC mengalami ketegangan yang luar biasa dan dikuasanya Makassar tahun 1667, dimana dengan adanya perjanjian Bongaya, penguasa Makassar harus mengusir harus mengusir semua orang Eropa yang berdagang di Makassar dan orang Belanda saja yang boleh melakukan perdagangan di Makassar dan bebas dari segala kewajiban. Sementara di Lombok kapal-kapal Belanda kurang mendapatkan kesempatan untuk berkembang, terutama sekali ketika dinasti Karangasem Bali sudah berkuasa di Lombok.

Sebagai simpualan dari hubungan global ini, hususnya di Lombok, dari gambaran 55 buah kapal yang datang di Ampenan selama 155-1856. Dari perbandingan jumlahnya dapat diketahui, bahwa dari Jawa datang terbanyak (16 buah), Makassar (8 buah), Bali (8 buah), Australia (6 buah), Singapura (5 buah), Timor-Kupang (1 buah), dan lain-lain masing-masing 1 buah. Ini artinya bahwa perdagangan dan pelayaran pada saat itu telah memasuki jaringan global. Belum lagi berkembangnya para pedagang Arab setelah berkembangnya Labuhan Haji di Lombok Timur.

C.    Migrasi Orang-orang Bugis dalam Sejarah Maritim

Perpindahan orang-orang  ke berbagai daerah, baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia merupakan tradisi yang telah berlangsung lama. Keadaan ini sudah berlangsung sejak abad XV dimana orang-orang Bugis dan Bajo sudah menyebar di pesisir timur Pulau Sumbawa, memegang peranan penting dalam berbagai bidang dan lapangan kerja, sebagai pedagang, muballiq, penguasa, dan yang paling penting adalah orang-orang Bugis telah memegang peranan utama dalam lalu lintas perhubungan laut. Peranan yang sama dilakukan orang-orang Bugis Makassar di daerah-daerah seperti Lombok, Bali, Maduran, Kalimantan, Pantai Utara Jawa, Aceh, Singapura, Perak, Johor, Riau, Papua, dan Timor Leste.

Jiwa penjelajah merupakan suatu atribut yang sudah melekat pada orang-orang Bugis. Sompe’ atau semangat berlayar yang mengakar pada jiwa pelaut-pelaut Bugis, telah mengantarkan mereka menjelajahi samudra, meretas pulau dan lautan di nusantara, bahkan melintasi batas-batas negara. semua tidak lepas dari jiwa dan semangat penjelajahan mereka.

Selain memang karena adanya semangat penjelajah pada Suku Bugis, perkembangan selanjutnya tidak hanya didorong oleh faktor pertualangan tadi, namun sekitar abad ke-XVI hingga XVIII sampai awal abad ke-XX banyak faktor yang berkelindan di dalamnya. Karena itu, dalam hal ini seperti yang diyakini oleh para sejarawan dan ilmuan sosial lainnya, tidak ada satu determinan tunggal yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa sejarah.

Pertanyaannya kemudian, selaian jiwa pertualangan tadi, faktor apa yang menyebabkan terjadinya migrasi orang-orang Bugis ke berbagai wilayah di nusantara maupun di negara-negara lain. Paling tidak terdapat dua alasan utama penyebab migrasi ini, terutama sekali pada abad-abad yang disebutkan di atas. Pertama, masalah keamanan. Masa kacau yang berkepanjangan di Sulawesi Selatan, berawal sekitar abad ke XVI hingga XVIII atau sepanjang tiga abad lamanya terjadi perang antara kerajaan-kerajaan lokal yang kemudian disusul dengan perang melawan Belanda sampai dengan awal abad XX. Terakhir karena adanya pemberontakan DI/TII pada tahun 1950 hingga 1965.  Dengan kata lain, seperti dikatakan Andi Ima Kesuma bahwa:

Selain adanya filosofi Suku Bugis yakni “kogisi monro sore lopie, kositu tomallabu sengereng” yang artinya dimana perahu terdampar, disanalah kehidupan ditegakkan. Melainkan terjadinya migrasi orang Bugis keluar Sulawesi Selatan berkaitan erat dengan peperangan sebagai akibat dari rivalitas antar kerajaan yang memperebutkan hegemoni. Dalam hal ini, migrasi pada hakikatnya adalah produk perang serta proses sosial (2004: 130-136).

Kedua, berkaitan dengan masalah ekonomi. Sebagai etnis yang memiliki naluri untuk merantau, orang-orang Bugis selalu berupaya mencari tempat yang dianggap layak bagi dirinya untuk tinggal, bekerja, bermasyarakat, dan lain-lain. Selama hal tersebut belum dicapai, perantauan tidak akan pernah berakhir.

Seperti dikatakan sebelumnya aktivitas pelayaran ini semakin meningkat ketika Makassar dikuasai VOC. Inilah yang menyebabkan mulai dari kawasan barat nusantara pada abad ke-18 kegiatan orang Bugis di kawasan Selat Malaka sudah sangat meningkat sehingga mereka berperan pula dalam pertarungan politik, malahan orang Bugis menduduki jabatan sebagai Raja Muda di Riau, dan di Selangor mendirikan kesultanan (A.B. Lapian, 1996: 8).

Berita ini tidak lain merupakan peranan orang-orang Bugis di sebrang lautan selain adanya tujuan ekonomi dan diaspora di atas. Artinya bahwa dalam hal ini kita telah menemukan tiga alasan lagi, bukan hanya diaspora dalam arti mutlak dan tujuan ekonomi, namun sebagai jalan untuk mempertahankan Sulawesi Selatan terlebih utama Makassar dari VOC. Dalam eksodus tersebut bergabung sekian banyak kelompok bangsawan, ksatria, dan saudagar Sulawesi Selatan untuk membentuk armada-armada pengungsi yang sering disamakan dengan kota-kota terapung (Horst H. Liebner, 2004: 92-93). Hal inilah yang menjadi landasan bagi sekian banyak gelombang eksodus lain yang sampai pertengahan abad ke-18 membentuk kesatuan-kesatuan politik baru di Kalimantan, Sumatra, Riau, dan Malaya.

Persebaran suku Bugis seperti dijelaskan sebelumnya bahwa tidak hanya urusan politis, terdapat banyak hal yang mendorong mereka untuk berimigrasi keluar dari Sulawesi Selatan, sehingga perkembangan merekapun di luar Sulawesi Selatan semakin meningkat. Sebagai sebuah perbandingan yang jaraknya mungkin cukup jauh dapat kita lihat perkembangannya dari data yang akan disajikan dalam penjelasan selanjutnya.

Sampai beberapa abad kemudian migrasi orang-orang bugis, juga orang-orang Makassar, dan Mandar perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa decade yang lampau tercermin dalam Volkstelling tahun 1930. Jumlah ini adalah akumulasi dari persebaran sebelumnya dalam jumlah yang lebih banyak dimulai pada abad ke-XVI. Adapun distribusi orang-orang Bugis, Makassar, dan Mandar pada tahun 1930 sebagai akumulasi dari emigrasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

 

Tabel

Distribudi orang-orang Bugis, Makassar, dan Mandar pada tahun 1930

Residency of Celebes

Bugis Makassar Mandar

1,380,334

630,144 175,271

Residency of Manado

27,477

1,360

1,571

Borneo

95,048

3,088

5,846

Sumatera

10,170

1,044

11

Residency of Timor

11,652

2,718

796

Sumbawa

8,232

1,975

-

Bali dan Lombok

2,468

276

2,295

Maluku

1,239

1,622

103

Jawa dan Madura

4,593

2,198

3,293

British Malaya

4,961

23

-

Sumber:Abidin (1983) dalam Volkstelling 1930, Vol. V, pp. 20-21

 

Berdasarkan tabel di atas, kalau dijumlahkan dengan orang peranakan yang tinggal di Sulawesi Selatan, maka pada tahun 1930 ditaksir 10 % dari jumlah penduduk Sulawesi (terutama suku Bugis) yang bertempat tinggal di luar Sulawesi Selatan (Lineton dalam Zainal Abidin, 1983: 70). Ini menunjukkan bahwa dari barat sampai timur nusantara masyarakat Bugis (untuk menyebut semuanya yang berasal dari Sulawesi Selatan) telah telah tersebar dan terkenal sebagai pelaut yang sangat ulung. Sampai saat ini Pinisi sebagai lambang yang dibanggakan masyarakat Sulawesi tidak lepas dari keberadaan masyarakat mereka sebagai pelaut yang ulung.

Sampai saat ini telah banyak perantau Bugis yang beranak-pinak dan hidup makmur di perantauan. Salah satu contoh, berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, sekurangnya 1 juta orang keturunan Bugis bermukim di Kalimantan, 250 ribu orang di Sumatra, dan 750 ribu orang yang menjadi warga negara Malaysia. Belum lagi kawasan-kawasan lainnya, jika dibandingkan dengan data tahun 1930-an di atas , jelas merupakan perkembangan nyata.

Penjelasan di atas hanya sebagian kecil dari gambaran umum persebaran suku Bugis atau paling tidak beberapa suku yang ada di Sulawesi Selatan, hal ini tidak lain untuk menggambarkan jiwa petualangan masyarakatnya hingga sampai juga dan menetap di Bumi Sasak yang akan menjadi pembahasan selanjutnya. Dengan kata lain, gambaran persebaran mereka di ataslah yang mejadi faktor juga dalam perkembangannya di Pulau Lombok. Penjelasan di atas, karenanya untuk membuka pemahaman kita akan hubungan bahari Sulawesi Selatan dengan Pulau Lombok, baik dalam sejarahnya maupun perkembangan dalam proses hingga saat ini.

D.    Persebaran Pelaut Bugis-Wajo di Pulau Lombok

Lombok merupakan sebuah pulau di kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelat barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau ini kurang lebih bulat bentuknya dengan semacam “ekor” di sisi barat daya yang panjangnya kurang lebih 70 km. Pulau ini luasnya adalah 4.725 km (sedikit lebih kecil daripada Bali) dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.722.123 jiwa.

Pulau Lombok seperti halnya dengan Makassar dikenal sebagai gugusan maritime paling ramai di bagian timur sejak dari dahulu. Bahkan Negara Kertagama  mendeksrpsikan  kota-kota perdagangan di Indonesia Timur  yang mempunyai hubugan dengan Majapahit. Negara Kertagana menyebutkan  kota-kota dagangan di pantai Selatan semenagjung  Pulau Sulawesi seperti Bontayang , Luwuk, Selayar  Banggae dan Makassar. Wilayah tersebut  dinyatakan sebagai  jalur utama ke timur yang dihubungkan dengan  gugusan pulau sumba,Lombok,  Solot, Kumir, Galiyao Tua kei  dan Kepulauaan Maluku. Yang kaya akan rempah-rempah. Bahkan menurut berita dari Negara Kertagama tersebut Makassar dan Lombok telah berkembang pada tahun 1360-an.

Berdasarkan uraian singkat di atas, berkaitan dengan persebaran Suku Bugis dan Bajo dari Sulawesi menurut Negara Kertagama sudah ada sejak permulaan abad ke-14 di Labuhan Lombok. Lebih jauh lagi pada abad ke-16 setelah pelabuhan Ampenan di Lombok Barat, lebih-lebih pada abad ke-19 telah berkembang pesat. Pada saat itu juga orang-orang Bajo dari Sulawesi mulai berimigrasi ke pesisir Awang (Lombok Tengah), Labuhan Haji, dan Tanjung Luar (di Lombok Timur). Keberadaan mereka, dalam lintasan sejarah, serta budaya yang mereka kembangkan di pulau Lombok, begitu juga dengan bahasa yang digunakan akan diuraikan satu persatu.

1.  Pelabuhan Ampenan di Lombok Barat

Ampenan adalah sebuah kecamatan di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Barat (Mataram). Daerah ini dahulunya merupakan pusat kota di Pulau Lombok. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok (laut yang menghubungkan pulau Lombok dengan pulau Bali). Di kecamatan ini terdapat peninggalan kota tua kerana dahulunya merupakan pelabuhan utama daerah Lombok.  Karena itu dapat dikatakan bahwa Kecamatan Ampenan adalah “kota tua”-nya Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di tempat inilah sejarah Lombok sekitar tahun 1800an dirajut.

Di Ampenan terdapat banyak kampung yang merupakan perwujudan dari berbagai suku bangsa di Indonesia diantaranya Kampung Tionghoa, Kampung Bugis, Kampung Melayu, Kampung Banjar, Kampung Arab, Kampung Bali dll, sehingga masyarakat yang ada di sini bersifat heterogen dan rukun

Ampenan dalam bahasa Sasak berati “amben”alias tempat singgah. Sesuai dengan namanya, Ampenan merupakan kawasan yang oleh Belanda dikembangkan menjadi pelabuhan untuk menyaingi dominasi kerajaan-kerajaan di Bali. Seperti kota pelabuhan pada umumnya, Ampenan sejak itu hingga kini dihuni berbagai macam etnis. Warga Tionghoa yang oleh Belanda kala itu digunakan sebagai tenaga kerja murah, hidup dengan komunitas etnis Arab, Melayu serta Bugis.

Di Ampenan, Anda bisa melihat Wihara Bodhi Dharma yang berdiri sejak 1804. Wihara ini merupakan bukti ada pembauran suku di Ampenan sejak dulu kala. Wihara ini berada tepat di hadapan kampung Melayu yang didominasi penganut Islam. Sementara itu di kawasan pesisir didiami komunitas Bugis yang berprofesi sebagai nelayan. Pekerjaannya sebagai nelayan sebagai sumber utama dalam kehidupannya sehari-hari diwariskan dari nenek moyang mereka.

Berdasarkan keterangan di atas, nyatalah bahwa dahulu pelabuhan ini merupakan pusatnya kegiatan maritim di pulau Lombok. Karena itu kesejarahannya perlu kita kaji ulang, hususnya terkait dengan keberadaan suku Bugis di tempat ini.

Jika dibuka lembaran sejarah perdagangan maritirn di Indonesia bagian timur maka tampak bahwa sejak abad ke-14  wilayah itu  telah disebut. Dalam babat Negara Kartagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1364 telah tercatat sejumlah tempat di Sulawesi Selatan yang dikunjungi armada dagang Majapahit, yaitu Luwu, Bantaeng, Selayar, Makassar

Tanpa mempertimbangkan proses sejarah, kita pasti menyatakan bahwa berdasarkan karya Prapanca Bandar Makassar dan Lombok telah berkembang pada tahun 1360-an. Namun demikian bila ditelusuri proses kesejarahan dapat dikatakan bahwa bandar Makassar  dan Ampanan Lombok yang dicatat oleh Prapanca itu bukan bandar yang kini dikenal dengan Bandar Makassar, karena kawasan bandar ini pada periode itu masih sunyi-senyap dalam dunia perdagangan Maritim. Kota pelabuhan di pesisir barat jazirah selatan Pulau Sulawesi yang berkembang ketika itu diperkirakan Siang (Bungoro / Pangkajene), Bacokiki (Pare-Pare), Suppa, dan Nepo (Balanipa-Mandar). Begitupula di Bali muncul Karang Asem  dan Ampanan di Lombok serta Kupan di Nusa Tenggra Timur

Posisi itu telah menempatkannya menjadi bandar terpenting dan pusat perdagangan  internasional dalam dunia perdagangan maritim pada akhir abad ke16 hingga paruh pertama abad ke-17. Makassar dan Ampanan menjadi pusat niaga untuk pelaut dan pedagang di Asia dan Eropa dalam komoditas rempah-rempah dan kayu  Cendana.

Terlebih lagi setelah beberapa abad sebelumnya banyak orang-orang bugis yang berlayar ke tempat ini, pada awal abad ke-19, akibat kesuburan tanah yang mulai terjadi di Lombok akibat abu letusan Tambora tampak membawa perubahan. Dan beras merupakan komoditi ekspor terpenting.

Dengan berkembangnya jaringan perdagangan ini, Nusa Tenggara muncul lebih dinamis dalam aktivitasnya dan bahkan muncul pusat-pusat baru yang memberikan arti pada pertumbuhan ekonominya. Sebagai contoh, Ampenan (Lombok) kini melampaui pelabuhan lainnya di Nusa Tenggara (terutama di bagian barat), berkembang sebagai pelabuhan bebas dan ramai dengan datangnya pedagang luar. Keramaian pelabuhan Ampenan dapat dimengerti dari keterangan Zollinger (1846). Disebutkan bahwa hampir semua perdagangan dilakukan di Ampenan. Di sini terdapat selain kampung orang Sasak, Bali, juga kampung orang pendatang (pedagang) seperti: kampung Bugis, Melayu, juga ada sejumlah orang Eropa dan Cina. Hasil-hasil Lombok (terutama beras) dikirim tidak hanya di lingkungan Nusa Tenggara, tetapi juga sampai ke tempat-tempat yang lebih jauh seperti: Maluku, Makasar, Cina, dan Eropa.

Mengenai keadaan penduduk Lombok, Zollinger (1846) memberikan gambaran, di sini terdapat penduduk sebanyak 405.000 jiwa, yang terdiri dari: 38.000 orang Sasak, 20.000 orang Bali, 5.000 orang Bugis, 10-12 orang Cina, dan 4 orang Eropa. Pada masa ini dinasti Karangasem (Bali) sudah berkuasa di Lombok. Bahkan J.H.Peter pada tahun 1856 menyebut, di Ampenan sudah tinggal sebanyak 10.000 orang Bugis. Hal itu menunjukkan bahwa orang Bugis di Lombok i meningkat 2 kali lipa  dari tahun 1846. Orang-orang Bugis, Arab menetap melakukan perdagangan, lalu mencari pengaruh. Kemudian mereka memasukkan pulajaran-ajaran agamanya (Islam). Dan salah satu juga yang penting pada masa ini, nama Labuhan Haji di Lombok Timur sudah mulai tersebar.

Sekitar tahun 1850-an pada saat Lombok sudah dikuasai Kerajaan Karang Asem Bali, di Lombok kapal-kapal Belanda juga kurang mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Di sini terdapat banyak pedagang lain yang dipercaya raja sebagai bandar-bandar. Meskipun Firma Freijss juga mencobanya, namun nampak kurang berhasil. Disebutkan, sesungguhnya J.P.Freijss telah menempatkan agennya di Ampenan tahun 1850. Akan tetapi ketika ia datang ke sana tahun 1855, J.P.Freijss tidak lagi menemui pengurusnya, karena dikatakan telah kembali ke Makasar pada tahun 1854.55 Selanjutnya kapal-kapal Belanda hanya bisa datang sewaktu-waktu pada musim panen untuk membeli beras, meskipun sesungguhnya Belanda sudah ingin menggunakan Lombok sebagai lempat ekspor/impor secara formal.

Berdasarkan berita di atas, ternyata peranan orang Bugis di pelabuhan ini sangatlah penting, bukan hanya sebagai pedagang, atau sekedar nelayan biasa, melainkan sebagian dari mereka sebagai sahbandar yang dikagumi dan dapat dijadikan pemimpin. Setelah itu, orang-orang Bugis sampai saat ini tidak hanya berada di Ampenan, tetapi juga di pantai utara, yang menghasilkan banyak kapas.

2.  Etnis Bajo di Pesisir Awang Lombok Tengah

Menurut kepala suku Bajo, masyarakat Bajo bermigrasi ke Lombok Tengah sekitar lima abad yang lalu. Mereka menempati wilayah dusun Awang (bagian selatan paling timur kabupaten Lombok Tengah), desa Mertak, dan Kecamatan Pujut. Suku Bajo yang berada di Lombok Tengah mempunyai perbedaan kebiasaan dibanding dengan masyarakat Bajo di daerah asalnya. Disebutkan dalam buku Orang Bajo yang ditulis oleh Franqois Robert Zacot, seorang antropolog dari Prancis, bahwa kehidupan suku Bajo (di Sulawesi) kehidupannya berada di laut. Mereka menjadikan perahu sebagai tempat tinggal dan ada pula yang membangun rumah panggung di atas laut. Dengan demikian mereka menyebut dirinya sebagai sebagai orang laut. Begitu lekatnya kehidupan laut dengan mereka, sampai-sampai mereka tidak mau berhubungan dengan segala sesuatu yang ada di daratan. Mereka tidak mau makan daging unggas sebagai pernyataan ketidakmauannya menyesuaikan diri dengan cara-cara hidup orang daratan.

Hal tersebut tidak ditemukan di masyarakat Bajo di Lombok Tengah (awang). Mereka justru memilih berbaur dengan masyarakat setempat, yakni masyarakat suku Sasak. Mereka tinggal dengan masyarakat suku Sasak dalam satu wilayah. Membangun rumah di dekat permukiman suku Sasak. Hanya saja sebagian besar model rumahnya masih menggunakan arsitektur rumah panggung, sebagian yang lain menggunakan arsitektur biasa. Ini bukan karena keinginannya, tetapi karena harga kayu yang mahal. Secara geografis, tidak ditemukan batas pemisah antara kampung suku Bajo dengan kampung suku Sasak. Mereka hidup berdampingan dalam satu pemukiman.

Wilayah di kabupaten Lombok Tengah yang paling banyak ditempati oleh penduduk beretnis Bajo, selain dusun Mertak dan Pujut, terdapat di wilayah Dusun Awang, khususnya dusun Awang Balak. Dalam wilayah ini terdapat juga penduduk beretnis Sasak, yakni Awang Kebon.

Luas dusun Awang Balak kurang lebih 7,5 Ha. Wilayahnya berbatasan dengan Kampung Asam di sebelah utara; gunung di sebelah selatan; Awang Kebun di sebelah barat; dan laut di sebelah timur. Dusun ini merupakan daerah pantai, sehingga mayoritas pekerjaan penduduk adalah nelayan (85%) dan pedagang (15%).

Suatu keunikan tersendiri pada masyarakat maritim di dusun Awang, selain mereka mempertahankan bahsa etnisnya (etnis Bajo), Masyarakat Bajo di dusun awang juga mengakui bahwa leluhur mereka berasal dari Sulawesi selatan tanpa menyebutkan nama daerahnya secara tepat. Hal ini dikarenakan para perintis di daerah Awang tersebut sudah tidak ada, dan kurangnya informasi dari nenek moyang mereka tentang asal daerahnya. Sehingga keberadaan mereka dalam kompleksitas yang ada belum lengkap.

Keberadaan suku Bajo sebagai suku laut mengimplikasikan bahwa mata pencaharian suku ini adalah nelayan. Bahkan mereka membangun perkampungan jauh menjorok ke arah lautan bebas. Julukan bagi mereka sudah barang tentu adalah sea nomads, karena pada mulanya mereka memang hidup terapung-apung di atas rumah perahu.

Keahlian sebagai nelayan, sehingga mereka dapat menentukan jenis ikan yang dapat ditangkap menurut hari, bulan, waktu yang tepat, arah angin, dan tempat. Mereka juga mempunyai kebiasaan menyiapkan sajen untuk upacara doa sebelum melaut karena perjalanan di laut itu memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.

Tidak demikian dengan masyarakat yang mengaku dirinya orang Bajo di dusun Awang Balak. Mereka tidak tinggal di laut tetapi di tepi pantai. Pekerjaan utamanya adalah nelayan yang mencari ikan di laut, dan ada pula nelayan yang membudidayakan udang lobster di sepanjang perairan tenang di Teluk Awang. Sebagian lagi berdagang sebagai akibat pertemuan budaya dengan suku Sasak dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Walaupun mereka tidak mendominasi kehidupan mereka di laut seperti leluhur mereka, yang diakui dari Sulawesi, tetapi keseharian mereka tetap berada di laut/pantai.

Terkait dengan sistem kepercayaan. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Leluhur masyarakat Bajo mereka memercayai adanya kekuatan setan-setan dan roh-roh leluhurnya, roh-roh orang mati yang dapat berbuat baik atau jahat. Setan yang merupakan kekuatan jahat bisa membuat orang sakit atau kesurupan arwah, sehingga harus dilakukan pemberian sesajen.

Sementara masyarakat Bajo di dusun Awang menunjukkan identitas Islam yang cukup kental. Di dusun tersebut terdapat 1 masjid yang cukup besar. Semua kegiatan kehidupan diwarnai oleh nilai-nilai agama Islam, misal: dalam perkawinan, ritual yang dilakukan lebih bersifat Islami. Hanya dalam kegiatan atau ritual budaya yang melestarikan budaya leluhur, selamatan laut, mereka menggunakan mantra tertentu di samping doa-doa islami. Hal ini misalnya dapat dilihat dari apa yang mereka lakukan Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 di dusun Awang dilaksanakan upacara Nyelamat Laut. Kegiatan ini sebenarnya lama tidak dilakukan (terakhir 1997),  karena tidak tersedianya dana;  dan dilakukan lagi karena jumlah penghasilan masyarakat yang semakin menurun.  Masyarakat Bajo berkeyakinan bahwa ”ikan akan naik” jika dilakukan  upacara Nyelamak Laut, sehingga jumlah ‘tangkapan” mereka dapat naik lagi. Kegiatan ini bukan hanya menjadi acara desa saja, tetapi melibatkan pihak pemerintahan dan TNI.

Perlu diperhatikan juga bahwa, sebenarnya masih banyak sekali kekurangan informasi terkait dengan Suku Bajo di Pulau Lombok terutama sekali di pesisir Awang ini, terutama terkait dengan dokumen resmi. Dalam dokumen-dokumen suku Bajo di pulau Lombok dinyatakan menempati kampung-kampung di Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur. Sementara masyarakat Bajo yang ada di Teluk Awang Lombok Tengah tidak dinyatakan dalam dokumen-dokumen resmi. Hal ini dimungkinkan karena jumlah mereka yang tidak terlalu besar. Namun demikian, kegiatan selamatan laut, sebagai sebuah peristiwa yang cukup besar dilakukan oleh pemerintah di dusun Awang, bukan di pusatkan di Lombok Timur.

3.     Labuhan Lombok, Labuhan Haji, dan Tanjung Luar di Lombok Timur

 1.      Labuhan Lombok

Labuhan Lombok merupakan Pelabuhan yang saat ini digunakan sebagai lalu-lintas antara Lombok yang berhubungan dengan Pulau Sumbawa. Di sekitar Labuhan Lombok juga banyak bermukim orang-orang yang berasal dari Suku Bugis. Mereka tidak lagi tercatat sebagai orang Sulawesi, melainkan menjadi masyarakat menetap di Lombok Timur bagian Timur Tersebut.

Mereka bergaul dengan masyarakat Sasak, namun tentunya mereka lebih banyak dan secara mayoritas adalah sebagai nelayan. Lalu bagaimana dengan sejarahnya sehingga mereka bisa menetap di tempat ini, dengan membawa sebagian budayanya seperti cara pembuatan rumah, bahasa, dan lain sebagainya. Inilah terlebih dahulu perlu dipahami.

Setelah Kerajaan Majapahit atuh (kurang lebih abad ke-14), kerajaan-kerajaan kecil seperti: Kerajaan Lombok, Langko, Pejanggik, Sokong dan Bayan, dan beberapa desa kecil seperti: Pujut, Tempit, Kedaro, Batu Dendeng, Kuripan, Kentawang, merupakan kerajaan-kerajaan yang merdeka. Diantaranya yang paling terkenal di seluruh Nusantara adalah Kerajaan Lombok, yang karena indahnya, banyak dikunjungi oleh pedagang dari luar, seperti dari Palembang, Banten, Gresik, dan Sulawesi.

Karena itu, berdasarkan keterangan dari kitab Negara Kertagama yang dibahas sebelumnya yang mendeskripsikan kota-kota perdagangan di Indonesia bagian Timur. Pulau Sulawei seperti Bontayang, Luwuk, Selayar, Bangae, dan Makassar. Wilayah tersebut dinyatakan sebagai jalur utama ketimur yang dihubungkan dengan gugusan pulau Sumba, Lombok, dan lain-lain. Salah satu pelabuhan atau gugusan maritim yang dimaksudkan dalam hal ini tidak lain adalah Labuhan Lombok, Labuhan Haji, dan Pelabuhan Ampenan.

Penting dicatat juga dalam hal ini adalah perkembangan Islam di Lombok Timur yang diyakini disebarkan melalui jalur perdagangan, baik itu berasal dari pedagang-pedagang Makasar, Jawa, maupun Arab. Hal ini dapat diketahui dari minoritasnya ditemukan komunitas Wetu Telu di Lombok Timur. Diperkirakan Islam menjangkau daerah ini disebarkan oleh para pedagang dan nelayan dari Makasar melalui Labuhan Kayangan, Lombok Timur. Itu terlihat dari banyaknya penduduk Lombok Timur yang keturunan Makasar. Islam yang mereka anut disebut dengan Islam Suni. Adapun yang mengistilahkannya dengan Wetu Lima, yakni suatu ajaran yang mengamalkan Islam secara sempurna. Wetu Lima mempercayai bahwa rukun Islam itu ada lima dan harus menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi yang telah akil baligh.

Karena berdasarkan berita yang ada orang-orang Makassar tiba di Lombok Timur pada abad ke-16 dan berhasil menguasai Selaparang, kerajaan orang Sasak Asli. Dibandingkan dengan orang Jawa, orang Makassar lebih berhasil dalam mendakwahkan islam sunni. Mereka berhasil mengkonversikan hampir seluruh orang Sasak ke dalam Islam, meskipun kebanyakan mereka masih mencampurkan Islam dengan kepercayaan lokal yang non-islami.

Berdasarkan berita di atas, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan Labuhan Lombok sebagai salah satu jalur maritim di Indonesia Timur telah mendorong orang-orang bugis bukan hanya sebagai pedagang sementara atau menyebarkan ajaran islam, namun juga sebagai penduduk yang berdiam di Pulau Lombok, hususnya sebagai nelayan, karena mereka memang melihat potensi laut Selat Sumbawa dengan Lombok ini kaya akan keanekaragaman laut. Dan sampai sekarang komunitas mereka banyak sekali berada di Labuhan Lombok ini.

2.      Labuhan Haji

Pada tahun 1980-an sebagaimana dikatakan dalam berita di atas dan sumber-sumber resmi, sebagai penghubung dari Pelabuhan Ampenan di Lombok Barat, di Lombok Timur muncul Labuhan Haji yang banyak digunakan oleh masyarakat Sasak untuk pergi Haji. Hal ini sekaligus juga menandakan hubungan dengan pedagang Arab menurut berita yang ada sudah banyak, terutama di Lombok Timur. Karena itu, pelabuhan yang saat ini sedang diperbaiki untuk dijadikan pelabuhan sebagaimana fungsinya semula pada saat itu sudah menjadi pelabuhan yang bukan hanya diperhitungkan secara lokal, namun sudah menjadi pelabuhan lalu lintas internasional seperti halnya Pelabuhan Ampenan di Lombok Barat yang sebelumnya menjadi pelabuhan yang sangat ramai.

Labuhan Haji, sebagaimana fungsi dari Pelabuhan Ampenan di bagian barat telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan maritim di kawasan Lombok Timur menggantikan posisi Labuhan Lombok yang pada abad ke-16 menjadi pusat pelabuhan yang ramai di Lombok Timur.

Suku bugis di tempat ini sampai sekarang mencatatkan identitasnya sendiri sebagai penghuni di tempat tersebut. Mereka juga menggunakan identitas yang mereka bawa dari suku aslinya seperti bahasa dan sebagian dari adat-istiadat yang ada. Namun mereka juga berhubungan dengan masyarakat Sasak yang ada di sekitarnya.

Pada umumnya mereka adalah pelaut yang ulung. Di tempat ini selain mereka sebagai pelaut mereka juga sebagai pedagang, atau mungkin juga juragan seperti halnya masyarakat keturunan Arab yang sampai saat ini tinggal disana.

3.      Tanjung Luar

Pelabuhan Tanjung Luar yang berada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur ini adalah tempat pelelangan ikan terbesar di Lombok. Di pelabuhan ini setidaknya ada 67 unit kapal nelayan yang 40 diantara berburu hiu. Jenis ikan hiu yang biasanya ditangkap oleh para nelayan adalah Hiu Loreng, Hiu Kejen, Hiu Lonjor dan Hiu Tikus.Khusus untuk ikan yang berbadan besar, para nelayan umumnya sudah memiliki pemesan tetap. Sirip hiu diekspor ke Hongkong sedangkan insang Manta Ray dikapalkan ke sebuah pabrik kosmetik di Surabaya. Tanjung luar juga merupakan wilayah permukiman masyarakat Bugis yang tinggal di rumah-rumah bertiang.

Sampai saat ini, kepercayaan suku Bajo terhadap ritual menyelamatkan laut masih dilakukan. Ritual warga Dusun Toroh Selatan Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak melakukan Nyalamak Dilau yakni melarung kepala kerbau (Ditiba Tikolok) ke lokasi batu karang di tengah laut. Nyalamak Dilau berarti selamatan laut atau bisa pula disebut sebagai Nyalama Palabuang. Selamatan ini sebagai bentuk rasa syukur sekaligus pengharapan agar hasil ikan tangkapan mereka meningkat. Prosesi yang digelar masyarakat keturunan Suku Bajo tersebut sudah dilakukan secara turun temurun sejak 400 tahun silam, sama halnya dengan ritual yang dilakukan oleh masyarakat di pelaut di Dusun Awang Lombok Tengah.

E.     Epilog

Pelabuhan Makassar dan Lombok sudah berkembang pada tahun 1360. Hal ini telah menjadikan Makassar dan Ampenan manjadi pusat niaga untuk pelaut dan pedagang di Asia dan Eropa dalam komunitas rempah-rempah dan kayu cendana.

Semakin berkembangnya hubungan perdagangan dengan daerah luar, maka hubungan perdagangan ada tiga jalur yang dapat dilihat: 1) perdagangan orang Eropa (Eropean trade) suatu perdagangan yang dilakukan oleh kapal-kapal Eropa. Jenis perdagangan ini menempatkan Lombok pada beberapa jalur panjang seperti: New South Wales-Manila-Cina dan New South Wales-Singapura-Bengala, dan jalur Lombok-Mauritius-Cape Colony; 2) pedagang musiman (ordinary mansoon trade) yang biasanya dilakukan oleh pedagang Bugis dan Cina. Jalur ini membawa Lombok berhubungan dengan tempat-tempat lain di kepualauan seperti: Jawa, Makassar, Riau, Kalimantan, Maluku, Singapura; dan 3) Perdagangan lokal, adalah perdagangan antar pulau di lingkungan Nusa Tenggara.

Selain hubungan dagangnya dengan daerah luar dalam tinjauan pada orang-orang Bugis yang tersebar ke seluruh nusantara tidak lepas dari adanya filosofi Suku Bugis yakni “kogisi monro sore lopie, kositu tomallabu sengereng” yang artinya dimana perahu terdampar, disanalah kehidupan ditegakkan. Inilah salah satu kekuatan yang mendorong orang-orang Bugis berimigrasi ke seluruh nusantara. Meskipun terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menggerakkannya seperti keadaan daerah (pergolakan kerajaan, dll), alasan ekonomi, dan lain sebagainya.

Sebagai hubungan tersendiri antara Pulau Lombok dan Makassar dan sejarah maritimnya sampai saat ini, tentu harus dilihat dari komunitas orang-orang Suku Bugis yang tinggal di Pulau Lombok. Komunitas Suku Bugis sampai saat ini sebagai perkembangan dari sejarahnya tersebar di pinggir-pinggir pantai di Pulau Lombok, mulai dari Pelabuhan Ampenan di Lombok Barat yang dahulunya merupakan pelabuhan internasional yang sangat ramai, di Dusun Awang Lombok Tengah yang banyak menjelmakan budaya Suku Bajo, Labuhan Lombok di Lombok Timur, yang merupakan pelabuhan utama pada abad ke-16, Labuhan Haji di Lombok Timur, serta Tanjung Luar di Lombok Timur bagian selatan. Di tempat-tempat inilah suku Bugis di Pulau Lombok berkembang dan mengembangkan kehidupan baharinya, entah sebagai pedagang atau sebagai nelayan.

 

Daftar Pustaka

Andi Ima Kesuma. 2004. Migrasi dan Orang Bugis: Penelusuran Kehidupan Opu Daeng Rilakka pada Abad ke XVIII di Johor. Yogyakarta: Ombak.

Andi Zainal, A. 1983. Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar. Bandung: Alumni.

Budiwanti E. 2000. Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima. Yogyakarta: LKis & IKAPI.

Lalu Lukman. 2008. Pulau Lombok dalam Sejarah: ditinjau dari Aspek Budaya. Jakarta: Depdikbud.

Lalu Wacana, dkk. 1997. Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Daerah, Depdikbud.

Lapian, A. B. 1996. Peta Pelayaran Nusantara Dari Masa Ke Masa (Makalah disampaiakan dalam Musyawarah Kerja Nasional Sejarah XIII, di Makassar, 9-12 Juli 1996).

Liebner, H. H. 2004. Tradisi Kebaharian di Sulawesi Selatan: Tinjauan Sejarah Perkapalan dan Pelayaran dalam Dias Pradadimara & Muslimin A.R. Effendi (peny). Kontinuitas & Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan. Yogyakarta: Ombak.

Muhsipuddin. 2004. Kilas Balik 100 Tahun Pendidikan di Lombok Timur. Lotim: Referensi Kab. Lotim.

Online

Anonim. 2010. Migrasi Bugis: dari Pelaut Menjadi Raja. Dalam www.tribunnews.com. Diakses 29-11-2012.

Anonim. 2012. Pertahanan Bahasa Bajo di Lombok Tengah. Dalam http://ramaberbagi.blogspot.com/. Diakses tanggal 20-11-2012.

Anonim. 2012. Kearifan Lokal Suku Bajo. Dalam http://unj-pariwisata.blogspot.com. Diakses tanggal 19-11-2012.

Anonim. 2012. Sejarah Agama Islam Lombok. http://www.pesonaindonesia.com/. Diakses tanggal 19-11-2012.

Rasyid Asba. 2009. Makassar dan Lombok: Dengan Jaringan Niaga Global. Dalam: http://www.google.com/. Diakses 18-11-2012.

 

ETNIS BALI DI PULAU SERIBU MASJID (Studi Kerukunan Antar Etnis di Pulau Lombok)

Standar

ETNIS BALI DI PULAU SERIBU MASJID

(Studi Kerukunan Antar Etnis di Pulau Lombok)

Oleh

Muhamad Sopyan & Lalu Murdi

(Mahasiwa Pendidikan Sejarah Program Pascasarjana Universitas Negri Makassar)

 

                                                           Abstrak

Sutan Takdir Alisyahbana (Budiwanti: 2009) mengatakan bahwa adat-istiadat yang berlaku pada masyarakat berakar pada budaya yang dikembangkan oleh nenek moyang secara berkelanjutan bahkan tidak berkesudahan. Artinya bahwa walaupun terdapat akulturasi dengan budaya lain, adat-istiadat asli tetap akan berperan penting di dalamnya. Walaupun demikian lebih lanjut Takdir Alisyahbana (1988) mengatakan bahwa terkadang dalam proses akulturasi yang ada antara budaya yang berbeda akan menunjukkan budaya baru yang bercirikan dua atau lebih budaya yang bertemu, dan bisa jadi unsur budaya pendatang yang lebih menonjol atau budaya lama, hal ini tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Begitu juga halnya yang terjadi di pulau Lombok, antara dua etnis mayoritas yaitu etnis Sasak dan Etnis Bali memiliki dan menjalankan budayanya masing-masing dengan baik, meskpun konflik barangkali tidak terhindarkan, namun diantara beberapa etnis yang ada, kedua etnis ini disamping menggunakan budaya, adat-istiadat, dan agama mereka masing-masing, sekaligus juga akulturasi budaya diantaranya bisa dikatakan berjalan dengan baik, bahkan mampu mempengaruhi beberapa aspek budaya dari suku mayoritas. Sekalipun demikian, sekali lagi budaya yang ada pada masing-masing etnis terkadang lebih ditonjolkan daripada hasil akulturasinya dengan budaya lain yang ada, atau mungkin juga sebaliknya. Dengan saling memahami, terjalinnya hubungan sosial yang baik, dan sebagainya akan mengakibatkan tumbuhnya kerukunan antara etnis yang ada.

Kata kunci: Kerukunan, Etnis Bali, Pulau Seribu Masjid.

 

A.      Pendahuluan

Keadaan/geografis yang membagi wilayah Indonesia atas kurang lebih 3.000 pulau yang terserak di suatu daerah ekuator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan lebih dari 1.000 mil dari Utara ke Selatan, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya pluratitas suku bangsa di Indonesia (Nasikun, 2011: 43).

Berdasarkan luasnya geografis di atas, berbagai macam suku bangsa, etnis, dan bahasa terdapat di dalamnya. Hilder Geertz, misalnya, menyebutkan adanya lebih dari 300 suku-bangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda. Skinner menyebutkan adanya lebih dari 35 suku-bangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan adat yang tidak sama (Nasikun, 2011: 44).

Perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat dan kedaerahan seperti dijelaskan di atas seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Kemajemukan inilah yang menjadi salah satu sumber keindahan tersendiri di Indonesia, selama masing-masing perbedaan yang ada dapat dipersatukan dengan wawasan kebihinekaan.

Setiap suku, atau etnis yang ada tidak hanya berdiam diri dan tinggal dalam lingkungan geografis atau tempat dimana suku atau etnis tersebut berasal dan menjadi perlambang suatu daerah, namun mereka tersebar diseluruh nusantara. Terkadang mereka tidak hanya menjadi suku minoritas diantara penduduk suku mayoritas yang memang menghuni daerah tersebut, persebaran mereka juga tidak lepas dari kekuatan budaya, agama, bahasa yang mereka bawa untuk dikembangkan.

Salah satu contoh dari persebaran etnis tersebut seperti yang terdapat di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bukan hanya dihuni oleh suku Sasak yang memang merupakan suku mayoritas, paling tidak untuk saat ini yang paling kelihatan, pulau yang dikenal sebagai “Pulau Seribu Masjid” dihuni oleh beberapa etnis, diantaranya; etnis Bali, suku Bugis, Cina Peranakan, keturunan Arab, dan lain sebagainya.

Dua diantara etnis di atas yaitu etnis Bali dan Bugis memiliki ikatan sejarah yang cukup panjang dengan keberadaan kesejarahan suku Sasak di pulau Lombok. Namun jelas dengan sendirinya memiliki peranan yang berbeda, dan memiliki pengaruh yang berbeda pula, dengan demikian kemampuan untuk bertahan dan terus berkembang dengan masyarakat mayoritas yang ada memerlukan cara tersendiri untuk terus bertahan dalam segala aspek dari kehidupannya yang ada baik agama, adat-istiadat, bahasa dan lain sebagainya.

Salah satu etnis yang keberadaannya terus-menerus berkembang diantara masyarakat Sasak mayoritas di pulau Lombok ini adalah etnis Bali, dan bisa dikatakan merupakan etnis terbesar kedua setelah masyarakat suku Sasak yang mayoritas. Hal ini penting untuk di cermati, mereka tidak hanya menjadi etnis minoritas di tengah masyarakat religius Sasak yang Bergama Islam, namun mereka juga merupakan simbol “penjelmaan seribu dewa” ditengah-tengah “seribu masjid”.

Pertanyaannya kemudian, mengapa hal ini penting untuk dianalisa? Salah satu jawabannya adalah mencari dan menganalisa kerukunan diantara etnis yang berbeda, antara etnis Bali yang minoritas dengan suku Sasak yang mayoritas. Faktor kesejarahan, budaya yang menyatukan, konflik yang timbul dari perbedaan dan lain sebagainya memerlukan perhatian untuk menganalisa kerukunan etnis yang berbeda namun memiliki ikatan kesejarahan yang masing-masing saling mempengaruhi. Intinya adalah, semuanya itu termasuk bagaimana masyarakat bertindak, bergaul, beradaptasi, saling mempengaruhi, bahkan konflik yang timbuk antara etnis yang berbeda tersebut, tidak terkecuali merupakan bentuk dari kerukunan antar etnis yang ada.

 

B.       Gambaran Umum

Pulau Lombok  adalah sebuah pulau di kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok  dari  Bali  disebelah  barat  dan  Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau ini kurang lebih berbentuk bulat dengan semacam “ekor” di sisi barat daya yang panjangnya kurang lebih 70 km. Luas pulau ini mencapai 2.722.1234.725 km dengan jumlah penduduk 3.722.123 jiwa (pada tahun 2007). jiwa, menempatkannya pada peringkat 108 dari daftar pulau berdasarkan luasnya di dunia. Kota utama di pulau ini adalah Kota Mataram.

Pulau ini didominasi oleh gunung berapi Rinjani yang ketinggiannya  mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut dan menjadikannya yang ketiga tertinggi di Indonesia. Gunung ini terakhir meletus pada bulan Juni-Juli 1994. Pada tahun 1997 kawasan gunung dan danau Segara Anak ditengahnya dinyatakan dilindungi oleh pemerintah. Daerah selatan pulau ini sebagian besar terdiri atas tanah subur yang dimanfaatkan untuk pertanian, komoditas yang biasanya ditanam di daerah ini antara lain jagungpadikopitembakau dan kapas.

Lombok termasuk provinsi Nusa Tenggara Barat dan pulau ini sendiri dibagi menjadi empat kabupaten dan satu kotamadya: Kotamadya Mataram,  Kabupaten lombok barat,  Kabupaten Lombok tenggah,  Kabupaten Lombok timur, Kabupaten Lombok utara. Sedangkan etnis yang mendiami pulau Lombok terdiri dari beberapa etnis diantaranya etnis sasak sebagai etnis mayoritas, sedangkan yang lainnya seperti etnis Bali. Tionghoa (China), timur tengah (Arab) merupakan etnis minoritas.

Husus untuk etnis Bali, bisa dikatakan merupakan etnis terbesar kedua setelah penduduk asli Sasak yang jumlahnya hampir 95%, mereka lebih banyak bertempat tinggal di Lombok Barat, terutama di sekitar kota Mataram dan Cakra Negara. Keberadaan mereka tidak salah jika diidentikkan dengan istilah yang sering didengungkan yaitu “ada Bali di Pulau Lombok”, hal ini tidak berlebihan, karena mereka menerapkan adat-istiadat dari asal mereka di tengah-tengah suku mayoritas. Sehingga kami juga memiliki istilah sendiri untuk menggambarkan keberadaan etnis bali di Lombok, yaitu “Penjelmaan Seribu Dewa di Tengah-Tengah Seribu Masjid”. Selain mereka membawa dan menerapkan budaya etnisnya, mereka adalah masyarakat yang produktif dalam banyak hal.

 

C.      Proses Kesejarahan

Seperti dijelaskan sebelumnya, antara masyarakat etnis Bali dan Sasak selain memiliki kedekatan secara geografis, sekaligus memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Karena itu, keberadaan etnis Bali di pulau Lombok, lebih husus lagi di Lombok Barat dan sebagian kecil tersebar diseantro pulau Lombok tidak hanya dilihat sebagai etnis yang minoritas, namun yang terpenting juga adalah pemahaman akan sejarah, sehingga walaupun dalam kuantitas mereka sedikit, akan tetapi perjalanan sejarah pulau Lombok pernah diputar dan ditentukan oleh kekuatan dari suku Bali ini.

Bilamana etnis Bali ini sudah tersebar dan menjadi penduduk yang bertempat tinggal di pulau Lombok? Karena secara geografis memang berdekatan, mungkin jauh sebelum penguasaan kerajaan Bali di pulau Lombok masyarakatnya sudah tersebar. Namun jika kita mengacu pada penguasaan dan pengaruh, yang secara otomatis juga kekuasaan ini dapat menarik etnisnya untuk berdiam secara menetap di daerah yang dikuasainya, maka keterangan tentang Lombok pada abad XVII dan XIX diambil dari “de Graaf tentang Lombok in te 17e eeuw” telah dapat dipastikan bahwa sejah abad XVII orang Bali berusaha menempatkan pulau Lombok dibawah kekuasaan dan pengaruhnya. Dimana yang dimaksud disini adalah kerajaan Karang Asem yang melakukan inpansi dan menaklukkan seluruh pulau Lombok, kemudian kerajaan Karang Asem Bali membagi daerah kekuasaannya di pulau Lombok tersebut menjadi beberapa bagian. Sebagaimana yang dikatakan Lalu Lukman (2008: 36) bahwa  Tujuan pembagian tersebut adalah untuk memberikan kedudukan kepada keluarga raja yang terdekat, diantarannya;

  1. Singasari dengan rajanya bernama Anak Agung Ngurah Made Karang yang terletak di Cakranegara;
  2. Pagesangan dengan rajanya Anak Agung Nyoman Karang;
  3. Pagutan dengan rajanya bernama Ank Agung Wayan Sidemen;
  4. Mataram, yang memindahkan ibukota Tanjung Karang ke Mataram dengan rajanya bernama Anak Agung Bagus Jelantik, dan;
  5. Kerajaan Sengkongo dengan rajanya bernama Anak Agung Ketut Rai.

Kerajaan-kerajaan sebagaimana yang dijelaskan di atas, tidak lain merupakan cikal-bakal dari perkembangan komunitas Hindu Bali di Pulau Lombok saaat ini. Satu alasan mengapa kekuasaan menjadi penting sebagai kekuatan pendorong mobilisasi masyarakat Bali adalah adanya kekuatan politis yang akan menjaganya dari masyarakat asli. Dengan adanya kekuasaan kerajaan-kerajaan Bali tersebut di Pulau Lombok maka dengan sendirinya masyarakatnya juga memiliki motivasi untuk melakukan mobilisasi, karena secara politis, ekonomis, dan lain-lain mendukung. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa walaupun secara politis tidak terdapat ikatan yang begitu berarti, karena secara geografis, kemiripan budaya, dan paling tidak terlebih dahulu adanya penyebaran ajaran agama Hindu di Pulau Lombok dibandingkan ajaran Islam, maka dengan sendirinya keberadaan mereka saat ini sebagai salah satu etnis terbesar kedua adalah sebuah keniscayaan sejarah.

Lebih jauh, dalam catatan sejarahnya memasuki abad ke-17 (1600-an), secara bergelombang imigran dari Karang Asem- Bali datang ke Pulau Lombok untuk membuka lahan pertanian dan mendirikan pemukiman. Penduduk baru ini datang, selain karena kerajaanya diganggu oleh kerajaan kerajaan tetangganya di Bali, juga karena wilayah tofografinya kurang menguntungkan untuk pertanian, dengan kawasan tanah perbukitan. Pemukiman-pemukiman itu dikenal dengan nama Sengkongok (di kaki Gunung Pengsong), Pagutan, Pagesangan, dan Mataram (di Kodya Mataram) dan Tanaq Embet (di Senggigi).

Berdasarkan perjalanan sejarah di atas, suatu yang sangat wajar jika sampai saat ini pemukiman etnis Bali berada di sekitar Lombok Barat. Kedekatan dengan kekuasaan adalah sesuatu yang penting juga pada saat itu, karena Mataram dan sekitarnya merupakan daerah yang lebih cocok untuk dapat mengaktualisasikan diri mereka dan dapat mengonsentrasikan keberadaan mereka yang minoritas. Selain karena mereka merasa lebih aman karena dekat dengan pusat kekuasaan yang saat itu berada di daerah Mataram, secara ekonomis mereka juga lebih cepat untuk berkembang.

Realitas saat ini, jelas merupakan pantulan sejarah yang telah mengukirnya, etnisitas yang ditunjukkan dan budaya yang mereka kembangkan tanpa adanya kendala yang berarti, serta konflik yang minim dengan penduduk mayoritas merupakan bentuk kerukunan etnis yang bisa dikatakan sangat berarti dalam membentuk ciri has masyarakat Lombok yang damai dan religius. Walaupun, seperti dikatakan di atas konflik tidak bisa terhindarkan, namun hal ini hanya sebagai percikan diantara lautan yang luas dalam kedamaian.

 

D.      Konflik Etnis yang Tidak Terhindarkan

Mamahami Konflik biasanya dipahami sebagai benturan antara gagasan-gagasan, sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Sehingga untuk masyarakat yang plural seperti masyarakat Lombok, NTB, potensi terjadinya konflik sangat besar. Sebab setiap individu memiliki gagasan-gagasan yang berbeda, yang satu dengan lainnya jika tidak dapat dikompromikan akan dapat menimbulkan terjadinya konflik. Akan tetapi jika perbedaan-perbedaan ini dapat didamaikan, maka pluralitas masyarakat justru akan berbalik menjadi sosial harmony yang sangat didambakan semua orang. Oleh karena itu, konsep untuk mengelola keragaman agar tidak menjadi konflik, menjadi hal yang sangat penting agar perbedaan yang ada ini tumbuh menjadi kekayaan serta keindahan. Untuk itu, kita harus memahami bentuk atau jenis konflik yang terjadi dalam masyarakat. Terdapat dua macam konflik yang biasanya terdapat dalam masyarakat, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal.  Konflik horizontal adalah konflik  yang terjadi antar masyarakat. Konflik ini biasanya diakibatkan oleh adanya sentimen antar kelompok masyarakat, baik diakibatkan oleh perbedaan suku, agama maupun penguasaan aset ekonomi dan non-ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Adapun konflik vertikal terjadi antara negara dengan warga negara. Konflik ini biasanya diakibatkan oleh ketidakpuasan, baik personal maupun kelompok masyarakat kepada negara atau aparatur negara yang tidak dapat melakukan distribusi kebijakan secara adil dan merata.

Untuk masyarakat Lombok, jenis konflik horizontal adalah yang paling sering terjadi. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa konflik horizontal tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan konflik vertikal. Bahkan bisa dikatakan bahwa konflik horizontal bisa semakin parah atau justru mereda tergantung dari langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.

Untuk konflik horizontal, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dan pemicunya. Di antaranya: pertama, pola pemukiman masyarakat Lombok yang sering terkotakkan atas dasar agama, organisasi keagamaan, suku atau partai politik yang menjadi pilihan masing-masing masyarakat. Pola keberagamaan masyarakat Hindu dan Islam misalnya, adalah membentuk desa-desa atau gubuk-gubuk  sendiri. Sehingga berimplikasi pada pola interaksi keseharian masyarakat Lombok Muslim dan non-Muslim. Sementara suku Bali (Hindu) yang berada di Pulau Lombok, mereka membentuk komunitas sendiri seperti yang ada di Sindu, Karang Medain, Karang Bedil Mataram dan Narmada, Lombok Barat.

Tempat transaksi ekonomi pun memiliki identitas tersendiri. Untuk umat Hindu lebih banyak terkonsentrasi di pasar Sindu, Cakra Negara. Demikian juga tempat-tempat penguasaan ekonomi, juga dibedakan berdasarkan pada etnis tertentu. Di daerah Cakra Negara, Kota Mataram yang merupakan pusat perekonomian yang ada di Kota Mataram misalnya, semua lahan pertanian dibeli dan dijadikan toko dan mall, dan dikuasai oleh para imigran yang sebagian besar adalah etnis Tionghoa dan diidentikkan dengan umat Kristen. Sementara kecendrungan buruh kasarnya adalah masyarakat etnis Sasak . Kondisi ini menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kebodohan yang tak terselesaikan di masyarakat yang beretnis Sasak . Kondisi semacam ini membentuk daerah tersebut rentan terjadinya  konflik  horizontal.

Berdasarkan kondisi yang sedemikian rupa, mulai dari adanya pengkotak-kotakan tempat tinggal antara etnis Suku Sasak yang mayoritas misalnya, dengan etnis Bali yang minoritas, begitu juga halnya dengan perekonomian yang tidak mereta, dan lain-lain yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di atas, tentu tidak harus dimaknai sebagai konflik yang melibatkan masyarakat secara luas dan konflik horizontal yang dalam dan mengakar pada agama, karena jika demikian adanya, dengan sendirinya masyarakat Sasak tidak akan membiarkan etnis Bali yang minoritas dengan kepercayaan agama serta budaya yang berbeda untuk mendiami pulau Lombok, walaupun secara administratif memiliki wewenang.

Pendapat kami, konflik tersebut tidak mungkin disebabkan oleh adanya penghinaan ajaran agama oleh salah satu etnis yang ada. Sebab jika demikian akan rentan pada konflik terbuka dengan semua pemeluk agama Islam yang ada di Lombok yang pada umumnya merupakan agama dari masyarakat Sasak. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, bisa dikatakan konflik sosial yang terjadi selama ini antara masyarakat yang saling berdekatan antara tempat tinggal (Lombok:gubuk) etnis Bali dan masyarakat Sasak lebih mengarah pada adanya sentimen agama masing-masing yang tidak melibatkan masyarakat kedua belah pihak pada umumnya, kecuali dalam lokalitas yang kecil. Sehingga konflik tersebut hanya berupa gaung dari luar bahwa terdapat konflik etnis di Pulau Lombok. Padahal kalau kita cermati, bisa dikatakan “setitik noda di atas pakaian”.

Penamaan konflik sosial yang sifatnya horizontal memang tidaklah keliru, karena demikianlah yang terjadi, namun sifatnya lebih mengarah pada adanya sentiment yang tidak menyebar pada masyarakat yang lebih luas. Karena itu, konflik atas dasar agama secara lebih luas tidak bisa dibenarkan. Faktor-faktor lain perlu dicari untuk dapat mengkonstruk konflik-konflik ini, sebab kami merasa terdapat faktor tidak langsung (indirect couse) yang mendahului sehingga timbulnya konflik horizontal ini.

 

E.        Akulturasi Budaya

Sebagai manusia yang bermasyarakat tentunya individu-individu tidak pernah lepas dari adanya interaksi, berkaitan dengan itu, kalau kita mengaitkan bagaimana keadaan di pulau yang dijuluki dengan istilah pulau seribu masjid, maka kita akan menemukan di beberapa tempat di Lombok bagian barat semacam identitas-identitas oran Hindu Bali yang sering kita temukan di pulau dewata seperti, orang yang memakai pengikat kepala dengan kain, baju kebaya, Pura/Taman Narmada, Pura/Taman Mayura, Pura/Taman Lingsar, Pura/Taman Suranadi, Pura Meru dan lain-lain. Semua obyek itu berada di Kota Mataram/Lombok Barat.  Selain  itu juga, terdapat kesamaan nama lokasi wilayah tempat tinggal masyarakat Bali di Lombok khususnya di Kota Mataram. Konon tempat tinggal itu dulu sampai sekarang ditempati para pengikut Raja Karangasem sewaktu datang ke Lombok sesuai nama tempat wilayah asalnya. Nama tempat tersebut lebih banyak dari Karangasem hanya di dahului dengan nama Karang seperti: Karang  Batuaya, Karang Batudawa, Karang Baturinggit, Karang Sidemen, Karang Manggis, Karang Seraya, Karang Kubu, Karang Jeruk Manis, Karang Culik, Karang Perasi, Karang  Kecicang, Karang Jasi dan lain-lain. Karang Sampalan (Kabupaten Klungkung), Karang Buleleng dan Karang Bungkulan (Kabupaten Buleleng). Sebagai identitas peninggalan Kerjaan Karangasem yang pernah memerintah di Pulau Lombok.

Gambaran di atas hanya sebagai bukti identitas diri etnis Bali di Pulau yang oleh Solihin Salam (1992) disebut sebagai “Pulau Perawan” ini. Namun jelas bahwa, munculnya identitas-identitas tersebut tidak lain merupakan bukti dari toleransi yang berkembang antara beberapa etnis yang ada, terutama dengan etnis mayoritas yang ada. Walaupun, sebagaimana dikatakan di atas, konflikpun dapat muncul dari identitas-identitas ini, hanya bisa dikatakan sebagai jalan untuk dapat mempertemukan identitas yang berbeda tersebut.

Setelah identitas di atas dijalankan, tentu karena terdapat interaksi antara masyarakat yang ada, terutama dalam perjalanan sejarahnya, maka akulturasi pun mendapat tempat tersendiri, entah pengaruh yang lebih besar dari etnis Bali itu sendiri atau sebaliknya dari etnis Sasak itu sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Takdir Alisjahbana (1988) bahwa, terkadang budaya yang dibawa pendatang lebih cepat berpengaruh atau bisa jadi dapat memberikan efek budaya yang dominan, dan biasa juga terjadi sebaliknya yaitu budaya masyarakat asli memberikan arah budaya pada masyarakat pendatang, atau tidak menutup kemungkinan juga antara keduanya membentuk identitas baru, inilah hakikat dari akulturasi tersebut. Dengan demikian jika kita berbicara etnis Sasak dan etnis Bali, manakah dari budaya dan adat-istiadatnya yang lebih banyak mempengaruhi?

Untuk menjawab hal ini kita juga tidak bisa lepas dari peranan masyarakat Jawa yang melekat pada keduanya. Antara Jawa, Bali dan Lombok mempunyai beberapa kesamaan budaya seperti dalam bahasa dan tulisan. Jika di telusuri asal – usul mereka banyak berakar dari Hindu Jawa. Hal itu tidak lepas dari pengaruh penguasaan kerajaan Majapahit yang kemungkinan mengirimkan anggota keluarganya untuk memerintah atau membangun kerajaan di Lombok. Pengaruh Bali memang sangat kental dalam kebudayaan Lombok hal tersebut tidak lepas dari ekspansi yang dilakukan oleh kerajaan Bali sekitar tahun 1740 di bagian barat pulau Lombok dalam waktu yang cukup lama. Sehingga banyak terjadi akulturasi antara budaya lokal dengan kebudayaan kaum pendatang. Hal tersebut dapat dilihat dari terjelmanya genre-genre campuran dalam kesenian. Banyak genre seni pertunjukan tradisional berasal atau diambil dari tradisi seni pertunjukan dari kedua etnik. Sasak dan Bali saling mengambil dan meminjam sehingga terciptalah genre kesenian baru yang menarik dan saling melengkapi.

 

F.       Kerukunan Etnis Bali dan Sasak di Pulau Lombok

Umat Hindu (Bali) di pulau lombok  tersebar di segala sektor kehidupan baik pemerintah maupun swasta, dan hidup berdampingan/toleransi dengan umat/suku lainnya. Aktivitas keagamaan/adat di Bali juga bisa ditemui sehari-hari di Lombok pada masyarakat Hindunya, bahkan masih terkesan “fanatik”. Bahasa daerah Bali logat Bali masih mudah di dengar di tempat-tempat umum dan menjadi alat komunikasi keluarga. Seperti , bila ada hari raya umat Hindu, umat Hindu di Lombok sangat antusias dan marak merayakannya. Demikian halnya saat hari raya Nyepi umat Hindu di Lombok juga melaksanakannya termasuk juga menyelenggarakan pawai Ogoh-ogoh. Organisasi tradisional Banjar juga ada di beberapa tempat perkampungan Bali yang tersebar di Lombok Barat dan kota Mataram. Seni tari dan gamelan gong Bali sering digelar dalam acara-acara terentu. Inilah suatu proses difusi budaya. Itu baru sebagaian kecil budaya Bali dapat dilihat di Lombok. Adakah budaya khas lain dapat ditemui di Lombok? Jawabnya tentu ada .

Kesamaan/kemiripan tradisi budaya itu tidak saja antara para umat Hindu tetapi juga antara para umat Hindu dengan masyarakat suku Sasak (Islam). Itu dapat terlihat dalam: busana adat, seni teater/tari cakepung, permainan tradisonal “perang rotan” yang istilah Karangasem/Lombok disebut gebug/presean, seni musik tradisional penting, makan bersama (istilah Karangasem/Lombok: megibung/gibungan), menikah (istilah Karangasem/Lombok: merangkat/merarik), dan juga banyak lagi tradisi budaya  lainnya yang sama.

Kesamaan/kemiripan tradisi budaya antara Bali dan Lombok tersebut, di Bali sampai sekarang masih dilakoni oleh masyarakat (Hindu) ujung timur pulau Bali, Karangasem. Sedangkan di Lombok berada pada bagian barat pulau Lombok , pelakunya baik masyarakat Bali (Hindu) maupun Sasak (Islam) masih diaktifkan secara turun–temurun sampai sekarang.

Pertanyaannya kemudian, terkait dengan adanya kerukunan antar etnis di atas adalah, mengapa beberapa aspek dari adat-istiadat yang dikembangkan oleh Etnis Bali tersebut bisa berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan dari suku mayoritas atau yang lainnya? Tentu hal ini memerlukan analisa tersendiri. Namun yang jelas, inilah yang disebut sebagai kerukunan antar Etnis. Dimana antara satu etnis dengan yang lainnya dalam hal budaya masing-masing yang memang tidak akan mengganggu kebudayaan etnis lain, akan dibiarkan sebagai warna tersendiri yang menghias kehidupan masyarakat yang pelural tersebut. Begitulah gambaran kerukunan etnis Bali sebagai minoritas dalam lautan masyarakat suku Sasak yang mayoritas di Pulau Lombok.

 

G.      Kesimpulan

 

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut hemat kami, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama, menurut sejarahnya pulau Lombok pernah dikuasai oleh kerajaan Bali yakni kerajaan Karang Asem. karena itu, secara otomatis penduduk Bali tersebar dengan berbagai tujuan dan menetap di pulau Lombok. Selain itu, hal ini dikarenakan secara geografis pulau Lombok berdekatan dengan pulau Bali. Walaupun demikian, pulau Lombok yang dikenal dengan istilah “pulau seribu masjid”, dimana penduduknya sebagian besar beragama islam yang merupakan suku Sasak, dengan beberapa etnis lain selain etnis Bali di atas yang minoritas diantaranya: etnis Bugis, etnis Arab dan etnis China, dan lain-lain dalam presentasa yang sangat minim. Dengan demikian, keberagaman etnis tersebut tidak mustahil terjadi percikan konflik, itupun tidak sampai menjurus kepada timbulkan konflik secara meluas di tengah-tengah masyarakat yang berbeda etnis. Artinya bahwa, keragaman etnis tersebut selain dapat memberikan warna tersendiri, sekaligus mampu menjaga stabilitas kerukunan antara setiap etnis yang ada.

Kedua, keberadaan masyarakat yang plural tersebut, pada masyarakat pulau Lombok khususnya kotamadya Mataram dan Lombok Barat mampu menciptakan keadaan yang harmonis, toleransi dalam beragama  dan menjalankan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, terbukti dari banyaknya bangunan pura-pura di “pulau seribu masjid” sebagai tempat beribadat etnis Bali (Hindu), dan pernak pernik khas etnis Bali yang bisa ditemukan di Lombok, keadaan demikian tidak mungkin terwujud jika tidak terciptanya kerukunan dalam bermayarakat yang berbeda etnis maupun agama tersebut.

Ketiga, Kerukunan tersebut terjalin sejak dulu dan dipertahankan sampai saat ini, dengan terjalinnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat memungkinkan terjadinya interaksi sosial, dengan terjalinnya interaksi  yang terjalin sejak lama tersebut sehinga memberikan ruang dan waktu kepada etnis yang  mempengaruhi dan dipengaruhi. Dengan demikian, terjalinnya akulturasi budaya antar etnis dalam hal ini etnis Sasak dan etnis Bali. Keadaan semacam ini bisa dilihat dari keberadaan budaya masing-masing etnis yang menunjukkan kemiripan dalam berbagai aspek diantaranya dalam aspek bahasa, pakaian adat, ikat kepala (sasak: sapuk), begitu juga dengan bidang kesenian seperti tari-tarian jangger, alat musik seperti gong, maupun dalam hal pertunjukan ketangkasan. Sekali lagi semua ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya toleransi yang tinggi dari masyarakat suku mayoritas, inilah inti dari kerukunan etnis di Pulau Lombok.

Daftar Pustaka

Alisyahbana S. Takdir. 1988. Revolusi Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia. Dian Rakyat: Jakarta.

Anonim. 2012. Suplemen Humaniora. Dalam http://www.ut.ac.id/. Diakses tanggal 15-11-2012

Anonim. 2010. Sejarah dan Asal Usul Lombok. dalam http://oediku. wordpress.com/ diakses 15-11-2012

Anonim. 2011. Di Lombok ada Bali. Dalam  http://www . karangasemkab. Go .id/   . Diakses 15-11-2012.

 

Budiwanti, Erni. 2002. Islam Sasak. LKIS, Yogyakarta.

 

Lalu Lukman. 2008. Pulau Lombok dalam Sejarah: Ditinjau dari Aspek Budaya. Jakarta: Depdikbud.

Lalu Wacana, dkk. 1977. Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Depdikbud.

Nasikun. 2011. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Salam, Solichin. 1992. Lombok Pulau Perawan. Jakarta: Kuning Mas.

Umisaifa. 2011. masyarakat dan kebudayaan suku sasak di pulau lombok. Dalam http://umisaifa.blogspot.com/ 13 11 12

 

 

 

KEPERCAYAAN RELIGIUS-MAGIS MASYARAKAT SASAK DI KEC, JEROWARU- LOMBOK TIMUR-NTB

Standar

KEPERCAYAAN RELIGIUS-MAGIS MASYARAKAT SASAK DI KEC, JEROWARU- LOMBOK TIMUR-NTB

Oleh

LALU MURDI

(Mahasiswa Pendidikan Sejarah pada Pascasarjana Universitas Negeri Makassar)

Abstrak

Budaya atau kepercayaan apapun juga yang datang ke dunia tidak memasuki ruang vakum budaya (Ahyar Fadly, xiii: 2008). Begitu juga persebaran agama tidak bertemu dengan ruang kosong dari budaya masyarakat yang ada pada tempat persebaran suatu ajaran agama tersebut. Pulau Lombok yang tdikenal dengan pulau seribu masjid misalnya, pada umumny mayoritas beragama Islam, terlebih-lebih lagi di Lombok Timur. Namun satu hal yang sangat mencolok dari bagaimana aplikasi budaya yang ada adalah masih kuatnya kepercayaan religious-magis pada masyarakatnya, walaupun mereka juga sudah mengenal modernisasi, terutama sekali dalam hal teknologi. Kenyataan ini cocok dengan apa yang dikatakan Koentjaraningrat (1990) bahwa diantara tujuh unsur budaya yang ada, kemungkinan besar yang sangat lama sekali untuk bisa berubah total adalah kepercayaan. Pernyataan Koentjaraningrat ini memang tidak mengada-ada, karena di setiap tempat, perubahan kepercayaan membutuhkan proses yang lama. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Sasak di Lombok Timur-NTB, hususnya pada masyarakat di Kecamatan Jerowaru. Karena itu, beberapa kepercayaan nenek moyang masyarakat Sasak atau kepercayaan religious-magis yang sampai saat ini masih kuat dalam kepercayaan masyarakat dapat diidentifikasi.

Kata kunci: Kepercayaan, Religius-magis, Masyarakat Sasak, Lotim-NTB

A.      Latar Belakang

Salah satu unsur kebudayaan yang penting dari tujuh unsur kebudayaan sebagaimana di katakana antropolog C. Kluckhohn (Soerjono Soekanto, 1982) adalah religi (sistem kepercayaan). Dengan demikian maka sistem kepercayaan ini dapat kita lihat dalam konteks kebudayaan baik penerapan maupun fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Demikian pentingnya agama sebagai unsur yang menentukan jalannya kehidupan masyarakat Christopher Dawson (Soejatmoko dkk, 1995) mengatakan bahwa:

agama adalah kunci sejarah. Kita tidak dapat memahami bentuk dalam diri satu masyarakat jika kita tidak memahami agama. Kita tidak dapat memahami hasil kebudayaannya jika kita tidak memahami kepercayaan agama yang ada di sekitar mereka. Dalam semua zaman, hasil karya kreatif pertama dari suatu kebudayaan muncul dari inspirasi agama dan di abdikan pada tujuan keagamaan.

Adapun agama yang di maksud di sini adalah berupa kepercayaan baik di sebut agama ukhrowi maupun duniawi, dan termasuk di dalamnya mulai dari animisme dan dinamisme, Hindu, Islam dan lain sebagainya.

Karena agama (kepercayaan) merupakan salah satu unsur dari kebudayaan maka dalam hal ini agama yang di maksud akan di kaji dengan menggunakan pendekatan budaya. Untuk lebih memahami kebudayaan Indonesia yang asli terutama dalam hal kepercayaan tentu kita harus melihat perjalanannnya dari perkambangan waktu yang ada atau perkembangan sejarahnya meskipun antara daerah dan tempat yang lain menunjukkan perbedaan dan sekaligus terdapat kesamaan dalam hal konten.

Kepercayaan masyarakat Indonesia secara umum dalam perjalanan sejarahnya, seperti kebudayaan-kebudayaan primitif lainnya dalam sejarah, bangsa Indonesia sebelum datang kebudayaan India mempunyai  kepercayaan kepada roh-roh atau tenaga-tenaga yang gaib meresapi seluruh kehidupan, baik kehidupan manusia perorangan maupun kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pikiran dan perbuatan tertuju bagaimana mendapat bantuan dari roh-roh yang baik-baik dan bagaimana menjauhkan pengaruh roh-roh yang mengganggu atau menghalangi. Dan untuk mencapai maksud itu ada bermacam-macam ritus, mantera, larangan dan suruhan yang memenuhi kehidupan dalam masyarakat yang bersahaja itu (Takdir Alisjahbana, 1988:3).

Dalam hubungannya dengan masyarakat terpelajar dan kepemimpinan, bahwa ilmu yang tertinggi ialah ilmu tentang roh-roh dan tenaga-tenaga yang gaib itu, yang berhubungan dengan proses dan ketertiban kosmos. Demikian pulalah orang yang termulia, terkuasa dan terpelajar dalam masyarakat itu ialah orang-orang yang mengetahui tentang roh-roh dan tenaga-tenaga yang gaib itu dalam hubungan proses dan ketertiban kosmos dan oleh pengetahuannya itu dapat mempengaruhinya untuk kepentingan manusia (Alisyahbana, 1988:4)

Menurut Takdir Alisyahbana, 1988) bahwa kbudayaan Indonesia asli berupa roh-roh dan tenaga gaib yang masih kabur bentuk dan fungsinya, dalam kebudayaan India telah berupa dewa-dewa yang lebih nyata pribadinya dan sifat-sifatnya sebagai lambang tenaga-tenaga alam, yang mempunyai hierarki dan fungsi yang tentu dalam proses kosmos maupun dalam kehidupan manusia. Roh-roh dan tenaga yang gaib dari kepercayaan bangsa Indonesia, bertemu dan dalam banyak hal terlebur dalam sistem dewa-dewa dan tenaga-tenaga sakti kepercayaan Hindu, yang telah lebih sempurna dipikirkan dan tersusun dari kepercayaan kebudayaan asli Indonesia.

Setelah kedatangan Islam, seperti kebudayaan Indonesia asli dan Hindu, kebudayaan Islam itupun berpusat pada kepercayaan kepada tenaga yang gaib, yang dalam kepercayaan Islam dinamakan Allah. Tetapi berbeda dengan animism dan dinamisma kepercayaan kebudayaan Indonesia asli dan berbeda dengan hierarki dewa-dewa dan imanentisma kebudayaan India, dalam kepercayaan Islam ada suatu jarak yang besar antara manusia dan Allah (Takdir Alisyahbana, 1988:12).

Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia mulai dari abad ke-15 serta merta juga ikut mempengaruhi intelektual masyarakat terutama dalam hal penggunaan akal dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, walaupun hal ini sudah di mulai setelah kedatangan islam, namun yang terakhir di sebutkan lebih mengarah pada hal-hal yang materialistis. Apa yang di bawa masyarakat Barat tidak lepas dari apa yang di katakana Aguste Comte (Ritzer & Goodman, 2011; Bernard Rahoo, 2006) sebagai tahap positivisme yaitu lebih mengarah pada kebebasan akal untuk berpikir bahkan memikirkan tentang tuhan, hal ini juga mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam hal kebudayaan yang di dalamnya juga terdapat kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas terkait dengan kepercayaan masyarakat dalam perjalanan sejarahnya secara umum memiliki tingkat perkembangan yang berbeda antara daerah, pulau dan tempat yang berbeda, bahkan dalam satu kawasan yang sama menunjukkan konten kepercayaan yang berbeda dalam waktu yang sama. Pengaruh kebudayaan India, Islam dan Modern memang pada kenyataannya melahirkan perkembangan kebudayaan yang berbeda, bisa berupa dan lebih condong di pengaruhi semua unsur  kebudayaan, kepercayaan asli dan hindu serta sedikit islam seperti yang dapat kita lihat pada masyarakat Bayan Lombok Timu-NTB, atau sebaliknya lebih dominan kepercayaan masyarakat di pengaruhi kebudayaan asli Indonesia serta kepercayaan Islam seperti dapat kita saksikan pada masyarakat bagian selatan Lombok timur dan Lombok Tengah, lebih husus lagi di Kecamatan Jerowaru.

Walaupun dalam sejarah kebudayaan Indonesia terutama dalam hal kepercayaan telah di pengaruhi oleh berbagai unsur budaya, namun bagaimana pun unsur  budaya asli terutama di daerah pedesaan walaupun sudah di pengaruhi kebudayaan yang berbeda dari aslinya namun akan tetap mewarisi kebudayaan aslinya, atau paling tidak memadukannya. Hal ini sejalan dengan apa yang di katakan Sutan Takdir Alisyahbana (Budiwanti: 2009) mengatakan bahwa adat-istiadat yang berlaku pada masyarakat berakar pada budaya yang dikembangkan oleh nenek moyang secara berkelanjutan bahkan tidak berkesudahan. Berdasarkan apa yang dikatakan Ali Syahbana diatas sekurang-kurangnya walaupun dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang kelihatannya memarjinalisasi sendi-sendi budaya terdahulu pada masyarakat, dengan pengamatan yang cermat pada masyarakat  yang walaupun sudah terkontaminasi dengan budaya baru tersebut justru masih menyisakan kebajikan-kebajikan masa lalu yang terus di lestarikan keberadaannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepercayaan terhadap agama, dilestarikan juga budaya-budaya masa lampau sekaligus juga menerima pengaruh moderinisasi.

Begitulah yang terjadi pada masyarakat pedesaan di kecamatan Jerowaru Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), walaupun pada dasarnya semua masyarakatnya beragama islam, namun dapat kita saksikan juga bahwa masyarakatnya masih banyak yang menganut kepercayaan asli masyarakat Indonesia seperti adanya kekuatan benda-benda dan roh-roh yang menguasai benda. Sehingga pada masyarakatnya kita dapat menyaksikan beberapa hal terkait dengan kepercayaan ini.

Adapun beberapa kepercayaan religious-magis yang masih di percayai oleh masyarakat pedesaan di kecamatan jerowaru sampai saat ini dapat kita lihat mulai dari ritus dalam bercocok tanam, mulai dari penentuan hari yang baik, serta jampi-jampi di tengah sawah untuk melindungi padi dari wabah penyakit, dalam hal pembuatan rumah juga misalnya, sebelum batu pertama di letakkan harus di potong satu ayam dan darahnya di alirkan pada tempat batu pertama akan di letakkan, dengan maksud supaya hal itu sebagai sesajian bagi jin-jin yang tinggal di sana supaya tidak mengganggu pemilik rumah nantinya. Lebih dari itu ada juga yang di namakan maleman untuk menerangi arwah nenek moyang yang sudah meninggal dunia dan di lakukan malam ke 15 bulan ramadhan. Belum lagi kepercayaan masyarakat terhadap tempat-tempat tertentu seperti apa yang disebut kemalik dan ketobok, dan lain sebagainya. Semuanya ini sampai saat ini masih terus di lestarikan oleh masyarakatnya yang sekaligus beragama Islam. Dengan demikian maka apa yang di katakana Takdir Alisyahbana di atas benar adanya.

Bertolak dari penjelasan di atas, maka beberapa kepercayaan religious-magis pada masyarakat pedesaan kecamatan Jerowaru Lombok Timur-NTB ini kami menganggap sangat perlu untuk kita kaji, sebagai bahan yang akan kita gunakan untuk dapat memahami lebih mendalam bahwa ternyata pada abad nuklir ini walaupun masyarakat sudah terpengaruhi budaya materil dan spiritual dari kebudayaan lain masih menunjukkan jati diri budaya leluhurnya, hal ini memang sesuatu yang tidak aneh karena bagaimanapun kebudayaan yang menyangkut kepercayaan sangat sulit dan lambat untuk dapat di pengaruhi budaya lain, bahkan dari semua unsur  budaya yang ada, agama (sistem kepercayaan) adalah salah satu unsur kebudayaan yang paling lambat untuk berubah.

B.       Gambaran Umum Kepercayaan Masyarakat

Kecamatan Jerowaru merupakan kecamatan yang paling selatan di Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan yang selalu di landa kekurangan air ini, selain memiliki rasa kolektivitas yang cukup tinggi, sejauh ini masyarakatnya sangat telaten bekerja terutama sebagai petani. Karena sedikit sekali penduduknya yang berprofesi sebagai guru, pagawai atau pedagang misalnya, walaupun akhir-akhir ini menunjukkan kemajuan. Di bandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain di Lombok Timur, Kecamatan jerowaru dalam bidang pendidikan masih terbelakang hal ini terbukti dari banyaknya pernikahan usia dini, dan hal ini banyak di kaji oleh para peneliti dari STKIP Hamzanwadi Selong,Universitas Negeri Mataram (UNRAM) dan lain sebagainya, dan di katakana bahwa inilah diantara salah satu penyebab dari banyaknya siswa yang putus sekolah dan sedikit sekali yang melanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Bukan hanya itu kecamatan ini juga terkenal karena banyaknya terjadi kawin cerai, sehingga sering dijadikan sasaran untuk penelitian masalah kawin cerai di Lombok Timur.

Namun seperti di katakana di atas, bahwa masyarakat kecamatan Jerowaru terutama di pedesaannya di warnai oleh kolektivitas yang masih tinggi, ini di sebabkan oleh adanya mata pencaharian yang hampir homogen, walaupun saat ini sudah menunjukkan adanya spesialisasi walaupun dalam tataran yang masih bisa di katakana sangat kecil bila dibandingkan  dengan presentasi masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani. Unsur homogenitas inilah yang sekaligus juga mengakibatkan adanya perasaan kolektivitas yang tinggi, sekaligus merupakan salah satu ciri dari masyarakat desa di manapun.

Adanya kolektivitas yang tinggi pada masyarakat pedesaan di kecamatan Jerowaru sekaligus juga menyebabkan kebudayaan masyarakat yang berasal dari nenek moyang mereka dapat terus menerus di pertahankan, terutama sekali dalam hal kepercayaan ini. Walaupun pada dasarnya saat ini sudah mulai berkurang dan hanya di lakukan oleh generasi tuanya saja dan ada beberapa ritual dan kepercayaan yang masih di lakukan dan di percaya oleh generasi mudanya, seperti bebubus dan lain sebagainya.

Pada dasarnya masyarakat pedesaan di Kecamatan Jerowaru tercatat beragama Islam yang salah satu ajarannya adalah melarang pemeluknya percaya pada benda-benda memiliki kekuatan gaib, atau percaya pada bantuan jin dan roh-roh seperti yang di percaya oleh masyarakat, meskipun dalam Islam juga terdapat kepercayaan pada yang gaib namun bukan seperti apa yang di percayakan oleh masyarakat seperti yang di jelaskan di sebelumnya. Apa yang di sebutkan di atas sesungguhnya bagi ajaran Islam adalah sesuatu tahayyul dan di larang dalam agama ini. Namun kembali pada apa konteks sebelumnya bahwa kepercayaan merupakan salah satu unsur budaya yang paling sulit atau paling tidak mudah untuk berubah, paling tidak kalaupun berubah kemungkinan besar akan terjadi akulturasi.

Kepercayaan kepada Allah Swt dalam ajaran agama Islam oleh masyarakat pedesaan kecamatan Jerowaru tidak serta merta meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka akan kepaercayaan bahwa benda-benda seperti padi, dan binatang seperti tikus, babi, ulat, dan lain sebagainya memiliki kekuatan supranatural yang mengelilinginya, belum lagi kepercayaan masyarakat pada tempat-tempat yang dianggap keramat dan harus di lakukan sesaji. Kekuatan-kekuatan supranatural yang di milki oleh benda-benda, binatang-binatang serta tempat-tempat keramat tadi diasosiasikan sebagai jin oleh masyarakat yang dalam ajaran islam memang ada, sehingga masyarakat memandangnya hal ini bertentangan dengan ajaran islam, yang tidak benar bagi mereka adalah mempercayakannya sebagai kekuatan tertinggi, namun mereka juga mampu merubah sesuatu yang ada sehingga masyarakat harus mematuhinya atau melawannya.

C.  Beberapa Kepercayaan Religius-magis yang Masih Eksis

Pada bagian ini kita akan coba menjelaskan serta mengklasifikasi beberapa kepercayaan religius-magis masyarakat pedesaan Kecamatan Jerowaru berdasarkan klasifikasi benda, binatang, tempat dan lain sebagainya. Karenanya untuk memperjelas maka kita akan membahas satu persatu diantara beberapa macam dan jenis kepercayaan religius-magis dari masyarakat bersangkutan.

1.    Dalam Bidang Pertanian

Seperti sudah di jelaskan di atas bahwa pada umumnya pertanian merupakan pekerjaan yang mendominasi masyarakatnya, namun hal ini tidak sampai di situ saja, karena ada satu hal menarik yang perlu kita tahu pada kebudayaan masyarakat ini dalam hal pertanian ini. Mulai dari penentuan tanggal, dan hari yang bagus untuk menanam sampai pada kepercayaan dengan mantra-manta oleh orang yang ahli ketika hama menyerang tanaman sampai saat ini terus di percaya dan masih di lestarikan kepercayaan tersebut.

Langkah pertama yang biasanya diambil adalah menanyakan hari-hari yang bagus untuk penyemaian padi, hal ini bisa di tanyakan pada orang yang dianggap memiliki kekuatan spiritual yang bagus, dan di kecamatan Jerowaru kita tidak jarang akan bisa menemukan orang yang katanya mampu menunjukkan hari-hari yang bagus untuk menanam padi tersebut. Selain itu masyarakat juga percaya pada kekuatan mantra yang di buat oleh ahli spiritual yang di tiupkan lewat selembar daun sirih yang di campur dengan kapur dan buah pinang yang di namakan dengan sembek untuk mengantisipasi hama dan penyakit atau gangguan jin pada tanaman padi, dan biasanya sembek ini di gantung di tengah-tengah sawah dengan sebatang ranting bambu.

2.    Benda-benda dan Binatang

Beberapa binatang yang dapat merusak tanaman padi atau tanaman lainnya seperti ulat, tikus, dan babi di percayakan memiliki kekuatan, karena seperti yang di percayai masyarakat binatang tersebut di miliki oleh jin, karena itu mereka tidak berani menyumpahnya ketika merusak tanaman. hal ini bukan berarti mereka tidak berani membasminya melainkan mereka hanya takut untuk menyumpahnya, mereka meyakini kalau di sumpah maka yang empunya bakal marah. Kepercayaan seperti ini saat ini sudah mulai luntur namun masih ada sebagian masyarakat yang mempercayainya.

Tikus yang merusak tanaman padi di rumah biasanya oleh sebagian masyarakat di percaya mengerti jika mereka menyumpahnya dan akan merusak lebih parah lagi, sehingga kadang-kadang jika mereka melihat padinya yang berserakan mereka akan mengatakan “dende dendek sedak pare” yang artinya mereka bilang sama tikus tersebut untu tidak merusak padinya. Sebutan dende oleh masyarakat di Lombok adalah bahasa yang sangat bagus untuk memanggil anaknya sendiri maupun orang lain, yang pada dasarnya untuk penyebutan manusia.

Kucing juga dianggap memiliki balak. Hal ini berlaku misalnya ketika di tabrak, dan yang menabrak tersebut tidak mengangkatnya, serta menguburkannya maka oleh masyarakat di percayai suatu saat dalam perjalanan seorang pengendara tersebut akan mendapatkan bahaya. Penguburannnya juga tidak sembarangan, melainkan harus di bungkus menggunakan pakaian yang digunakan oleh orang yang menabrak tadi, bahkan lebih bagus lagi jika di bungkus dengan kain putih sebelum di masukkan dalam tanah.

3.    Pembuatan Bangunan

Salah satu kepercayaan masyarakat sampai saat ini yang bertendensi kearah religius-magis dalam hal ini adalah saat pembangunan rumah misalnya. Masyarakat percaya bahwa harus di yakinkan bahwa di bawah pondasi tempat pembuatan rumah tersebut tidak ada batu besar. Karena batu besar dianggap sebagai tempat jin, dan jika mereka membuat rumah di atasnya maka di hawatirkan suatu saat mahluk gaib yang menghuni batu besar tersebut akan mengganggu pemilik rumah.  Bukan hanya itu jika secara kasat mata batu besar tersebut tidak dapat di lihat maka mereka menggunakan tenaga ahli paranormal untuk memastikan bahwa tempat di mana akan di bangun rumah tersebut steril dari pengaruh jin dan mahluk gaib lainnya.

Begitu juga saat mereka akan membuat sumur, masyarakat akan menanyakan kepada sang ahli spiritual apakah tempat tersebut cocok untuk pembuatan sumur. Mereka percaya dengan kemampuan spiritual yang di miliki oleh ahlinya mampu menembus air yang ada di dalam tanah tersebut. Namun sebelum sang paranormal memastikan apakah tempat tersebut mengandung air yang banyak atau tidak sama sekali mereka membutuhkan waktu satu atau dua malam untuk mengkaji mimpinya. Jika hasil mimpinya mengisyaratkan ada, maka dia akan menemui sang pemilik untuk memberitahukannya. Proses meditasi lewat mimpi ini disebut sebagai betangi.

Perlu juga bagi masyarakat untuk memotong ayam ketika baru membangun atau setelah selesai membangun rumah, hal ini di yakini akan dapat mengusir kekuatan jin-jin atau mahluk gaib tersebut dengan darah ayam. Dalam pembuatan rumah misalnya, pada saat sebelum meletakkan batu pertama, di salah satu pojoknya akan di potong ayam dan airnya di jatuhkan di lubang batu pertama akan di tanam. Setelah rumah tersebut jadi proses selanjutnya adalah selametan (doa dan zikir) supaya rumah tersebut steril dari pengaruh mahluk gaib. Begitu juga dengan pembuatan sumur seperti di sebutkan di atas, di perlukan pemotongan ayam yang darahnya di alirkan di tempat pembuatan sumur tersebut dan di ahiri dengan selametan juga.

Selametan juga bagi masyarakat perlu di lakukan saat membeli mobil atau motor baru. Oleh karenannya sebelum mereka memakainya mereka akan melakukan selametan terlebih dahulu dengan mengadakan zikiran di rumah sang pemilik. Hal ini di percaya akan mendatangkan keselamatan dan kebaikan si pemilik jika dia menggunakan kendarannya tersebut. Namun sebaliknya mereka juga percaya jika selametan ini tidak di lakukan maka di hawatirkan sesuatu yang patal akan sering terjadi pada pemilik kendaraan tersebut seperti sering terjadi kecelakaan dan lain sebagainya.

4.    Kemalik dan Ketobok

Kemalik dan ketobok memiliki objek yang dapat di lihat, baik berupa bangunan maupun hanya berupa benda. Antara kemalik dan ketobok ini memiliki perbedaan yang dapat kita pisahkan. Kemalik sering berupa batu besar, pohon besar dan kadang-kadang sebuah tempat yang kelihatan biasa-biasa namun di yakini oleh masyarakat di huni oleh banyak mahluk halus.      Mahluk halusnya di yakini bisa berupa jin ular, jin kera, jin yang tua, dan lain sebagainya yang menguasai tempat tersebut. Anak-anak ataupun orang dewasa dilarang untuk bermain di tempat tersebut kalau tidak memiliki mantra yang bisa mengalahkan jin tersebut. Karena itu biasanya di ajarkan pada anak-nak mereka mantra supaya mereka tidak terkena pengaruh jin yang ada di tempat tersebut. Salah satu tempat dapat kita lihat mengenai kemalik ini misalnya di Kadus Batu Tambun Desa Wakan. Kemalik ini berupa pohon besar yang di yakini oleh masyarakat sekitar di huni oleh banyak jin, bahkan oleh masyarakat sana di yakini sebagai tempat tinggalnya banyak jin, kemalik ini memiliki seorang pemangku yang menjaga tempat tersebut. Bukan hanya itu di bawah pohon besar tersebut dibikinkan semacam gubuk yang di yakini sebagai tempat istirahatnya mahluk gaib yang menghuni sekitar pohon tersebut. Sedangkan orang yang berani masuk dan membersihkan apa lagi memotong-motong ranting tersebut hanyalah pemangku kemalik tersebut. Kemalik ini juga bukan hanya berupa pohon, dan batu besar saja namun juga dapat berupa bangunan-bangunan tua, seperti sumur tua, pondasi masjid dan bangunan-bangunan lainnya.

Sedangkan ketobok berupa bangunan yang di buat masyarakat tidak berselang terlalu lama dan bangunannya dapat di perbaharui, baik di buat dengan beratapkan ilalang dan bertembok pager (bedek), serta ada juga yang temboknya terbuat dari batu bata dan di bangun seperti rumah kecil modern. Ketobok di buat karena di yakini oleh masyarakat sekitar bahwa di tempat tersebut pernah di tinggali oleh orang suci atau orang alim, atau katakanlah seorang wali. Tokoh tersebut bisa saja di percayai pernah tinggal lama atau hanya sekedar tempat singgah, atau pun juga di yakini sebagai tempat menghilangnya orang suci tersebut. Misalnya ketobok yang ada di desa Wakan di perkirakan pernah di tempati oleh salah seorang tokoh yang bernama Mercesari. Tokoh ini di yakini oleh masyarakat sekitar sebagai orang alim dan sekaligus jelmaan dari wali yang membangun Masjid Rambitan di kecamatan Pujut Lombok Tengah. Lain halnya dengan ketobok yang ada di desa Ganti, Lombok Tengah, menurut keyakinan masyarakat bahwa di tempat inilah Sunan Gunung Jati menghilang pada saat menyiarkan agama Islam ke pulau Lombok sehingga dibuatkan ketobok ini.

Sama halnya dengan kemalik, ketobok juga memiliki seorang pemangku yang kiranya dapat mengajarkan tata cara untuk berdoa dan melakukan ritual, ataupun sesajian setiap tahun yang di lakukan oleh masyarakat. Ketobok ini oleh masyarakat sekitar di yakini dapat memberikan banyak berkah, misalnya sebagai tempat untuk meminta supaya rizkinya banyak, sembuh dari penyakit, sampai pada tempat untuk meminta hujan. Demikianlah yang di lakukan oleh masyarakat di sekitar ketobok yang ada di Rempung Puntik Kecamatan Ganti. Mereka membawa sesaji, mereka makan bersama di tempat tersebut, dengan membawa kesenian seperti gamelan dan lain sebagainya, sekaligus berdoa meminta berkah serta di turnkan hujan. Inilah sedikit dari kepercayaan masyarakat tentang ketobok yang sebenarnya masih banyak segi-segi lain yang perlu di ulas namun membutuhkan tempat yang lebih banyak.

5.    Bebubus

Bebubus merupakan salah satu kepercayaan masyarakat bahwa dengan cara tersebut mereka bisa sembuh dari penyakit yang di deritanya, di saat bebubus bisa meminta rizki yang banyak, di panjangkan umurnya dan lain sebagainya. Pada umumnya bebubus ini di lakukan pada hari senin yang di kenal dengan nama bubus senin, dan hari jum’at. Selain bubus yang di buat supaya yang pemakainya bisa mendapatkan kebaikan, kesehatan, terhindar dari pengaruh gaib yang jahat sekaligus ada juga bubus yang di yakini dapat menarik hati peria atau wanita ketika di gunakan, namun pembuatan bubus semacam ini di lakukan secara sembunyi dan di rahasiakan. Adapun macam acara bebubus yang pertama terbuka dan di ketahui oleh umum, karena yang menggunakannya juga adalah masyarakat pada umumnya.

Bubus pada umumnya terbuat dari beras yang di tumbuk, dan di campur dengan bahan-bahan yang lainnya, pada saat pembuatannya juga tidak luput dari mantra-mantra, karena disanalah inti dari pembuatannya. Karena itu bubus ini memiliki seorang pemangku, dan di warisi secara turun-temurun oleh keluarga pemangku tersebut. Bebubus ini sekaligus juga memiliki ikatan bubus, baik berupa kekerabatan maupun tempat tinggal. Dengan demikian walaupun berasal dari desa yang berbeda namun kadang-kadang pergi bebubus ke desa yang lain karena ikatan kekerabatan dengan pemangku bubus tersebut.

Masyarakat juga percaya bahwa pemangku bubus tersebut di kelilingi banyak mahluk halus, dan banyak juga orang yang bisa kena kejahatan mahluk halus yang di percayai sebagai penunggu bubus tersebut, misalnya mereka akan hilang kesadaran dan mengamuk, gejala pingsan atau bahkan sakit. Semuanya itu jika yang menyebabkan semuanya adalah mahluk halus yang ada pada bubus tersebut maka yang akan mengobatinya juga adalah pemilik bubus, atau paling tidak akan bisa sembuh setelah minum air bubus yang remas dan di usap-usap ke mukanya.

6.    Dukun/tabib

Fungsi tabib sampai saat ini pada masyarakat pedesaan di kecamatan Jerowaru sama dengan fungsi seorang dokter, bahkan mereka lebih dahulu di tuju sebelum orang yang sakit tersebut di bawa ke dokter atau rumah sakit. Mereka bukan hanya bisa menyembuhkan satu penyakit, namun kadang-kadang menurut keyakinan masyarakat terdapat dukun yang memiliki kemampuan mantra pada penyakit yang berbeda. Cukup dengan komat-kamit dan di sediakan mangkok berisi beras, lingkaran benang, cabe tandan, segelas air serta uang seadanya bisa satu atau dua ribu, setelah itu orang yang sakit tersebut akan dibri minum air yang pernah dimanterakan tadi, dan si dukun akan mengatakan penyakitnya sebentar lagi akan sembuh. Setelah tidak ada perubahan sama sekali atau bahkan semakin bertambah sakit baru langsung pergi ke rumah sakit. Bahkan di rumah sakit pun ada saja warga yang dengan kepercayaan dirinya memiliki mantra untuk menyembuhkan penyakit seperti itu dan mencoba untuk membantunya dengan mantra di ruangan rumah sakit.

7.    Benda Pusaka dan Azimat

Terkait dengan benda pusaka seperti Keris, Jungkat (tombak), dan senjata lainnya yang dianggap memiliki kekuatan lain, akan banyak kita temukan di tempat lain. Karena itu dalam hal ini kami akan membataskan diri pada azimat. Azimat oleh masyarakat di percaya memiliki kekuatan untuk untuk menagkal tindakan-tindakan yang jelek dari orang lain baik secara pisik maupun psikis. Dalam hal pisik misalnya azimat ini di yakini dapat melindungi tubuh sang pemilik dari gangguan orang lain yang mau mencelakainya, tidak tembus besi, bahkan bisa menjadi kebal. Dalam hal psikis dapat menyebabkan si pemilik terhindar dari pengaruh sihir, atau kekuatan-kekuatan mahluk gaib yang jahat pada dirinya.

Azimat atau bebadong ini bisa berupa kain, beberapa tulisan kertas maupun semacam minyak. Azimat atau bebadong yang terbuat dari kain biasanya berbentuk sabuk, hingga dalam keadaan yang berbahaya azimat tersebut dapat di gunakan sebagai sabuk. Begitu juga hanya dengan azimat berupa tulisan atau gambar alqur’an atau tulisan jawi, biasanya berukuran kecil dan dapat di masukkan dalam kantong, sehingga oleh pemiliknya dapat di bawa kemanapun kecuali saat kencing dan membuang air besar, karena jika di bawa pada dua hal tersebut di pecaya kekuatannya akan berkurang.

Bebadong atau azimat yang berupa minyak oleh masyarakat di yakini dapat menyebabkan tubuh si pemilik menjadi kebal dari pengaruh besi ataupun benda-benda tajam lainnya setelah di minum atau sekedar di oleh di sebagian tubuhnya. Pembuatan minyak azimat ini tidak sembarangan, karena dalam pembuatannya di perlukan orang yang memiliki keahlian dalam hal itu untuk melakukan mantra untuk memberikan kekuatan spiritual pada minyak yang di buat sebagai azimat tersebut. Sama seperti pembuatan minyak kelapa yang lainnya, membuat minyak azimat ini juga seperti itu, namun perbedaannya ketika tempurung kelapanya di pisahkan dari isinya, maka isinya tidak boleh cacat oleh parang yang di gunakan, karena di yakini dengan tidak cacatnya isi kelapa tersebut akan berpengaruh pada kekebalan tubuh yang tidak akan terkena juga dengan benda tajam semacam keris dan lain sebagainya ketika ada musuh.

8.    Mantra-mantra Kekebalan Tubuh

Seperti di jelaskan di atas bahwa bebadon atau azimat juga bertujuan untuk membuat tubuh si pemiliknya menjadi kebal dari pengaruh benda-benda tajam seperti keris, maupun tumbak jika di gunakan untuk membela diri di saat kepepet maupun ketika berhadapan dengan musuh. Selain itu kekebalan tubuh ini juga berupa mantra-mantra yang harus di kuasai oleh seseorang supaya tidak perlu lagi membawa bebadong atau azimat yang kadang-kadang lupa di bawa. Sedangkan mantra ini akan melekat pada individunya sebagai pelindung.

Mantra-mantra untuk dapat membuat tubuh menjadi kebal ini terdapat dua bentuk yaitu ada yang di namakan ilmu masak dan ilmu katak. Ilmu masak adalah ilmu kekebalan tubuh yang di ajarka oleh seseorang dengan cara biasa-biasa tanpa harus dengan persyaratan, bisa di ajarkan saat duduk santai dan sebagainya. Sedangkan ilmu masak di ajarkan oleh sang guru di tempat-tempat tertentu yang tersembunyi, serta pada bulan tertentu. Biasanya ilmu katak (belum masak) ini diajarkan pada bulan maulid, dengan persyaratan yang diajarkan bisa berjumlah lebih dari satu orang, mengasingkan diri di tempat yang sunyi selama satu minggu, yang di mulai hari jum’at dan di akhiri hari jum’at juga. Bukan hanya itu mereka juga tidak boleh makan terlalu kenyang, tidak boleh berbicara selain dengan gurunya dan teman seperguruannya kalau ada, harus mandi setiap malam di empang (Sasak: Embung) selama proses penyempurnaan ilmunya.

Ilmu kekebalan tubuh ini dianggap sudah masuk atau diterima jika saat tidurnya di tempat persembunyiannya bermimpi naik ke tempat yang tinggi, masuk dalam masjid atau menunggang sesuatu, dan hal ini biasanya akan di tanyakan oleh sang guru akan mimpi muridnya pada malam hari, dan jika sang murid menceritakan seperti demikian maka dianggap ilmunya sudah akan mencapai ke sempurnaan untuk menguasai ilmu kekebalan tersebut.

9.    Kemenyan

Tujuan dari diadakannya kemenyan ini oleh masyarakat di yakini akan dapat menerangkan arwah nenek moyang yang telah meninggal dunia di alam sana, begitu juga nanti setelah orang yang menyalakan kemenyan itu meninggal dunia, mereka memiliki keyakinan bahwa akan mendapatkan ketenangan di alam ahirat nanti dengan melakukan kemenyan tersebut.

Kemenyan ini di lakukan pada tanggal 15 bulan ramadhan, karena masyarakat menganggap bahwa pada pertengahan bulan tersebut yang pada awal ramadhan arwah keluarganya yang telah meninggal dunia pulang ke rumahnya, namun pada pertengahan bulan tersebut di yakini bahwa arwah mereka akan kembali ke tempat asalnya, jadi dengan adanya kemenyan yang di nyalakan pada pada malam hari tersebut tidak lain adalah untuk menerangi perjalanan pulang arwah nenek moyangnya kea lam kubur.

Adapun pembuatan dari kemenyan ini, yaitu dari buah jarak yang di masukkan pada penusuk lidi yang jumlahnya tidak terbatas. Kemenyan ini lalu di nyalakan di sekeliling rumah dan di tempat-tempat yang dianggap penting. Pada intinya penempatan kemenyan ini sesuai dengan di mana seharusnya lampu ada, baik di dapur, ruang makan, depan teras, kamar mandi dan bahkan di jalan-jalan yang di lewati orang.

Kemenyan saat ini hanya di lakukan hanya oleh sebagian kecil masyarakat, dan itu pun hanya orang-orang tua yang masih peduli dan meyakini kegunaannya bigi arwah nenek moyangnya yang sudah meninggal dunia maupun kegunaan untuk dirinya di kemudian hari. Salah satu juga yang mungkin menyebabkan kemenyan ini tidak di lestarikan karena tidak ada nilai praktisnya dalam kehidupan sehri-hari oleh masyarakat, karena hal itu menyangkut alam lain, tidak saeperti pelestarian tradisi kepercayaan lain yang dianggap memiliki kegunaan praktis bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

10.     Pelet, Senggeger, dan Sengasih-asih

Pelet adalah mantra yang di gunakan seorang laki-laki atau perempuan untuk membuat pacarnya jatuh cinta sama penggunanya, biasanya pelet ini terkesan sebagai mantra yang kurang bagus di mata orang banyak karena di yakini dapat memaksakan cinta pada orang yang sebenarnya tidak mencintainya, dan yang paling parah lagi jika mereka dapat menikah, maka masyarakat yakin kalau dia dapat pasangannya tersebut dengan menggunakan pelet maka tidak akan berjalan lama, karena pada saat tertentu ketika pengaruh pelet tersebut tidak berpengaruh lagi maka perempuan atau laki-laki yang terkena pelet tersebut akan membenci suami atau istrinya, karena pada awalnya tidak di dasari rasa cinta yang murni. Karena itu penggunaan pelet bagi masyarakat adalah sesuatu yang kurang bagus.

Adapun cara penggunaan pelet ini bisa melalui rokok, uang, mata, sabut, atau makanan yang di berikan pada seorang gadis, dan disanalah di lakukan mantra-mantra. Sedangkan senggeger dan sengsih-asih hempir merupakan sesuatu yang sama dan dianggap bagus olah masyarakat, karena hanya akan menimbulkan kesenangan bagi orang lain melihat kita. Jika senggeger di gunakan untuk dapat di lihat menarik oleh pasangan kita, maka sengasih-asih di percaya dapat mempengaruhi orang banyak pada umumnya. Ketiganya baik pelet, senggeger, maupun sengasih-asih, dilakukan dalam bentuk mantra, namun yang membedakannya adalah keyakinan dan penamaan dalam penggunaannya yang berbeda tersebut.

D.      Kesimpulan

Sutan Takdir Alisyahbana (Budiwanti: 2009) mengatakan bahwa adat-istiadat yang berlaku pada masyarakat berakar pada budaya yang dikembangkan oleh nenek moyang secara berkelanjutan bahkan tidak berkesudahan. Semua ini bisa terjadi pada masyarakat yang memiliki kolektivitas tinggi, dan memiliki salah satu ciri yaitu bidang pekerjaan yang homogen. Inilah salah satu faktor yang dapat menyebabkan kebudayaan masa lampau bisa di lestarikan, terutama dalam hal kepercayaan. Karen menurut ahli bahwa salah satu unsur budaya yang sangat sulit berubah yaitu   kepercayaan, sedangkan budaya yang sifatnya materi cepat sekali terpengaruh oleh budaya luar, seperti model pakaian, perumahan, keprluan hidup sehari-hari dan lain sebagainya.

Pelestarian budaya masa lampau oleh masyarakat bisa terjadi melalui internalisasi, yaitu peroses penyatuan dengan lingkungan sosial dan budaya sekitar, sosialisasi, berupa pengaruh orang yang ada di sekeliling kita, baik kakak, ayah ibu dan lain sebagainya, serta proses enkulturasi, yang berupa menyemaian budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Moderenisasi telah menyebabkan kebudayaan luar sangat rentan mempengaruhi budaya asli masyarakat, yang kadang kelihatan lebih masuk akal, terutama dalam hal ini kebudayaan materi. Namun di balik layar televisi, internet, dan handpon, di sebagian masyarakat tidak akan bisa menghilangkan beberapa kebudayaan asli yang pernah ada, terutama dalam hal kepercayaan.

Begitu juga yang terjadi pada masyarakat pedesaan kecamatan Jerowaru  Lombok Timur-NTB, walaupun masyarakatnya saat ini sudah bisa di katakan menuju masyarakat modern dengan menggunakan kebudayaan materi yang di lakukan orang pada umumnya, namun dalam hal kepercayaan mereka masih terikat oleh kepercayaan religuis-magis yang pernah menjadi kepercayaan nenek moyangnya.

Beberapa unsur kepercayaan religius-magis yang masih di lestarikan oleh masyarakat seperti bebubus, kepercayaan bahwa binatang seperti tikus, babi, ulat dan lain sebagainya memiliki kekuatan gaib, mereka juga meyakini kekuatan supranatural dari ketobok dan kemalik, mereka juga percaya pada mantra-mantra yang dapat mengakibatkan kekebalan tubuh, percaya pada pelet, senggeger serta sengasih-asih dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Alisyahbana S. Takdir. 1988. Revolusi Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia. Dian Rakyat: Jakarta.

Budiwanti, Erni. 2002. Islam Sasak. LKIS, Yogyakarta.

Fadly Ahyar. 2008. Islam Lokal: Akulturasi Islam di Bumi Sasak. Lombok Tengah: Staiiq Press.

Kahmad Dadang. 2006. Sosiologi Agama. Rosda Karya Bandung: Bandung

Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah. Tiara Wacana Yogya: Yogyakarta.

Mulyana Agus & Darmiasti. Historiografi di Indonesia: dari magis-religius hingga strukturis. Refika Aditama: Bandung.

Ritzer George & Goodman J. Douglas. 2011. Teori Sosiologi. Kreasi Wacana: Bantul

Raho Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Prestasi Pustaka: Jakarta

Soekanto Soerjono. 1999. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Soedjatmoko, Ali Muhammad, dkk (ed). 1995. Historiografi Indonesia: sebuah pengantar. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Wiranata I Gede. 2002. Antropologi Budaya. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Sampingan

MEMAHAMI MAKNA OBJEKTIVITAS DAN SUBJEKTIVITAS DALAM PENULISAN SEJARAH

Oleh

Lalu Murdi

(Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar)

Abstrak

Manusia tidak bisa lepas dari waktu dan tempat dimana mereka berada, karena itu nilai yang mereka yakini dalam struktur ideasional, estetis, dan etis akan menjadi salah satu faktor penting dalam hidup mereka baik dalam bertindak, bergaul, bahkan mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Hal serupa tidak lepas dari seorang penulis, terutama sekali dalam hal ini adalah sejarawan yang harus menulis masa lalu dari manusia itu sendiri. Jadi yang terpenting bagi seorang sejarawan adalah tidak terjadinya historian’s fallacies atau pun juga antikuarian dalam penulisan sejarah. Karena itu adanya subjektivitas dalam penulisan sejarah tidak dapat menjustifikasi kelemahan sejarah untuk dapat di katakan tidak ilmiah. Karena sejarah harus di tulis sebagaimana dikatakan James Hervey Robinson (“history in the brodes sense of the world, is all that we know everything than man ever done, or thought or felt”).Seorang sejarawan tidak harus melebih-lebihkan atau mengurangi fakta sejarah, meraka tidak perlu juga terjebak dalam kesimpulan yang provokatif, termasuk suka atau tidak suka dalam meniai peristiwa sejarah tersebut. Karena itu subjektivitas (yang tidak terjebak pada prasangka/ penghakiman masa lampau) di benarkan dalam penulisan sejarah, bahkan hal tersebut tidak akan bisa lepas dari seorang sejarawan. Begitu juga sebaliknya, sejarawan tidak akan bisa menemukan objektivitas sama halnya seperti objektivitas dalam ilmu alam ataupun sebagian ilmu sosial yang secara langsung dapat melihat, merasakan, mendengar dan lain sebagainya apa yang menjadi perhatian mereka, karena sejarah yang objektif tenggelam pada peristiwa aslinya yang sudah terjadi dan tidak pernah berulang kembali sebagaimana aslinya. Namun demikian seorang sejarawan tetap akan memulai tulisan mereka berdasarkan peristiwa yang objektif, ditulis oleh subjek (manusia) dan pada akhirnya akan menghasilkan gambaran dari peristiwa yang menjadi objek perhatiannya meskipun tidak akan selengkap peristiwa aslinya.   Kata kunci: Objektivitas, subjektivitas, penulisan sejarah

A.       Pendahuluan

Subjektifnya sumber data sebenarnya tidak perlu menjadi persoalan yang terlalu di besar-besarkan untuk mengatakan bahwa ilmu sejarah ialah ilmu yang sangat subjektif, walaupun pada sebagian besar tulisan sejarah menunjukkan hal tersebut seperti penggambaran sejarah politik selama ini, sebab itu dikatakan bahwa ilmu sejarah paling besar muatan politiknya. Karena itu ilmu sejarah di katakan sebagai ilmu yang sangat subjektif pula. Namun jika kita mengkajinya secara akademis, tentu terdapat jalan keluar dari apa yang dikatakan sebagai subjektivitas dalam ilmu sejarah tersebut. Seperti yang akan kita diskusikan pada tulisan ini, ternyata subjektivitas dalam sejarah merupakan sesuatu yang tidak dapat di pisahkan juga, karena penulis sejarah tidak mungkin bisa lepas dari nilai yang  di yakini oleh seorang penuis sejarah tersebut, mereka tidak bisa lepas dari nilai politis dan etis dimana penulis sejarah tersebut berada. Intinya, dalam penulisan sejarah yang tidak diperbolehkan terjadi adalah apa yang disebut sebagai historian’s fallascies atau antikuarian. Satu hal yang penting disini adalah rethinking tentang makna dari objektivitas dan subjektivitas dalam ilmu sejarah tersebut. Karena dengan memahami makna dari objektivitas dan subjektivitas tersebut akan membuka wawasan kita bahwa ilmu sejarah dan termasuk juga ilmu sosial lain seperi ilmu Antropologi, ilm Politik, ilmu Sosiologi dan lain sebagainya terikat oleh objektivitas dan subjektivitas ini. Namun jelasnnya, sebagaimana akan kita diskusikan pada tulisan ini bahwa adanya subjektivitas dalam penulisan sejarah bukan merupakan suatu halangan untuk menunjukkan keilmiahan sejarah, sebab manusia tidak akan pernah lepas dari nilai pada ruang dan waktu dimana mereka berada. Karena itu memahami terlebih dahulu makna dan fungsi dari kedua istilah ini adalah sebuah keharusan untuk tidak mendapatkan kekeliruan dalam memahaminya.

B.        Makna Objektivitas dan Subjektivitas dalam Penulisan Sejarah

1.  Makna Objektifitas dalam Penulisan Sejarah

Pada umumnya sesuatu di katakana objektif jika benda atau peristiwa yang menjadi kajian tersebut dapat dilihat, dirasakan, dikecap dan lain sebagainya secara langsung oleh pancaindra kita. Ibarat sebuah botol, kita dapat merasakan langsung bentuk, warna, bau, atau mungkin rasanya jika kita mengecapnya. Karena itu dari sisi manapun kita melihatnya akan tergambar bentuk semula dari hasil rekonstruksi melalui ide dan pengalaman empiris pada beberapa aspek dari botol yang kita lihat. Karananya kalau kita mengikuti logika ilmu alam maka unsur yang harus ada dalam kata objektif adalah:

  1. Kebenaran mutlak
  2. Sesuai dengan kenyataan, termasuk juga yang tersembunyi.
  3. Netralitas mutlak, tidak memihak dan tidak terikat
  4. Kondisi – kondisi yang harus lengkap untuk semua peristiwa

Senada dengan itu, ada penelitian yang menyimpulkan, bahwa berpikir (dalam menjabarkan gejala alam yang objektif) bukan mengharuskan pemikir (peneliti) memiliki inisiatif, tetapi adalah membiarkan sesuatu menjadi tanpak sebagaimana adanya, tanpa memasukkan katagori-katagori kita sendiri pada sesuatu tersebut. Kenyataanlah yang menjadi pemegang inisiatif. Bukan kita yang menunjuk kanyataan, tetapi kenyataan-kenyataan itu sendiri yang menunjukkan dirinya pada kita (Poespoprodjo, 1999:7). Bertolak dari arti objektif dari penjelasan di atas, umumnya pada ilmu pengetahuan sosial, terlebih-lebih ilmu sejarah, kalu kita mengambil keobjektivan sama seperti ilmu alam tentu sulit akan bisa dikatakan akan dapat menghasilkan keilmuan yang ilmiah tersebut. Karana pada dasarnya mereka tidak lepas dari penafsiran atau pemaknaan dari data tentang phenomena, gejala dan peristiwa yang mereka dapatkan dari sebuah penelitian. Namun sebenarnya kita tidak perlu terlalu memusingkan antara keduanya, karena walaupun ilmu sosial tidak seobjektif ilmu alam, itu dikarenakan perbedaan objek yang di kaji. Jika ilmu alam mengkaji peristiwa alam yang menuntut untuk memiliki kriteria keobjektivan seperi di sebutkan di atas. Sebaliknya ilmu sosial akan mengkaji manusia yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, budaya dan lain sebagainya yang mengitari kehidupan manusia itu sendiri, karena itu tentu penjelasan tingkat keobjektivan dari alam yang merupakan benda mati dengan manusia yang di dalam hidupnya terkandung sejuta makna akan berbeda, walaupun memiliki tujuan yang sama yaitu di satu pihak menemukan kaidah alam, dan yang kedua menemukan kaidah kemanusiaan. Terkait dengan itu, jika berbicara masalah objektivitas dalam ilmu sosial. Pada dasarnya sifat objektif hanya mengharuskan si peneliti tetap tidak terikat secara emosional dengan objek, mendekati objek tetapi pada jarak-jarak yang tertentu, lalu menilai berdasarkan pada alat ukur yang disediakan oleh istitusi hingga lahirlah kesimpulan tanpa benar-benar memahami objek secara individual, maka peneitian ilmiah selalu bersifat kesimpulan umum. Lalu bagaimana seorang peneliti atau penulis menjaga netralitas dan kecendrungan pribadi yang di latar belakangi oleh nilai politis dan etis yang dimiliki penulis? Untuk menjaga nilai objektif dari data yang dikumpulkan maka dalam setiap kegiatan penelitian harus berpedoman pada metode ilmiah yang ketentuan-ketentuannya mencakup hal-hal sebagai berikut:

  1. Prosedur pengkajian/penelitian harus terbuka untuk umum dan dapat diperiksa oleh peneliti lainnya;
  2. Definisi-definisi yang dibuat dan digunakan adalah tepat dan berdasarkan atas konsep-konsep dan teori-teori yang sudah ada;
  3. Pengumpulan data dilakukan secara objektif;
  4. Penemuan-penemuannya akan ditemukan ulang oleh peneliti lain; yaitu untuk sasaran atau masalah penelitian yang sama dan dengan menggunakan pendekatan dan prosedur penelitian yang sama;
  5. Di luar bidang sains, tujuan kegiatan pengkajian/penelitian adalah untuk pembuatan teori-teori penjelasan, interpretasi, mengenai gejala- gejala yang dikaji.

Beberapa hal untuk mendapatkan objektivitas dalam arti ilmu sosial di atas terus diusahakan untuk mendapatkan kriteria tersebut. Namun perlu juga diperhatikan bahwa walaupun Ilmu Sejarah di masukkan juga pada rumpun Ilmu Sosial, terdapat perbedaan di dalamnya. Dalam hal yang sama memang ilmu soial menjadikan manusia sebagai objek kajiannya, akan tetapi yang membedakannya adalah ruang lingkup dari aspek hidup manusia. Adapun ilmu sejarah selalu terikat oleh ruang dan waktu manusia masa lampaunya. Kuntowijoyo (2008) mengibaratkan ilmu sosial sebagai sebuah pohon. Jika ilmu sosial  lain mengkaji peristiwa seperti penampang lintangnya, maka sejarah menjalaskan peristiwa manusia dalam penampang bujurnya. Ilmu sosial pada umumnya jika harus menjalaskan ranting, maka akan terpokus pada rantingnya. Hal ini berbeda dengan sejarah yang harus mengurai peristiwa dari bawah ke atas secara kronologis. Dengan kata lain ilmu sosial lain pada umumnya secara langsung dapat merasakan dengan pancaindranya pristiwa yang dikaji, sedangkan sejarah terpisah jarak kelampauan yang memanjang dan membujur dalam waktu. Objek dalam ilmu sejarah tidak mungkin hadir seperi peristiwa yang sebenarnya, peristiwa sejarah objektif hanya sekali terjadi dan tidak mungkin terulang lagi, dan yang tersisa adalah bagian dari peristiwa tersebut. Peninggalan sejarah yang objektif inilah yang tersebar melalui subjek (manusia) yang menyebabkan pula peristiwa tersebut menjadi subjektif (tidak selengkap peristiwa yang sebenarnya). Sebagai pelengkap pembahasan ini perlu kita renungkan bahwa bukan karena adanya subjektivitas sejarah sehingga tidak bisa di katakan memiliki kebenaran, justru karena adanya subjektifitas tersebut yang akan menghadirkan objektivitas. Dalam hal ini apa yang di katakana Garraghan sangat perlu untuk kita pahami. Garraghan (Zaki, 2007) mengatakan bahwa  yang dimaksud dengan objektivitas sejarah adalah:

  1. Objektivitas tidak berarti menuntut agar sejarawan bebas sepenuhnya dari kecurigaan-kecurigaan awal yang bersifat sosial, politis, agama, atau lainnya.
  2. Objektivitas tidak berarti menuntut agar sejarawan mendekati tugasnya terlepas dari semua perinsip, teori dan falsafah hidupnya.
  3. Obyektifitas tidak berarti menuntut agar sejarawan bebas dari simpati terhadap obyeknya.
  4. Objektivitas tidak berarti menuntut agar pembaca mengekang diri dari penilaian atau penarikan konklusi.
  5. Objektivitas sejarawan tidak berarti bahwa semua situasi yang menimbulkan peristiwa historis dicatat sesuai dengan kejadiannya.

2.   Makna Subjektivitas dalam Ilmu Sejarah

Pada umumnya dalam metodologi sejarah, terdapat 4 faktor utama yang dapat menjadikan suatu penulisan sejarah bersifat subjektif, yaitu :

  1. Pemihakan pribadi (personal bias)

Persoalan suka atau tidak suka pribadi terhadap individu-individu atau golongan dari seseorang dapat mempengaruhi subjektivitas dari penulisan sejarah.

  1. Prasangka kelompok (group prejudice)

Keanggotaan sejarawan dalam suatu kelompok (ras, golongan, bangsa, agama) dapat membuat mereka memiliki pandangan yang bersifat subjektif dalam mengamati suatu peristiwa sejarah.

  1. Teori-teori bertentangan tentang penafsiran sejarah (conflicting theories of historical interpretation) Pandangan/ideologi yang dianut sejarawan memegang peranan penting dalam menentukan subjektivitas penulisan sejarah.
  2. Konflik-konflik filsafat yang mendasar (underlying pgilosophical conflicts) Secara teoritis seseorang yang menganut filsafat hidup tertentu akan menulis sejarah berdasarkan pandangannya tersebut.

Sejalan dengan itu, subjektivitas dalam penulisan sejarah selalu hadir, karena penulis sejarah (sejarawan) tidak akan mampu mengungkapkan peristiwa sejarah yang begitu komleks yang pernah terjadi pada masa lampau, hanyalah bagian kecil dari peristiwa yang dilakukan oleh manusia tersebut dapat teridentifikasi oleh penulisan sejarah. Karena merupakan hasil rekonstruksi dan bukan aslinya maka sejarah dikatakan subjektif. Adapun sejarah yang objektif seperti kesepakatan dari sejarawan adalah apa yang sebenrnya terjadi atau peristiwanya itu sendiri dan tidak bisa terulang lagi, dengan demikian untuk mendapatkannya sejarawan memerlukan dokumen, wawancara (sejarah lisan) dan pengungkapan kembali tradisi lisan untuk masa prasejarah. Setiap pengungkapan atau atau penganggapan telah melewati proses “pengolahan” dalam pikiran dan angan-angan seorang subjek. Kejadian sebagai sejarah dalam arti objektif atau aktualitas di amati, dialami, atau dimasukkan ke pikiran subjek sebagai persepsi, sudah barang tentu sebagai ‘masukan” tidak akan pernah tetap murni  atau jernih sebagai Ding an sich (benda tersendiri) tetapi telah diberi “warna” atau “rasa”  sesuai dengan “kacamata” atau “ selera” subjek (Srtono Kartodirdjo, 1992: 62). Walaupun pada dasarnya perasangka dalam arti subjektif individu tidak pernah lepas namun yang tidak diinginkan adalah adalanya perasangka yang ekstrim, dalam artian perasaan suka-tidak suka, senang-tidak senang harus di hindari, kesimpulan atau penjelasan ilmiah harus mengacu hanya pada fakta yang ada, sehingga setiap orang dapat melihatnya secara sama pula tanpa melibatkan perasaan peribadi yang ada pada saat itu (Uhar Suharsaputra, 2004: 49). Artinya bahwa dalam penulisan ilmiah, dalam hal ini ilmu sejarah, prasangka memang ada namun kecendrungan untuk suka-tidak suka yang ditunjukkan untuk menggambarkan sesuatu misalnya adalah suatu kesalahan. Adanya subjektivitas sejarawan bisa di katakana sudah bermula ketika seorang sejarawan dihadapkan dalam pemilihan topik penulisan sejarah, mereka harus mengadakan seleksi. Seleksi-seleksi tersebut tidak didasarkan atas prasangka atau pemihakan mengenai informasi isi sumber, seleksi ini memiliki 2 pengertian :

  1. Meskipun perhatian sejarawan sangat luas, namun mereka harus menseleksi topik tertentu daru masa lalu yang menarik perhatiannya untuk diteliti.
  2. Tidak seorangpun sejarawan dapat menceritakan kejadian dari masa lalu dengan lengkap dalam ruang lingkup yang dipilihnya. Ia harus menseleksi fakta-fakta karena tekanan penting dan relevansinya dengan pokok atau masalah kajiannya dan oleh karena itu ia terpaksa mengabaikan fakta-fakta lain yang dianggap tidak penting. Bagaimanapun juga para sejarawan yang baik sepakat untuk menulis karya-karya sejarah dengan tidak memihak dan tidak bersifat pribadi.

Sejalan dengan itu, jika berbicara tentang sikap atau pendangan suatu bangsa sudah barang tentu hal itu dihubungkan dengan konteks kebudayaan masyarakatnya, yaitu ikatan kulturalnya. Umum mengetahui bahwa individu dijadikan anggota masyarakat lewat proses sosialisasi atau enkulturasi, suatu proses yang membudidayakan pada diri individu serta membentuk seluruh pikiran. Perasaan, dan kemauannya dengan menolaknya menurut struktur ideasional, estetis, dan etis yang berlaku dalam masyarakat. Kesemuanya perlu melembaga dalam diri individu, sehingga tidak berlebihan apabila dia ada dalam keterikatan pada kebudayaannya. akibatnya ialah bahwa ada padanya subjektivitas kultural yang sangat mempengaruhi pandangannya terhadap sejarah (Kartodirdjo, 1992: 63-64). Subjektivitas kultural telah mencakup subjektivitas waktu atau zaman oleh karena kebudayaan bereksistensi dalam waktu tertentu. Dalam banyak karya sejarah subjektivitas zaman disebut tersendiri, bahkan sering dipakai pula istilah jiwa zaman atau Zeitgeist. Pengertian yang sangat abstrak ini menunjuk pada suasana atau iklim mentral yang dominan pada suatu waktu dan berpengaruh pada segala macam manifestasi gaya hidup masyarakat, antara lain materialistis atau idealistis, tredisionalistis atau moderinistis, religious atau sekuler, dan lain sebagainya (Sartono Kartodirdjo, 1992: 64). Subjektivitas waktu akan terasa amat sulit untuk diatasi, terutama dalam usaha menggarap sejarah kontemporer (masa kini). Jarak waktu yang amat dekat membuat perspektif sejarah kurang jelas dan kabur, terutama karena orang belum dapat membuat distansi dengan peristiwa yang hendak ditulis. Keterlibatan penulis sendiri secara langsung  masih besar. Masih banyak pelaku yang masih hidup atau sanak saudaranya, dan lain sebagainya. Lagi pula, banyhak dokumen belum terbuka untuk di teliti. Penafsiran mudah tercampur dengan pandangan partisan yang mengakibatkan kesepihakan. Sering pula pandangan serta interpretasi bertentangan dengan versi pihak yang sedang berkuasa (establishment). Secara mudah subjektivitas memasuki penulisan sejarah (Kartodirdjo, 1992: 64-65). Bukan hanya itu, ada juga kesalahan sejarawan yang menganggap pendapat pribadi sebagai fakta. Sejarawan yang melihat pendapat dan kesenangan pribadi berlaku umum dan sebagai fakta sejarah. Misalnya pada tahun 1910-an di Surakarta ada wanita yang pandai memainkan musik barat, prestasi pribadi semacam itu tidaklah dapat dianggap sebagai bukti bahwa pada zaman itu sudah pandai memainkan musik. Inilah contoh Subjektivitas pembenaran oleh pandangan pribadi (Kuntowijoyo, 2005: 172-173). Adanya etnosentrisme misalnya sebagai bentuk subjektifitas yang sangat tinggi (memihak) dalam penulisan sejarah dapat dilihat juga pada salah satu perkembangan penting dalam penulisan sejarah di Indonesia yang mengarah pada bentuk historiografi yang modern adalah penulisan sejarah yang ditulis oleh orang Belanda. Dimana sebuah tim yang terdiri dari para sarjana ahli sejarah yang di ketuai Dr, FW. Stapel, dengan buku yang berjudul Geschidenis van Nederlandsch Indie (Sejarah Hindia Belanda) (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009: 3). Buku yang ditulis oleh Stapel tersebut lebih banyak menceritakan peran penjajah Belanda di Indonesia. penjajah belanda merupakan subjek atau pemeran utama dalam cerita sejarah. Sedangkan bangsa Indonesia hanyalah merupakan pelengkap dari cerita sejarah. Bangsa Belanda merupakan pemilik daerah jajahan, orang yang harus di petuan, sedangkan bangsa Indonesia hanya merupakan “abdi” bangsa belanda. Tindakan-tindakan bangsa Indonesia yang bertentangan dengan penjajah Belanda dianggap sebgai pemberontak (Agus Mulyana, 2009: 3). Keberadaan sejarah yang sangat subjektif di atas, memang tidak lepas dari unsur komunikasi antara fakta dan manusia sebagai subjek yang terus semakin berkembang. Karenanya dapatlah dikatakan bahwa sejarah atau fakta yang dikomunikasikan akan menjadi intersubjektif. Komunikasi secara lebih luas membuat fakta semakin intersubjektif, artinya semakin dimiliki oleh banyak subjek. Akhirnya pada suatu waktu fakta menjadi intersubjektivitas di kalangan yang sangat luas, menjadi umum sekali atau dengan istilah tepat menjadi fakta keras (Sartono Kartodirdjo, 1992: 65). Karena inilah yang membuat sejarah kadang-kadang dimasukkan juga ke dalam ilmu-ilmu sosial dan merupakan kontroversi yang berkepanjangan apakah sejarah itu ilmu ataukan humaniora. Keberatan beberapa kalangan mengenai dimasukkannya sejarah ke dalam kelompok ilmu-ilmu sosial terletak pada penggunaan data-data sejarah yang sering kali merupakan penuturan orang, yang siapa tahu, bisa saja orang itu adalah “pembohong” (Jujun S. Suriasumantri,2003: 27). Namun kalau kita lihat bagaimana cara seorang sejarawan mendapatkan data mungkin penafsiran orang akan berubah karena dalam sejarah terdapat kritik terhada data (hal ini akan dibicarakan dalam pembahasan yang berbeda). Salah satu cara untuk menghindari subjektivitas ekstrim dan untuk menghindari kesepihakan atau pendangan deterministis perlu dipergunakan pendekatan multidimensional, yaitu melihat berbagai segi, atau aspeknya. Dengan demikian, dapat diungkapkan pelbagai dimensi suatu peristiwa, ialah segi ekonomis, sosial, politik, dan kultural. Multidimensional itu inheren pada gejala sejarah yang kompleks. Pendekatan ini juga selaras dengan konsep sistem. Kait-mengkaitnya aspek-aspek itu baru dapat di ungkapkan apabila konsep sistem dipergunakan dalam pengkajiannya (Kartodirdjo, 1992: 66). Namun bagaimana pun perlu di pertegas bahwa subjektivitas dalam historiografi sesungguhnya justru merupakan dasar bagi obyektivitas sejarah. Meskipun demikian ilmu sejarah, harus tetap mengikuti prosedur-prosedur ilmuah yang dapat membedakannya dari hikayat maupun dongeng. Hal ini di lakukan agar sejarawan tidak jatuh ke dalam apa yang disebut historian’s fallacies, atau Thoma S. Khun menyebutnya sebagai “ kekeliruan atau Tahayyul” (Zaki, 2007:7-8). Oleh karena itu karena dalam sejarah menggunakan metode ilmiah dalam penulisannya maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menggunakan metode tersebut dalam menulis sejarah. Kapabilitas dan kredibilitas dari seorang sejarawan sangat di butuhkan supaya tidak terjadi apa yang di sebut anakronisme ataupun historians fallacies seperti yang di sebut di atas.

3.   Subyektifitas Masa kini

Sartono Kartodirdjo (1992) mengatakan bahwa present-mindedness acapkali menjadi panduan untuk menyeleksi permasalahan di masa lampau, namun kita harus berhati-hati, jangan sampai terlalu menguasai pendangan kita terhadap masa lampau dan melaksanakan pandangan masa kini sebagai alat pengukur tentang masa lampau. Misalnya Negara Majapahit dipandang sebagai Negara nasional. Walaupaun Croce, mengatakan bahwa “ setiap sejarah yang benar adalah sejarah masa kini”, namun bukan seperti itulah yang di maksud. Dengan demikian ada dua hal yang perlu di perhatikan oleh seorang sejarawan untuk menghindari anakronisme sejarah maupun penulisan sejarah yang parsial yaitu: pertama, Memahami jiwa zaman dengan pemahaman yang komprehensif sehingga tidak menilai sebuah peristiwa hanya sebagai jelek atau buruk, memandangnya sebagai pahlawan atau penjajah, namun kondisi sosial yang kompleks sangat menentukan kejernihan sejarahnya. Kedua, Memahami masa lampau dengan tidak memasukkan nilai masa kini, misalnya perlawanan Arung Palaka terhadap kerajaan Bone yang di pimpin Sultan Hasanuddin sebagai pemberontak, padahal saat itu Indonesia belum ada. Atau seperti dikatakan Bambang Purwanto (2005) banyak juga bandit yang dianggap sebagai pahlawan karena kebetulan melawan Belanda, padahal tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi untuk mendapatkan harta, dan bukan itu saja sesama orang pribumi juga mereka melakukan pembanditan, inilah yang dikatakan sebagai kesalahan anakronisme. Dari paparan di atas maka dapat di katakana bahwa dalam sejarah sampai kapan pun hasil rekonstruksinya akan tetap subjektif, dalam artian terlepas dari peristiwa aktualnya, namun fakta yang di tunjukkan akan berupa cermin dari masa lampau tersebut, yang sudah barang tentu dengan menggunakan pendekatan dan pemahaman kesejarahan yang baik. Untuk itu Bamabang Purwanto (2006) menawarkan adanya dekonstruksi dalam penulisan sejarah atau sejarah yang memandang manusia dalam sejarah adalah manusia yang sama seperti kita saat ini. Bukan karena pahlawan lalu tidak pernah berbuat salah, atau pemberontakan perorangan pada jaman kerajaan semasa Belanda dikatakan Perlawanan nasional dan lain sebagainya. Selain itu untuk menjadikan sejarah sebagai sebuah ilmu yang subjektivitas masa lampaunya hanya terbatas pada penamaan karena merekonstruksi masa lampaunya, yang bukan subjektivitas berdasarkan ketidak akuratan datanya maka dalam hal ini dalam ilmu sejarah di kenal adanya rapprochement dalam penulisan sejarah dengan ilmu sosial lain sehingga sejarah akan memiliki konsep, generalisasi, maupun teori seperti halnya ilmu sosial yang lain.

4.   Subjektifitas dalam Penulisan Sejarah dan Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif atau yang lazim disebut metode pospositivisme ini sering juga dianggap sebagai bentuk penelitian pada ilmu antropologi, meskipun saat ini kebanyakan ilmu sosial menggunakan metode kualitatif dengan variasi yang berbeda-beda tergantung dari keilmuan masing-masing. Padahal Dalam ilmu antropologi juga menggunakan pendekatan kuantitatif (positivistik) sekaligus juga kualitatif (naturalistik). Artinya, dalam penelitian antropologi dapat dilakukan melalui pengkajian secara statistik-matematis, baik dilakukan untuk mengukur pengaruh maupun korelasi antarvariabel penelitian, maupun dilakukan secara kualitatif-naturalistik (Dadang Supardan, 2011: 178). Namun satu hal yang penting untuk di perdalam pada bagian ini adalah metode naturalistik yang digunakan dalam ilmu antropologi tersebut. Sebagaimana dikatakan Dadang Supardan (2011), dalam penelitian antropologi dikenal dua pendekatan untuk memahami gejala yang diamati yaitu melalui pendekatan emik dan pendekatan etik. Pendekatan emik yang dimaksud adalah kemampuan seorang peneliti untuk memahami apa sebenarnya yang dirasakan oleh manusia yang menjadi kajiannya, baik latar budaya, nilai, politik, yang mengitari masyarakat yang menjadi objek penelitiannya. Sehingga apa yang di rasakan masyarakat sebagai objek kajiannya akan muncul dalam penulisannya. Pendekatan kedua adalah pendekatan etik.  Pendekatan etik ini bertujuan untuk menuntut peneliti untuk tidak terjebak dalam egosentrisme dari masyarakat yang mereka kaji, tidak terjebak pada pengagungan yang berlebihan dalam memahami berbagai aspek dari masyarakat tersebut. Karena itu nilai etik ini penting untuk membuat peneliti menjadi kritis dalam memandang sebuah persoalan, walaupun mereka juga harus memahami sebuah peristiwa yang mereka kaji seperti apa yang masyarakatnya rasakan. Sebagaimana di katakana Burhan Bungin (2008), bukti dari pentingnya mengetahui apa yang di rasakan oleh masyarakat yang menjadi objek kajian adalah adanya salah satu metode pengujian keabsahan data kualitatif yaitu triangulasi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kaitannya dengan subyektifitas dalam penulisan sejarah? Berdasarkan penjelasan di atas terlihat dua kesamaan yang paling menonjol yaitu pemahaman dan interpretasi, selain sama-sama mengkaji tentang manusia. Menurut Dilthey (Kuntowijoyo, 2008), pendekatan geistessenchaften (ilmu kemanusiaan dan ilmu sosial yang di dalamnya juga terdapat ilmu sejarah) ialah dengan hermeneutik (hermeneutikos (Yunani), tafsir, interpretasi/ verstehen/ to understand). Hermeneutika ialah memahami “inner context” dari perbuatan yang tidak nyata dalam kata-kata pelaku sendiri.verstehen adalah pengalaman “dalam” yang menembus jiwa dan seluruh pengalaman kemanusiaan. Verstehen atau understanding adalah usaha untuk “meletakkan diri” dalam yang “lain”.verstehen adalah mengeri “makna yang ada di dalam”, mengerti subjective mind dari perilaku sejarah. Penjelasan ini mengarahkan kita untuk dapat memahami bahwa pada umumnya ilmu kemanusiaan (humaniora) dan ilmu pengetahuan sosial yang dalam keduanya terdapat ilmu sejarah tidak akan mendapatkan keobjektivan sama halnya dengan ilmu alam. Karena seorang peneliti atau sejarawan itu sendiri harus terikat oleh pemahaman dan penafsiran akan objek yang di kajinya. Karena itulah subjektivitas dari seorang peneliti atau seorang sejarawan akan muncul dari objek penelitiannya. Salah satu contohnya adalah apa yang di tulis oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat bekerjasama dengan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Institut Sejarah Sosial Indonesia yang di editori oleh John Rosa, Ayu Ratih dan Hilmar Farid, tahun 20004, dengan judul “Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65”. Kegiatan Institut Sejarah Sosial Indonesia ini dengan menggunakan sejarah lisan dalam mengumpulkan sumber sejarah untuk mengetahui apa yang di rasakan oleh korban peristiwa Gerakan 30 September adalah salah satu contoh dari bagaimana seorang sejarawan mengambil makna dari fakta sesuai dengan apa yang objek kajiannya rasakan. Walaupun demikian sekali lagi, seorang sejarawan harus terikat pula oleh pendekatan etik untuk menjaga kesepihakan yang provokatif dan menilai hitam-putih tadi.

5.   Subjektivitas, Interpretasi Sejarah dan Kontroversi Sejarah

Sejarawan Collingwood (Dadang Supardan, 2007: 342) mengemukakan bahwa: History proceeds by the interpretationof evidence; where evidence is a collective name thing which singly are called documents, and a documents is a thing existing here and now, of a such a kind that the historian, by thinking about it, can get answer to the question he aks about past events Penjelasan Collingwood di atas jelas membicarakan adanya penapsiran dalam bukti-bukti sejarah seperti halnya dokumen. Dokumen inilah yang akan terus berdialog dan di interpretasi oleh seorang sejarawan. Interpretasi atau penefsiran sejarah seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Kuntowijoyo sebagaimana di kutif Dudung Abdurrahman (1999) mengatakan bahwa analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Oleh sebab itu, sebagaimana Berkhofer (Alfian, 1984), analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta-fakta itu kedalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Jelaslah bahwa interpretasi bukan penapsiran yang semena-mena, namun harus berdasarkan data dan fakta. Walaupun terkadang dalam menginterpretasikan sejarah, peneliti kadang terpaksa membuat dugaan yang dibayangkan dari data yang ada dan berusaha untuk menemukan penjelasannya sesuai dengan dugaan-dugaan itu. Hal demikian bisa saja mengarah kepada hasil yang tidak sesuai dengan hakikat sejarah itu sendiri, bahkan yang ada hanyalah cerminan pemikiran, aliran atau selera si peneliti. Untuk itu peneliti sebaiknya memusatkan perhatiannya pada pos-pos tertentu yang membicarakan suatu masalah, misalnya dengan mempelajari tokoh-tokoh, lingkungan kejadian yang melingkupinya dan lain sebagainya (Dudung Abdurrahman, 1999: 65). Interpretasi bisa di katakan awal dari adanya subjektivitas sejarah. Berbagai macam fakta masa lalu tidak pernah lengkap dapat di temukan, karena memang masa lalu itu sendiri telah jauh dari objeknya sehingga tidak bisa dirasakan, diraba, dilihat dan lain sebagainya secara langsung oleh indra peneliti. Masa lalu tenggelam dalam dokumen yang tidak seratus persen lengkap seperti apa adanya, ingatan manusia sebagai saksi sejarah tidak mungkin dapat merekonstruk semua kejadian yang ada. Karena itu muncul subjektivitas pertama yaitu ketidak lengkapan peristiwa sejarah yang dihasilkan oleh sejarawan, dan ini juga yang mengharuskan seorang sejarawan untuk terus menerus menemukan evidensi-evidensi baru terkait dengan peristiwa sejarah tersebut. Karena data tidak lengkap maka terkadang juga muncul interpretasi untuk menyesuaikan data-data yang ada, walaupun dalam hal ini seorang sejarawan harus berhati-hati dan tetap berpatokan pada data yang ada, ini adalah proses munculnya subjektivitas ke dua dari interpretasi data. Kemudian seorang sejarawan juga harus memahami dan terikat oleh apa yang dirasakan oleh masyarakat yang menjadi objek penelitiannya sehingga pendekatan emik akan ikut juga di dalamnya. Namun satu hal yang terpenting disini adalah nilai politis dan etis sekali lagi tidak harus mendominasi supaya tidak terjadi penapsiran yang serampangan yang akan menghasilkan sejarah naratif hayalan. Lalu bagaimana dengan berbagai peristiwa sejarah yang saat ini terdapat multi tafsir dan memunculkan kontroversi? Gerakan 30 September misalnya, yang sampai saat ini menarik untuk terus di diskusikan, karena memang mengahilkan kesimpulan yang multitafsir terutama tentang tokoh dan dalang dari penggerak peristiwa tersebut. Paling tidak terdapat 5 (lima) penapsiran tentang siapa dalang dari peristiwa berdarah tersebut yaitu PKI yang merupakan penapsiran yang sudah lumrah, Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, Angkatan Darat, dan ada juga yang mengumandangkan keterlibatan CIA dalam peristiwa ini. Tentang PKI sebagai broker dari peristiwa G 30 September jelas kita dapatkan di banyak buku dan literature lainnya seperti pada buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI terbitan Balai Pustaka tahun 1993, Bahaya Laten Komunisme di Indonesia, terbitan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI 19995, Sejarah Umat Islam Indonesia, terbitan MUI, dan lain sebagainya. Begitu juga halnya dengan argumen dan bukti yang ditunjukkan dalam menganalisa tokoh dan kelompok lain sebagai dalang dari peristiwa ini sama-sama memiliki kekuatan ilmiah dan metode yang dapat dipertanggung jawabkan, lalu pendapat yang mana paling bener? John Roosa dalam bukunya  “Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto” terbit 2008, seperti di katakana Asvi Warman Adam (2009) merupakan salah satu dari tiga buku yang mendapatkan pengahargaan terbaik tentang kemanusiaan di Malaysia. Walaupun dengan jelas mengatakan bahwa terdapat permainan Suharto di dalamnya namun kekuatan lain sebagai kausalitas pendukung tetap ada, baik keterlibatan Sukarno, Angkatan Darat, PKI terutama, dan CIA. Hal senada juga diungkapkan oleh Asvi Warman Adam dalam bukunya “Seabad Kontroversi Sejarah” terbit 2007, dan “membongkar manipulasi sejarah” terbit 2009. Jelas bahwa beberapa penafsiran/ interpretasi ini mengandung subjektivitas, karena di dalamnya telah bermain nilai politis dan etis. Namun sekali lagi nilai-nilai yang ikut serta dalam penapsiran tersebut tidak bisa lepas, karena itu yang tidak boleh adalah penghakiman yang ekstrim terhadap peristiwa sejarah seperti rasa suka dan tidak suka, atau hitam dan putih. Perlu kita sadari juga bahwa selama penyajian peristiwa yang kita sajikan di dukung oleh data dan pakta, selama itu juga tulisan sejarah tersebut termasuk sejarah yang ilmiah. Selama interpretasi di dukung oleh data walaupun interpretasi berlainan selama itu juga penapsiran itu merupakan penapsiran yang ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah pula.

6.   Subjektivitas dan Teori Kritis

Sudah sejak Francis Bacon (1561-1625) (Budi Hardiman, 2003), Bapak Ilmu Pengetahuan Modern, pengetahuan empiris-analitis yang kemudian menjadi ilmu-ilmu alam direfleksikan secara filosofis sebagai pengetahuan yang sahih tentang kenyataan. Dari arus perkembangan filsafat sendiri lahirlah positivisme yang dirintis oleh Aguste Comte (1798-1857). Positivisme adalah puncak pembersihan pengetahuan dari kepentingan dan awal pencapaian cita-cita untuk memperoleh pengetahuan demi pengetahuan, yaitu teori yang dipisahkan dari praxis hidup manusia. Positivisme menganggap pengetahuan mengenai fakta objektif sebagai pengetahuan yang sahih. Positivisme inilah yang melahirkan ilmu sosiologi yang kita kenal saat ini dalam rumpun inti Ilmu sosial. Lalu bagaimana dengan Ilmu Sejarah yang pada dasarnya terlebih dahulu berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan? Bermula dari Leovold von Ranke (1795-1886) yang menulis diantaranya Modern Historical Writers. Sebagai penumbuk sejarah modern, Ranke menganjurkan supaya sejarawan menulis apa yang sebenarnya terjadi, wie es eigentlich gewesen, sebab setiap priode sejarah itu akan dipengeruhi oleh semangat zamannya (Zeitgeist) (Kuntowijoyo, 2005: 58). Apa yang dilakukan Ranke ini dalam memformulasikan ilmu sejarah seperti apa adanya melalui dokumen tidak lepas dari pengeruh perkembangan ilmu pengetahuan yang memisahkan antara teori dan kepentingan praxis seperti yang di jelaskan sebelumnya. Pembebasan ilmu pengetahuan dari kepentingan-kepentingan ini, dengan sendirinya juga menunjukkan adanya kepentingan. Kerena itu muncul tokoh-tokoh seperti Marx Horkheimer, Teodor W. Ardono dan kawan-kawannya mengkritisi adanya kepentingan dari pengetahuan yang katanya objektif. Horkheimer (Budi Hardiman, 2003) menelanjangi pola tradisional (positivisme) teori-teori filsafat dan ilmu-ilmu manusia sebagai kontempletif, afirmatif dan oleh karena itu idiologis. Sebab itu mereka memandang bahwa teori-teori itu sebenarnya sama sekali tidak objektif, melainkan melindungi dan melegitimasi kepentingan-kepentingan kekuasaan. Inilah yang mempengaruhi Jurgen Habermas untuk mengembangkan teori kritis secara lebih tajam dan lebih menyeluruh, sehingga di kenal sebagai penjaga paling canggih pemikirannya dari teori kritis. Berdasarkan pandangan pendahulunya serta pengeruh filusuf-filusuf sebelumnya seperti Dilthey, Hegel, Marx dan lain lain Jurgen Habermas membedakan ilmu-ilmu alam yang empiris analitis di satu pihak dan ilmu-ilmu historis-hermeneutis di lain pihak. Bagi Habermas (Hardiman, 2003) distorsi idiologis terjadi apabila kepentingan yang memberikan arah dasar kepada ilmu-ilmu empiris-analitis, yaitu kepentingan akan penguasaan alam, melimpah ke dalam wilayah ilmu historis-hermeneutis. Melacak akar pemikiran Habermas, dapat kita lihat pada rumusan Wilhelm Dilthey (1833-1991) membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu tentang dunia “luar” atau Naturwissenchaften (ilmu-ilmu alam) dan ilmu dunia “dalam” atau Geisteswissenchaften (ilmu-ilmu kemanusiaan, humanities, human studies, cultural sciences) (Kuntowijoyo, 2008: 3). Geisteswissenchaften menggunakan pendekatan hermeneutik. Hermeneutika ialah memahami “inner context” dari perbuatan yang tidak nyata dalam kata-kata pelaku sendiri.verstehen adalah pengalaman “dalam” yang menembus jiwa dan seluruh pengalaman kemanusiaan. Verstehen atau understanding adalah usaha untuk “meletakkan diri” dalam yang “lain”.verstehen adalah mengeri “makna yang ada di dalam”, mengerti subjective mind dari perilaku sejarah. Pandanga Habermas memang tidak sampai di sini, namun ini hanya sebagai gambaran saja. Sehingga bisa diterik bahwa antara pengetahuan alam yang fungsinya menarik generalisasi umum tidak sama dengan apa yang seharusnya diformulasikan dalam ilmu-ilmu kemanusiaan. Karena memerlukan pemahaman (verstehen), dan supaya bertujuan praxis bagi kehidupan manusia seperti di isyaratkan para teoritikus teori kritis, maka tidak bisa lepas dari nilai etis dan politis dari manusia itu sendiri, karena itu akan terdapat kepentingan di dalamnya, dan dengan sendirinya masuk unsur subjek di dalamnya, sebab itu ia menjadi subjektif. Dalam ilmu sejarah, adanya objektivitas seperti yang sebenarnya terjadi seperti di isyaraktkan Ranke mulai diragukan kebenarannya. Sadar atau tidak, orang menulis pasti mempunyai maksud. Carl L. Becker (1873-1945) dalam Kuntowijoyo (2005), mengatakan bahwa pemujaan pada fakta, dan pembedaan antara fakta keras (hard fact) dan fakta lunan (soft fact). Hanya ilusi. Fakta sejarah itu tidak seperti batu bata yang tinggal dipasang, tetapi fakta itu sengaja dipilih oleh sejarawan. Sejarah yang objektif itu tidak ada, seperti halnya ternyata ilmu alam pun penuh ketidak pastian seperti yang terungkap dari teori kritis di atas.

C.      Kesimpulan

Objektivitas dan subjektivitas merupakan dua kata yang seringkali salah difahami oleh sebagian orang terutama dalam penulisan sejarah. Padahal kata objetif dalam penulisan sejarah mengacu pada peristiwa yang sebenarnya terjadi dan tidak bisa terulang lagi. Sedangkan sejarah yang objektif merupakan gambaran dari peristiwa sejarah yang di tulis oleh seorang sejarawan. Karena itu kedua-duanya merupakan bagian dari penulisan sejarah. Subjektivitas dalam penulisan sejarah berarti, pertama, merupakan peristiwa yang sudah terjadi, dan penulisannya tidak mungkin dapat di paparkan peperti kejadian aslinya, paling mungkin adalah sebagian dari peristiwa sejarah tersebutlah yang dapat di tulis oleh seorang sejarawan. Karena itu penelitian sejarah terus berkembang dalam mengkaji satu peristiwa untuk terus mendapatkan evidensi-evidensi baru. Kedua, penulisan sejarah jelas melalui pemikiran subjek (sejarawan itu sendiri), oleh sebab itu nilai-nilai yang diyakini oleh seorang sejarawan akan ikut mewarnai penulisan sejarah tersebut. Artinya bahwa seorang sejarawan tidak bisa lepas dari jiwa zaman di mana mereka berada. Sebab itu secara umum terdapat beberapa hal yang menyebabkan subjektivitas ini pada sejarawan yaitu 1. Pemihakan pribadi (personal bias), 2. Prasangka kelompok (group prejudice), 3. Teori-teori bertentangan tentang penafsiran sejarah (conflicting theories of historical interpretation), 4. Konflik-konflik filsafat yang mendasar (underlying pgilosophical conflicts). Adanya subjektivitas dalam ilmu sejarah tidak lepas juga dari adanya pemahaman (verstehen) sebagai pendekatan ilmu kemanusiaan, dan fungsi praxis ilmu pengetahuan sehingga tidak terpisah dari pemilik pengetahuan itu sendiri yaitu mnusia dari kehidupan mereka sehari-hari seperti yang di inginkan dalam teori kritis. Lebih dari itu, jika berbicara mengenai metode penelitian, dimana imu-ilmu kemanusiaan cendrung untuk menggunakan metode kualitatif untuk menemukan makna di balik fakta, maka dengan jelas subjektivitas akan muncul dalam penjelasannya, begitu juga halnya dalam ilmu sejarah. Selain itu, adanya interpretasi atau penafsiran data bisa dikatakan sebagai awal pembentukan subjektivitas sejarah. Namun demikian, selama seorang sejarawan berpegang pada data dan fakta apa pun kesimpualan yang di dapatkan walaupun dalam satu peristiwa terkadang berbeda penafsiran, hal itu tetap bisa diterima sebagai kajian yang ilmiah. Adapun beberapa kecendrungan subjektivitas ekstim yang tidak dibenarkan dalam penulisan sejarah adalah, pertama, berprasangka ekstrim dalam penulisan sejarah yang di lakukan oleh seorang sejarawan. Perasangka ekstrim ini termasuk diantaranya adalah rasa suka dan tidak suka ikut mewarnai dalam penulisannya. Oleh sebab itu, subjektivitas dalam penulisan sejarah adalah menghilangkan prasangka ekstrim dalam melihat peristiwa sejarah. Kedua, tidak seharusnya juga seorang sejarawan memaksakan masa lampau menurut logika masa kini, meskipun masa lampau bukan untuk kelampauan itu sendiri melainkan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Namun yang harus diperhatikan juga adalah tidak menarik masa lampau menurut arti masa kini, sehingga tidak terjadi antikuarian atau apa yang disebut sebagai historian’s fallacies, atau tahayyul dan kekeliruan seperti di katakana Thomas Khun.

Daftar Pustaka

Abdullah Taufik & Abdurrachman Surjomihardjo. 1985. Ilmu Sejarah dan Historiografi. Jakarta: Gramedia.

Abdullah Taufik & Hisyam Mohamad. Sejarah Umat Islam Indonesia. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia dan Yayasan Pustaka Umat.

Abdurrachman Dudung. 1999. Metode Penelitian Sejarah. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Adam W. Asvi. 2007: Seabad Kontroversi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.

Adam W. Asvi. 2009. Membongkar Manipulasi Sejarah. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Adam W. Asvi. 2010. Menguak Misteri Sejarah. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Bungin Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

Hardiman B. Francisco. 2003. Kritik Idiologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas. Yogyakarta: Buku Baik.

Kuntowijoyo. 2005. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta . BENTANG.

Kuntowijoyo. 2008. Penjelasan Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana. Mulyana

Agus, Darmiasti. 2009. Historiografi di Indonesia. Jakarta: Reflika Aditama.

Poesponegoro, Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Balai Pustaka).

Poesoprodjo. 1999. Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu. Bandung: Pustaka Grafika.

Purwanto Bambang. 2006. Gagalnya Historiografi Indonesiasentris. Yogyakarta: Ombak.

Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. 1995. Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid I. Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi Abri.

Roosa John. 2008. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia.

Roosa, Ratih, Farid (ed). 2004. Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia.

Sartono Kartodirdjo. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia.

Supardan Dadang. 2011. Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Pendekatan Struktural. Jakarta: Bumi Aksara

Suriasumantri S. Jujun. 2003. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Uhar Suharsaputra. 2004. Filsafat Ilmu. Jakarta: Universitas Kuningan.

Zaki. 2007. Menggali Sejarah Menimba Ibrah. Mataram: Arga Puji Press.

Internet

Anonim. 2012. Obyektifitas dan Subyektifitas dalam Sejarah. Dalam http://laumelasdanrumahadatmelas.blogspot.com/. Diakses 30-10-2012. Anonim. 2010. Subyektifitas dan Subyektifitas Sejarah. Dalam http://syajarra.blogspot.com/. Diakses 31-10-2012. Anonim. 2012. Masaalah dan Objektifitas. dalam http://prof-chem.blogspot.com. Diakses 1-11-2012. Dian Kurnia. 2011: Subjektifitas dan Obyektifitas: Sebuah Tinjauan Kritis. Dalam http://initialdastroboy.wordpress.com/. Diakses 2-11-2012.

MEMAHAMI MAKNA OBJEKTIVITAS DAN SUBJEKTIVITAS DALAM PENULISAN SEJARAH

DINAMIKA BIROKRASI PADA ERA SOEHARTO (Sebuah Analisa Kecendrungan Birokrasi Pada Masa Orde Baru)

Standar

DINAMIKA BIROKRASI PADA ERA SOEHARTO

(Sebuah Analisa Kecendrungan Birokrasi Pada Masa Orde Baru)

Oleh

LALU MURDI

Abstrak

Untuk mendapatkan abstraksi dari tulisan ini, maka ungkapan George Santayana sangat relevan. Filosof Spanyol berpendidikan Amerika ini (1863-1952), pernah memperingatkan bahwa mereka  yang gagal mengambil pelajaran dari sejarah dipastikan akan mengulangi pengalaman sejarah tersebut (Those who fail to learan the lessons oh history are doomed to repeat them). Karenanya kata Polybius (198-117 SM) bahwa sejarah adalah Philosophy teaching by example. Ia pun mengemukakan bahwa semua orang memiliki dua cara untuk menjadi baik, yaitu berasal dari pengalaman dirinya sendiri dan berasal dari pengalaman orang lain. Lebih jauh lagi Cicero mengatakan bahwa seejarah adalah guru kehidupan. Karena itu bagaimanapun peristiwa tersebut sejarah akan mencatatnya sebagai pembelajaran bagi manusia selanjutnya. Begitu juga halnya dengan perjalanan bangsa ini, kebaikan dan keburukan mesti di ungkap sebagai bahan renungan bagi kita semua untuk belajar tidak mengulangi jika tidak baik dan sebaliknya. Era Orde Baru sebagai salah satu masa kepemimpinan Soeharto yang penuh dengan kontroversi merupakan pembelajaran tersendiri bagi kita saat ini. Kemampuan Suharto mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun dengan berbagai cara bukan merupakan suatu kebetulan melainkan suatu yang tercipta dengan deramatis, melalui birokrasi, Golkar dan ABRI dan hal positif dan negatif selalau ada di dalamnya. Oleh karena itu, urgensi dari pendidikan sejarah tidak diragukan lagi. Karena Collingwood pun mengatakan “…knowing your self means knowing that you can do; and since nobody knows what he can do until he tries, the only clue to what man can do is what man has done. The value of history then, is thet it teaches us whan man has done and then what man is”.

Kata Kunci: Birokrasi, Orde Baru, Soeharto

A.      Pendahuluan

Setelah peristiwa 20 Mei 1998 yang di kenal dengan reformasi,  telah membuka kotak Pandora yang telah lama tersimpan dalam laci pemerintahan orde baru. Bukan hanya keterbukaan menyatakan pendapat yang di bungkam dalam kotak pandora tersebut, melainkan yang menjalankan birokrasi menjadi bagian lingkaran satu atap dari sistem yang berlaku. Kecendrungan inilah yang dapat membuat hubungan antara patron dan klien menjadi tetap terarah dalam satu lingkaran kebijakan saling mendukung tanpa reseve dari bawahan.

Terbukanya kebebasan untuk berbicara dan berpendapat setelah lahirnya reformasi, membuka jalan baru dalam memahami bagaimana sistem politik, sistem pemerintahan, yang di jalankan oleh rezim orde baru tersebut. Begitulah memang kita dapat memahami konteks kesejarahan dari sistem pemerintahan setelah rezim yang menguasai pemerintahan tersebut sudah kehilangan taring atau lengser dari prabon kekuasaannya. Terkecuali itu, jika sebuah rezim mampu menciptakan generasi baru maka otomatis dengan sendirinya tidak aka ada mesin atau konci lain yang dapat membuka kedok pemerintahannya. Karena itu sebuah pemerintahan di katakana berhasil (menurut logika politik praktis) jika mampu menciptakan generasi baru yang sehaluan dengan kepentingannya, sehingga yang nampak adalah sebuah kontinuitas dari sistem pemerintahan yang ada.

Adanya reformasi yang membuka jalan untuk menaikkan Prof. Ing. B.J. Habibi sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga telah membuka sebuah jalan baru untuk memahami sistem pemerintahan atau birokrasi pada masa sebelumnya yaitu pada masa pemerintahan rezim Soeharto yang di kenal dengan orde baru. Berbagai dinamika politik dan pemerintahan serta kejelekan pemerintahan rezim orde baru menjadi diskusi hangat dalam forum publik, tulisan pelurusan sejarah pada masa itu baik melalui buku, Koran, buletin dan media lainnya mengulas tentang orde baru bagaikan cendawan di musim hujan.

Kini hampir 14 tahun reformasi telah berlalu, namun satu hal yang tetap menarik dari perjalanan bangsa ini salah satunya adalah sistem sentralisasi birokrasi yang menjdi ciri orde baru yang telah mendahuluinya. Sisi positif dan negatif akan selau ada dalam setiap pemerintahan, karena kita harus memahaminya dengan logika kemanusiaan. Namun di balik itu semua, di bandingkan dengan masa politik yang lain, orde baru telah memberikan gambaran sistem birokrasi yang berbeda dari masa pemerintahan yang lain tersebut. Sentralisasi dalam berbagai variannya menjadi jurus andalan sebagai ciri birokrasi pada saat itu.

Kemampuan Soeharto sebagai patron (bos besar) dalam mengakumulasi birokrasi pemerintahan sampai pada birokrasi negara yang paling rendah (klien) dengan kekuatan yang dimilikinya menciptakan sistem birokrasi yang memiliki warna tersendiri, bahkan ada opini yang mengatakan bahwa salah satu akibat dari sentralisasi birokrasi tersebut adalah apa yang di kerjakan oleh birokrasi bukan untuk melayani rakyat yang semestinya di jalani, melainkan bagaimana melayani atasan.

Selain itu, loyalitas yang tinggi pada atasan dan kebijakan atasan, sampai puncak tertinggi (Soeharto) melalui alat negara telah mampu membuat birokrsi sejalan dengan kehendak dan sekenario serta logika birokrasi dari dari dirinnya sendiri. Karena itu keseragaman adalah ciri utama dari sistem birokrasi pada saat itu, dan perkataan “yes boos” sebagai kata kunci untuk dapat bertahan dalam lingkaran birokrasi yang ada, yang pada intinya disinilah terciptanya birokrasi yang patrineal.

Karenanya, walau tidak up tu date, sejarah memang berfungsi ganda, bukan hanya sebagai kisah dan ilmu, namun yang terpenting adalah sebagai cermin untuk menatap masa depan yang lebih baik (fungsi praktis sejarah). Memahami bagaimana birokrasi pada masa orde baru yang sangat has bukan hanya sebagai kisah yang di telan waktu, namun akan dapat menjadi pembelajaran tersendiri bagaimana bangsa kita seharusnya dalam dunia demokrasi dalam bidang birokrasi menjalankan fungsinya sebagai alat pegara untuk kepentingan orang banyak, bukan golongan atau penguasa.

B.       Orde Baru dalam Memanfaatan Birokrasi Pemerintah

Birokrasi merupakan salah satu diantara tiga pilar kekuasaan orde baru selain Golkar dan ABRI. Untuk menjelaskan bagaimana pemerintahan orde baru yang membangun kekuasaannya selama 32 tahun terutama dalam memanfaatkan birokrasi pemerintah, menurut Eep Saefulloh Fatah (1998) terbangun melalui setidaknya empat proses. Pertama, sentralisasi. Orde baru memilih model pengelolaan kekuasaan yang sentralistis dalam birokrasi. Pada awal kelahiran Orde Baru, penguasa berdalih bahwa sentralisasi (salah satunya dalam bidang birokrasi) adalah satu-satunya pilihan yang tersedia untuk menyokong proyek stabilisasi ekonomi dan politik secara cepat.

Kedua, otonomisasi. Sejak awal kelahirannya Orde Baru berupaya meminggirkan masyarakat dari proses pengambilan kebijakan publik dan proses pemerintahan secara umum. Dimana penguasa dan rakyat disekat di dua ruangan yang terpisah. Inilah otonomisasi, yakni proses yang mengarah pada pembentukan kekuasaan otonom vis a vis masyarakatnya, yang pernah disebut oleh Karl W Jackson sebagai “bureaucratic polity” atau kepolitikan birokratik. Sejalan dengan itu Orde Baru pun mengonfirmasikan penggambaran Geovanni Gentile, seorang filusuf italia terkemuka: “Negara bukanlah kehendak semua orang yang merealisasikan dirinya, melainkan kehendak yang berhasil merealisasikan dirinya sendiri …Hasilnya adalah subordinasi kehendak individu terhadap kehendak negara”.

Ketiga, personalisasi. Kekuasaan yang memusat dan otonom kemudian dipersonalisasi di tangan Preside Soeherto. Proses ini terutama terlihat tegas semenjak akhir 1970-an segera setelah Presiden Soeharto berhasil mencapai “sukses” dalam tiga proyek sekaligus. Yakni: Reseleksi lingkungan elit politik di sekitar presiden dengan loyalitas yang terjaga yang dijalankan sejak peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974; pengumpulan tiga sumber kekuasaan sangat menentukan di tangan Presiden Soeharto, yaitu Presiden-Kepala Negara, Panglima Tertinggi ABRI, dan Ketua Dewan Pembina Golkar; dan pelembagaan format politik otoritarian melalui pelbagai regulasi ekonomi dan politik. Dengan sendirinya jelas, bahwa birokrasi pemerintah mulai dari tingkat yang paling tinggi, sampai terendah memiliki loyalitas yang tinggi pada kebijakan Presiden Soeharto.

Keempat, sakralisasi. Orde Baru tidak hanya menjalankan sentralisasi, otonomisasi, dan personalisasi, melainkan juga sakralisasi. Kekuasaan diposisikan sebagai sesuatu yang sakral, yang tidak bisa khilaf, yang tidak bisa bersalah, bebas dari kritik, tak bisa dituntut, digugat, dan apalagi dijungkirkan. Operasi kekuasaan seakan-akan hanya mengenal dua aturan. Pasal pertama: penguasa tak bisa salah. Pasal kedua: jika penguasa bersalah, lihat pasal pertama. Pada lembaga birokrasi Orde Baru jelas sekali merasakan keadaan ini, walaupun merupakan sakralisasi tersendiri oleh individu (Presiden Soeharto), dengan loyalitas yang terus menerus dalam birokrasi yang ada dengan di topang oleh faktor politik, ekonomi dan kekuatan ABRI, dengan sendirinya menciptakan sakralisai pada sosok Presiden Soeharto oleh kolega dan orang-orang birokrat yang menikmati kekuasaannya.

Karena itu, birokrasi di Indonesia dalam perjalanan sejarahnya pada masa Orde Baru seperti di jelaskan sebelumnya, kecendrungan tersebut tidak lepas dari konfigurasi kultural, ekonomi, dan politik, ikut membentuk profil birokrasi Indonesia. Karenanya sepanjang usia negara Indonesia dan terlebih lagi pada masa pemerintahan orde baru dominasi politik atas birokrasi pemerintah sangat besar pengaruhnya. Itulah sebabnya napas panjang kekuasaan Orde Baru tetap terjaga oleh bertahannya alienasi strategi Orde Baru di antara Presiden dan birokrasi, disemping militer, teknokrasi, dan pemodal.

Dengan kata lain, Indonesia dapat dikatakan merupakan salah satu negara yang memiliki sistem politik yang menggerakkan birokrasi sebagai salah satu aktor utama dalam segala kegiatan politik. Terlebih lagi pada masa Orde Baru, birokrasi merupakan satu-satunya lembaga yang dapat melaksanakan kegiatan politik secara mandiri, dimana hampir semua kegiatan masyarakat di kontrol dan dikendalikan oleh birokrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap proses pembuatan kebijakan di Indonesia bersifat birokratik (Mas’oed, 2008: 332).

Salah satu program andalan dalam pembangunan di masa Orde Baru yakni Program Pembangunan Lima Tahun (PELITA) yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 1969 setelah berhasilnya usaha-usaha “stabilisasi di bidang politik dan ekonomi” yang dilancarkan sejak Oktober 1966, di kenal dengan Pelita 1 (Poesponegoro & Notosusanto, 1993: 444). Program ini secara jelas menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada tehnokrat yang berkedudukan dalam kursi birokrasi. Dengan dimulainya program Pelita ini, para tehnokrat yang duduk di kursi birokrasi menjalankan tugasnya demi menyukseskan program tersebut. Dalam level nasional, Mentri Keuangan dan ketua BAPPENAS (Badan Perancang Pembangunan Nasional) bertindak sebagai “The Guardian of Public Treasury” (Penjaga Kekayaan Negara). Sedangkan, departemen-departemen dan badan-badan lainnya bertindak sebagai “The Spending Advocates” (Pembelanja).

Karena sangat vitalnya peran demokrasi dalam pembangunan seperti di atas, maka oleh Soeharto dengan melalui beberapa kriteria hubungan antara Presidan dan birokrasi seperi melalui sentralisasi, otonomisasi, personalisasi, dan sakralisasi berdasarkan isinya masing-masing dapat membuat birokrasi ke dalam jalur politik yang tidak lagi netral kekuasan seperti pada masa Presiden Soekarno, namun menjadi salah satu kekuatan politik untuk dapat melaksanakan program pembangunan pada masa Orde Baru.

Dalam bahasanya Karl D. Jackson, seorang ahli politik dan birokrasi, model borokrasi Orde Baru disebut juga burreucratic polity yang memiliki suasana politik menentukan segala yang terjadi dalam lingkungan domestik dan negra. Karakteristik semacam didukung oleh beberapa ciri. Pertama, lembaga politik yang dominan adalah birokrasi itu sendiri. Kedua,  parlemen, partai politik maupun kelompok kepentingan berada dalam posisi yang begitu yang begitu lemah tanpa mampu mengontrol jalannya birokrasi. Ketiga, massa di luar demokrasi secara politik adalah pasif tanpa peran yang berarti. Keberadaan birokrasi di era Orde Baru seakan disalahartikan oleh penguasa, karena birokrasi dijadikan alat tanggungan untuk mempertahankan kekuasaan.

C.      Birokrasi Patrimonial dan Tinjauan Struktural Fungsional

Fungsionalisme struktural adalah salah satu faham atau perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemuadian perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidak-seimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lain (Bernard Raho, 2007: 48). Karena itu, teori konsensus ini ini melihat kesamaan norma dan nilai sebagai sesuatu yang fundamental bagi masyarakat, memfokuskan perhatiannya pada tatanan yang di dasarkan atas persetujuan tersirat, dan melihat perubahan sosial terjadi secara pelan dan teratur (George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2011: 253).

Menurut beberapa ahli, secara tidak sadar, teori inilah yang di praktikkan oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Penekanan pada konsesus yang sesuai dengan arah politiknya mengakibatkan jajaran di bawahnya yang berkcimpung sebagai birokrasi pemerintahan selalu di bawah baying-bayang penguasa tertinggi, dan semua ini tercipta melalui kekuatan-kekuatan (kendaraan) dari Orde Baru yaitu GOLKAR dan ABRI. Dari kedua kubu inilah lahir juga birokrasi sebagai kekuatan pemerintahan, selain memang orang-orang birokrat memang di usahakan sebagai bagaian dari salah satu kekuatan selain GOLKAR dan ABRI di atas. Kemampuan Soeharto untuk menjadikan konsesus diantara beberapa kekuatan yang ada selama 32 tahun adalah sesuatu yang luar biasa, dan hal inilah yang menurut Dr. Alfian sebagai salah satu yang membedakan Soeharto dan Soekarno dalam mempertahankan kekuasaannya. Melalui minimalisasi konflik, baik dengan cara militer, atau dengan cara kekerasan lainnya adalah salah satu langkah dalam memperkuat lingkaran konsesus yang ada.

Sejalan dengan itu Max Weber, seorang sosiolog jerman menulis sebuah alasan yang menggambarkan bentuk birokrasi. Sebagi cara ideal mengatur organisasi pemerintah melalui prinsip-prinsip bentuk birokrasi antara lain harus terdapat adanya struktur hirarkis formal pada setiap tingkat dan di bawah control dan dikendalikan oleh sebuah hirarki formal atas dasar dari perencanaan pusat dan pengambilan keputusan, manajemen dengan aturan yang jelas adanya pengendalian melalui aturan yang memungkinkan agar keputusan yang dibuat pada tingkat atas akan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh semua tingkat di bawahnya.

Penjelasan ini juga menandaskan bahwa sistem birokrasi jika ingin berjalan dengan baik maka sistem-sistem yang ada di dalamnya harus konsisten dalam melakukan tugas kebirokrasiannya mulai dari tingkat atas sampai tingkat pusat. Karena demikian adanya, pada masa Orde Baru, karena pada tingkat birokrasi yang paling tinggi sudah menjadi bagian dari sistem politik, maka dengan sendirinya sampai birokrasi paling bawah sekalipun akan menjadi bagian dari lingkaran sistem politik soeharto, dan sekaligus juga menjadi bagian dari GOLKAR, yang memang sudah di kondisikan supaya para PNS misalnya, paling tidak menjadi simpatisan partai GOLKAR. Inilah yang di katakana bahwa Soeharto adalah satu-satunya Presiden Indonesia yang mampu menginternalisasi semua perangkat negara, mulai dari birokrasi pemerintahan, masyarakat melalui “pembangunan dan bantuan”, ABRI, Partai Politik dan lain sebagainya.

Keberadaan birokrasi yang tidak lagi netral dalam kancah percaturan politik di Indonesia pada masa Orde Baru, membuat fungsi birokrasi pada saat itu tidak lagi menunduk ke bawah dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang ada, namun birokrasi yang ada melihat ke atas, dan perintah dari atasan adalah segalanya, dan sudah jelas bahwa segala peraturan yang ada tidak lebih adalah keterlibatan politik di dalamnya, sehingga konsesus yang menjemukan pun tercipta. Keberadaan birokrasi yang seperti inilah yang dinamakan birokrasi patrimonial.

Menurut Weber, bahwa dalam birokrasi patrimonial, individu-individu dan golongan penguasa berupaya mengontrol kekuasaan dan otoritas jabatan untuk kepentingannya. Adapun ciri-ciri dari birikrasi patrimonial antara lain (1) pejabat-pejabat di atas dasar kriteria pribadi dan politik, (2) Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau keuntungan, (3) Pejabat-pejabat bertugas untuk mengontrol, baik fungsi politik, maupun administratif karena tidak ada pemisahan antara sarana-sarana produksi dan administrasi, (4) Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik. Sehingga, tujuan-tujuan pribadi penguasa merupakan hal yang pokok dalam sepak terjang pemerintahan walaupun mereka dibatasi oleh fungsi-fungsi sebagai seorang pemimpin. Birokrasi patrimonial berlawanan dengan birokrasi rasional, dimana birokrasi pada umumnya berdasarkan karir atau prestasi, namun dalam birokrasi patrimonial justru menekankan pada ikatan-ikatan patrimonial (patrimonial ties) yang menggunakan administrasi sebagai urusan pribadi dan kelompok.

D.      Dari ABRI Sampai Birokrat dan Suharto

Sudah bukan merupakan rahasia umum bahwa Golkar, ABDI, dan Birokrasi adalah kendaraan presiden Soeharto pada masanya untuk dapat menciptakan stabilisasi politik (ala orde baru).Dan kalau kitaperhatikan ternyata anatara ketiga kendaraan ini sulit untuk membedakannya dengan jelas dari pengeruh politik yang asa, karena biasanya yang akan duduk menjadi birokrat di pemerintahan adalah orang-orang Golkar, semenrata birokrat adalah anggota Golkar, begitu juga halnya dengan ABRI yang memiliki andil tersendiri sebagai masyarakat sipil dan masuk sebagai birokrat. Sebagai gambaran kita akan mencoba bagaimana keterlibatan politik pada birokrasi dan ABRI sebagai birokrat pasa masa Orde Baru.

1.    PNS dan Suharto

Salah satu aspek krusial untuk menjaga kestabilan politik dalam pembangunan adalah kemampuan pemerintah untuk mengendalikan kepentingan-kepentingan yang berkembang dalam masyarakat.pemerintah Orde Baru sangat memahami pentingnya aspek stabilitas politik dalam proses  mendorong pembangunan ekonomi. Inilah yang mendasari korporatisme birokrasi pada masa Orde Baru.

Pada zaman pemerintahan Soeharto berkembang istilah jajaran birokrasi sebagai abdi negara. Abdi negara ini kemudian terhimpun dalam suatu wadah yang diberi nama KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Indonesia No. 82 Tahun 1971 sebagai satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia.

Kelompok korporatis yang ada pada masa rezim Orde Baru diantaranya KNIP untuk kelompok pemuda, SPSI untuk buruh, HKTI untuk petani, HNSI untuk nelayat, KADIN untuk pengusaha, HIPMI untuk pengusaha muda, Dharma Wanita untuk istri pegawai negeri, PWI untuk wartawan, KORPRI untuk Pegawai Negeri, dan PGRI husus untuk guru.

Setrategi korporatisme tidak lain untuk mengontrol dan memobilisasi guru. Dengan organisasi tunggal PGRI, guru-guru lebih mudah dikontrol dan diarahkan untuk mendukung GOLKAR dalam pemilu. Hal ini bisa dilihat dalam hasil kongres XIII tahun 1973 dan konfrensi pusat tahun 1975. Kedua keputusan ini menjadi dasar sikap politik PGRI pada masa Orde Baru. Keputusan kongres ini diperkuat melalui konferensi pusat PGRI ke II tahun 1975, yang menyatakan bahwa pada bidang umum/organisasi, PGRI sebagai organisasi komponen Golkar.

2.    ABRI sebagai Birokrat dan Soeharto

Tentara Nasional Indonesia hampir tidak pernah membetasi dirinya hanya sebagai kekuatan militer belaka. Dalam masa revolusi fisik misalnya (1945-1950) dimana militer terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, hampir tidak pernah pula ABRI terlepas dari masalah politik (Gazali, Gonggong, Chaniago, 1989: 28). Pada waktu pemerintahan Orde Baru (1968-1998) kita mengenal adanya dwifungsi ABRI. Konsep yang sebenarnya lahir pada masa sebelum Orde Baru tepatnya pada saat pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno (1955-1965) nemun menjadi popular pada saat Orde Baru.  Pada waktu itu peranan ABRI sebagai organisasi difungsikan dalam dua hal sekaligus yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara.

Dengan adanya dwi fungsi tersebut maka waktu pemerintahan orde baru penyelenggaraan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari: (a) Hampir semua jabatan pemerintahan mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Pejabat Eselon tertentu, Mentri, Duta Besar, sampai dengan pembantu Presiden diisi oleh anggota ABRI yang “dikaryakan, (b) Selain dilakukan pembentukan Fraksi Abri di parlemen, ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai “Partai Politik” yang berkuasa pada waktu itu, (c) Penggabungan Polri dan ABRI (d) ABRI dan Polri, melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan  lain-lain. Jadi jelas dengan beberapa kriteria yang ada di atas keberadaan ABRI dalam birokrasi pemerintahan sangat dominan dan merupakan salah satu roda pemerintahan terpenting saat itu.

E.        Harapan Setelah Reformasi ke Reformasi Birokrasi

Bardasar fakta sejarah di atas ternyata sistem birokrasi kita di Indonesia tidak pernah lepas dari faktor politik, terutama lagi pada era Suharto. Berakhirnya era Suharto ke era reformasi yang kita kenal saat ini, tentu menyiratkan keinginnan untuk melakukan pembenahan dalam segala asfek. Dan salah satu asfek yang terpenting tersebut salah satunya adalah sistem birokrasi ini, karena itu tidak tanggung-tanggung kata reformasi pun menggema sebagai jalan untuk merubah sistem birokrasi yang fatrimonial ala Suharto menuju birokrasi yang berwawasan kemerdekaan dan birokrasi yang demokratis. Sehingga pada akhirnya para birokrat yang mengurusi negara ini bukan tujuannya untuk mengurusi apa maunya pemerintah, melainkan apa kebutuhan rakyat, dan memang inilah fungsi birokrasi yang sesungguhnya.

Memang satu hal yang terasa sampai saat ini adalah ketidak mampuan birokrat kita lepas dari jeratan politik. Apakah ini pertanda sebuah warisan sejarah yang akan menancapkan status quonya atau bukan, entah perjalanan waktu yang akan menjawabnya nanti. Namun dari keberhasilan reformasi 14 tahun yang lalu, kita berharap dan sangat mengharapkan adanya birokrasi yang transparan dan bukan merupakan tunggangan dari salah satu kekuatan politik. Karena itu reformasi birokrasi adalah suatu keharusan saat ini juga.

F.        Simpulan

Salah satu kendaraan pemerintahan Suharto hingga mampu memerintah negara ini sampai 32 tahun salah satunya tidak lain adalah karena kemampuannya memanfaatkan birokrasi dalam kancah politik. Sehingga pada saat itu dikenal dengan sebutan birokrasi yang patrimonial. Karena birokrasilah yang menjalankan semua kepentingan publik maka dengan sendirinya apartur negara ini sangat vital sebagai salah satu kendaraan kekuasaan, dan hal inilah yang tidak di sia-siakan oleh Suharto. Nemun dengan berakhirnya kepemimpinan Suharto dan mulainya era reformasi sampai saat ini memberikan harapan untuk dapat merubah atau mereformasi birokrasi menuju birokrasi yang tidak lagi menjadi tunggangan politik, melainkan sebagai alat penyejahtera rakyat.

Daftar Bacaan

Fatah E. Saefulloh. 1998. Bangsa Saya yang Menyebalkan: Catatan Tentang Kekuasaan yang Pongah. Bandung: Rosdakarya.

Gazali, Gonggong, Chaniago. 1989. Sejarah Politik Indonesia. Jakarta: DEPDIKBUD Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Mas’oed. 2008. Perbandingan Sistem Politik: Tiga Model Pembuatan Kebijaksanaan di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press.

Nordolth H.C , Purwanto B, Saptarai R. 2008. Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta.

Poespoenegoro, M. Djoened & Notosusanto Nugroho. 1993. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Raho Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Rais Mohammad Amin. 2008. Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia. Yogyakarta: PPSK Press.

Ritzer George & Goodman J. Douglas. Teori Sosiologi. Jakarta: Kreasi Wacana.

Santoso. 1997. Birokrasi Pemerintah Orde Baru. Jakarta: Rajawali Press.

Supardan Dadang. 2011. Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafii, Inu Kencana & Azhari. 2010. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Reflika Aditama

Internet

http://andikaboni.blogspot.com/2011/12/birokrasi-dan-pembangunan-ekonomi-di.html.

http://mega.subhanagung.net/?p=430

http://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi di Indonesia

http://suciptoardi.wordpress.com/2012/05/09/saat-guru-menentang-korporatisme-orde-baru/

SEJARAH DARI DALAM DAN PENDEKATAN EMIK (Antara Pribumisa Ilmu dan Islam Sebagai Ilmu: Sebuah Pendahuluan dalam Ilmu Sejarah )

Standar

SEJARAH DARI DALAM DAN PENDEKATAN EMIK

(Antara Pribumisa Ilmu dan Islam Sebagai Ilmu: Sebuah Pendahuluan dalam Ilmu Sejarah )

Oleh

Lalu Murdi 

A.        Pendahuluan

Sejarah dari dalam (history from within) merupakan pandangan dalam melihat interpretasi sejarah di Inonesia, terutama setelah diadakannya seminar sejarah pertama pada tahun 1957. Keprihatinan akan penulisan sejarah di Indonesia yang pada masa penjajahan Belanda, bahkan sampai para penulis awal di Indonesia yang hanya melihat sejarah di Indonesia terutama dalam membahas keberadaan orang-orang Eropa dan berdasarkan pandangan bahwa orang Indonesia hanya sebagai objek dan bukan subjek sejarah telah melahirkan apa yang di sebut oleh para ahlinya yaitu pendekatan yang Indonesiasentris. Pendekatan Indonesiasentris yang melihat orang-orang Indonesia sebagai pelaku sejarah yang aktif adalah antitesa dari pendekatan Nerlandosentris seperti di atas.

Lahirnya sebuah buku “Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar” yang di editori Soejatmoko dan Muhammad Ali untuk edisi Indonesia dan G.J. Resink serta G. McT. Kahin dalam edisi berbahasa Inggris merupakan tulisan bersama antara para ilmuan sosial pada tahun 60-an dalam memberikan masukan pada perkembangan ilmu sejarah adalah bukti komitmen para Sejarawan dan ilmuan sosial lainnya terkait perkembangan penulisan sejarah dan bagaimana metode ilmu sejarah di Indonesia merupakan tindak lanjut daripada seminar sejarah Indonesia pertama di atas. Dari buku ini memberikan gambaran bahwa bukan hanya dalam melihat sejarah di Indoneisa dari masyarakatnya sendiri (dari dalam) yang menjadi perhatian, sekaligus juga menawarkan bagaimana pendekatan ilmu sosial lain dalam penulisan sejarah. Misalnya bagaimana “pendekatan sosiologis dalam historiografi Indonesia”  yang di tulis W.F. Werteheim, “penggunaa metode-metode antropologi dalam historiografi Indonesia” oleh Koentjaaraningrat dan lain-lain.

Pada tahap selanjutnya, semakin akrabnya ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya, pembahasan metodologi bukan lagi berkisar pada penulisan sejarah yang menekankan orang pribumi sebagai pelaku sejarah, melainkan beranjak pada pendekatan teori-teori ilmu sosial dalam penulisan sejarah, sekaligus dengan tema penulisan sejarah yang beragam. Karena itu satu ciri lagi dari perkembangan metode dan pendekatan sejarah di atas selain penggunaan teori dalam ilmu sosial lain seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik dan lain-lain adalah tema yang beragam seperti sejarah perkotaan, sejarah pedesaan, sejarah lokal, sejarah intelektual, sejarah agama, dan lain sebagainya. Dengan begitu sejarah pada perkembangan ini bukan lagi sejarah sebagai politik masa lalu, namun sejarah yang lebih holistik, dan sejarah seperti inilah yang di sebut sebagai sejarah struktural, karena dalam melihat satu penomena sosial dalam perkembangan sejarahnya tidak terlepas dari paktor yang berkelindan di dalamnya seperti keadaan sosial, ekonomi, ekologi, politik, agama, budaya dan lainnya.

Perkembangan pendekatan dalam metodologi sejarah seperti di atas tidak lepas dari perkembangan pandangan ahli pada tahap sebelumnya, dan terutama hasil jenius dari Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo (alm) yang di juluki bapak sejarawan kritis Indonesia. Terbitnya buku “Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah” yang menurut beberapa ahli merupakan pertanggung jawaban atas bagaimana pendekatan dan metode yang beliau gunakan saat menulis desertasinya yang berjudul “The Peasant’s Revolt of Banten in 1888”, telah mengilhami penulisan sejarah dengan pendekatan ilmu sosial yang lebih luas tadi.

Satu jurus yang diajarkan oleh guru saya, maka seharusnya saya harus bisa mengembangkannya setidaknya menjadi sepulu jurus “Kira-kira seperti inilah kata-kata yang ditulis Prof. Dr. Taufik Abdullah” untuk mengenang gurunya tersebut. Namun “sambung beliau” satu pun dari ilmu beliau belum sanggup kami memadainya. Hal ini merupakan suatu penghormatan untuk sang guru. Dan yang jelas dengan keberadaan beliau sebagai pioner kemajuan ilmu sejarah di Indonesia, selain beberapa sejarawan kenamaan lainnya seperti Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian, M.A (alm), Prof. Dr. Taufik Abdullah sendiri, Dr. Ong Kho Kham dan Prof. Dr. Kuntowijoyo dan lain sebagainya yang saat ini lahir generasi Sejarawan Muda yang cukup banyak jumlahnya, sehingga perkembangan pendekatan ilmu sejarah dan metodologi sejarah akan coba di transpormasi oleh sejarawan selanjutnya untuk terus-menerus mengembangkan ilmu sejarah ini. Karena ilmu tidak setatis melainkan dinamis. Demikianlah hakikat ilmu yang dapat kita petik dari Thomas Khun dalam “The Structure of Scientific”-nya.

Karena itu tidak salah jika generasi sejarawan belakangan ini berdasarkan kreasi dari sejarawan jenius sebelumnya, bukan hanya bertanya, namun juga menggugat atau sekedar mengembangkan bagaimana pendekatan dan metode sejarah pada saat ini dan masa yang akan datang. Karena hakikat ilmu adalah dinamis, maka dalam perkembangan ilmu sejarah pun adanya pengembangan atau bahkan revisionis oleh sejarawan selanjutnya adalah suatu keniscayaan. Karena pada dasarnya ilmu tersebut sekali lagi tidaklah statis melainkan dinamis.

Buku yang cukup gerang “Gagalnya Hsitoriografi Indonesiasentris”  di tulis oleh Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A, yang dikenal sebagai sejarawan muda saat ini dengan kemampuan yang mempuni sebagai seorang sejarawan menggantikan gurunya Profesor  Kuntowijoyo, bukan hanya mempertanyakan keabsahan penggunaan teori-teori sosial dalam penulisan sejarah, sekligus juga memberikan pandangan bahwa, sejarah adalah sejarah kemanusiaan (dalam mengkritik pandangan sejarah Indonesiasentris dalam memandang subjek sejarah), dan yang terpenting sekali adalah perkembangan sejarah lisan yang perlu di gunakan oleh seorang sejarawan, selain beberapa kritik lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan ilmu sejarah sampai saat ini terus berlanjut dan terus didiskusikan oleh mereka yang memperhatikan perkembangan sejarah bangsa ini.

Pendekatan struktural seperti di atas juga menurut beberapa ahli tidak dapat melihat individu sebagai pelaku sejarah di dalamnya. Karena itu tidak pelak lagi saat ini banyak ahli menggunakan pendekatan strukturis, yaitu bagaimana individu mengekspresikan diri sendiri melalui agama, ritus-ritus, musik, dan sebagainya. Sehingga inilah yang mengakibatkan juga perkembangan sejarah lisan seperti yang di sarankan oleh Bambang Purwanto dan Sejarawan lainnya semakin intensip. Dan dengan pendekatan strukturis ini kita tidak hanya bisa mengungkapkan struktur namun bisa mengungkapkan sesuatu yang lebih vital yaitu individu di dalam struktur tersebut. Sekali lagi dengan sejarah lisan perkembangan seperti ini akan lebih bisa terjangkau. Karena itu tidak mengherankan di Australia Nasional Universty berkembang sejarah lisan yang merupakan salah satu bagian dari ilmu sejaarah.

Perkembangan metode dan pendekatan ilmu sejarah yang di pioneri oleh beberapa ahli di atas pada intinya telah melahirkan sejarah yang bersifat Indonesiasentris dengan beberapa varian di dalamnya, seperti ada yang menekankan pentingnya penggunaan teori dalam studi sejarah dan ada juga yang tidak memerlukan teori sebagai pemandu dalam menulis sejarah. Namun kedua-duanya setelah seminar 1957 tersebut telah melahirkan sejarah Indonesia berdasarkan pandangan orang-orang Indonesia, walaupun dengan segala variannya.

Sesuai dengan judul di atas dan anak judulnya, berdasarkan perkembangan pendekatan dan metodologi sejarah maka bild in teori dan pandangan kebenaran dari Barat seperti di katakana Mestika Zed dalam salah satu artikelnya tidak harus selalu di telan mentah, melainkan kita harus menggunakan pisau paradigma masyarakat Indonesia untuk membedah phenomena sosial tersebut, di samping menggunakan teori infor yang ada jika memang cocok. Dengan begitu proses pendekatan masyarakat dari dalam dan dengan menggunakan pendekatan emik dari masyarakat yang di kaji adalah bagian dari history from within di atas. Dan studi sejarah seperti ini dapat di kaji dengan menggunakan beberapa pendekatan dan metode sejarah seperti penjelasan sebelumnya.

Selanjutnya dalam melihat masyarakat dari dalam dengan menggunakan pendekatan etik setidaknya memiliki kekurangan jika tidak diimbangi dengan pendekatan emik. Yang mana pendekatan ini mengarah pada bagaimana dunia secara umum melihatnya, sehingga tidak terjerumus pada egosentrisme kebudayaan, atau kondisi sosial pada tempat yang di teliti, apa lagi jika yang di kaji adalah masyarakatnya sendiri. Karena itu pendekatan emik ini menjadi perlu ada dalam melihat budaya dan kondisi sosial dalam masyarakat yang kita teliti.

Namun satu hal yang menjadi pertanyaan, nilai manakah yang akan kita gunakan sebagai pandangan etik tersebut, apakah kita akan menggunakan pendekatan paradigma kebenaran ala Barat atau apa? Anak jidul di atas merupakan sedikit dari jawaban yang perlu di jelaskan. Profesor Kuntowijoyo dalam bukunya “Islam Sebagai Ilmu” perlu mendapatkan perhatian untuk pendekatan emik ini walaupun ada tumpang tidih antara ajaran Islam sebagai pandangan emik dan ajaran Islam sebagai pandangan etik dalam melihat kebenaran tersebut. Selain itu adanya pendekatan humanis seperti yang di inginkan Bambang Purwanto perlu di perhatikan dalam menjawab pendektan etik di atas, yang dalam hal ini kita tidak harus terikat oleh budaya Timur atau Barat, namun yang terpenting adalah bagaimana pandangan humanis yang tercipta dari berbagai belahan dunia tersebut.

Karena itu, dalam tulisan ini saya ingin mencoba mencari bagaimana seharusnya kita melihat masyarakat dalam perkembangan sejarahnya dari dalam (history from within) dengan menggunakan pendekatan dan metodologi sejarah yang mampu merangkul struktur dan individu yang di kenal dengan pendektan strukturis dari masyarakat tersebut dengan menggunakan pandangan emik dari budaya masyarakat kita sendiri. Sekaligus juga dengan pendekatan emik yang humanities baik dari ajaran Islam dan lain sebagainya. Dengan demikian maka dalam memahami masyarakat kita dalam perkembangan sejarahnya terutama jika menggunakan pendekatan ilmu sosial terutama dalam hal teori tidak sekedar build in (membangun) dan merekonstruksi masyarakat kita dengan pendekatan teori ilmu sosial dari Barat jika memang tidak sesuai dengan budaya dan kondisi sosial pada masyarakat kita, namun sekaligus dalam hal ini kita harus mampu merekonstruksi masyarakat kita dengan pandangan masyarakat sendiri yang di landasi teori yang sanggup menerangkan masyarakat tersebut dengan ajaran etik yang humanis, dan jika perlu ajaran Islam yang humanis bisa digunakan sebagai paradigma dalam menilai kebenaran etik dalam merekonstruksi masyarakat tersebut.

Berdasarkan pandangan di atas untuk dapat mengkonstruk pemikiran ini kita akan mencoba merunut beberapa karekteristik dan perkembangan historiografi baik di tingkat nasional maupun nasional, pemahaman sejarah yang bersifat idiografis dan unik, bagaimana pendekatan teoritis dalam ilmu sejarah, beberapa klasifikasi sejarah nasional dan sejarah Indonesia yang Indonesiasentris dalam pandangan history from within, dan yang terakhir adalah bagaimana humanism sejarah dan islam sebagai ilmu dalam paradigma keilmuan sejarah. Semua ini merupakan satu kesatuan yang harus di kaji secara satu persatu untuk dapat melihat penjelasan-demi penjelasan pada pembahasannya.

B.         Humanisme Sejarah dan Islam Sebagai Ilmu dalam Pembentukan Sejarah dari Dalam

1.   Gambaran Singkat Perkembangan Pendekatan dan Metode Ilmu Sejarah di Indonesia.

Perkembangan Ilmu sejarah di Indonesia tidak lepas dari pengaruh bagaimana perkembangan ilmu sejarah di luar sana, terutama di Eropa, Timur Tengah Amerika dan Cina. Karena itu perkembangan ilmu sejarah secara umum jika dilihat perkembangannya dapat kita melacaknya hingga sampai pada masa peradaban Yunani dahulu. Dimana seperti sudah lumrah bagi para peminat Sejarah bahwa Herodotus (484-425 SM),  Thucydides (456-396 SM) dan Polybius (198-117) (Kuntowijoyo, 2005: 39), di akui sebagai bapak moyang ilmu ini. Sebagai sebuah perbandingan dengan perkembangan ilmu sejarah sampai saat ini, di mana pada saat itu mereka tidak memisahkan antara sejarah dengan apa yang menjadi kajian sosiologi dan antropologi saat ini, karena memang dirasakan merupakan satu kesinambungan. Mereka tidak hanya menggunakan dokumen, namun juga observasi dan wawancara. Herodotus misalnya melukiskan abad ke-6 dan ke-5, sehingga ia menulis semacam kebudayaan.

Selain sejarawan dari daratan Eropa tersebut tidak ketinggalan beberapa penulis sejarah dari Negara timur seperti Cina dan Timur tengah. Sebut saja Sejarawan terkenal keturunan Tunis, Ibnu Khaldun (1332-1405), bukan hanya seorang Sejarawan yang oleh Arnold J. Toynbee di juluki sebagai “genius Arab” namun juga beliau di sandangkan sebagai orang yang pertama menulis seperti apa yang kita kenal sebagai ilmu sosiologi sekarang. Sampai dengan ia wafat tahun 1904, Ibnu Khaldun setelah menghasilkan banyak karya penting yang mengandung gagasan-gagasan yang memiliki kesamaan dengan sosiologi kontemporer. Ia sangat yakin dengan kajian ilmiah atas masyarakat, penelitian empiris dan pencarian sebab-sebab terjadinya penomena sosial. Beliau menegaskan arti penting kesinambungan pemikiran sosiologi dengan mengamatan sejarah (George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2011:6).

Dari dua contoh di atas, dapat di katakana bahwa mereka pada awalnya menuli apa yang saat ini di namakan sejarah sosial atau paling tepatnya sejarah dengan menggunakan pendekatan sosial. Dengan demikian kata sebagian Sejarawan mengatakan bahwa era Ranke merupakan kemunduran bagi penulisan sejarah yang hanya memusatkan diri pada dokumen dan politik.

Pengilmiahan sejarah yang di lakukan oleh Leovold Von Ranke “bapak sejarah modern” yang terkenal dengan diktum sejarah “wie es eigenlich gewesen ist (apa yang sesungguhnya terjadi)” dalam tulisannya A Critique of Modern Histirical Writers, mengadopsi konsep obyektifitas ilmu alam untuk studi sejarah. Hal ini memang tidak lepas dari bagaimana ilmu sosial lain mengadopsi ilmu alam yang positivistik sejak Aguste Comte pada abad ke-18 mendeklarasikan sosiologi sebagai ilmu positif, Wilhelm Hundt mempergunakan metode eksperimen ilmu fisika di dalam psikologi, Stuart Mill memperkenalkan ilmu ekonomi yang semua termasuk “ilmu moral” dengan rumus-rumus matematik atau ekonometrik, dan yang penting “dunia sosial (social relam), kata Emil Durkheim”adalah dunia alam benda (natural realm) juga, keduanya hanya dibedakan oleh tingkat kompleksitasnya.

Perkembangan ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya pada abad ke-18 yang mengikuti paradigma ilmu alam ini  pada abad ke-19 di tentang oleh kelompok filosof idealis dari pengikut Neo Kantian seperti Dilthey, Windelband, Rikckert, George Simmel, Max Waber dan pengikut mereka di abad ke-20. Wilhem Dilthey (1833-1911), sebagai wakil terkemuka dari kelompok idealis, tidak hanya menyerang asumsi-asumsi dasar dari positivisme, tetapi juga menawarkan formulasi tandingan terhadap metodologi. Pertama, Dilthey menafikan pendirian paradigma positivisme yang mengatakan dunia tercipta di luar subjek (ilmuan), yaitu pada fakta-fakta yang dapat di kenali secara obyektif. Baginya subject mater ilmu-ilmu manusia tidak hanya urusan fakta-fakta bendawi, tetapi lebih berpusat pada ekspresi pikiran dan tindakan manusia yang diobjketifikasikan. Kedua, Dilthey juga mengganyang pendirian metodologis positivisme yang mengatakan bahwa fakta-fakta sosial dapat diterangkan dengan hukum-hukum umum (universal) dengan logika hokum ilmu alam. Ia sebaliknya berpandangan, bahwa positivist dapat menjelaskan alam fisik secara kausal, tetapi tindakan manusia harus di mengerti (to be understood, verstehen) dan bukannya di nalar dengan menggunakan penjelasan kausal lewat logika nomotetis.

Berkaitan dengan pandangan Dilthey di atas dan filosof idelis laiinya Ranke mulai mulai diragukan kebenarannya. Menulis sejarah “sebagaimana terjadi” itu bertentangan dengan psikologi. Sadar atau tidak, orang menulis pasti mempunyai maksud. Karena itu James Harvey Robinson (1863-1936) (Kuntowijoyo, 2005) Sejarawan Amerika, mengatakan bahwa dengan sejarah kritis kita hanya dapat menangkap “permukaan”’ tetapi tidak yang “di bawah” realitas, tidak dapat memahami perilaku manusia.

Selain Dilthey yang mengkritik pendekatan Ranke, salah satu pengkritik paling pokal adalah Karl Lamprach, yang mengecam lembaga sejarah Jerman yang selalu menitikberatkan pada sejarah politik dan orang-orang terkenal saja. Dia menamakannya sebagai ‘sejarah kolektif’ yang konsep-konsepnya diambil dari berbagai disiplin ilmu (Peter Burke, 2003: 20).

Pada tahun 1911 Robinson menulis The New History yang memuat dengan jelas program sejarah baru itu. Sejarah baru menekankan pentingnya ilmu-ilmu sosial (Kuntowijoyo, 2005: 58). Dan yang paling penting adalah perkembangan ilmu sejarah di Perancis yang dikenal dengan mazhab Annales (Sejarawan Annales), yang di pelopori oleh Fernan Braudel (1902-1985), ia dianggap sebagai sejarawan paling terkemuka abad ke-20 karena karya ‘masterpice’-nya tentang “The Mediteranean and the Meditranean World in the Age of Philip II” terdiri dari 2 vols (diterbitkan pada tahun 1949 dan direvisi 1966 dan diterjemahkan ke dalam edisi Inggris 1972-1973).

Kerangka analisis Breudel di atas telah menjadi inspirasi bagi ahli ilmu-ilmu sosial, termasuk Sejarawan dalam mengembangkan pendekatan yang lebih baru di dunia, termasuk Asia, dan bahkan juga di Asia Tenggara seperti yang dikerjakan oleh Anthony Reid, dan tentang sejarah Indonesia (Jawa) oleh Denys Lombard. Dan kelompok Annales inilah yang sangat berpengaruh terhadap lahirnya “sejarah yang bercorak ilmu sosial” (historical social science), sering juga disebut “sejarah struktural”.

Perkembangan ilmu sejarah di luar Indonesia di atas terutama pada abad ke-20 setelah kemerdekaan dirasakan sangat penting untuk di implementasikan dalam kehidupan bernegara. Hal ini terjadi dalam tahun 1959-an ketika timbul kebutuhan mendesak untuk membina suatu identitas baru yang bersifat tradisional dalam asumsi-asumsinya dan tidak pula bersifat kolonial dalm orientasinya. Pada saat itulah masalah perspektif sejarah dan falsafah dasar ramai diperdebatkan. Pada saat itu pula anggapan tentang sejarah yang Indonesia-sentris, yang untuk pertama kalinya dirumuskan oleh Muhammad Yamin, seorang ahli hukum, ahli politik, pujangga, dan Sejarawan, mulai dikembangkan (Taufik Abdullah & Abdurrahman Surjomihardjo, 1985: 25).

Apa yang di lakukan oleh Muhammad Yamin hanyalah bagian dari perkembangan sejarah yang hampir bisa dikatakan memenuhi standar ilmiah walaupun keberadaannya masih anakronis. Namun sebagai tonggal awal dari perkembangan sejarah di Indonesia tidak luput dari kit adalah bagaimana penyebaran sejarah melalui tradisi lisan, sumber-sumber sejarah berupa babat, hikayat, tambo dan lain sebagainya, serta bagaimana penulisan sejarah yang Nerlandosentris di Indonesia telah mewarnai bagaimana perkembangan penulisan sejarah di Indonesia.

Untuk tidak terlalu jauh mengupas bagaimana perkembangan penulisan sejarah ke belakang, terutama terkait dengan tradisi lisan dan sejarah yang berupa babat dan lain sebagainya, dimana di dalamnya masih bercampur dengan informasi sejarah yang religious-magis. Karena itu pada tulisan ini kita mulai saja dari penulisan sejarah yang bersifat Neerlandosentris.

Salah satu perkembangan penting dalam penulisan sejarah di Indonesia yang mengarah pada bentuk historiografi yang modern adalah adalah penulisan sejarah yang ditulis oleh orang Belanda. Sebuah tim yang terdiri dari para sarjana ahli sejarah yang diketuai Dr. WF. Stapel. Judul buku sejarah yang ditulis tersebut yaitu Geschiedenis van Nederlandsch Indie (Sejarah Hindia Belanda) (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009: 3).

Setelah Indonesia merdeka terbit buku Sanusi Pane dan Anwar Sanusi yang merupakan buku-buku teks yang dipakai sekitar tahun 1960-an, walaupun kedua buku ini diterbitkan pada tahun 1950-an. Kedua buku ini merupakan buku teks pelajaran sejarah yang dipakai di sekolah khususnya di tingkat SMA. Materi yang disajikan dalam kedua buku tersebut, ternyata masih banyak bersumber dari buku yang ditulis oleh orang Belanda terutama buku Stapel. Penggunaan sumber yang demikian itu, mengakibatkan penyajian materi dari kedua buku tersebut, masih diwarnai oleh pendekatan yang Neerlandosentris, walaupun kelahiran kedua buku tersebut merupakan upaya untuk menulis sejarah Indonesia yang bersifat Indonesiasentris (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009: 39).

Penulisan sejarah yang didasarkan tradisi colonial sudah barang tentu tidak memperlihatkan objektivitas dari kaca mata Indonesia sendiri. Dan menurut Taufik Abdullah (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009), upaya yang dilakukan dalam penulisan sejarah  (historiografi) dan ditulis oleh bangsa Indonesia sendiri pertama kali dilakukan oleh Hoesen Djayadiningrat yang menulis mengenai Banten. Djayadiningrat bisa disebut sebagai pioneer historiografi modern.

Upaya dekolonisasi penulisan sejarah yang bersifat Indonesiasentris pada awalnya bisa kit abaca dari hasil karya Soeroto, Soendhoro, dan Z.H. Idris dalam penulisan buku pelajaran sejarah. Penulisan model ini lebih menampilkan peran bangsa Indonesia sebagai peran utama dalam sejarahnya. Pada masa awal kemerdekaan upaya tersebut dilakukan, baik melalui penerbitan buku-buku teks pelajaran sejarah yang dilakukan oleh individu-individu, seminar sejarah yang pertama tahun 1957, dan pemberlakuan kurikulum sejarah yang dikeluarkan oleh pemerintah (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009: 51).

Karya Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar, yang di editori Soejatmoko, Muhammad Ali, G.J. Resink, G. McT. Kahin merupakan hasil dari seminar sejarah 1957, dimana banyak sarjana ilmu sosial memberikan sumbangan tulisan guna kemajuan dan perkembangan historiografi di Indonesia. Mereka bukan hanya Sejarawan, namun beberapa ahli yang sosial lainnya seperti bapak Antropologi Indonesia Koenjaraningrat dengan tulisan “Penggunaan Metode-Metode Antropologi Dalam Historiografi Indonesia”, W.F. WertheimPendekatan Sosiologis Dalam Historiografi IndonesiaF.J,E. TanSegi-Segi Historiografi Ekonomi Indonesia”, dan lain sebagainya.

Perkembangan selanjutnya dari perkembangan Historiografi di Indonesia, bahkan paling berpengaruh adalah Sartono Kartodirdjo yang dikenal dengan mazhab Bulak Sumurnya. Bukunya yang berjudul “Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah” adalah bukunya yang penomenal, menurut beberapa penulis sebagai pertanggungjawaban atas desertasinya yang berjudul “The Peasant’s Revolt of Banten in 1888” telah memberikan perkembangan historiografi di Indonesia yang di kenal dengan struktural.

Namun, seiring berjalannya waktu pendekatan struktur seprti disebut di atas menunai juga keritikan, terutama bagaimana dalam pendekatan struktur menyajikan sejarah indonesiasentris. Sejarawan muda UGM Prof. Dr. Bambang Purwanto, dengan bukunya “Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?! Dan Dr. Asvi Warman Adam, membuat uraian bahwa banyak diantara tulisan sejarah struktural terutama  menyangkut sejarah nasional yang bersifat Indonesiasentris banyak menyajikan penulisan sejarah yang antikuarian dan menyajikan sejarah sosial yang hanya ada kaitannya dengan keadaan politik, yang menurut Profesor Mestika Zed masih terkekang oleh tirani nasional. Bukan hanya itu, menurut Bambang Purwanto banyak Sejarawan yang salah mengertikan pendekatan yang di kembangkan oleh Sartono Kartodirdjo. Karena itu bukan hanya  menghasilkan sejarah antikuarian namun ketidak mampuan sejarawan lepas dari tirani nasional. Bertolak dari hal ini Bambang Purwanto dengan mengikuti sang guru Kontowijoyo mengajukan tema sejarah yang bervariasi dan tidak selalu terikat oleh politik negara, sehingga tidak lagi terdengar “rakyat tanpa sejarah”, “wanita tanpa sejarah” dan lain sebagainya. Dan yang terpenting juga tidak hanya struktur yang harus dipertimbangkan namun individu sebagai penggerak struktur. Sejalan dengan itu walaupun seorang individu menurut Talcot Parsons (Burhan Bungin, 2008) tidak mungkin lepas dari ikatan-ikatan struktur sosial dimana ia berada, namun seorang individu memiliki kemampuan untuk memilih berbagai alternatif  tindakan secara aktif, kreatif, dan evaluatif yang memungkinkan tercapainya tujuan khas yang ia inginkan. Pandangan Parsons ini disebut sebagai teori aksi (action), sebagai lawan dari teori “behavior”.

Pertimbangan terakhir dalam perkembangan historiografi ini menghasilkan penulisan sejarah yang tidak hanya dengan pendekatan struktural, melainkan muncul pendekatan baru dalam penulisan sejarah yang disebut pendekatan strukturis yang pertama kali dikembangkan oleh Christoper Llyod. Pendekatan strukturis seolah-olah memberikan perbaikan terhadap metode individualis dan struktural. Dalam metode individualis, individu begitu menonjol dalam penulisan sejarah, sedangkan struktur tidak nampak. Begitu pula sebaliknya dalam metode struktural, struktur sangat menonjol sedangkan individu tidak nampak. Dalam metode strukturis, peristiwa dan struktur sosial tidak bersifat dikotomik tetapi merupakan suatu dualisme simbiotik yang berdialektik. Maksudnya, sejalan dengan pendekatan aksi dari Parsons di atas bahwa peristiwa mengandung kekuatan mengubah struktur sosial, sedangkan struktur sosial mengandung hambatan atau dorongan bagi tindakan perubahan. Metode strukturis banyak dikembangkan dalam perkuliahan di Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengatahuan Budaya Universitas Indonesia (Agus Mulyana, 2009: 9).

Melihat perkembangan historiografi di atas sebagai renungan, apa yang di katakana Thomas S. Khun dalam karya monumentalnya yang berjudul The Structure of Scientific  Revolution telah mengubah orang terhadap ilmu ini, dalam hal ini juga tidak ketinggalan pandangan terhadap ilmu sejarah. Kuhn memandang ilmu dari perspektif Sejarawan professional tertentu. Ia mengeksplorasi tema-tema yang lebih besar misalnya seperti apakah ilmu itu dalam prakteknya yang nyata dengan analisis konkrit dan empiris. Di dalam structure ia menyatakan bahwa ilmu bukanlah para penjelajah berwatak pemberani yang menemukan kebenaran-kebenaran baru. Mereka lebih mirip para pemecah teka-teki yang bekerja dalam pandangan dunia yang sudah mapan. Padahal, ilmu bukan merupakan upaya untuk menemukan obyektifitas dan kebenaran, melainkan lebih menyerupai upaya pemecahan masalah dalam pola-pola keyakinan yang telah berlaku. Kuhn memakai istilah paradigma untuk menggambarkan system keyakinan yang mendasari upaya pemecahan teka-teki dalam ilmu.

Demikianlah metode ilmiah, proses observasi, deduksi dan konklusi yang diidealisasikan yang menjadi dasar kebanyakan klaim ilmu akan obyektifitas dan universalisme berubah menjadi ilusi. Khun menyatakan bahwa paradigmalah yang menentukan jenis-jenis eksperimen yang dilakukan para ilmuan, jenis-jenis pertanyaan yang mereka ajukan, dan masalah yang mereka anggap penting.Tanpa paradigm tertentu, para ilmuan bahkan tidak bisa mengumpulkan fakta. Dan pergeseran paradigma dapat mengubah konsep-konsep dasar yang melandasi riset dan mengilhami standar-standar pembuktian baru, teknik-teknik riset baru, serta jalur-jalur teori dan riset-riset beru.

Karena itu, menurut Thomas Khun, ilmu bergerak melalui tahapan-tahapan yang akan berpuncak pada kondisi normal dan kemudian membusuk karena telah tergantikan oleh ilmu atau paradigm baru. Demikian seterusnya, paradigm baru mengancam paradigm lama yang sebelumnya juga menjadi paradigm baru. Sehingga terjadilah proses benturan antar paradigm. Banyak orang menganggap bahwa ilmu adalah bebas nilai tetapi menurut Kuhn ilmu sangat terkait erat pada paradigma subyektif ilmuan. Belum lagi keterkaitan ilmu dengan kekuasaan dan mengabdi pada kekuasaan ataupun idiologi dari masing-masing ilmuan ketika menganalisis atau menyajikan sebuah tesis. Setelah membaca arah pemikiran Khun ini, terkait dengan perkembangan dan arah historiografi di Indonesia pada umumnya, katakanlah mulai dari penulisan sejarah yang bersifat Neerlandosentris, Indonesiasentris, sejarah yang naratif-deskriftif, deskriptif analitik, dan lain sebagainya, apakah sesuai dengan pengembangan paradigma seperti dikatakan Khun di atas? Dan apakah perkembangan riset baru dalam ilmu sejarah tersebut merobah paradigma lama secara prontal atau radikal?  Yang jelas adalah perkembangan ilmu tidaklah statis melainkan ilmu adalah dinamis. Kedinamisan inilah yang membuat ilmu menjadi terus berkembang sesuai dengan paradigma yang melatar belakanginya, begitu juga yang terjadi pada perkembangan ilmu sejara dan historiografi itu sendiri.

2.   Sejarah yang Idiografis dan Unik dalam Generalisasi dan Teori  Pada Ilmu Sejarah

Wilhelm Dilthey (1833-1991) membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu tentang dunia “luar” atau Naturwissenschaften (ilmu-ilmu alam) dan ilmu dunia “dalam” atau Geisteswissenschaften (ilmu-ilmu kemanusiaan, humanities, human studies, cultural sciences). Dalam ilmu-ilmu kemanusiaan dimasukkan sjarah, ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi sosial, psikologi, perbandingan agama, ilmu hokum, ilmu politik, filologi, dan kritik sastra (Kuntowijoyo, 2008: 3).

Menurut Dilthey (Kuntowijoyo, 2008), pendekatan kepada Geisteswissenchaften ialah dengan hermeneutik (hermeneutikos (Yunani), tafsir, interpretasi/ verstehen/ to understand). Hermeneutika ialah memahami “inner context” dari perbuatan yang tidak di nyatakan dalam kata-kata pelaku itu sendiri. Verstehen adalah pengalaman “dalam” yang menembus jiwa dan seluruh pengalaman kemanusiaan. Verstehen atau understanding  adalah usaha untuk “meletakkan diri” dalam yang “lain”. Verstehen adalah mengerti “makna yang ada di dalam”, mengerti subjective mind dari perilaku sejarah. Demikianlah, verstehen adalah menemukan “the I” dalam “the Thou” (aku dalam engkau). Dari penjelasan ini terkait dengan ilmu sejarah, Kuntowijoyo (2008)  menyimpu pandangan Dilthey sebagai berikut:

Dilthey berpendapat bahwa (1) manusia hanya bisa dipahami melalui konsep tentang hidup (life), tidak dari konsep-konsep abstrak Naturwissenchaften; dan (2) manusia adalah mahluk yang menyejarah, karenanya hanya dapat diterangkan melalui sejarahnya. Katanya, “Seprti apa saja bentuk hidup itu, sejarah akan memberitahu kita”.

Pandangan ini mengarahkan kita untuk memahami objek kajian dengan memahami latar belakang sosial, budaya, agama dan lain sebagainya pada spasial dimana kita sedang mengkaji sebuah fenomena sosial dengan memberikan arti tindakan dari individu, masyarakat, dalam hal apapun sesuai dengan pandangan mereka  sebagai pelaku dari penomena yang menyejarah tersebut, sehingga peneliti dituntut untuk bisa mengerti apa yang di pahami oleh individu, masyarakat dalam konteks yang sedang di gali tersebut. Pemahaman dalam melihat gejala sosial yang diartikan menurut pengertian masyarakat inilah yang dinamakan sebagai pendekatan emik. Pendekatan emik harus menggunakan verstehen sesuai dengan apa yang di pahami oleh masyarakat dalam spasial tertentu baik melalui kebiasaan sehari-hari, simbol-simbol dan lainnya. Karena pada masyarakat terdapat banyak sekali perbedaan mulai dari agama, suku, sejarah, budaya, adat-istiadat, bahasa dan lain sebagainya yang satu sama lain tidak sama maka selain harus menggunakan pendekatan emik sekaligus juga keunikan yang ada pada beberpa aspek yang disebut di atas pada kehidupan manusia hanya dapat di temukan pada kehidupan masyarakat yang lebih kecil, dimana pada masyarakat tersebut terdapat kesamaan yang tidak sama dengan masyarakat di tempat lain. Sehingga pendekatan pada ranah masyarakat yang skopnya lebih kecil (idiografis) merupakan jalan untuk dapat memahami penomena sosial lebih dalam.

Pernyataan Dilthey seperti banyak dikutif di atas merupakan jawaban atas ilmu positivis yang saat itu mendominasi ruang keilmuan yang berbeda, baik ilmu alam maupun kemanusiaan, sehingga Aguste Comte yang di katakana sebagai bapak sosiologi dan Leovold Von Ranke bapak sejarah modern membawa kedua ilmu kemanusiaan tersebut sesuai dengan pemahaman ilmu alam. Dan perkembangan dari perlawanan Dilthey di atas mengarah pada apa yang kita kenal dengan penelitian kualitatif saat ini dengan berbagai variannya.

Namun untuk penelitian sejarah sendiri pada saat sebelum ilmu sosial lain menekankan adanya pendekatan yang idiografis dan unik. Sebelumnya sejarah sudah menekankan hal tersebut. Bahkan ketika ilmu-ilmu alam dan ilmu sosial lain menarik hukum-hukum umum (generalisasi) sejarah tetap pada pendiriannya yang idiografis. Walaupun bagi ahli filsafat Karl Popper (Dadang Supardan, 2011), meskipun sejarah tidak menarik hukum-hukum umum, tetapi sejarah telah menerapkan hukum-hukum itu (bandingkan dengan teori siklus yang di pelopori Ibnu Khaldun dan Arnold J. Toynbee, dimana dari hasil analisa terhadap kehidupan sosial dan budaya yang mereka teliti ternyata mampu membuat generalisasi). Dengan begitu apakah tidak ada generalisasi dalam sejarah yang sifatnya idiografis dan harus dipahami menurut objek yang diteliti tersebut?

Satu pernyataan juga yang sangat menarik dalam perbedaan itu dikemukakan oleh Paul K. Conkin dan Roland K. Stomberg (Dadang Suprdan, 2011), dalam karyanya The Herritage and Challege of History, mengatakan bahwa jika sains dan ilmu-ilmu sosial lain menggunakan kehususan-kehususan (particulars) untuk menarik generalisasi maka dalam sejarah sebaliknya, menggunakan generalisasi untuk menjelaskan kehususan. Karena itu generalisasi dalam sejarah sering dipakai untuk mengecek teori yang lebih luas. Teori di tingkat makro sering kali berbeda dengan generalisasi sejarah di tingkat mikro. Misalnya, bagi Marxisme semua revolusi adalah perjuangan kelas. Tesis inilah yang dipakai untuk menganalisis revolusi Perancis, Amerika dan lainnya. Namun akan berbeda halnya dengan revolusi Indonesia, revolusi di Indonesia bukanlah perjuangan kelas, tetapi digerakkan oleh cita-cita nasionalisme. Kesalahan generalisasi serupa juga dibuat oleh PKI menjelang kudeta 1965. Mereka tidak melihat bahwa petani sepanjang abad lebih mudah digerakkan oleh faktor budaya dari faktor ekonomi. PKI rupanya lebih percaya pada idiologi daripada generalisasi sejarah.

Penjelasan ini sekali lagi menekankan bahwa sejarah itu idiografis dan unik, sehingga keberadaannya bisa mendukung atau bisa menolak generalisasi yang ada. Pertanyaan kita ialah kalau sebuah generalisasi tidak berhasil menghadapi ujian sejarah, dan banyak perkecualiannya, apakah itu masih sebagai generalisasi? (Kuntowijoyo, 2005: 146-147).

Jika pada contoh pertama terkait dengan generalisasi umum yang tidak sesuai dengan pergerakan di Indonesia, maka saya rasa perlu memberikan contoh kajian yang lebih idiografi pada skopnya lebih kecil dalam hal penggunaan generalisasi ini, dan bagaimana  menggunakannya. Misalnya dalam bidang kebudayaan, Menurut Bellah (Erni Budiwanti, 2003) agama tradisional terlalu bersikap akomodatif terhadap konvensi sosial, dan dengan demikian memberikan peluang terbatas bagi pemikiran dan kebebasan bertindak secara individual. Sebagai konsekuensinya, para pengikut agama tradisional cendrung menerima status quo ketimbang menolaknya. Berbeda dengan pendapat Bellah di atas, Renger (1993), berdasarkan studinya tentang agama di Afrika, berpendapat bahwa “agama tradisional tidak selalu menerima warisan tradisi yang dibuat”. Ia menyatakan bahwa agama Afrika mampu menantang konvensi sosial dan dengan demikian mendukung transformasi sosial dan reformasi walaupun, seperti digarisbawahi Bellah, tetap meligitimasi status quo. Berdasarkan teori di atas hasil penelitian  Dr. Erni Budiwanti  untuk desertasinya di “Depertment of Anthropology and Sosciology”, Monash Universty, Australia   yang mengambil lokasi penelitain di Bayan, Lombok, NTB, menemukan bahwa “Agama Wetu Telu” yang terkenal di NTB, yang dikelasifikasikannya sebagai agama tradisional, dimana keberadaannya lebih mengikuti teorinya Rengge daripada teori yang dikembangkan oleh Bellah dengan sifatnya yang terlalu universal membuat generalisasi.

Berdasarkan penjelasan dan 2 contoh di atas dan melihat peranan generalisasi pada ilmu sejarah yang idiografis tersebut, perlukah generalisasi? Kuntowijoyo (2005) mengatakan bahwa generalisasi atau simpulan (simpulan umum) memang sangat perlu dalam sejarah, sebab sejarah adalah ilmu. Orang yang tidak melalukan generalisasi tidak akan bisa membedakan “pohon dengan hutan”. Generalisasi sambung Kuntowijoyo dapat dipakai sebagai hipotesis deskriptif, yaitu sebagai dugaan sementara. Biasanya itu hanya berupa generalisasi konseptual. Meskipun demikian, pemakaian generalisasi yang bagaimanapun sederhananya harus dibatasi supaya sejarah tetap empiris. Karena generalisasi sejarah yang sebenarnya adalah hasil penelitian. Sejalan dengan itu Sartono Kartodirdjo (1992) mengatakan:

“Meskipun demikian, hipotesis atau teori sangat membantu; cara kerja kita akan acak-acakan apabila tidak terarah oleh garsi-garis pemandu  (generalisasi). Maka jelaslah bahwa fakta-fakta tidak boleh dipakai untuk mendukung teori, bahkan sebaliknya, teori yang tidak dapat menerangkan fakta-fakta perlu ditinggalkan. Jangan sekali-sekali demi teori, fakta-fakta disesuaikan. Di dalam bidang sejarah fungsi teori terbatas sekali, hanya sekedar untuk membantu nengatur fakta saja. Sekali lagi, yang primer adalah fakta-fakta.

Jadi bagaimanapun pentingnya generalisasi dalam ilmu sejarah, tidak pernah lepas dari pakta yang ada dalam penomena sejarah yang menjadi perhatian sejarawan, karena itu kata kata Kuntowijoyo “kadang generalisasi sejarah berfungsi sebagai koreksi atas generalisasi yang lebih luas tersebut”. Karena pada masyarakat yang berbeda terdapat perbedaan pula dalam beberapa aspek, sehingga mereka harus dimengerti dengan apa yang mereka pahami mengenai kondisi sosial, budaya, adat-istiadat, kepercayaan dan lain-lain yang mereka miliki. Sehingga keberadaan teori jika mendukung fakta yang ada di lapangan maka sudah barang tentu teori tersebut bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut.

Dengan penjelasan di atas maka adanya pertanyaan ektrim “Apakah ada generalisasi dalam sejarah yang idiofrafi dan unik,kemuadian apakah ada keunikan dalam generalisasi?” mulai terdapat titik terangnya. Namun saya rasa penjelasan di atas belum memadai. Karena untuk memahami generalisasi pada ilmu sejarah yang idiografis dan unik tidak sama dengan ilmu sosial lain. Oleh sebab itu perlu kita perhatikan beberapa macam generalisasi pada ilmu sejarah seperti yang ditulis oleh salah satu sejarawan ternama Indonesia, almarhum Kuntowijoyo (2005) sebagai berikut:

1.    Generalisasi Konseptual

Konsep-konsep dalam ilmu sejarah tidak harus diambil dari konsep ilmu lain. Konsep “renaisans”, Misalnya, adalah konsep yang dibuat oleh sejarah yang member simbol kepada zaman kebangkitan kembali nilai-nilai kemanusiaan. Sejarawan dapat member nama suatu bentuk nagara dengan “monarki absolute”, “monarki konstitusional”, “agresi militer Belanda, dan sebagainya.

2.    Generalisasi Personal

Dalam logika ada cara berpikir yang menyamakan bagian dengan keseluruhan atau pars pro toto. Misalnya, kita berpikir seolah-olah Pan-Islamisme adalah Jamaludin Al-Afghani, Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno-Hatta, Orde Baru dengan Presiden Soekarno, dan lain sebagainya. Tentu saja ini tidak terlalu salah, hanya saja berarti kita meniadakan peran orang-rang lain. Karena itu dalam ilmu sejarah dikenal istilah “kekuatan sosial” atau “social force” yang mengatakan bahwa setiap perubahan sejarah disebabkan oleh perubahan sosial.

3.    Generalisasi Tematik

Biasanya judul buku sama dengan topik buku. Misalnya, sebuah buku yang ditulis mengenai Presiden Soeharto oleh O.R. Roeder, Anak Desa, yang melukiskan bahwa pada hakikatnya presiden itu ialah anak desa. Biografi itu ternyata tidak jauh dari kenyataan, kalau kita lihat betapa akrab presiden dengan orang kecil. Seolah-olah judul biografi itu memuat kesimpulan umum tentang psikologi Pak Harto.

4.    Generalisasi Spatial

Kita sering membuat generalisasi tentang tempat. Demikianlah, untuk Korea, Jepang, dan Cina kita menyebutnya dengan Timur Jauh atau Asia Timur. Ketika Sultan Agung menaklukkan daerah-daerah di sebelah timu, kita menyebutnya kota pantai. Di Sumatra Barat ada konsep tentang rantau dan darat. Dahulu kita dibagi kurang lebih berdasar ekologi menjadi Inner Indonesia yang pada umumnya adalah daerah sawah dan Outer Indonesia yang pada umumnya berekologi ladang.

5.    Generalisasi Periodik

Apabila membuat priodesasi, kita pasti membuat kesimpulan umum mengenai sebuah priode. Zama pertengahan di Eropa disebut orang The Dark of Believe karena pada zaman itu orang cendrung menggunakan Kitab Suci daripada menggunakan pikiran. Periode Liberal di Indonesia yang dimulai tahun 1970 dengan Undang-Undang Agraria yang berakibat masuknya modal swasta, sering digeneralisasikan dengan periode menurunnya kemakmuran. Pada intinya penyebutan sebuah priode tentu saja tergantung pada sudut pandang orang dan tergantung jenis sejarah yang ditulis.

6.    Generalisasi Sosial

Bila kita melukiskan suatu kelompok sosial dalam pikiran kita sudah timbul generalisasi. Kata petani barangkali mempunyai konotasi yang bermacam-macam, sesuai dengan waktu dan tempat yang dibicarakan. Kalau kita berbicara tentang petani di Indonesia pada abad ke-19, yaitu di dua kerajaan Jawa, Surakarta dan Yogyakarta, petani merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan dan bagian dari budaya secara keseluruhan. Jadi, gambaran umum kita mengenai petani tetap merupakan sebuah generalisasi, yang harus dispesifikasikan.

7.    Generalisasi Kausal

Generalisasi sejarah dalam hal ini selalu bersifat aposteriori, sesudah pengamatan. Edward Gibbon (1737-1794), seorang Sejarawan Inggris, yang menulis The History of the Decline and Fall of the Roman Empire melihat bahwa maju dan mundurnya sebuah emporium adalah ada dan tidaknya cita-cita kemajuan. T. Ibrahim Alfian dalam Perang di Jalan Allah mengemukakan bahwa Perang Aceh bisa bertahan begitu lama ialah karena idiologi jihad.

8.    Generalisasi Kultural

Kita dapat melakukan penelitian sejarah berdasarkan atas generalisasi kultural “daerah hukum adat” yang dibuat oleh Van Vollenhoven dan Ter Har. Lebih makro lagi misalnya tulisan Arnold J. Toynbee (1889-1975), A Study of History, dan buku yang kecil The World and the West, yang menjadikan “civilization” sebagai suatu unit studi sejarah. Ia mengemukakan bahwa peradaban itu mengalami empat masa seperti siklus musim, yaitu tumbuh, berkembang, menurun, dan jatuh. Bukunya, A Study of History, mengemukakan bahwa turun naiknya peradaban itu tergantung pada hukum “tantangan dan jawaban” atau “challenge and response”. Dalam bukunya, The World and the West, ia juga membuat semacam hukum radiasi peradaban, yang intinya mengatakan bahwa teknologi lebih mudah diserap daripada elemen peradaban lainnya.

9.    Generalisasi Sistematik

Dalam sejarah ekonomi, hubungan antara Afrika, Amerika dan Eropa sebelum perang saudara dapat digambarkan sebagai sebuah system. Afrika mengirim tenaga (budak) ke Amerika, Amerika mengirim bahan mentah (kapas) ke Eropa, dan Eropa (Inggris) mengirim barang jadi (tekstil) ke Afrika.

Kita juga melihat jalan sutra dari Tiangkok ke Eropa pada zaman kuno; satu melalui darat lewat Asia Tengah, dan yang lain lewat laut melalui Indonesia. Orang Jawa juga mengekspor beras ke Indonesia Timur. Kita juga tahu perdagangan lada dari Indonesia ke Eropa.

10.     Generalisasi Struktural

Kita sering heran, mengapa orang asing lebih peka daripada kita sendiri, mengenai orang Indonesia? Ternyata, orang-orang asing telah mempelajari dengan cermat struktur tubuh, cara berjalan, gerak-gerik tubuh, cara bicara dan cara diam kita. Sejarawan Taufik Abdullah dapat menduga reaksi veteran perang Belanda atas usulan Pronk di akhir tahun 1994 supaya orang Belanda menghormati perayaan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Semua itu karena structure of events , susunan peristiwanya sudah diketahui.

Selain yang disebutkan di atas, dalam tujuan yang sama namun lebih condong sebagai penjabaran daripada varian konsep dalam sejarah, beberapa generalisasi tersebut seperti perubahan, peristiwa, sebab dan akibat, nasionalisme, kemerdekaan, imperialism, revolusi, fasisme, komunisme, peradaban, perbudakan, waktu, feminism, liberalism, dan konservatisme (Dadang Supardan, 2011: 351).

Memperhatikan beberapa macam generalisasi yang disusun Kuntowijoyo di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan generalisasi sejarah sebagaimana direduksi oleh pendapat Banks (Dadang Supardan, 2011) dapat dibedakan atas tiga tingkatan berikut.

  1. High order generalization ialah generalisasi yang disebut laws (teori) atau prinsples, yaitu generalisasi yang pemakaiannya secara universal. Seperti teori kebudayaan yang dikemukakan Arnold J. Toinbee di atas.
  2. Intermediate level generalization, yaitu generalisasi yang digunakan di kawasan tertentu ataupun di daerah kebudayaan tertentu.
  3. Law order generalization, yaitu generalisasi yang didasarkan atas data dari dua atau lebih tentang sekelompok masyarakat dari satu kawasan tertentu yang bersifat lokal, generalisasi inilah yang paling memungkinkan dibuat dalam sejarah.

Jelaslah bahwa dalam ilmu sejarah yang idiografis dan unik dengan memperhatikan verstehen dari masyarakat dan fenomena yang menjadi kajiannya seorang jerawan dengan sendirinya memerlukan pembuatan konsep yang mengarah pada pembuatan generalisasi pada apa yang menjadi permasalahan yang ingin di gali oleh seorang Sejarawan tersebut. Generalisasi yang dimaksud disinai adalah membuat gambaran umum dari lokalitas (spasial) dan tergantung tema dan apa yang akan di jawab dari permasalahan yang diajukan sejarawan, sehingga mereka akan menghasilkan apa yang disebut oleh Bank di atas sebagai Law order generalization.

Sekali lagi, memperhatikan beberapa macam generalisasi dalam sejarah seperti dijelaskan Kuntowijoyo di atas dapat kita menarik kesimpulan bahwa generalisasi dalam sejarah yang sifatnya idiografis dan unik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam (verstehen) sangatlah penting dan itu memang sejarawan sendiri tanpa sadar yang membuat generalisasi tersebut. Dan yang paling penting adalah generalisasi itu harus mengikuti kaidah macam dan fungsi generalisasi dalam ilmu sejarah seperti di jelaskan di atas. Karena fungsi dan macam generalisasi dalam ilmu sosial lain tidaklah sama. Karena itu konsep generalisasi dalam sejarah harus sesuai dengan kaidah generalisasi yang berlaku dalam ilmu sejarah.

Satu hal lagi yang ingin saya katakana bahwa pada ilmu sejarah yang idiografis dan unik ini, dengan adanya generalisasi yang dibuat oleh Sejarawan sendiri sebenarnya jikalau kita ingin melihatnya lebih abstrak lagi bisa menghasilkan apa yang menjadi bagian terpenting dari sebuah pengembangan ilmu yaitu teori. Mengapa demikian? Karena dengan kepekaan seorang Sejarawan akan mampu membuat sebuah teori berdasarkan beberapa varian yang ada dengan membandingkan generalisasi umum yang dibuat pada level yang lebih kecil (idiografis), dan tentu dalam hal ini teori yang tercipta tersebut merupakan gabungan dari tema yang sama pada hasil generalisasi yang lebih kecil, sehingga akan memunculkan teori sebagai penggambaran dengan beberapa varian yang diambil dari generalisasi yang sifatnya low tersebut.

Walaupun sampai saat ini antara Sejarawan yang satu dengan sejarawan yang lain masih timbul perdebatan yang sengit, hususnya mengenai penerapan hukum umum (general law) dan teori generalisasi (general theory). Menurut golongan idealis, terutama New-Kantian , seperti Wilhelm Dilthey, Henrich Rickert, Windelband, dan Max Weber serta Neo-Hegelian, seperti Bennetto Croce dan R.G. Collingwood, bahwa kebudayaan manusia begitu kaya dan beragam sehingga memiliki keunikan masing-masing dari setiap tempat dan zamannya. Oleh karena itu, model-model sejarah dan tingkah laku manusia yang dijelaskan secara umum adalah penipuan belaka (Dadang Supardan, 2011: 355). Karena itu menurut Tosh (Supardan, 2011), adapun tugas Sejarawan adalah merekonstruksi peristiwa-peristiwa serta situasi-situasi menurut keunikan individual dan interpretasi-interpretasi mereka hanya berlaku untuk serangkaian kondisi-kondisi tertentu saja. Tidak ada manfaatnya membuat komparasi situasi sejarah yang dipisahkan oleh waktu dan tempat.

Dalam hal ini saya setuju dengan apa yang dikatakan Dadang Supardan di atas bahwa sejarah cocoknya hanya membuat Law order generalization, dan itu pun generalisasinya harus berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda pula. Kenapa? Karena memperhatikan macam-macam generalisasi di atas dan pemahaman kita tentang sifat sejarah yang idiografis dan unik dalam waktu dan tempat yang berbeda maka generalisasi seperti inilah yang cocok untuk seorang Sejarawan.

Sebaliknya para teoritisi pun beranggapan bahwa tidak ada salahnya studi komparasi itu dilakukan jika memang bermanfaat, seperti penyusunan model-model masyarakat industri, agraris ataupun feudal, teknologis dan sebagainya. Dengan demikian, tidak benar pula jika sejarah diorientasikan pada kajian keunikan individual semata-mata, melainkan pada kajian kelompok (kolektif) seperti nasionalitas, budaya agama, komunitas. Sebab dengan memberikan identitas-identitas yang lebih besar akan dapat memberikan arti pada mereka sebagai mahluk sosial. Selian itu, dengan pembentukan teori tidak berarti akan menghapuskan kemerdekaan dan peranan individu, justru dengan pengembangan teori akan mencari solusi untuk menjelaskan kendala-kendala yang membatasi kemerdekaan individu (Dadang Supardan, 2011: 156). Lebuh dari itu dengan menggunakan pendekatan teori maka penulisan sejarah tidak semata-mata bertujuan menceritakan kejadian tetapi bermaksud menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-akibatnya, kondisi lingkungannya, konteks sosio-kulturalnya, pendeknya secara mendalam hendak diadakan analisis tentang factor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsure-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji (Sartono Kartodirdjo,  1992: 2).

Terlepas dari pro dan kontra terhadap dua kubu yang berbeda antara kedua aliran tersebut berimplikasi pada sedikitnya jumlah teori-teori sejarah yang dihasilkannya. Dadang Supardan (2011) mengidentifikasi beberapa teori sejarah sampai saat ini yaitu:

1.      Teori Gerak Siklus Sejarah Oleh Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memberikan pemahaman perkembangan siklus dari sejarah masyarakat, di mulai dari fase primitif atau nomaden, fase urbanisasi, Fase kemewahan, dan terakhir fase kemunduran, dan semua ini akan terus-menerus berulang walaupun bukan kembali pada fase primitif lagi.

2.      Teori Daur Kultural Spiral oleh Giambattista Vico.

Salah satu ide dari teori Vico adalah “sejarah berputar dalam gerakan spiral yang mendaki dan selalu memperbaharui diri, seperti gerakan pendaki gunung yang mendaki melalui jalan melingkar ke atas. Karena itu masyarakat manusia bergerak melalui fase-fase perkembangan tertentu dan terjalin erat dengan kemanusiaan yang dicirikan oleh gerak kemajuan dalam tiga fase, yaitu fase teologis, fase herois, dan fase humanistis.

3.      Teori Tantangan dan Tanggapan oleh Arnold J. Toynbee.

Diantara teorinya yang dapat di baca dari A Study of History, diantaranya mengatakan bahwa peradaban muncul sebagai tanggapan (response) atas tantangan (challenge), walaupun bukan atas dasar murni sebab akibat, melainkan hanya sekedar hubungan, dan hubungan itu dapat terjadi antara manusia dan alam atau antara manusia dengan manusia.

Antara tantangan dan tanggapan berbentuk kurvalinier. Artinya, tingkat kesukaran yang cukup besar dapat membangkitkan tanggapan memadai; tetapi tanggapan ekstrim dalam arti terlalu lemah atau terlalu keras, tidak mungkin dapat membangkitkan tanggapan yang memadai. Jadi untuk terciptanya suatu tanggapan yang memadai, kriteria pertama adalah keras lunaknya tantangan. Keriteria kedua, kehadiran elit kreatif yang akan mampu dalam memberikan tanggapan atas tantangan itu.

4.      Teori Dialektika Kemajuan Jan Romein

Pikiran-pikiran Jan Romein dituangkan dalam Dialektika Kemajuan. Salah satu teorinya mengatakan bahwa suatu langkah baru dalam evolusi manusia, kecil kemungkinannya terjadi dalam masyarakat yang telah mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi dalam arah tertentu. Sebaliknya, kemajuan yang pernah dicapai di masa lalu, mungkin akan berlaku sebagai suatu penghambat terhadap suatu kemajuan lebih lanjut. Sebab suatu suasana yang puas diri dan adanya kepentingan yang bercokol pada masyarakat itu cendrung menentang langkah-langkah lebih jauh yang mungkin menyangkut suatu perombakan menyeluruh terhadap lembaga-lembaga atau perlengkapan yang sudah ada

5.      Teori Despotisme Timur Wittfogel

Cara produksi Asiatis yang berdasarkan ciri-ciri irigasi besar-besaran dan drainase adalah tipikal Despotosme Timur yang menjalankan perintah dengan kekuasaan total oleh suatu birokrasi yang bercabang luas dan terpusat, berbeda dengan masyarakat feodel di Epopa Barat dan Jepang.

Bila masyarakat feudal memungkinkan suatu perkembangan menuju kapitalisme borjuis maka birokrasi-birokrasi Asiatis itu (mencakup Tsar Rusia) sama sekali tidak cocok bagi perkembangan apa pun menuju suatu struktur yang lebih modern. Dan struktur politiknya hanya merupakan salinan-salinan dari despotisme-despotisme timur tradisional, dimana kemungkinan-kemungkinan untuk menjalankan kekuasaan mutlak dan terror, telah berkembang hingga tingkat yang luar biasa tingginya.

6.      Teori Perkembangan Sejarah dan Masyarakat Karl Marx

Teori besar sosiohistoris Marx yang sering disebut sebagai konsepsi sejarah materialis atau materialism historis, dapat diungkap dari perkataan Frederich Angels, sahabat terdekatnya sebagai berikut.

sebab yang utama dan kekuatan penggerak terbesar dari semua peristiwa sejarah yang penting terletak pada perkembangan ekonomi masyarakat, perubahan-perubahan model dalam produksi dan pertukaran, pembagian masyarakat dalam kelas-kelas yang berlainan, dan pada perjuangan kelas-kelas ini melawan kelas yang lain.

7.      Teori Feminisme Wollstonecraft

Diantara isi pokok pemikiran (teori) Wollstonecraft adalah sebagai berikut: Salah satu ciri yang paling universal sekaligus adalah mencolok subordinasi wanita atas pria. Masyarakat dan kaum pria telah membatasi kesempatan-kesempatan yang dimiliki wanita untuk menggunakan kemampuan alaminya bagi kebaikan masyarakat. Karena itu wanita tidak boleh memiliki status inferior, sekalipun penyebabnya oleh wanita itu sendiri yang begitu pasrah menerima citra mereka yang tidak menguntungkan diri. Dan karena semakin baik pendidikan mereka, semakin baik wanita menjadi warga Negara, istri, dan ibu. Wanita terdidik adalah orang-orang yang lebih rasional dan lebih luhur.

Sebagai ihtisar dari penjelasan di atas saya akan mencoba merumuskannya secara lebih singkat. Perkembangan ilmu sejarah mulai dari bagaimana ilmu sosial, terutama ilmu sejarah melegitimasi metodologinya berdasarkan hermeneutika yang terkait dengan verstehen untuk membedakan diri dari ilmu alam yang berasal dari filsafat positivistik dan keberadaannya mampu menciptakan generalisasi dan hukum umum. Sebaliknya ilmu sejarah menurut logika awal setelah memisahkan diri dari pengeruh positivistik ala Ranke sejarah hanya bisa didekati dengan pemehaman pada subjek sejarah yang bersifat idiografis, sehingga dalam ilmu sejarah tidak perlu menggunakan teori. Hal ini dimaksudkan juga bahwa sejarah bukan hanya untuk memahami bagaimana masyarakat pada saat tertentu, namun ada value pada masyarakat tertentu yang dapat dijadikan sebuah pegangan untuk kehidupan sekarang dan yang akan dating bagi masyarakat yang hidup pada tempat tersebut.

Melihat perkembangan ilmu sosial lain yang menghasilkan banyak sekali teori untuk menyederhanakan sesuatu yang sangat kompleks dalam kehidupan manusia, maka ilmu sejarah juga mulai melirik pendekatan yang digunakan oleh ilmu sosial lain, karena itu kita mengenal di Indonesia terdapat ilmu sejarah yang mengadakan refroachment antar disiplin ilmu sisial lainnya. Pendekatan ini tidak plak lagi harus menggunakan teori-teori yang ada pada ilmu sosial tersebut. Namun hal ini kata Kuntowijoyo tidak serta merta akan membuat penjelasan sejarah yang tidak menggunakan teori kurang bagus, karena banyak sekali karya sejarah yang oleh Begawan Sejarawan Indonesia seperti Taufik Abdullah dan Teuku Ibrahim Alfian di tulis dengan cara deskriptif naratif dengan mengoptimalisasikan metode sejarah menghasilkan karya sejarah yang sangat tinggi bobotnya. Begitu juga karya sejarah yang menggunakan pendekatan teori-teori ilmu sosial tidak serta-merta akan membuat deskripsi sejarah akan hanya menjadi kabur dan hilang keunikannya, karena karangan penomenal dari sang guru dari Begawan Sejarawan Indonesia Profesor Sartono KartodirdjoPemberontakan Petani Banten 1888” bukan hanya menghadirkan gambaran sejarah yang detail dengan keunikannya, namun juga mampu meramu beberapa varian dari keunikan tersebut untuk di sederhanakan sehingga mudah untuk di mengerti. Berdasarkan kenyataan ini, bukan saatnya lagi kita mempermasalahkan apakah seorang Sejarawan menggunakan teori atau tidak tergantung dimana sudut pandang kita dalam mengembangkan ilmu sejarah ini.

Karenanya yang perlu kita pahami adalah bagaimana penulisan sejarah dari dua pendekatan di atas dalam membentuk apa yang disebut sebagai sejarah yang bersifat Indonesiasentris atau history from within. Hal ini menarik, karena dalam sejarah yang dinamakan sejarah Indonesiasentris tersebut memiliki tingkatan-tingkatan dan perbedaan tersendiri dalam pendekatannya, sehingga tidak terelakkan kita dapatkan penulisan sejarah Indonesiasentris yang bervariasi bentuknya.

3.   Hakikat Sejarah dari Dalam

Perkembangan menuju sejarah yang bersifat Indonesiasentris tidak lepas dari kesadaran bahwa dekolonisasi sejarah merupakan suatu keharusan sesudah kemerdekaan dicapai. Hal ini terjadi dalam tahun 1950-an ketika timbul kebutuhan mendesak untuk membina suatu identitas baru yang tidak bersifat tradisional dalam asumsi-asumsinya dan tidak pula bersifat colonial dalam orientasinya. Pada saat itulah masalah perspektif sejarah dan falsafah dasar ramai diperdebatkan. Pada saat itu pula anggapan tentang sejarah yang Indonesiasentris, yang untuk pertama kalinya dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Pada masa perkembangan awal inilah berkembang sejarah yang oleh Taufik Abdullah dinamakan sebagai “sejarah idiologis” sekaligus juga “sejarah pewarisan”.

Karena adanya kepentingan dekolonisasi dalam penulisan sejarah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penulisan sejarah Indonesiasentris tersebut yaitu:

  1. Sejarah Indonesia yang wajar ialah sejarah yang mengungkapkan “sejarah dari dalam” di mana bangsa Indonesia sendiri memegang peranan pokok.
  2. Proses perkembangan masyarakat Indonesia hanya dapat diterangkan sejalas-jelasnya dengan menguraikan faktor atau kekuatan yang mempengaruhinya, baik ekonomi, sosial maupun politik ataupun kultural.
  3. Erat hubungannya dengan kedua pokok di atas perlu ada pengungkapkan aktivitas dari berbagai golongan masyarakat, tidak hanya para bangsawan atau kesatria, tetapi juga dari kaum ulama atau petani serta golongan-golongan lainnya.
  4. Untuk menyusun sejarah Indonesia sebagai suatu sintesa, dimana digambarkan proses yang menunjukkan perkembangan kea rah kesatuan geopolitik seperti yang kita hadapai dewasa ini maka prinsip integrasi perlu dipergunakan untuk mengukur berapa jauh integrasi itu dalam masa-masa tertentu telah tercapai (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009: 5).

Terlepas dari perdebatan hangat antara Sujatmoko pada tahun 1957 tentang perlu dan tidaknya filsafat sejarah, yang jelas bahwa Seminar Sejarah Nasional I pada tanggal 14 sampai 18 Desember 1957 di Yogyakarta menjadi tonggal sejarah nasional yang Indonesiasentris tersebut.

Pencarian identitask ke-Indonesiaan dalam sejarah merupakan tahap awal dari dekolonisasi sejarah entah itu menggali sejarah Indonesia dengan cara deskriptif-naratif, atau menggunakan teori ilmu sosial lainnya. Namun pendekatan dalam penulisan sejarah Indonesia dari dalam (history from within) tersebut kalau kita mengklasifikasikannya menjadi beberapa pagian, tentu kita akan mendapat gambaran beberapa ciri dari sejarah Indonesia. Karena itu ada beberapa corak dari sejarah Indonesia yang Indoneisasentris yaitu:

a.    Indonesiasentris Deskriptif-Naratif Idiologis

Titik tolak yang paling penting dalam jenis sejarah macam ini adalah pencarian arti subjektif dari peristiwa sejarah. Masa lampau dipelajari bukan demi pengetahuan mengenai masa lampau tetapi demi lambang yang bisa diadakannya untuk masa kini (Abdullah & Surjomihardjo,1985: 28). Hal ini sesuai dengan diktum sejarah yang sering dikumandangkan oleh sejarawan bahwa sejarah untuk masa kini (Know) dan untuk memprediksi masa depan (for future), sehingga apa yang dipelajari dari sejarah menurut anggapan ini adalah sesuatu yang ideal. Karena itu untuk menemukan identitas kita sebagai bangsa maka kita harus melacak akar sejarahnya.

Sikap ini jelas Nampak dalam karya biografi Yamin (1948, 1952) dan tulisan-tulisannya mengenai sejarah kuno Indonesia. Dalam tulisan-tulisan itu Yamin menggunakan para pahlawan masa lampau sebagai personofikasi dari “manusia Indonesia yang ideal”. Tulisannya mengenai sejarah kuno Indonesia jelas menyarankan agar kegunaan yang dilukiskannya itu hendaknya dilihat sebagai masa depan bagi suatu Indonesia yang baru dan Bersatu (Abdullah & Surjomihardjo,1985: 28).

Satu hal menarik juga dari pengalaman sebagai mahasiswa Pascasarjana jurusan sejarah, pada mata kuliah “Sejarah Perkembangan Kebudayaan di Indonesia” dosen saya Prof. Dr. Andi Ima Kusuma, M.Pd mengajarkan pada kami bahwa masa lalu adalah cermin ideal daripada perilaku budaya kita, sehingga seharusnya sebagai seorang sejarawan, menggali masa lalu bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan melainkan juga mencari identitas keaslian dari bagaimana idealnya orang hidup. Karena itu dalam hal ini menurut pandangan beliau bahwa sejarah bukan hanya berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, namun sekaligus juga sebagai starting point idiologi dari masyarakat kita yang harus terus-menerus dilestarikan.

Sejarah indonesiasentris idiologis ini bukan saja ingin mempertahankan adanya nilai nasionalisme dalam bentuk kesatuan umum seperti dikatakan Muhammad Yamin dalam bingkai kesatuan, namun akhir-akhir ini karena semakin banyaknya penulisan sejarah lokal, maka Sejarawan juga berusaha untuk mencari identitas tersendiri dari masing-masing kawasan lokal tersebut, yang diharapkan dari semua ini adalah pengembangan lokal genius dalam kehidupan yang lebih menunjukkan identitas yang sebenarnya dari masyarakat yang ada. Karena itu sejarah bukan untuk sejarah melainkan untuk manusia yang hidup saat ini.

Pandangan sejarawan awal ini bisa kita bandingkand dengan bagaimana penulisan sejarah oleh Sejarawan Whig di Inggris yang cendrung nenilai dan membuat sejarah untuk menjawab persoalan-persoalan hari ini dengan memutar jarum jam ke belakang, dalam hal ini memuji-muji revolusi-revolusi Inggris yang berhasil pada abad ke-17 dan menonjolkan prinsip-prinsip kemajuan tertentu di masa lampau, untuk menjustifikasi system politik sezaman, yang mana saat ini penulisan sejarah semacam ini sudah di tinggalkan.

Masih terkait dengan sejarah idiologis ini, paling cocok untuk kita kembangkan dalam hal ini adalah mengenai kebudayaan. Yang di harapkan dari kajian sejarah kebudayaan misalnya adalah menggali budaya nenek moyang kita sebagai pegangan hidup kita saat ini. Namun pertanyaannya sesuaikah hal ini dengan masyarakat yang terus berkembang?

Budaya masa lampau yang menurut sebagian adalah budaya yang ideal masih bisa di perdebatkan (debatable), namun jelasnya bahwa Williams (Kuntowijoyo, 1999) menyebutkan bahwa dalam sosiologi budaya kita menemukan ada tiga komponen pokok, yaitu lembaga-lembaga budaya, isi budaya dan efek budaya atau norma-norma. Dengan kata lain lembaga budaya menanyakan siapa menghasilkan produk budaya, siapa mengontrol dan bagaimana control itu dilakukan; isi budaya menanyakan apa yang dihasilkan atau simbol-simbol apa yang diusahakan; dan efek budaya menanyakan konsekuensi apa yang diharapkan dari proses budaya itu. Ketika semua ini masing-masing berjalan dengan baik maka akan tercipta budaya yang fungsional, namun jika tidak maka yang akan terjadi adalah anomali, dan itulah yang sedang kita saksikan saat ini.

Karena itu pertanyaan mengapa sebuah proses simbolis mengalami transpormasi, merupakan buah studi tentang anomali budaya. Kebudayaan dapat menjadi tidak fungsional jika simbol dan normanya tidak lagi didukung oleh lembaga-lembaga sosialnya, atau oleh modus organisasi sosial dari budaya itu. Hal ini juga tidak lepas dari adanya benturan budaya yang ada. Sehingga bisa saja ada nilai yang dahulu dianggap sangat baik saat ini dan entah kapan lagi akan memiliki arti yang berbeda.

Karenanya pandangan yang mengungkapkan masa lalu terutama terkait dengan budaya tradisional adalah budaya ideal yang dapat digunakan sebagai idiologi bangsa sepenuhnya masih perlu kita seleksi, sebab tidak semua masa budaya lalu adalah baik dan tidak semua budaya masa kini jelek. Karena itu saya setuju dengan katannya Prof. Dr. Nurcholis Majid, bahwa kita harus mengambil yang baik dari sejarah. Artinya bahwa budaya masa lalu juga memiliki kebaikan dan keburukan tergantung dari mana kita melihatnya.

b.    Indonesiasentris Deskriptif-Naratif Pewarisan

Ciri-ciri utama penulisan sejarah semacam ini adalah kisah kepahlawanan perjuangan kemerdekaan. Pelajaran yang dapat diambil dari karya-karya semacam ini adalah betapa patriot Indonesia berjuang menentang hambatan-hambatan serta menderita ksulitan fisik dan fsikis demi mencapai kemerdekaan. Sebagian besar dari sejarah daerah yang di seponsori oleh pemerintah daerah termasuk jenis ini (Abdullah & Surjomihardjo, 1985: 28).

Dengan kata lain sejarah Indonesiasentris jenis ini adalah sejarah perjuangan bangsa, karena didalamnya peranan militerlah yang dominan dalam memberikan kemerdekaan pada bangsa ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan kita. Namun yang perlu juga dalam hal ini bukan saja masalah nilai kepahlawanan, akan tetapi memberikan porsi dan catatan sejarah pada cara manusia dengan manusiawi, dalam arti tidak untuk di kultuskan. Karena inilah yang kadang kita rasakan ketika membaca buku-buku pahlawan, seolah pahlawan adalah manusia setengah dewa yang tidak mengenal salah.

Apa yang dilakukan dan di tulis oleh almarhum Jendral Nasution dalam hal ini sangat berarti dalam pengembangan sejarah model ini. Misalnya, untuk mengantisipasi atau menghadapi buku-buku pengajaran sejarah yang memakai perspektif kiri, maka pada tahun 1964 Nasution membentuk tim yang terdiri dari pengajar sejarah di Fakultas Sastra UI, yaitu Nugroho Notosusanto dkk. Untuk menyusun Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia (SSPBBI). Tujuannya, antara lain, memperlihatkan bahwa peristiwa Madiun itu merupakan pemberontakan Komunis. Tahun 1946 itu dibentuk Biro Chusus Sejarah Stap Angkatan Bersenjata yang kemudian menjadi pusat sejarah ABRI (Nordolth, Purwanto & Saptari, 2008: 118).

Karena itu sejarah Indonesia jenis ini identik dengan Jendral A.H Nasution sebagai penggerak sejarah militer. Tanggal 17 Oktober 1952 merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting bagi kehidupan dan karir Nasution maupun bagi sejarah Militer Indonesia. Selama tiga tahun setelah di nonaktifkan sebagai Kasad sampai tahun 1955, ia menulis beberapa buku Pokok-Pokok Perang Gerrilia, Catatan Tentang TNI, dan outline Sekitar Perang Kemerdekaan sebelas jilid (Nordolth, Purwanto & Saptari, 2008: 119).

c.    Indonesiasentris Akademis Deskriftif-Naratif

Sejarah naratif merupakan sejarah yang konvensional, karena sebelum kemerdekaan, bentuk sejarah ini juga yang banyak digunakan baik dalam bentuk babad, tambo dan lain sebagainya. Namun jelas  bahwa karya-karya tersebut tidak lepas dari pengaru religious magis yang mengitari pemikiran masyarakat pada saat itu. Karena sumber-sumber sejarah yang dihasilkannya juga mesti dipahami dengan cara kritik sumber yang cukup ketat, karena mengandung unsur subyektifitas yang cukup tinggi, meskipun sumber-sumber ter up to date juga tidak lepas dari adanya kritik sumber.

Pada tataran akademik yang ilmiah, sejarah naratif ialah menulis menulis sejarah secara deskriptif, tetapi bukan sekedar menjejerkan fakta. Setidaknya menurut Kuntowijoyo (2005) kita temukan tiga komponen syarat cara menulis sejarah naratif, yaitu:

Pertama, colligation. Hal ini dikemukakan oleh W. H. Walsh dalam Philosophy of History: An Introduction. Teori ini mengatakan bahwa menulis sejarah itu ialah mencari inner connection (hubungan dalam) antar peristiwa sejarah. Setelah prosedur metode sejarah sebagai biasanya terlampaui, tibalah saat kita melakukan colligation.

Kedua, Plot. Plot adalah cara mengorganisasikan fakta-fakta menjadi satu keutuhan. Orang tidak mungkin melakukan penulisan secara “universal”, tetapi harus memecahnya menjadi bagian-bagian, seperti sejarah politik, agama dan lain-lain. Kedua, plot dalam sejarah mirip plot dalam sastra , yaitu interpretasi dan eksplanasi. Kalau ada cerita “permaisuri meninggal” lalu “raja mati” itu bukan plot tapi narasi. Sebaliknya, kalau ada cerita “permaisuri meninggal” kemudian “raja mati kerena sedih” itu baru sebuah plot. Namun plot dengan kausalitas berbeda, sekalipun keduanya adalah sequence. Plot itu sequence yang harus berurutan peristiwanya, sedangkan kausalitas tidak harus berupa peristiwa tetapi bisa hanya berupa kondisi yang dapat jauh (necessary) atau dapat dekat (sufficient)

Ketiga, struktur sejarah. Menurut Webster’s New College Dictionary struktur adalah cara mengorganisasikan. Perlunya struktur sejarah sebagai “rekonstruksi yang akurat” dikemukakan oleh Michael Stanford dalam Nature of Historical Knowledge.

Ada banyak contoh dari penulisan sejarah naratif ini, seperti “Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara: Melacak Akar-Akar Pembaruan Islam di Nusantara” oleh Azyumardi Azra. Menurut Kuntowijoyo (2005) buku ini memiliki keuntungan. Pertama, buki ini penuh dengan informasi yang dangat detail dengan silsilah keilmuan para ulama dari Timur Tengah atau Nusantara. Kedua, buku ini adalah contoh yang baik bagaimana sejarah pemikiran mesti ditulis. Contoh lain dari sejarah naratif-akademis yaitu Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906, yang ditulis Helius Sjamsudin, dan masih banyak contoh yang lainnya.

d.    Indonesiasentris Akademis  Teoritis Politis

Sama seperti sejarah akademis di atas. Dalam istilah jelek, jenis penulisan sejarah semacam ini dapat dinamakan tidak bersifat idiologis atau tidak bersifat filosofis, dari segi positifnya, penulisan sejarah semacam ini mencoba untuk member gambaran yang jelas mengenai masa silam yang ditopang dengan tradisi akademik. Karena sifatnya teoritis, dapatlah dimengerti, bahwa sebagian besar dari tulisan-tulisan semacam ini tidak semata-mata dibuat dalam bentuk kisah, melainkan cendrung bersifat struktural. Suatu kecendrungan holistik jelas Nampak, sekalipun orang bisa mengira bahwa karya-karya tersebut mempunyai tekanan-tekanan yang berbeda. Berbeda diantaranya sangat bersifat sosiologis dalam pendekatannya, sementara yang lainnya lebih banyak mengambil kerangka ilmu politik (Taufik Abdullah & Surjomihardjo, 1985: 29). Dan apa yang di sebut terakhir adalah kajian kita pada bagian ini, yaitu sejarah Indonesiasentris teoritis dan juga politis.

Pada jenis historiografi ini, salah satu hal pasti yang dapat disebut sebagai kegagalan adalah ketidak mampuan tradisi Insonesiasentris menghadirkan masa lalu rakyat secara optimal, sejarah kehidupan sehari-hari, sejarah yang manusiawi, keseragaman eksplanasi, keseragaman epistemologis, dan tidak mampu lepas dari jeratan warisan sejarah kolonial dan pandangan bahwa sejarah adalah sejarah politik (Bambang Purwanto, 2005: XIV).

Karena itu model historiografi ini, walaupun sudah menggunakan pendekatan ilmu sosial namun dalam pengaplikasiannya hanya memperhatikan gejala dan fenomena sosial yang secara langsung ada kaitannya dengan politik Negara. Sehingga penulisan sejarah ini walaupun dalam pembahasannya sudah bervariasi pada bukan hanya masalah politik dalam menggambarkan sejarah Nasional Indonesia, melainkan segi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain sebagainya, namun satu hal yang masih ada pada jenis historiografi ini adalah kuatnya peranan politik Negara dalam memberikan interpretasi yang sesuai dengan kepentingan Negara tersebut.

Bukan hanya interpretasi yang menjadi beban sejarah jenis ini, melainkan adanya pengembilan konteks sosial yang sesuai dengan konteks nasionalisme, sehingga kurun waktu, kausalitas dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari apa yang di tetapkan dalam sejarah nasional harus diikuti dalam penjabaran sosial, ekonomi dan budaya.

Memang pendekatan ilmu sosial dalam penjelasan sejarah seperti ini merupakan satu langkah maju dalam pengembangan metodologi sejarah. Karena dengan menggunakan teori sosial semacam ini akan dapat member struktur pada penulisan sejarah. Namun satu salah satu kekurangan yang dapat kita rasakan adalah keterikatan akan idiologi nasional, sehingga walaupun pembahasannya sudah menyangkut keadaan sosial, ekonomi dan lain sebagainya namun sering terjadi anakronisme dan lain sebagainya, dan tunduk pada interpretasi penguasa. Lalu bagaimana dengan Sejarah Nasional Indonesia jilid VI yang di Editori Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened Poesponegoro?.

e.    Sejarah Sosial Akademis Humanis Individualis

Menurut Theodore Zaldin, adanya pendekatan baru yang dibanggakan dewasa ini seperti seperti sejarah komparatif dan sejarah interdisipliner (Sejarah sosial teoritis di atas), menurutnya, sebenarnya memperkukuh tirani lama, karena sejarah komparatif masih terus menggunakan katagori nation-state dan sejarah interdisipliner semakin menghilangkan otonomi sejarah karena mengabdikan dirinya pada ilmu-ilmu sosial (sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, dan cabang ilmu sosial lainnya).

Untuk benar-benar bisa membebaskan diri dari tirani sejarah nasional dan sejanisnya, maka sejarawan, menurut Zeldin, haruslah mengadopsi apa yang disebutnya pointilisme, yaitu mengurai fenomena sejarah ke dalam unit-unit yang paling kecil, paling elementer yaitu individu para aktor sejarah, lalu menghubungkan unit-unit tersebut dengan cara “merentangkannya” (juxtapositions) sedemikian rupa dibandingkan dengan membuat penjelasan sebab-sebab (causes). Selebihnya biar pembaca menghubungkan mata rantai peristiwa yang dianggap cocok dan logis menurut penalaran mereka sendiri. Hanya dengan cara demikianlah pembaca bisa membebaskan dirinya dari tirani Sejarawan. Krena itu jika mazhab Annales dapat dikatakan “menstrukturkan sejarah” (sehaingga menghasilkan sejarah structural, dengan banyak macamnya), Zeldin mendekonstruksikannya.

Pembebasan sejarah yang sebenarnya, menurut Zeldin, haruslah individualistik dan atomistik dan bukan nasional, bukan ekonomik, bukan sosial , melainkan sejarah “personal”. Bagi Zeldin itulah yang disebut sejarah “total”. Hanya dengan merekonstruksi gambaran masyarakat dari bawah ke atas, yakni mulai dengan individu-individu sebagai atom sejarah, kita dapat menangkap kompleksitas di belakang streotipe nasional itu. Namun yang dimaksudnya dengan individu-individu dalam sejarah itu, bukanlah apa yang dipahami dalam sejarah konvensional atau biografi yang membesar-besarkan peranan tokoh sejarah.

Pembebasan sejarah dari identitas “nasional”, dan konsep-konsep sejarah yang konvensional, dalam pandangan Zeldin, merupakan upaya untuk menagaskan pemisahan antara “lem perekat” dengan peristiwa, antara interpretasi dan fakta, untuk memisahkan mitos dari realitas, untuk membedakan tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang dipikirkan terjadi oleh orang-orang.

Apa yang menjadi perhatian Zaldin yang menjadi ciri historiografi di Perancis tersebut, di Indonesia gayung pun bersambut. Lewat bukunya yang cukup Gerang, Sejarawan muda Indonesia Profesor Bambang Purwanto dalam buku “Gagalnya Historiografi Indonesiasentris!?” yang mengatakan ketidak mamnpuan sejarah Indonesiasentris dalam menghadirkan sejarah secara lebih manusiawi dan beragam, baik dari sisi keragaman tema maupun epistemologinya. Kemudian ia merekomendasikan bagaimana seharusnya sejarah member ruang pada keseharian, kemanusiaan, dan sesuatu yang terpinggirkan.

Selain itu Profesor Bambang purwanto hanya mempermasalahkan sejarah Indonesiasentris, buka sejarah Indonesia secara umum. Karena sampai saat ini di perguruan tinggi seperti UGM banyak sekali tema sejarah yang secara tidak langsung sudah melepaskan diri dari Indonesiasentrisme kaku tersebut. Namun yang menjadi kritik Babang purwanto adalah buku-buku sejarah yang menggunakan pendekatan Indonesiasentris dan terpasung oleh interpretasi nasionalisme.

Terkait dengan pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah, para Sejarawan non teoritis, seperti dikutif Bambang Purwanto (2006), jika sejarah yang didasarkan pada ilmu-ilmu sosial menghalangi aspek kualitatif dari masa lalu, maka sejarah mikro menampilkan wajah manusiawi dari masa lalu. Menurut pendapat ini, sejarah struktural yang hanya terpaku pada pendekatan ilmu-ilmu sosial gagal merekonstruksi dan memahami asfek kemanusiaan dari fakta sejarah yang ada. Akibatnya, sejarah hanya dijelaskan sebagai realitas hubungan antara struktur yang rasional dan logis, sebaliknya mengesampingkan sejarah sebagai hasil tindakan atau perilaku manusia yang tidak selalu seragam, rasional dan logis.

Untuk mendapatkan sejarah yang bebeas dari tirani nasionalisme dan dapat menghadirkan sejarah yang terpinggirkan (subaltern) seperti perempuan dalam sejarah, peranan petani, nelayan, dan lain sebagainya, Bambang Purwantu mengusulkan untuk memperhatikan sastra dan sejarah lisan sebagai bagian dari sumber sejarah. Dimana hasil karya sastra yang selama ini dikesampingkan sebagai sumber sejarah ternyata cukup mampu menghadirkan sejarah yang terpinggirkan tersebut. Begitu juga dengan mengembangkan sejarah lisan, sejarawan akan menemukan inner contex dari peristiwa sejarah terserbut.

Satu contoh penggunaan karya sastra sebagai sumber sejarah dalam bentuk puisi yang ditulis oleh Bambang Purwanto (2008)

Di gerbong kosong, di dengkul djembatan

Aku tjium bau orang majat terdampar jang enggan mati

Aku lihat kafilah bangkai-bangkai hidup

Hanjut tergajut-gajut di aliran pergi penuh daki…..

Tukang obat, yukang sate, tukang soto dengan lengking

dan baunja yang memaksa dating harapan-harapan jang enggan

dan mala mini pun Sinah akan berdandan lagi

menghibur bendera jang aus bolong dalam pangkuan

(M. Hussyn Umar 1953)

Apa yang di tulis oleh Hussyn Umar pada tahun 1953 di atas merupakan ciri masyarakat perkotaan di Jakarta yang tidak terbantahkan. Karena itu kehidupan sehari-hari masyarakat yang bebeas dari politik, terutama orang kebanyakan dan lingkungannya dapat dengan mudah dari puisi demi puisi yang ada (Bambang Purwanto dalam Nordolth dkk, 2008: 246). Dengan demikian pertanyaannya “apakah ada fiksi dalam sejarah dan apakah ada fakta dalam sastra?” terjawab dengan sendirinya.

Karena itu tuntutan dari sejarah jenis ini memiliki banyak dimensi, mulai dari pembebasan dari tirani Negara seperti dikatakan Zeldin dan pembebasan dari Indonesia sentries untuk sejarah Indonesia seperti direkomendasikan Bambang Purwanto, Penulisan sejarah yang bergam, mulai dari sejarah yang bebas dari politik sampai pada sejarah yang terpinggirkan atau subaltern, seperti sejarah perempuan dan lain sebagainya. Selain itu juga sejarah jenis ini mempertanyakan sejarah struktural yang mengidealkan pendekatan ilmu sosial, yang dikatakannya sebagai penghilangan otonomi sejarah karena sejarah harus mengabdi pada ilmu sosial tersebut.

Sekali lagi yang di tentang oleh sejarah jenis ini adalah sejarah yang menekankan pada “nasionalisme” bukan “ nasionalitas”. Dimana nasionalitas dan nasionalisme adalah dua entitas yang berbeda. Yang pertama merupakan fakta sejarah, sedangkan yang kedua adalah idiologi politik. Yang pertama, cukup esensial dan lebih tua umurnya, tetapi bukanlah unsure terpenting dalam pembentukan Negara. Sebaliknya yang kedua merupakan gagasan yang lebih modern. Suatu doktrin yang ditemukan dalam sejarah eropa awal abad ke-19 merupakan unsure yang sangat esensial, dan sangat menentukan, bahkan sering diidentikkan dengan pembentukan Negara bangsa yang modern. Yang pertama menjamin “kemerdekaan” (liberty), sedang yang kedua mengandung timbulnya “tirani” (Mestika Zed, dalam artikel “Tirani Sejarah Nasional”).

f.     Indonesiasentris Strukturis

Sifat ilmu adalah dinamis, demikian jika melihat perkembangan paradigma ilmu pengetahuan menurut Thomas Khun dalam “The Structure of Scientific Revolution”. Karenanya kebenaran ilmu tergantung paradigma yang berkembang pada saat itu, pada masyarakat dan ilmuan tertentu, dan tidak satu pun ilmu bisa bertahan dari gempuran paradigm baru, hal inilah yang di dapatkan dari perkembangan sejarah ilmu pengetahuan, demikian Khun.

Demikian juga halnya dengan ilmu sejarah yang bisa dikatakan salah satu ilmu sosial (atau juga humaniora) yang pertama memiliki otonomi sampai saat ini terus mengalami perkembangan. Namun saya rasa bahwa perkembangan ilmu sejarah terutama pada metode, pendekatan, epistemologi dan lain sebagainya tidak menunjukkan arah maju linier, melainkan arah maju yang sirkuler. Kenapa demikian?

Perubahan sejarah sosial yang dikembangkan oleh sejarawan-sejarawan generasi awal seperti Herodotus, Tuchydides di Yunani sana dan yang lebih muda Sejarawan Islam ternama Ibnu Khaldun (untuk menyebut sebagian) telah mengembangkan apa yang dinamakan sejarah sosial saat ini. Generasi sejarawan modern yang di wakili Leovold von Ranke, disamping menandaskan supaya sejarah di jelaskan apa adanya dengan meneliti dokumen, telah membawa sejarah pada pendekatan orang-orang besar dan politik. Karenanya di samping adanya kelebihan dari metode baru yang dikembangkannya, sebagian Sejarawan melihatnya sebagai suatu langkah mundur dari pendekatan sejarah, karena sejarah bukan hanya bertumpu pada orang besar, perkembangan politik dan dapat dicari lewat apa yang tercatat, namun juga sejarah lisan menjadi bagian penting untuk dapat menjawab pertanyaan kelampauan dari hidup manusia tersebut.

Atas dasar itu muncul sejarawan Annales yang terkenal dengan ilmu sejarah yang berorientasi ilmu sosial, dan pengaruhnya tidak kalah penting di Indonesia. Namun apakah metode ini juga telah berhasil menjadi acuan komperhensif semua Sejarawan? Tentunya tidak. Karena ternyata sejarah struktural seperti dikatakan di atas tidak mampu menghadirkan sejarah yang bervariasi, sejarah rakyat yang terpinggirkan dan lain sebagainya. Karena itu akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan metodologi sejarah yang disebut sturukturis (structurist).

Dari setip metodologi yang berkembang memiliki faktor-faktor kelemahan-kelemahan disamping kelebihannya. Misalnya strukturalisme tidak mampu menampilkan unsure hermeneutika, dan sebaliknya hermeneutika tidak mampu menampilkan unsur struktur. Bertitik tolak dari kelemahan-kelemahan metodologi yang berkembang, maka sejak tahun 1980-an berkembang sebuah pendekatan baru, yang coba memperbaiki kelemahan-kelemahan metodologi sebelumnya, bahkan mencoba berupaya menghilangkan dualism metodologi yang saling bertentangan. Metodologi tersebut menurut Cristopher Llyod (1993) disebut structurist (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009: 142).

Dalam metode individualis, individu begitu menonjol dalam penulisan sejarah, sedangkan struktur tidak Nampak. Begitu pula sebaliknya dalam metode struktural, struktur sangat menonjol sedangkan individu tidak nampak. Metode strukturis mencoba memadukan pendekatan individual (hermeneutik) dan metode struktural yang holistik. Dalam metode strukturis, peristiwa dan struktur sosial tidak bersifat dekotomik tetapi merupakan suatu dualisme simbiotik yang berdialektik. Maksudnya, peristiwa mengandung kekuatan mengubah struktur sosial, sedangkan struktur sosial mengandung hambatan atau dorongan bagi tindakan perubahan (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009: 9).

Pendektan strukturis ini menurut Agus Mulyana dan Darmiasti (2009) dapat di lihat pada bukunya Clifford Geertz Negara, The Theater State in Nineteenth-Century Bali (Negara Teater Kerajaan-kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas. Edisi Terjemahan). Penggunaan model strukturis Nampak dalam buku ini dapat dilihat dalam hal-hal berikut:

Ontologi realisme yang menyatakan bahwa masyarakat terbentuk dalam sebuah struktur yang longgar (lostly integrated). Dalam struktur yang longgar akan menunjukkan bahwa perubahan terjadi bukan disebabkan oleh struktur luar, akan tetapi disebabkan oleh struktur dari dalam yaitu tindakan-tindakan konkrit dan observable dari manusia (individu atau koilektifitas) yang dengan sengaja merubah peran, aturan, interaksi berdasarkan pemikiran tertentu.

Struktur sosial dalam pendekatan strukturis diartikan bukanlah kumpulan manusia yang konkrit, tetapi suatu unit yang memiliki ciri-ciri umum yang bersifat “emergence” berupa peran-peran, aturan-aturan, pola interaksi, dan pemikiran ().mentalitie Struktur sosial tidak kasat mata (unobservable) dan hanya dapat ditemukan melalui suatu analisis teori. Dengan ditemukannya struktur sosial maka akan ditemukan pula “causal mechanism”.

Geertz dengan pendekatan yang hermeneutik berhasil menemukan struktur sosial pada masyarakat Bali. Dengan pendekatan hermeneutic simbolik Geertz dapat menemukan pemahaman arti sebuah upacara keagamaan seperti yang ia contohkan dalam upacara ngaben. Dalam pemikiran akal yang sehat, pembakaran mayat adalah suatu tindakan yang tidak beradab. Akan tetapi, dengan memahami unsur mentalitie yang ada pada masyarakat Bali, maka upacara ngaben ini dapat dipahami secara simbolik. Mentalitie dalam pengertian pendekatan setrukturis adalah bagaimana mereka memahami diri mereka sendiri dan dunia mereka dan bagaimana mereka mengekspresikan diri melalui agama, ritus-ritus, busana, musik, dan sebagainya (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009: 143-144).

4.   Humanisme Dalam Sejarah

Rekonstruksi sejarah adalah produk subjektif dari sebuah proses pemahaman intelektual yang dilambangkan dalam simbol-simbol kebahasaan atau naratif dan dapat berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu orang ke orang lain. Karena menurut John Russen (Bambang Purwanto, 2006) mengatakan bahwa “kebanaran sejarah sebagai sebuah naratif baru akan masuk akal jika didukung tidak hanya oleh validitas empiris melainkan juga validitas normatif. Oleh karena itu seperti kebanyakan para relativistis di masa lalu, Rusen mengatakan bahwa “neutrality is the end of history”.

Pernyataan ini, mengembalikan kita pada pembicaraan versetehen dalam konteks hermeneutika di atas, karena manusia harus di dekatai dengan verstehen maka rekonstruksi sejarah akan berubah dari waktu-ke waktu, dari tempat satu ke tempat lain tergantung paradigma dan peristiwa sejarah yang mengitarinya. Karena itu sejarah yang variatif dan manusiawi adalah penjelasan sejarah yang akan coba kita diskusikan pada bagian ini.

Kritik dari Bambang Purwanto (2006) menjadi dialog yang perlu kita perhatikan. Dia mengatakan “ketika kemampuan memahami secara kritis perbedaan antara sejarah sebagai sebuah hasil proses intelektual kekinian. Disamping itu para sejarawan juga melupakan sebuah kenyataan penting bahwa sejarah sebagai realitas objektif yang terjadi di masa lalu merupakan tindakan apa saja yang bersifat sangat manusiawi, bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan manusia secara normatif. Lalu bagaimana dengan criteria pemilihan pahlawan?

Apa yang menjadi perhatian disini juga tidak terlepas dari keritikan terhadap adanya tirani dalam penulisan sejarah. Kenapa? Satu jawaban pasti adalah dengan bertolak dari nasionalisme yang muncul pada abad ke-20 banyak sejarawan menarik garis sejarah perjuangan bangsa sampai abad ke-16 misalnya, selain itu jelas adanya adalah sejarah yang tidak manusiawi. Dengan kata lain sebagai contoh “priode revolusi bukan lagi sesuatu yang sacral, segala hal yang baik maupun buruk bisa terjadi waktu itu. Revolusi tidak hanya menghasilkan pahlawan, melainkan juga para pecundang. Desakralisasi terhadap revolusi nasional Indonesia secara historiografis tidak akan mengurangi arti penting periode itu dan perjuangan para pahlawan yang tidak pernah bercita-cita jadi pahlawan itu dalam proses sejarah bangsa ini. Oleh karena itu pepatah “setitik nila rusak susu sebelanga” tidak selalu tepat untuk diberlakukan dalam konteks revolusi dan kepahlawanan seseorang. Sejarah adalah refleksi kemanusiaan, maka historiografi yang manusiawi merupakan jawaban untuk melakukan konstruksi dan memaknai masa lalu (Bambang Purwanto, 2006: 47-48).

Karena itu merentangkan sejarah embrio nasionalisme pada perlawanan kerajaan-kerajaan sebelum adanya nasionalisme yang sebenarnya dan umumnya berkembang pada abad ke-20 adalah sesuatu kekeliruan. Dengan demikian sejarah membuktikan bahwa bukan hanya VOC yang berprilaku ekspensif di kepulauan Indonesia. Wilayah ini kata Bambang Purwanto (2006) antara abad XVI dan XVII merupakan sebuah arena perebutan yang melibatkan banyak pihak, dan masing-masing ingin berkuasa atas yang lain. Begitu juga penyerangan Demak ke Malaka atau Mataram ke Batavia (baca Jakarta) tidak dapat dilihat sebagai embrio dari nasionalisme, melainkan bagian dari persaingan memperebutkan hegemoni atas wilayah itu. Demikian halnya serangan Sultan Agung terhadap VOC dapat disejajarkan dengan serangan Raja Mataram itu terhadap Surabaya, Banyuangi, atai Pati. Hal serupa dapat diperlakukan pada Bugis, Makassar, atau Aceh.

Padahal Nasionalisme Indonesia adalah nilai-nilai yang sengaja diformulasikan sebagai antitesa terhadap dominasi kolonialisme Belanda yang oleh kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki identitas masing-masing yang terpisah.  Sebagai sebuah ikatan kebangsaan, entitas Indonesia tidak pernah ada sebelumnya dan baru muncul pada awal abad ke XX, serta mencapai puncaknya ketika sebuah bangsa dan negara baru di proklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 (Bambang Purwanto, 2006: 155).

Dengan kata lain jika mengacu pada keterangan di atas, maka dalam proses sejarah, dewi fortuna ternyata berpihak kepada VOC, dan bangsa Belanda memenangkan persaingan itu selama berabad-abad. Jika tidak, walaupun memang tidak pernah terjadi, bukan tidak mungkin bahwa Mataram melalui Sultan Agung yang sangat ekspansif akan menjadi penguasa kolonial atas wilayah kepulauan yang kemudian di kenal sebagai Indonesia ini, dan bukan Belanda. Oleh karena itu tidak mengherankan jika ada sejarawan yang tetap percaya bahwa sejarah sebagai sebuah produk merupakan takdir (Bambang Purwanto, 2006:  150).

Akhirnya satu hal yang perlu di camkan, sejarah bukan peluru untuk perang kembali atau menyebarkan sejarah yang hanya sebagai motos, melainkan patuah untuk kearifan dan perdamaian di masa kini yang sangat pendek itu dan masa depan yang masih panjang. Melestarikan dendam sejarah dan melupakan masa lalu sama-sama akan membutakan mata, menutup hati, dan menyia-nyiakan kecerdasan.

5.    Islam Sebagai Ilmu

Menarik untuk di bahas terakhir adalah adanya wacana pribumisasi ilmu atau yang kita kenal dengan Indigenisasi. Hal ini menurut Profesor Mestika Zed karena baru-baru ini terdapat kerisauan terhadap ilmu sosial yang dikembangkan di Indonesia karena yang ditemukan di perguruan tinggi hanyalah ilmu sosial “imfor” dalam bentuk “build in”. Menurut pandangan ini, para ilmuan sosial Indonesia lebih suka menjadi penjahit teori-teori neo-liberal, juru bicara teori-teori Barat, “agen kapitalisme”, sehingga sangat berjarak dengan realitas masyarakat. Boleh jadi pernyataan ini menurut Mestika Zed hanyalah gambaran kekecewaan dari mereka yang peduli dan sebetulnya juga bukanlah hal yang baru sama sekali karena kerisauan serupa juga sudah muncul sejak awal 1970-an, seperti yang tampak dari munculnya wacana “indignisasi” (pempribumian” ilmu-ilmu sosial di Indonesia.

Pribumisasi ilmu di Indonesia menurut Ignas Kladen, sebagaimana dikutif Mestika Zed dalam artikelnya, bahwa diskusi tentang ilmu sosial di Indonesia setidaknya melibatkan tiga dimensi, yaitu idiologi ilmu sosial, teori ilmu sosial dan metodologi ilmu sosial yang secara analitik berbeda, seraya mengusulkan bahwa hanya dua dimensi saja (idiologi dan teori) yang bisa diperibumisasikan, sedangkan dalam lapangan metodologi tidak mungkin. Salah satu alasannya ialah karena hanya metodologi satu-satunya kriterium yang dapat menjamin validitas pengetahuan kita.

Terkait dengan motodologi, dengan adanya penelitian kualitatif adalah jawaban dari perubahan metodologi dominan yang sudah ada yaitu metode penelitian logiko-deduktif (kuantitatif) yang mulai dipertanyakan dalam memberikan gambaran dan kebijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah selama ini, dan inilah yang digunakan oleh pemerintahan Orde Baru. Selain metodologi, seperti yang dikatakan di atas selanjutnya yang bisa di pribumisasikan adalah idiologi ilmu-ilmu sosial dan teori ilmu sosial.

Satu hal yang menerik dari apa yang di katakan Ignas Kladen di atas terkait dengan indegnisasi teori.  Kenapa ini menarik, karena teori merupakan sudut pandang yang akan menjadi faradigma untuk menjelaskan keberadaan dari penomena manusia yang menjadi perhatian sejarah. Keberadaan teori ini menjadi penjelas dari rumit dan berkelindannya aktivitas manusia tersebut dalam sejarahnya. Dengan teori ini akan mampu di tarik benang merak dari lingkaran sejarah manusia pada waktu dan tempat yang berbeda dengan menggunakan wacana paradigma dan teori (sudut pandang) dari masyarakat tersebut.

Meminjam apa yang di katakan Kuntowijoyo bahwa teori dalam ilmu sejarah adalah generalisasi, maka sesuai dengan tingkatan generalisasi yang ada pada hal ini, sejaarawan untuk menemukan inner konteks dari peristiwa sejarah harus menggunakan adalah Law order generalization, yaitu generalisasi yang didasarkan atas data dari dua atau lebih tentang sekelompok masyarakat dari satu kawasan tertentu yang bersifat lokal, generalisasi inilah yang paling memungkinkan dibuat dalam sejarah (Dadang Supardan, 2011: 351). Generalisasi ini bersifat idiografis, yaitu menerangkan abstraksi dan ciri tersendiri dari tempat dan waktu dalam sejarah yang menjadi perhatian sejarawan tersebut. Karena itu apa yang menjadi pandangan kebenaran masyarakat tersebut menjadi teori dasar dan pembenaran dari realitas masyarakat yang ada tanpa harus melihat baik-buruk atau pantas tidak pantasnya menurut logika masyarakat tertentu. Karena pada masing-masing masyarakat yang berbeda tentu ada satu determinan kunci yang lebih mempengaruhi tindakan mereka entah itu adat adat-istiadat, kebiasaan atau yang peling dominan mempengaruhi pembenaran masyarakat dalam bertindak adalah idiologi yang mereka anut dalam hal ini adalah sesuai dengan agama dominan.

Adat-istiadat, kebiasaan, dan agama merupakan salah satu pembenar dari tindakan kelompok masyarakat pada waktu dan tempat di mana mereka hidup, karena itu manusia di manapun di Indonesia dapat dilihat dari pembenaran berdasarkan keriterium yang menjadi determinan pembenaran mereka tersebut, entah itu budaya setempat, agama dan lain-lain, asalakan semua ini juga selalu mempertimbangkan nilai humanism sehingga tidak terjadi chaufinisme atau membanggakan satu daerah dibandingkan daerah lainnya.

Kembali pada permasalahan di atas, dimana selama ini ilmuan kita lebih banyak yang mengadopsi teori Barat tanpa “reserve” merupakan salah satu ciri dari penjelasan bagaimana masyarakat kita dalam sejarah dan kekiniannya pada masa orde baru menjadi perhatian untuk di pecahkan. Karena seperti pemikiran Khun secara implisit menyatakan bahwa peradaban-peradaban lain di luar peradaban Barat sebetulnya bisa menghasilkan praktik-praktik dan bahkan jenis-jenis ilmu yang berbeda-beda dengan paradigmanya masing-masing. Namun peradaban Barat yang konvensional dan hegemonik ini tidak mengakui adanya berbagai ilmu lain yang berasal dari peradaban dan budaya lain yang berbeda-beda.

Watak erosentrisme dalam tafsir ilmu barat modern menurut Wallarstein (Mestika Zed, http://nasbahrygalery1) , termasuk ilmu sosialnya, menampilkan citra bahwa ilmu Barat sebagai puncak ilmu dan mempertahankan monopolinya melalui lima cara berikut, pertama, lewat parokialitas universalisme definisi ilmu versi positivisme dan menolak mengakui berbagai definisi dan prestasi yang dicapai oleh berbagai peradaban dan budaya non-Barat sebagai ilmu yang sesungguhnya karena dianggap sebagai tahayul, mitos atau dongeng. Kedua, lewat historiografi ilmu (lihat Eropanisme dalam sejarah), dimana sejarah ilmu non-Barat tidak dimasukkan ke dalam sejarah umum ilmu pengetahuan dunia. Ketiga, Westernisasi peradaban dunia dengan mempertahankan ciri orisinil dan keunggulan peradaban Barat modern, antara lain dengan menulis ulang sejarah peradaban Barat yang berakar dari klasik Yunani-Romawi untuk menunjukkan bahwa ia seakan-akan menciptakan sendiri ilmunya ketika penemuan-penemuan ilmu Barat dianggap sebagai warisan orisinil peradaban dunia “maju” yang harus diadopsi oleh dunia non-Barat. Keempat, melalui upaya membangun paradigma ilmu orientalisme dan. Kelima, melalui kolonialisme.

Berdasarkan lima alasan di atas mempengaruhi juga para Ilmuan di Indonesia, sehingga Mestika Zed mengatakan selama ilmuan sosial kita hanya fasih melakukan “transfer ilmu pengetahuan” tanpa memeriksa apriori tersembunyi dari asumsi-asumsi teoritis dari kelahiran sebuah teori dan penerapannya pada konteks realitas di negeri asal teori itu diciptakan. Karena itu, sebagai tindak lanjut dari apa yang dikatakan Ignas Kladen di atas bahwa pribumisasi teori, dan metode adalah bagian dari keharusan kita di bawah arus teori dominan Barat dewasa ini.

Bertolak dari penjelasan di atas, sesungguhnya budaya, kebiasaan, adat-istiadat dan paling penting adalah agama masyarakat di Indonesia secara keseluruhan adalah sumber teori dalam menjelaskan hakikat masyarakat baik melalui sejarahnya maupun kekinian dengan membuatnya sebagai ilmu atau paling tidak sebagai penjelasan generalisasi secara umum untuk Indonesia atau generalisasi idiografis yang lebih kecil dan lokal sifatnya sesuai dengan budaya, adat-istiadat, kebiasaan, dan agama dominan pada tempat dan waktu tertentu.

Selain adat-iastiadat, kebudayaan, kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat yang dapat dijadikan wahana untuk membuat generalisasi pada tingkat law generalization,  agama sangat berperan penting dalam memberikan wawasan pembenaran dari kehidupan masyarakatnya. Adanya diktum “adat bersandi syara’ dan syara’ bersandi kitabullah” adalah salah satu contoh dimana agama merupakan alat pembenaran sebagai paradigma hidup masyarakat di Aceh yang mendasari kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga dalam melihat masyarakat aceh harus dipahami apa yang menjadi semboyan mereka di atas. Dengan demikian generalisasi yang bisa diambil untuk menggambarkan masyarakat Aceh sesuai dengan idiologi mereka di atas.

Selain itu agama ini penting sebagai pengembangan teori untuk menggeneralisasi kehidupan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu dan demikian pentingnya agama sebagai unsur yang menentukan jalannya kehidupan masyarakat Christopher Dawson (Soejatmoko dkk, 1995) mengatakan bahwa

agama adalah kunci sejarah. Kita tidak dapat memahami bentuk dalam diri satu masyarakat jika kita tidak memahami agama. Kita tidak dapat memahami hasil kebudayaannya jika kita tidak memahami kepercayaan agama yang ada di sekitar mereka. Dalam semua zaman, hasil karya kreatif pertama dari suatu kebudayaan muncul dari inspirasi agama dan di abdikan pada tujuan keagamaan

Jelas, dari apa yang dikatakan Dawson di atas mengisyaratkan bahwa agama adalah faktor dominan yang mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat, bahkan apa yang menjadi kebenaran agama yang dianut pada tempat yang berbeda dijadikan point of vew dari pola kehidupan yang lainnya seperti adat-istiadat, kebiasaan, kesenian dan lain-lain, namun jelas pada tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda bisa jadi agama yang menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat sekitar yang terlebih dahulu menjadikan budayanya sebagai starting poit dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Tidak bermaksud mengurangi peran agama yang berbeda dan bagaimana peran agama dalam kehidupan masyarakat Indoneisa yang pluralistik, agama Islam yang dominan menjadi suatu hal yang tidak terbantahkan adanya, meskipun terkadang pada daerah yang berbeda terdapat perbedaan juga dalam penerapan pengaruh keagamaan ini. Bisa jadi satu daerah dalam kehidupan sehari-harinya menjadikan Islam sebagai syariat seperti yang dicanangkan di Aceh (meskipun secara realitas masih belum terlaksana), namun ada juga daerah lain yang beragama Islam namun hanya sebagai wahana transedental dengan Tuhan, sedangkan dalam kehidupan adat-istiada mengikuti budaya masyarakat yang ada sebelumnya. Dan yang ketiga bisa jadi adanya perpaduan dalam budaya yang di kembangkan antara budaya asli dengan ajaran Islam. Karena itu adanya wacana Islam sebagai teori di Indonesia juga merupakan suatu yang lumrah.

Namun selama ini Karena dengan tercabutnya tradisi dan dikesampingkannya wahyu sebagai sumber epistemologis dan justifikasi politik, ilmu sosial modern di Indonesia yang diambil alih dari peradaban Barat itu menjadi hampir satu-satunya sumber kebenaran sosial. Agaknya karena alasan ini jugalah yang menyebabkan pemikiran Kuntowijoyo tentang epistemologi “ilmu sosial profetik” diabaikan tanpa mendapat tanggapan apa-apa dari kalangan ilmuan Indonesia. Karena itu kita akan mencoba mendiskusikan pentingnya ilmu sosial profetik ini, dan yang lebih utama lagi bagaimana islam sebagai ilmu dan menciptakan teori dari ajaran islam itu sendiri.

Ilmu sosial profetik merupakan satu langkah maju dalam perkembangan paradigm ilmu pengetahuan sosial yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo, karena bukan saja ditunjukkan sebaagi salah satu paradigma ilmu yang mewakili paradigma hidup umat Islam di Indonesia melainkan juga ditunjukkan untuk penerapannya dalam keilmuan dunia. Dan dengan “ilmu sosial profetik” ini paling tidak sebagai salah satu paradigma dalam ilmu sosial yang akan mampu menyatukan paradigm Barat yang material dengan peradaban timur yang penuh dengan kegaiban. Karena Al-Qur’an sebagai kitab yang di dalamnya terdapat konsep-konsep hidup sehari-hari, sejarah, Tuhid, dan lainnya telah memberikan ruang terbuka untuk dapat menyatukan dua paradigma masyarakat antara dunia yang terlebelah menjadi dunia Timur dan Barat.

Sebagai bukti sejarah juga, sebagaimana digambarkan Mehdi Nakosten dalam buku “ Kontribusi Islam Atas Dunia Intelek Barat” bahwa agama Islamlah yang mampu menjadi agen antara dua peradaban yang berbeda yaitu peradaban Eropa dan Peradaban Timur (Cina, India, Timur Tengah dan lain-lain). Hal ini tidak lain pandangan hidup yang berasal dari Al-Qur’an bagi masyarakat Islam pada saat itu tertranspormasi dalam kehidupan sosialnya (walaupun ada perkecualian), sehingga peradaban Barat maupun Timur menganggap bahwa budaya Timur Tengah pada saat itu katakanlah sebagai Amerikanya dunia saat ini. Karena itu munculnya “Islam sebagai Ilmu” sebagai karya intelektual Kuntowijoyo adalah suatu keniscayaan dan harus di upayakan adanya. Karena itu pada bagian ini konsep Kuntowijoyo tentang “Islam Sebagai Ilmu” perlu didiskusikan panjang lebar.

Namun sebelum mengulas lebih jauh membicarakan “Islam Sebagai Ilmu” ada sesuatu yang menarik adalah bagaimana “Etika Protestan”dalam pandangan Max Weber. Teori Weber mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. Dalam bukunya Weber mencoba menjawab pertanyaan, mengapa beberapa Negara di Eropa dan Amerika Serikat mengalami kemajuan ekonomi yang pesat dibawah system kapitalisme. Setelah melakukan analisis, Weber mencapai kesimpulan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah apa yang disebutnya sebagai Etika Protestan (Arif Budiman, 1996: 20).  Lebih lanjut kata Arif Budiman, Etika Protesten inilah yang menjadi factor utama bagi munculnya kapitalisme di Eropa. Calvinisme kemudian menyebar ke Amerika Serikat, dan disana pun berkembang kapitalisme yang sukses.

Studi Weber ini merupakan salah satu studi pertama yang menelitihubungan antara agama dan pertumbuhan ekonomi. Kalau agama kita perluas menjadi kebudayaan, studi Weber ini menjadi perangsang utama bagi munculnya studi tentang aspek kebudayaan ini, peran agama pun menjadi sangat penting sebagai salah satu nilai kemasyarakatan yang sangat berpengaruh terhadap warga masyarakat tersebut (Arif Budiman, 1996: 21).

Saya sengaja mengulas hasil studi Weber ini, sebagai perbandingan untuk menelaah katakanlah teorinya Kuntowijoyo. Salah satu yang menarik dari studi Weber ini adalah kemampuan agama menjadi teori praktis yang mampu memecahkan kehidupan masyarakat. Lalu bagaimana dengan ajaran Islam? Tentu seperti yang akan kita kaji bahwa ajaran islam bukan saja berada pada ranah transedental, namun juga berada pada ranah humanisasi dan liberasi seperti yang akan menjadi diskusi kita pada bagian ini.

Bagaimana Kuntowijoyo memandang Al-Qur’an sebagai kitab hokum paradigma ilmu? Sebagai seorang ahli sejarah dan budayawan tentu dia tidak ingin bermin-main dengan ilmu tafsir yang tidak dikuasainya, karena itu ia mengambil jalan tengah, bukan untuk mnafirkan ayat-ayat seperti mufassir tradisional, atau mengkontekstualisasikannya sebagaimana yang dilakukan oleh mufassir modern. Tetapi kuntowijoyo berupaya mengankat teks Al-Qur,an (mentrnsendensikannya) pada tingkat tertentu dan menegasikan seluruh tafsir dan sosio-kultural yang melatar belakanginya. untuk kemudian mengambil konsep-konsep sosial pada teks, dan menjelaskannya dalam konsep ilmu sosial modern. Kuntowijoyo menyebut rencananya ini dengan pengilmuan Islam yang kemudian menjadi semacam paradigma Islam. Karena itu pandangan Profesor Kuntowijoyo akan menjadi perhatian kita saat ini yaitu Islam sebaagi ilmu.

Secara harfiah, frasa “pengilmuan Islam” berarti menjadikan Islam sebagai ilmu. Dari sini saja bisa muncul banyak pertanyaan. Pertama, perlu diperhatikan bahwa ia tak hanya berbicara mengenai Islam sebagai sumber ilmu, atau etika Islam sebagai panduan penerapan ilmu, misalnya. Tapi Islam itu sendiri yang merupakan ilmu. Dengan “pengilmuan Islam”, yang ingin ditujunya adalah aspek universalitas klaim Islam sebagai rahmat bagi alam semesta—bukan hanya bagi pribadi-pribadi atau masyarakat Muslim, tapi semua orang; bahkan setiap makhluk di alam semesta ini. “Rahmat bagi alam semesta” adalah tujuan akhir pengilmuan Islam. Rahmat itu dijanjikan bukan hanya untuk Muslim tapi untuk semuanya. Tugas Muslim adalah mewujudkannya; pengilmuan Islam adalah caranya. Secara lebih spesifik, Islam di-ilmu-kan dengan cara mengobjektifkannya. Kenapa? Karena dasar hukum dari Islam yaitu Al-Qur’an gunanya untuk dijadikan dasar hokum, dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan (diteransformasikan) (Moh. Rifa’I, 1978: 18).

Untuk menjelaskan perkembangan sehingga menjadi “Islam Sebagai Ilmu” di Indonesia, Kuntowijoyo merunutnya dalam priodesasi yang dimulai dari mitilogi, idiologi dan terakhir objektifikasi. Pada periode pertama, Islam dipahami lebih sebagai mitos ; sebagai sesuatu yang sudah selesai dan tinggal perlu dipertahankan, dijaga kemurniannya dari campuran-campuran non-islami, dan jika perlu dipertahankan dari serangan pihak luar. Karenanya Kunto menyebut bahwa tradisi ini biasanya bersifat deklaratif atau apologetik. Tahap kedua, Islam sebagai ideologi sudah bersifat lebih rasional, tapi masih terlalu apriori/ nonlogis. Di sini Islam ditampilkan sebagai ideologi tandingan bagi ideologi-ideologi dunia seperti kapitalisme dan komunisme. Dalam bidang politik, ciri utama gerakan ini adalah berdirinya organisasi-organisasi politik, dan ditandai dengan gagasan pembentukan Negara Islam. Islam eksis hanya jika ia eksis secara institusional-formal. Karena itu, ketika di Indonesia semua ormas diharuskan berasas Pancasila, ini dipahami sebagai upaya de-islamisasi. Padahal, kata Kunto, ini juga bisa dilihat sebagai isyarat bahwa Islam perlu memasuki babak baru, yaitu periode Islam sebagai ilmu. Dan tahap ketiga Secara kurang tepat namun mungkin cukup instruktif, bisa dikatakan bahwa dengan melakukan objektifikasi, “baju Islam” (“Islam sebagai baju”) ditanggalkan, dan Islam secara substansial tampil secara universal. Nilai-nilai Islami menjadi sesuatu yang bisa diterima orang, Muslim ataupun non-Muslim, karena kebaikan nilai-nilai itu sendiri, bukan karena nilai-nilai itu disebut “Islami”. Dengan cara ini, Islam menjadi rahmat untuk alam semesta.

Ciri utama periode ilmu adalah aktifitas objektifikasi Islam agar “Islam jadi rahmat untuk semua”. Gagasan-gagasan normatif Islam ditampilkan sebagai nilai-nilai universal, bersifat publik, dan dijustifikasi secara rasional. Nilai-nilai tersebut layak diterima bukan karena ia berasal dari Islam; berasal dari Islam atau tidak, itu tak penting lagi. Yang penting adalah bahwa nilai-nilai itu bisa ditunjukkan sebagai mengandung kebaikan pada dirinya sendiri, sehingga sumber nilai-nilai itu menjadi tak penting; yang penting adalah kemampuan menjustifikasinya secara rasional, demi mempersuasi sebanyak mungkin orang untuk menerimanya.

Salah satu hal yang perlu di garis bawahi bagi Kunto, keberpihakan pada etika profetik (yang dijabarkannya menjadi humanisasi, liberasi, dan transendensi) adalah hal-hal yang tak kontroversial, bisa diterima semua orang (kecuali mungkin nilai ketiga, yang bermakna hanya bagi kaum beragama). Bagi Kunto yang Muslim, inspirasi mengenai ketiga cita-cita profetik ini didapatnya dari Al-Qur’an 3: 110 (“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf , dan mencegah dari yang munkar , dan beriman kepada Tuhan ”). Kunto membaca ayat ini sebagai perintah untuk meperjuangkan humanisasi ( amar ma’ruf ), liberasi ( nahi munkar ), dan transendensi (beriman kepada Tuhan). Tanpa melakukan kajian lebih jauh, tampaknya tak sulit menemukan cita-cita profetik yang serupa di agama-agama lain.

Dalam tulisan terakhirnya, “Maklumat Sastra Profetik”, ia menjabarkan agenda etika profetik itu secara lebih terinci. Yang pertama, adalah melawan kecenderungan dehumanisasi (dalam wujud manusia mesin, manusia massa , dan budaya massa ). Agenda liberasi adalah pembebasan masyarakat dari penindasan politik dan negara, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakadilan gender. Agenda transendensi adalah “menghidupkan kembali” Tuhan yang telah dibunuh oleh beberapa aliran filsafat Barat. Karena itu dalam Islam sebagai ilmu menindikasikan bahwa ia menyebutkan secara positif (dan eksplisit) upaya islamisasi ilmu yang dipahami sebagai upaya perumusan teori yang didasarkan pada paradigma al-Qur’an.

Sebagai sebuah kesimpulan bahwa Ilmu profetik mencoba menawarkan pendekatan baru, bahwa roh pengetahuan semustinya berlandaskan pada ketauhidan dan kemanusiaan. Inti dari profetik adalah mendaras konsepsi tentang transendensi (ketauhidan), liberasi (pembebasan) dan humanisasi (kemanusiaan). Perjuangan keilmuan sekarang kadang sebatas pada konsep liberasi namun memisahkan konsep transendesi dan humanisasi. Profetik ala Kunto menjembatani tiga aras itu dalam membentuk ilmu pengetahuan.

C.        Kesimpulan

Dafatar Pustaka

Abdullah Taufik, Surjomihardjo Abdurrachman. 1985. Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif. Jakarta: Gramedia.

Budiman Arif. 1996. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiwanti Erni: 2003. Islam Sasak: Wetu Telu Versus waktu lima. Yogyakarta: LKiS

Bungin Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial. Jakarta: Kencana.

Burke Peter. 2003. Sejarah dan Teori Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Frank A. G. 1984. Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi. Jakarta: Pustaka Pulsar

Hardiman F.B. 2003. Kritik Idiologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersana Jurgen Hubermas. Yogyakarta: Buku Baik.

Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Koentjaraningrat. 1981. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.

Kuntowijoyo. 2005. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang.

Kuntowijoyo. 2008. Penjelasan Sejarah (Historical Explanation). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kuntowijoyo. 1999. Budaya dan Masyarakat (edisi revisi sampul). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Lauer H. Robert. 1993. Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyana Agus & Darmiasti. 2009. Historiografi di Indonesia: Dari Magis-Religius Hingga Strukturis. Bandung: Refika Aditama.

Nakosten Mehdi. 2003. Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam. Surabaya: Risalah Gusti.

Nordolth, Purwanto, Saptari. 2008. Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. KITLV-Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Purwanto, Bambang. 2006. Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!. Yogyakarta: Ombak.

Rifa’I Muhammad. 1978. Ilmu Fiqih Islam lengkap. Semarang: Karya Toha Putra.

Ritzer George & Goodman J. Douglas. 2011. Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik Hingga Postmodern. Jakarta: Kreasi Wacana.

Soejatmoko, Muhammad Ali, G.J. Resink (ed). 1995. Historiografi Indonesia: sebuah pengantar. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Supardan Dadang. 2011. Pengantar Ilmu Soaial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural. Jakarta: Bumi Aksara.

Widja I Gde. 1991. Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah. Bandung: Angkasa.

Inter

http://nasbahrygalery1.blogspot.com/2011/02/geneologi-ilmu-ilmu-sosial-di-indonesia_14.h

http://nasbahrygalery1.blogspot.com/1211/02/tirani-sejarah-nasional.html.

http://userperpustakaan.blogspot.com/1211/04/pemikiran-thomas-khun.html

http://abrarmuslim.blogspot.com/2010/03/pengilmuan-islam-dan-integrasi-ilmu_24.html

http://saniroy.archiplan.ugm.ac.id/?p=201S

http://filsafat.kompasiana.com/2011/07/09/kuntowijoyo-dan-ilmu-kenabian/